cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 198 Documents
 11   12   13   14   15 
PERAN GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER KEWARGANEGARAAN Rohmansyah, Nur Azis
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.906

Abstract

Pendidikan karakter pada intinya?é?á bertujuan?é?á membentuk ?é?ábangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis,?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á berorientasi?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á?é?á ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini Penjasorkes sangatlah penting?é?á dalam mewujudkan pribadi bangsa yang berkualitas dan Penjasorkes haruslah mampu menumbuhkan kemandirian. Sehingga peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia yang berkualitas dalam keidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi di zaman yang sudah maju Penjasorkes seolah-olah terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena dengan Penjasorkes diharapkan bisa membentuk karakter peserta didik yang memiliki kepribadian. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentuk yang diterima dari lingkungan misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Sudah saatnya bagi tiap sekolah untuk melaksanakan kembali Pancasila sebagai acuan dasar dalam membentuk karakter peserta didik. Terbukti Pancasila sangat kaya akan nilai-nilai keutamaan hidup yang mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Satu-satunya jalan mewujudkan kesejahteraan adalah melalui pendidikan karakter. ?é?á Kata kunci: Pendidikan Karakter, Penjaorkes, Kepribadian
BERACARA DALAM PERKARA PERDATA Budoyo, Sapto
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.378

Abstract

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusanya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ?óÔé¼?ôeigenrichting?óÔé¼?Ø atau tindakan menghakimi sendiri. Dalam prosesnya dimulai dari proses?é?á pengajuan gugatan, proses pengadilan hingga mencapai keputusan hukum yang tetap setelah tidak adanya proses banding ?é?á Kata kunci : Hukum Acara Perdata
POLITIK HUKUM PENDIDIKAN Maryanto, Maryanto
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.597

Abstract

Politik hukum merupakan legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum dapat ditemukan da;alam setiap proses pengambilan keputusan politik dalam ranah manapun. Politik hukum dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan politik berkaiatan dengan prinsip dasar, kebijakan pengelolaan maupun regulasi lain dalam bidang pendidikan. Namun demikian politik hukum sejatinya dimaksudkan untuk mencapai hal-hal yang baik , termasuk juga dalam hal ini adalah politik hukum dalam bidang pendidikan. Kata kunci : politik, hukum, pendidikan
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL Widodo, Wahyu
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2.614

Abstract

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari kolononial ke kemerdekaan adalah suatu perjalanan paradigmatis. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran (periferi) menjadi bangsa yang mengambil alih pusat kekuasaan melalui proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945: dari hindia belanda menjadi Republik Indonesia. Tidak semua bangsa dalam kemerdekaannya ingin membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas baru. Disini peranan UUD 1945 sangat menentukan terjadinya perubahan yang melompat itu. UUD merupakan grand desaign suatu masyarakat dan kehidupan baru di Indonesia. Makalah ini akan membahas mengenai: Apakah nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar Negara sudah di implementasikan kedalam hukum pidana serta; Bagaimana implentasi nilai-nilai pancasila dalam pembangunan system hukum pidana nasional? Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: 1. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar belum secara sempurna di implementasikan ke dalam hukum pidana. Implementasi pilar-pilar Negara hukum dimaksud tidak juga terlaksana dengan baik. Di sana-sini masih saja diketemukan ketimpangan-ketimpangan, yang kemudian menimbulkan keraguan dibeberapa pihak tentang eksistensi Negara hukum Indonesia. 2. Bnanyaknya praktik kekerasan (aparat) Negara kepada masyarakat yang melanggar hak asasi manusia (HAM), penyalahgunaan kekuasaan atau abouse of power, lembaga peradilan yang kurang responsive mengakomodasi tuntutan keadilan dan kepastian hukum masyarakat, putusan-putusan controversial baik dalam kasus kecil, maraknya kasus mafia hukum/peradilan, penegak hukum yang belum/kurang optimal termasuk issue tebang pilih, fenomena keadilan massa, eigen richting, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Selain itu mesti telah dibuat kebijakan hukum seperti dalam Bab IV sub A GBHN 1999-2004 disusun 10 Arah Kebijakan di Bidang Hukum (telah diuraikan diatas), walaupun sekarang sudah tidak lagi ada/berlaku, sekaligus merupakan pengakuan bahwa system hukum di negara ini disana-sini masih banyak kelemahan, baik dari sisi kebijakan legislatifnya, implementasi dalam masyarakat, maupun budaya atau kultur hukum masyarakat yang masih rendah. Hal terakhir ini ditandai dengan rendahnya dukungan, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Adapun saran dari isi makalah ini adalah bahwa Penegak Hukum haruslah disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegak hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Kata Kunci: Dasar Negara, Nilai-Nilai Pacasila, Sistem Hukum Pidana
PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER INTERGRATIF PROGDI PPKn FPIPSKR UNIVERSITAS PGRI SEMARANG Haryati, Titik; Widodo, Joko; Masrukhi, Masrukhi; Haryono, Haryono
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.900

Abstract

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, kurikulum harus dikelola secara kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter integratif Progdi PPKn FPIPSKR UPGRIS. Penelitian ini merupakan penelitian awal, yakni untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan kurikulum pendidikan karakter integratif Progdi PPKn FPIPSKR UPGRIS, sehingga menggunakan metode kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisa menggunakan tahapan menurut Spreadley dan teknik validitas data menggunakan teknik triagulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum Progdi PPKn FPIPSKR UPGRIS sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter, tetapi hal tersebut belum nampak pada silabus, RPP, kontrak perkuliahan maupun pelaksanaan KBM di kelas. Untuk itu diperlukan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada kurikulum?é?á progdi PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengembangkan model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif. Kata kunci: Model, Pengelolaan Kurikulum, Pendidikan Karakter Integratif
MENGARAHKAN DEMOKRASI PANCASILA (RELASI DEMOKRASI, EKONOMI DAN POLITIK) Ma'ruf, Muhammad
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v8i2.4695

Abstract

Mengarahkan demokrasi Pancasila idealnya di dahulu oleh posisi intelektual kita dalam memahami Pancasila. Apakah kita seorang reduksioanis (partikularis), naturalis (ilmu alam untuk menjustifikasi ilmu sosial atau normatifis (setia pada cita-cita ideal). Posisi intelektual tulisan mencoba memberi bingkai dan mentransendensikan modal lima sila ke arah cita-cita ideal Pancasila. Meski banyak variabel, tulisan ini akan fokus kepada tantangan pemahaman relasi bunyi sila 4 dan sila 5 untuk dapat memenuhi harapan judul diatas. Tantangan masa depan demokrasi Pancasila adalah memperkuat pemahaman (tafsir) kedalam (teoritik) dan menjelaskan probem-problemnya (explanasi) secara akurat (aplikatif).
PENERAPAN MODEL ROLE PLAYING PADA MATA PELAJARAN PKNn KELAS XI SEMESTER GASAL DI SMA FUTUHIYYAH MRANGGEN Aryaningrum, Kiki
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.570

Abstract

Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) Pada Mata Pelajaran PKn Kelas XI Semester Gasal Di SMA Futuhiyyah Mranggen?óÔé¼?Ø. Dilatarbelakangi oleh model pembelajaran yang ada hanya menekankan aspek kognitif sedangkan aspek afektif dan psikomotor masih belum menonjol. Secara teori terdapat model-model pembelajaran yang dapat menanamkan dan membina ketiga aspek tersebut. Salah satunya adalah model pembelajaran bermain peran yang dalam prakteknya belum banyak diterapkan oleh guru PKn. Untuk itu diterapkan pembelajaran bermain peran (role playing) yang menekankan ketiga aspek tersebut. Salah satu SMA yang sudah menerapkan role playing adalah SMA Futuhiyyah Mranggen. Rumusan masalah bagaimana penerapan model pembelajaran bermain peran (role playing) pada mata pelajaran PKn kelas XI semester gasal di SMA Futuhiyyah Mranggen?Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran bermain peran (role playing) pada mata pelajaran PKn kelas XI semester gasal di SMA Futuhiyyah Mranggen. pelaksanaan pembelajaran, guru dan siswa yang mempraktekan model pembelajaran role playing pada pembelajaran PKn kelas XI. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penerapan pembelajaran bermain peran (role playing) di kelas XI SMA Futuhiyyah Mranggen berjalan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah secara teoritis yaitu: (1) guru menyusun skenario (2) guru menunjuk siswa (3) guru membentuk kelompok (4) memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai (5) memanggil para siswa yang sudah ditunjuk (6) masing-masing siswa memperhatikan dan diberi kertas sebagai lembar kerja (7) guru memberikan kesimpulan. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya alokasi waktu, siswa kurang percara diri, sarana dan prasarana pendukung kurang, suasana atau situasi belajar kurang kondusif. Kesimpulan penerapan pembelajaran bermain peran (role playing) kelas XI SMA Futuhiyyah Mranggen berjalan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah secara teoritis yaitu mulai dari guru menyusun skenario, sampai dengan evaluasi. Usaha yang dilakukan antara lain menyesuaian waktu dengan silabus dan rencana pembelajaran, guru memotivasi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menawarkan diri sebagai pemain. Konsultasi dengan kepala sekolah mengenai sarana dan prasarana, untuk masalah biaya bisa disikapi dengan memberlakukan kembali sumbangan dana pengembangan institusi. Saran : Guru PKn memberi kesempatan siswa untuk memilih peran yang dilakoni, selain itu guru berusaha untuk menjelaskan secara gamblang tentang karakter peran-peran apa yang terdapat dalam skenario, mencoba menunjuk siswa-siswa yang sekiranya sesuai atau mendekati atau bahkan memiliki karakter yang bertentangan dengan karakter dari peran yang ada dalam skenario. Dengan demikian tujuan bermain peran dapat tercapai. Kata Kunci : pembelajaran, role playing
DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Suprijanto, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i2.592

Abstract

Globalisasi ekonomi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistim ekonomi global yang diperankan oleh aktor TNCs, WTO, IMF dan Bank Dunia. Secara Ekonomi negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi dan finansial internasional. Oleh karena itu negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional dan globalisasi. Globalisasi ekonomi berdampak pada hukum ekonomi nasional yang harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasi yang dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional dan internasional dan antar sektor kehidupan nasional. Secara ekonomi terjadi tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multi nasionalisasi produksi, integrasi pasar keuangan dan masuknya investasi modal global. Dalam menghadapi dampak globalisasi ekonomi menggunakan strategi berperan aktif dalam proses negosiasi dengan aktor-aktor globalisasi serta menciptakan hukum ekonomi nasional khususnya tentang penanaman modal asing yang mengakomodir kepentingan nilai global untuk dimanfaatkan bagi perkembangan perikonomian nasional. Kata kunci : Globalisasi, perekonomian Indonesia
IDENTIFIKASI NILAI-NILAI KEUTAMAAN DALAM SERAT TRIPAMA SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA PS, Supriyono; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2.609

Abstract

Supriyono PS, Agus Sutono ( 2013) Identifikasi Nilai-Nilai Keutamaan Dalam Serat Tripama Sebagai Bentuk Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya. Penelitianinidilatarbelakangiolehkurangnya pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya. Dengan pengindentifikasian nilai-nilai keutmaan dalam Serat Tripama sebagai bentuk pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya akan dapat memperkuat pengembangan pendidikan karakter. Oleh karenanya pula penelitianiniadalahuntukmengetahui nilai ?óÔé¼ÔÇ£nilai keutamaan atau nilai-nilai karakter yang dapat ditemukan dalam Serat Tripama sebagai sarana pendidikan karakter. Hasil penelitian menunjukan beberapa temuan sebagai berikut: Serat Tripama sebagai sebuah karya sastra telah mampu menghadirkan banyak kisah keteladanan yang kemudian dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pengembangan pendidikan karakter bagi generasi muda. Serat Tripama menghadirkan 3 orang tokoh yang mewakili sebuah bentuk keteladanan nyata yang bisa diikuti oleh siapa saja. Ketiga tokoh tersebut adalah Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna. Bahwa terdapat nilai-nilai keutamaan yang dapat diidentifikasikan dalam Serat Tripama ini, yang antara lain adalah nilai keberanian, nilai kejujuran, dan nilai penghargaan atas komitmen.Nilai-nilai keutamaan dalam Serat Tripama dapat dikembangkan untuk memperluas cakupan dan pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Kata Kunci: Serat Tripama, Pendidikan Karakter, lokal
PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA PADA PKn DALAM KERANGKA KONSEP PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN HERLAMBANG, TUBAGUS
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.669

Abstract

Persoalan budaya dan karakter bangsa pada saat ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu berfokus pada berbagai aspek kehidupan dan dikemukakan dalam berbagai media seperti koran, media elektronik. Tulisan-tulisan dan wawancara mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa mengemuka. Selain di media massa para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pun berbicara mengenai permasalahan budaya dan karakter di berbagai forum seminar pada tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Permasalahan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual dan sebagainya menjadi topik pembahasan di media massa dan seminar tersebut. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti berbagai perturaan dan hukum, pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat, dan sebagainya. Kurikulum yang merupakan?óÔé¼?ôthe heart of education?óÔé¼?Ø sudah harus memberikanperhatiannya lebih besar terhadap pendidikan karakter bangsa dibandingkan masa sebelumnya. Pendapat yang dikemukakan para pemuka masyarakat, ahli pendidikan, para pemerhati pendidikan dan anggota masyarakat lainnya yang dikemukakan di media massa dan Sarasehan Nasional tahun 2010 sudah menggambarkan kuatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Apalagi jika dikaji bahwa apa yang dikemukakan masyarakat sebagai kebutuhan mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa secara imperative merupakan rumusan kualitas manusia Indonesia terkandung dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa telah juga menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dikembangkan di berbagai direktorat dan bagian di berbagai lembaga pemerintah terutama di berbagai unit Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai jenjang dan jalur pendidikan walaupun sifatnya belum menyeluruh. Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa akhirnya berakumulasi pada kebijakan pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah satu mata pelajaran unggulan paling tidak untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Pedoman guru ini dirancang dalam rangka menterjemahkan kebijakan pemerintah dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kata kunci : Pendidikan karakter bangsa, Penjasorkes

Page 13 of 20 | Total Record : 198

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue