cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 198 Documents
 9   10   11   12   13 
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA SEMESTER 3 PROGDI PPKN UNIERSITAS PGRI SEMARANG MELALUI PENERAPAN MODEL GROUP INVESTIGATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Suneki, Sri
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2.607

Abstract

Pendidikan Kewarganegaraan sebernarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga Negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban (Kaelan, 2007 : 1). Pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan idealnya mahasiswa memiliki motivasi. Namun motivasi itu kurang terlihat pada mahasiswa semester 3 Program Studi PPKn IKIP PGRI Semarang. Beberapa indikator tersebut terlihat dari sebagian mahasiswa yang terlambat hadir mengikuti kuliah, kurang serius selama proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar mahasiswa semester 3 progdi PPKn IKIP PGRI Semarang melalui penerapan model Group Investigation dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan terhadap 40 Mahasiswa angkatan tahun pelajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan iniadalah observasi dan pengisian lembar observasi (angket). Sebagai indikator peningkatan motivasi belajar mahasiswa teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model Group Investigation dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Hal ini ditunjukan oleh adanya peningkatan motivasi belajar antara sebelum menerapkan model Group Investigation dengan sesudah menerapkan. Kata kunci : Motivasi belajar, Group Investigation, Pendidikan Kewarganegaraan.
KESIAPAN DESA MENGHADAPI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa) Herry P.A, Antono
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.634

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memunculkan implikasi operasional yang harus dilaksanakan oleh desa. Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa.Kata kunci : desentralisasi fiskal, potensi desa, ekonomi masyarakat, pemberdayaan
KEPEMIMPINAN DAN KONTEKS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Ginting, Rosalina; Haryati, Titik
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i2.455

Abstract

Pada prinsip pengelolaannya, baik sekolah maupun perguruan tinggi sama-sama membutuhkan penjaminanmutu sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya. Lembaga pendidikan yang bermutu dapatterwujud apabila didukung oleh pemimpin yang paham tentang manajemen karena salah satu aspek terpentingmempengaruhi kualitas pendidikan adalah kepemimpinan dan manajemen mutu.Kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentuuntuk tujuan bersama. Artinya terjadi proses interaksi antara pemimpin, yang dipimpin, dan situasi. Kepemimpinanseyogianya melekat pada diri pemimpin dalam wujud kepribadian (personality), kemampuan (ability), dankesanggupan (capability) guna mewujudkan kepemimpinan bermutu atau Total Quality Management (TQM).Secara umum dapat dinyatakan bahwa kunci mutu pendidikan nasional terletak pada mutu pendidikan(sekolah) dan kunci mutu sekolah terletak pada mutu kegiatan belajar mengajar di kelas. Mutu kegiatan belajarmengajar pada akhirnya diukur dari mutu hasil belajar yang dicapai siswa. Peningkatan kualitas belajar siswamerupakan sebuah upaya kolektif dan tanggung jawab bersama dari semua komponen yang ada di sekolah dimanadalam pencapaiannya diperlukan kemampuan, kemauan, dan komitmen yang tinggi.Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dan penuh, secara langsung dalammembangun komitmen dan bekerja sama dengan semua komponen-komponen di sekolah dalam upayapengembangan mutu pendidikan tersebut. Kepala Sekolah sebagai pemimpin mempunyai potensi menciptakan visidan menterjemahkannya kedalam kenyataan serta berperan sebagai kekuatan sentral dalam menggerakkankehidupan sekolah, juga memahami tugas dan fungsi dalam mengembangkan mutu pendidikan.Upaya untuk mewujudkan kepala sekolah yang handal dan berkualitas, seyogyanya dapat dilakukan pengelolaantenaga kependidikan dengan penerapan prinsip ?óÔé¼ÔÇ£ prinsip manajemen sumber daya manusia (Human ResourceManagement), dengan harapan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.Kata kunci : Kepemimpinan, Mutu Pendidikan, Kepala Sekolah.
PENGARUH PEMBELAJARAN PKN BERBASIS PORTOFOLIO TERHADAP PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA SEBAGAI WARGANEGARA Sudrajat, Rahmat
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2.605

Abstract

Setiap hari kita disuguhi berita tentang kekerasan, kriminal dan amoral remaja. Etika dan tata krama bangsa yang dijunjung tinggi telah mengalami pergeseran. Fenomena ini menandakan sebagai cerminan dari rendahnya mutu pendidikan dan kegagalan suatu bangsa untuk mencapai tujuan pendidikannya serta sebagai bukti dari bentuk penemuan karakter terhadap anak bangsa ini masih lemah. Barangkali karena pelaksanaan pendidikan di negeri ini masih lebih mengedepankan kecerdasan kognitif semata dan hanya terjebak pada pencapaian prestasi yang diukur dari penilaian kecerdasan berpikir saja. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai ?óÔé¼?ØPengaruh Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio Terhadap Pengembangan Karakter Siswa Sebagai Warganegara?óÔé¼?Ø. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi Experiment. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan model pembelajaran konvensional dan pembelajaran portofolio keduanya dapat mengembangkan karakter siswa sebagai warganegara. Tetapi perkembangan karakter siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran potofolio perkembangannya mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran PKn berbasis portofolio terhadap pengembangan karakter siswa sebagai warganegara di SMA Bina Dharma 2 Bandung, ketercapaian untuk mengindentifikasi masalah mencapai 67,7%, memilih masalah mencapai 62,3%, mengumpulkan informasi mencapai 54,8%, menyajikan portofolio mencapai 60,0%, dan merefleksikan pengalaman belajar mencapai 57,3%. Kesimpulannya pembelajaran PKn berbasis portofolio dapat mengembangkan karakter siswa sebagai warga negara. Terlihat bahwa gambaran secara umum skor post test Pengetahuan moral mengalami peningkatan 25,1%, perasaan moral mengalami peningkatan 23,0% dan perilaku moral mengalami peningkatan 18,1%. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan karakter warganegara yang menggunakan model pembelajaran portofolio dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Pembelajaran PKn berbasis portofolio ini direkomendasikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran untuk merangsang keterlibatan seluruh potensi diri siswa sehingga siswa bisa meningkatkan karakter baiknya. Kata Kunci : Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio, Karakter Siswa
UPAYA PERGURUAN TINGGI DALAM MEMPERSIAPKAN LULUSAN BERDAYA SAING PADA ERA GLOBALISASI Abdullah, Ghufron
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.601

Abstract

Setiap perguruan tinggi pasti memerlukan upaya untuk mempersiapkan lulusannya supaya berdaya saing tinggi pada era globalisasi. Untuk menyiapkan lulusan di dunia kerja secara matang, salah satunya dengan penanaman budaya profesional. Sekolah Tinggi Maritim (STIMART) AMNI Semarang melakukan penanaman budaya profesional dengan cara menerapkan sistem seleksi Penerimaan Calon Taruna (PENCATAR) secara ketat atau, kegiatan Masa Orientasi Kampus (MOKAM) Sekolah Tinggi Maritim pada taruna baru yang profesional, memberlakukan Tata Tertib (Tatib) dan pemberian sangsi, melaksanakan sistem perkuliahan yang mantap, dan melaksanakan pemasaran lulusan. Penelitian ini juga berhasil mengungkap bahwa, kebiasaan positif yang menjadi dasar budaya profesional dapat tumbuh dan berkembang di STIMART?óÔé¼ÔÇ£AMNI Semarang dalam mempersiapkan lulusan berdaya saing pada era globalisasi, dimulai dengan proses internalisasi nilai-nilai luhur budaya profesional tersebut pada diri taruna maupun dosen. Pada diri taruna proses internalisasi tersebut melalui: (1)penanaman kesadaran tentang nilai-nilai budaya profesional oleh dosen dan pimpinan Sekolah Tinggi Maritim,(2) faktor internal taruna (dorongan dari diri sendiri) dan (3) penyesuaian diri dengan lingkungan yang telah berbudaya profesional. Pada dosen dengan cara: (1) adaptasi dosen terhadap tugas-tugas lingkungannya (2)dimilikinya status kepegawaian, dan (3)anggapan mereka bahwa melaksanakan tugas sebagai dosen merupakan?óÔé¼?ô pengabdian?óÔé¼?Ø. kata kunci : lulusan berdaya saing, budaya profesional
PELAKSANAAN PILKADA BERDASARKAN ASAS DEMOKRASI DAN NILAI-NILAI PANCASILA Widodo, Wahyu
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.629

Abstract

Pancasila adalah Philosophische Grondslag, atau dasar Negara yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan dengan UUD 1945, wajib dijadikan dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 12/2011, wajib dijadikan sebagai rujukan penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu maupun UU Pilkada. Sistem pemilihan kepala daerah (langsung dan tak langsung), masing masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pada sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, partisipasi masyarakat sangat dimungkinkan. Sehingga kepala daerah yang terpilih lebih legitimate. Sementara pada pemilihan kepala daerah tidak langsung (DPRD yang memilih) tidak membutuhkan cost penyelenggaraan pemilihan yang besar. Juga lebih cepat dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah : 1. Apa yang menjadi dasar serta alasan utama masyarakat agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung? 2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia? Serta bagaimana Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pancasila?Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah 1.Dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung : Pertama, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya; Kedua, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya.; Ketiga, pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah. 2. Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia menurut Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa : ?óÔé¼?ØPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui persiapan dan tahap pelaksanaan?óÔé¼?Ø. 3. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis konstitusional dan empirik. Agar pelaksaan lebih efisien, model sistem Pilkada harus berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama ini tidak bersifat asimetris, tidak mutlak berbasis satu sistem. Saran dari hasil kajian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah melupakan dimensi moralitas perundang-undangan atau tidak dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila.Kata Kunci : Pilkada, Asas Demokrasi. Nilai-nilai Pancasila
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI OLAHRAGA DALAM PEMBANGUNAN NILAI KEWARGANEGARAAN DAN MEMPERKOKOH NKRI Zhannisa, Utvi Hinda
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.905

Abstract

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan. Negara kesatuan yang dipilih adalah Negara?é?á dengan system desentralisasi, kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pe merintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan?é?á pusat. Terbentuknya negara yang pada dasarnya mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan pengakuan dari negara-negara lain sudah dipenuhi oleh NKRI. NKRI adalah negara berdaulat yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional (global). Dewasa ini, dalam kaitan kehidupan kebangsaan kita yang diliputi suasana kegalauan dan bayang-bayang akan ancaman keutuhan NKRI, maka diseminasi dan penanaman nilai-nilai tersebut kepada khalayak melalui medium olahraga menjadi sangat relevan dan perlu. Kiranya sukar untuk dibantah bahwa bidang olahraga menduduki posisi strategis sekaligus unik. Partisipasi dalam olahraga selalu menjadi bagian penting di lingkungan manusia. ?é?á Kata kunci: nilai-nilai olahraga, NKRI
Aliran Realisme Dalam Filsafat Pendidikan Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.377

Abstract

Realisme berpandangan ?é?ábahwa objek-objek indera adalah riil dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran?é?á akal. Dalam perspektif epistemologi maka aliran realisme hendak menyatakan?é?á bahwa pemahaman subjek?é?á ditentukan atau dipengaruhi oleh objek. Realisme?é?á cenderung untuk menganggap akal sebagai salah satu dari beberapa benda?é?á yang keseluruhannya dinamakan alam dan juga penekanan?é?á bahwa dunia luar berdiri sendiri?é?á dan tidak tergantung pada?é?á subjek. Aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Dalam kaitan dengan nilai, pandangan Realisme menyatakan bahwa?é?á nilai bersifat absolut, abadi namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. pendidikan?é?á sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Demonstrasi-demonstrasi di laboratorium juga jamak menjadi metode pembelajaran yang dianggap sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan subjek atau?é?á bahan ajar yang tengah di laksanakan. Kata kunci : realisme, subjek-objek, nilai absolut, peran guru
ANALISIS PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Dwinanta, Anang; Ginting, Rosalina
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.596

Abstract

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada Negara setelah melalui persyaratan tertentu. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai pendorong bagi PNS untuk lebih meningkakan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat, juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Beberapa masalah substansial berkenaan dengan prima tidaknya pelayanan kenaikan pangkat PNS berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabapaten Semarang, yang antara lain adalah: 1) lemahnya kemampuan pengelola Kepegawaian SKPD; 2) belum optimalnya peran kemimpinan BKD; 3) belum optimalnya dukungan regulasi. Berdasarkan proses formulasi agenda melalui Agenda Setting ditetapkan bahwa Institutional Agenda yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Kemampuan Pengelola Kepegawaian SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Alternatif Kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah dan sekaligus kemudian sebagai hasil akhir dari analisis kebijakan public berkaitan dengan pelayanan kenaikan pangkat PNS ini antara lain bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Kepegawaian SKPD dalam rangka peningkatan pelayanan kenaikan pangkat PNS, diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :1)bimbingan teknis bagi pengelola Kepegawaian SKPD; 2) monitoring persiapan kenaikan pangkat di SKPD; 3) koordinasi penyelesaian administrasi kenaikan pangkat. Kata-kata kunci : kenaikan pangkat PNS, analis kebijakan publik
KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Budoyo, Sapto
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2.613

Abstract

Harmonisai hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam. Upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan ?óÔé¼ÔÇ£ perundangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional. Makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana konsep langkah sistematik harmonisasi hukum? Serta Bagaimana harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan? Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: 1. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyesuaian asas dan system hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang ?óÔé¼ÔÇ£ undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegritas, dan konsisten, serta taat asas. Langkah sistematik harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigm Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan system ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas Negara hukum yang diidealkan mewujudkan system hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. 2. Di dalam suatu system hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai sub system yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari system hukum tersebut Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertical, yakni harmonisasi perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Adapun saran dari makalah ini adalah bahwa ideal ditempuh langakah harmonisasi hukum yang bersifat leading harmozation, dengan cara menjadikan sebagai model, baik dalam bentuknya semula (adoption) maupun dalam bentuk yang sudah diubah (adaptation) model-model Negara hukum maju, antara lain uniform law dan model laws hasil perancangan badan-badan internasional. Dengan langkah demikian, norma-norma hukum yang dihasilkan lebih mempunyai nilai-nilai yang bersifat transnasional. Kata Kunci: Harmonisasi hukum, Peraturan Perundang-Undangan

Page 11 of 20 | Total Record : 198

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue