cover
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Articles 198 Documents
MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.628

Abstract

Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila? Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskritptif-analitis serta mengggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan pendidikan serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Hasil penelitian ini antara laian adalah bahwa filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaa, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidika yang bermartabat.Kata kunci : Pancasila, filsafat, pendidikan
KEPEMIMPINAN DALAM OLAH RAGA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA (Sebuah Perspektif Pembangunan Kewarganegaraan) Maliki, Osa
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.904

Abstract

Selama bertahun-tahun telah mendengar bahwa olahraga dan aktivitas fisik membangun karakter dan mengembangkan nilai-nilai moral. Bung Karno pernah mencanangkan olahraga menjadi salah satu pendorong dalam rangka pembangunan rasa nasionalisme atau kebangsaan (nation building) dan membentuk karakter bangsa (character building). Karena itu, kegiatan keolahragaan lantas menjadi aktivitas yang dinamis dan menjadi alat perjuangan bangsa. Melalui?é?á pendidikan?é?á maka?é?á mental?é?á dan karakter dapat terbangun. Melalui?é?á aktivitas?é?á olahraga?é?á kita?é?á banyak mendapatkan?é?á hal-hal?é?á yang?é?á positif.?é?á Olahraga?é?á bukan?é?á sekedar?é?á kegiatan?é?á yang?é?á berorientasi kepada faktor fisik belaka, olahraga juga dapat melatih sikap dan mental kita menjadi seorang pemimpin. Pembentukan?é?á karakter?é?á bangsa?é?á dapat?é?á dilakukan?é?á salah?é?á satunya?é?á melalui?é?á olahraga. Dengan olahraga kita bisa kembangkan karakter bangsa, sportivitas sekaligus merekatkan persatuan bangsa.?é?á Atas?é?á dasar tersebut, semua komponen bangsa harus memberikan andil dalam memajukan olahraga nasional.?é?á Menurut Irwan Prayitno (2008), secara normatif dan sebagaimana?é?á telah?é?á hampir?é?á dapat?é?á diterima?é?á oleh?é?á umumnya?é?á kita?é?á sekalian,?é?á pembentukan karakter?é?á bangsa?é?á merupakan?é?á hal?é?á yang?é?á amat?é?á penting?é?á bagi?é?á generasi?é?á muda?é?á dan?é?á bahkan menentukan nasib bangsa dimasa yang akan datang. Kata kunci : Olahraga, Kepemimpinan, Membangun Karakter Bangsa
NILAI-NILAI HAK ASAZI DAN KEADILAN DI DALAM HUKUM Sutono, Agus; Widodo, Wahyu
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i2.376

Abstract

Secara substansial, hukum diciptakan dalam rangka untuk menemukan keadilan.?é?á Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan?é?á hukum merupakan?é?á upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum harus ?é?ámengandung sejumlah nilai yang menjadi landasannya. Dari bermacam-macam nilai yang mungkin terdapat di dalam sebuah hukum, nilai hak asasi dan keadilan menjadi nilai yang banyak didapati . Nilai keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dari hukum karena landasan filosofis atas keadilan merupakan elemen dasar yang memungkinkan siapa saja untuk menerima dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keadilan menjadi kata kunci di dalam hukum. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan salah satu?é?á wujud hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara.?é?á Di dalam analisis filosofis yang telah dilakukan atas nya didapati dua nilai penting yang menjadi landasan dasar bagi undang undang ini. Nilai dimaksud adalah?é?á nialai-nilai pengakuan atas hak azasi setiap manusia termasuk anak-anak didalamnya. Nilai berikutnya adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dan wajib untuk diwujudkan di dalam kerangka penegakan keadilan. Nilai filosofis tersebut di atas menjadi roh atau pesan penting atau mendasar yang hendak disampaikan oleh undang-undang, yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk memujudkannya sebagai?é?á bentuk pencerminan?é?á?é?á penghargaan atas nilai-nilai humanitas yang penuh martabat. ?é?á Kata Kunci: filsafat hukum, UUPA, nilai hak azasi, nilai keadilan
SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX Ginting, Rosalina; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.575

Abstract

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekekuasaan Raffles (kolonial Inggris ) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut. Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme
NILAI HUMANISTIK DALAM PENGENDALIAN SUMBER ENERGI NUKLIR Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.595

Abstract

Energi nuklir menjadi issue yang sangat sensitif dalam tarik ulur dan pro kontra kebijakan pengembangan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia saat-saat ini. Argumentasi mengenai kehebatan, kecanggihan dan efisiensi atas desakan kebutuhan energi yang terus menunjukkan trend kenaikan, pada satu sisi berhadapan dengan argumen keamanan manusia dan keselamatan lingkungan , pada sisi yang lain. Perang pembenaran atas argumentasi kedua kelompok pro dan kontra justru terkesan semakin lari dari argumentasi ilmiah dan etis yang sesunghuhnya. Justifikasi ilmiah dan etis harus bisa dikembalikan dalam perdebatan panjang ini agar keputusan politik yang diperoleh memiliki pembenaran secara ilmiah dan etis dalam prespektif jangka panjang dan bukan kebutuhan sesaat. Tesis yang diajukan dalam perdebatan pro dan kontra mengenai isue pengembangan energi nuklir dalam wujud PLTN di Indonesia ini adalah bahwa dalam perspektif jangka panjang dan resiko yang mungkin terjadi pengembangan energi nuklir tidak bisa dibenarkan jika secara ilmiah dan etis mengancam nilai ?óÔé¼ÔÇ£nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan . Terdapat sejumlah alasan yang dapat diajukan mengenai perlu tidaknya pengembangan energi nuklir ini dilakukan. Yang pertama , kajian sejarah pengembangan nuklir menunjukkan bahwa faktor resiko tidak menjadi dasar utama dan perhatian utama . Resiko nuklir membuktikan bahwa manusia dan lingkungan menjadi korban teknologi ini secara massal. Tidak ada teknologi yang mampu menandingi daya rusak selain energi nuklir ini. Alasan kedua, bahwa masih terdapat sejumlah energi yang bisa digali dan dikembangkan sebagai alternatif energi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Alasan ketiga, dalam pandangan nilai kemanusiaan bagi individu kesehatan menjadi problem serius atas resiko yang ditimbulkan dan secara sosial resiko nuklir telah mengancam rasa keadilan kelompok yang dekat dengan proyek pengembangn ini. Alasan ke empat, dalam pandangan nilai-nilai lingkungan bahwa resiko yang ditimbulkan aka mengancam kelestarian lingkungan dan kemusnahan species secara massal dan pada akhirnya akan merusak ekosistem dan akibat lebih lanjutnya adalah kerusakan lingkungan secara permanen serta kehancuran kehidupan. Teknologi nuklir dalam perspketif ilmiah dan etis tidak bisa dibenarkan jika resiko yang ditimbulkan akan berpengaruh secara signifikan atas nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan, sedangkan alternatif bagi penyediaan sumber energi lain masih terbuka yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. . Kata Kunci: energi nuklir, nilai etik kemanusiaan dan lingkungan,
PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN PADA PENDIDIKAN TINGGI Siswanto, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2.612

Abstract

Pembelajaraan kewirausahaan diperlukan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan minat kewirausahaan agar para lulusan perguruan tinggi lebih menjadi pencipta lapangan kerja dari pada pencari kerja. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk menyiapkan agar mahasiswa memiliki kesiapan untuk membuka usaha baru setelah lulus kuliah. Paper ini bertujuan: (1) untuk lebih memahami pro kontra pembelajaraan kewirausahaan di perguruan tinggi, (2) memahami kerangka teori dampak pembelajaraan kewirausahaan seperti dalam peningkatan minat mahasiswa untuk berwirausaha. Literatur pembelajaraan kewirausahaan memberikan sejumlah kesenjangan. Kesenjangan tersebut adalah berkaitan dengan apakah pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan atai tidak serta aakah metode pengajaran yang paling tepat dilakukan untuk pembelajaran kewirausahaan. Pandangan tradisional beranggapan bahwa kewirausahaan itu bakat dari lahir dan karenanya tidak dapat diajarkan, namun beberapa studi empiris menemukan bahwa kewirausahaan dapat diajarkan, diantaranya melalui pendekatan action based learning, experiental learning dan consultation-based learning. Pembelajaraan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan niat mahasiswa untuk berwirausaha, dalam pendekatan teori ekonomi memerlukan faktor pendorong (push) baik dari personal dan lingkungan serta faktor penarik (pull) yang berupa kesempatan-kesempatan untuk berwirausaha. Dari sudut pandang Ilmu sosial dan psikologi, teori yang paling sering dipakai dalam memperkirakan suatu dorongan perilaku adalah teori reasoned action dan teori planned behavior. Pembelajaraan kewirausahaan dalam upaya untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk berwirausaha memerlukan: pengetahuan, ketrampilan, sikap yang akhirnya menumbuhkan perilaku berwirausaha yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Kata Kunci: pembelajaraan kewirausahaan, pendidikan tinggi, minat berwirausaha, literature review
INOVASI MODEL PEMBELAJARAN CITISEN JOURNALISM MELALUI PORTAL MEDIA ONLINE UNTUK MENINGKATKAN KOMPENSI PEDAGOGIK GURU PKn DI SMK KOTA SURAKARTA Churrohman, Mifta; Winarno, Winarno
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.898

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan (1) Citizen Journalism model pembelajaran melalui media Portal online untuk guru Civic Education di SMK di Surakarta (2) Model warga belajar jurnalisme langkah-demi-langkah melalui media portal online (3) kelayakan inovatif model pembelajaran Citizen Journalism melalui Portal Media online untuk meningkatkan kompetensi pedagogis Civic Pendidikan Guru di Surakarta. Metode itu studi pembangunan atau Research and Development (R D) yang dikembangkan oleh Borg dan Gall dan disederhanakan oleh Pusat Kebijakan Tim Penelitian dan Inovasi Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan. Jenis data yang digunakan adalah data yang data dan kuantitatif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dari ahli tim informan dan media Model, guru SMK dan mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Produk uji dibuat untuk Tim ahli (model dan media), guru Pendidikan Kewarganegaraan (uji salah-salah, pengujian kelompok dan lapangan percobaan kecil) dan siswa SMK. Validitas instrumen digunakan validitas data dan validitas isi data kualitatif data kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian yang digunakan langkah-langkah dari tahap awal pengembangan produk, ahli validasi dan revisi, uji coba lapangan skala kecil, uji coba lapangan skala besar dan produk akhir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Civic Education Guru di SMK perlu sipil model pembelajaran pendidikan yang membutuhkan teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan membuat siswa menikmati belajar dan berlatih keterampilan siswa (2) langkah model pembelajaran citizen journalism melalui media portal online adalah sebagai berikut (a) Tahap Perencanaan (Tentukan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai, merancang sebuah situasi masalah yang sesuai) (b) Tahap Pelaksanaan (mengorientasikan siswa tentang masalah dan pembelajaran tujuan, mengatur siswa untuk belajar, self-help dan penyelidikan kelompok, dikembangkan penelitian, menyajikan karya kelompok, mengambil kesimpulan awal, mempublikasikan ke media (c) Tahap Evaluasi. (3) Dari semua due diligence yang dilakukan oleh para peneliti menghasilkan model pembelajaran yang rata-rata dianggap sangat baik dan layak oleh tim ahli, guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan kewarganegaraan 'pada aspek menggunakan teknologi informasi untuk proses pembelajaran. Atas dasar kesimpulan ini, peneliti merekomendasikan untuk semua Civic guru SMK pendidikan dalam rangka untuk mencoba model di kelas. ?é?á Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, jurnalisme warga
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIS PENDIDIKAN DI INDONESIA Cathrin, Shely
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v8i2.4677

Abstract

Dunia pendidikan adalah salah satu bidang yang paling dinamis di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai perubahan dan penyempurnaan senantiasa dilakukan guna terselenggaranya sistem pendidikan yang tepat bagi warga negara. Persoalannya, namun demikian tidaklah semudah yang dibayangkan, karena berbagai persoalan baru masih saja muncul di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena alasan ini pula berbagai macam praktek pelaksanaan pendidikan telah dilakukan secara berulang-ulang misalnya dengan mengubah kurikulum pendidikan nasional. Salah satu faktor yang penting di dalam keseluruhan proses perubahan tersebut terletak pada persoalan standar etis pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yang berkaitan dengan standar etis atau baik dan buruknya pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Perubahan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk penyempurnaan di dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, tetapi juga dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan di Indonesia bisa sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi.Kata kunci: pendidikan, filsafat, etika, paradigma, Pancasila
Nikah Sirri Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Widodo, Wahyu
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.460

Abstract

Nikah Sirri dalam perspektif hukum agama, dinyatakan sebagai hal yang sah. Namun dalam hukum positif , yang ditunjukkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan sirri tidak sah karena tidak memiliki legalitas dokumen secara hukum . Dalam fakta yang banyak ditemukan dilapangan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan sirri lebih rentan terhadap perlakuan salah dari suami, baik secara fisik, psikologis maupun ekonomi.Kata kunci : Nikah sirri, UU No. 1 Th. 1974.
PENGGUNAAN ISU KONTROVERSIAL DALAM KELAS PKn/ SEJARAH DI ERA REFORMASI Su'ud, Abu
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i2.590

Abstract

Kendala umum dalam proses pembelajaran sejarah yang dirasakan para siswa/mahasiswa PKN/Sejarah adalah betapa tidak menariknya proses pembelajaran, sementara pelajaran sejarah sebagai bagian pendidikan IPS maupun IPS amat penting dalam upaya menyiapkan warga negara yang baik Dipandang perlu dilakukan penelitian dengan judul Penggunaan Isu Kontroversial dalam Kelas PKN/Sejarah di Era Reformasi.. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana kepedulian para pengajar sejarah terhadap isu kontroversial. 2) Bagaimana kecenderungan para pengajar sejarah dalam penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah. 3) Bagaimana resiko penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah Untuk hal-hal tsb juga tujuan penelitian ini diselenggaraka. Diharapkan hasil penelitian bisa bermanfaat dalam upaya agar pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan efektif. Untuk penelitian ini data diambil dari pengajar sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip, FIS Unnes, serta semua SMA Negeri di kota Semarang, dengan cara mengisi kuesioner/ angket. Analisis data dilakukan secara proporsional . Hasil kajian menunjukkan informasi berikut. Mengenai respon terhadap isu kontroversial bagian terbesar (69%) pengajar sejarah menaruh perhatian penuh dan mengikuti kelanjutannya. Mengenai kecenderungan menggunakan isu kontroversial dalam kelas dilakukan karena topiknya aktual (34%); menarik (34%); relevan (30%); dan sudah terbiasa (2%). Tentang manfaat penggunaan isu kontroversial dalam kelas dikemukakan karena pembelajaran menjadi lebih kontekstual (33%), berpotensi meningkatkan parstisipasi siswa (19%), pembahasan berpotensi lebih menarik, tidak jenuh (17%), berpotensi pengembangkan semangat toleransi dan saling pengertian (16%), dan berpotensi mengembangkan dialog ( 15%). Mengenai kelemahannyaa dikatakan karena bahan ajar tidak selesai dibahas (29%), membutuhkan pengajar yang gemar mengikuti dialog terbuka (24%), tidak semua warga kelas tertarik (22%) memerlukan kesabaran dan kearifan pengajar (19%). Kata kunci :pembelajaran sejarah/IPS, isu kontroversial

Page 10 of 20 | Total Record : 198