Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Articles
198 Documents
<![CDATA[PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU (GEOGRAFI) DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 BELITANG III OKU TIMUR ]]>
<![CDATA[Aryaningrum, Kiki]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v5i2.899
<![CDATA[Strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here merupakan strategi yang sangat baik untuk mendapat perhatian dan keikutsertaan siswa di kelas serta tanggung jawaban individu, Strategi ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertindak sebagai pengajar bagi siswa lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Hereterhadap hasil belajarIPS Terpadu (Geografi) Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Belitang III OKU Timur?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Hereterhadap hasil belajar IPS Terpadu (Geografi) Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Belitang III OKU Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Dengan populasi seluruh siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Belitang III OKU Timur dengan?é?á jumlah 228 siswa dan sampel dalam penelitian ini kelas VIII.1 sebagai kelas eksperimen yang bejumlah 34 siswa dan kelas VIII.7 sebagai kelas kontrol berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas data, uji homogenitas dan uji ?óÔé¼ÔÇ£ t dengan taraf signifikan (?Ä?? = 0,05). Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar siswa?é?á setelah diterapan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Herenilai rata-rata kelas eksperimen 81,76 lebih besar dari kelas kontrol 73,14. Dari analisis data nilai diperoleh data nilai berdistribusi normal kelas eksperimen 0,03 dan kelas kontrol sebesar 0,76 dan data homogen yaitu 0,782 ?óÔÇ??ñ 3,841 serta melalui perhitungan uji ?óÔé¼ÔÇ£t dapat dibuktikan H0 ditolak dan Haditerima dengan melihat thitung?óÔÇ??Ñ ttabel atau Haditerima karena?é?á thitung?óÔÇ??Ñ ttabel yaitu 6,18 ?óÔÇ??Ñ 1,98 yang berarti ada pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Heredengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi. Dengan demikian dapat disimpulkan adaPengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher HereTerhadap Hasil Belajar IPS Terpadu (Geografi) Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Belitang III OKU Timur. Kata Kunci: Strategi Everyone Is A Teacher Here, Hasil Belajar, IPS Terpadu]]>
<![CDATA[AKSIOLOGI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Sutono, Agus]]>;
<![CDATA[Purwosaputro, Supriyono]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v8i2.4678
<![CDATA[Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensinilai. Ketiga nilai tersebut adalah nilai dasar yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian dimensi nilai kedua adalah Nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dimensi nilai ketiga adalah Nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat,berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan pernghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.]]>
<![CDATA[TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Widodo, Wahyu]]>;
<![CDATA[Widodo, Suwarno]]>;
<![CDATA[Sutono, Agus]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v2i2.461
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Noor, Munawar]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v1i2.591
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, EMPOWERING yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan. Kata kunci : pemberdayaan]]>
<![CDATA[MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v4i2.608
<![CDATA[Sistem hukum Indonesia adalah sistem transpalansi dari sistem hukum kolonial, yang bersifat individual, yang bertentangan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat (living Law). Hukum kolonial tersebut seperti KUHP, yang legalitas formal sehingga apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah keadilan formal (berdasarkan pasal) yang terwujud, bukan keadilan yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya legalitas formil yang terdapat dalam KUHP dipertanyakan, karena tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yaitu pembaharuan sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila terutama nilai keadilan masyarakat. Dalam perumusan KUHP konsep Pembaharuan seperti konsep yang menjamin kepastian hukum dan melindungi warga Negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian hukum secara legalitas formil dan legalitas materiel. Dengan demikian apabila ada seseorang yang mencari kadilan akan memperoleh keadilan yang sejati atau keadilan yang substansial. Sehingga apabila digunakan dalam menyelesaikan masalah maka keadilan yang terwujud adalah keadilan substansial bukan keadilan procedural dan formal (keadilan undang-undang). Kata kunci : Sistem Hukum, Keadilan Formil dan Keadilan Materiil.]]>
<![CDATA[STUDI PERILAKU TENTANG PENGARUH KARAKTERISTIK NASABAH BANK DALAM MEMILIH DEPOSITO BERJANGKA ]]>
<![CDATA[R. Istyaningsih, R. Istyaningsih]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v5i1.635
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh atau hubungan karakteristik nasabah dalam memilih produk deposito berjangka dengan faktor-faktor internal nasabah. Dalam pengumpulan data peneliti mengambil data dari UCI. Metode yang digunakana adalah metode analisis koefisien korelasi. Hasil penelitian dengan metode tersebut diperoleh nilai antara variabel umur dan deposito memiliki hubungan tertinggi. Variabel umur memiliki hubungan terhadap nasabah yang memilih deposito berjangka. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,053. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel umur dalam mempengaruhi variabel deposito berjangka sebesar 5,3%, sedangkan sisanya sebesar 94,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor interen mempengaruhi nasabah dalam memilih produk deposito berjangka.Kata kunci: Korelasi, nasabah, deposito berjangka]]>
<![CDATA[PARADIGMA TEORI DRAMATURGI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Suneki, Sri]]>;
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v2i2.456
<![CDATA[Dalam teori Dramaturgi (Goffman) manusia adalah aktor ya ng berusaha menggabungkan karakteristik personaldan tujuan kepada orang lain. Teori melihat manusia sebagai individu dan masyarakat. Dalam teori ini manusiaberbeda dengan binatang karena mempunyai kemampuan berpikir, bisa mempelajari dan mengubah makna dansymbol, melakukan tindakan dan berinteraksi.Teori ini muncul dari ketegangan yang terjadi antara ?óÔé¼?ôI dan Me?óÔé¼?Ø (gagasan Mead). Ada kesenjangan antara dirikita dan diri kita yang tersosioalisasi. Konsep ?óÔé¼?ôI?óÔé¼?Ø merujuk pada apa adanya dan konsep ?óÔé¼?ôme?óÔé¼?Ø merujuk pada diriorang lain. Ketegangan berasal dari perbedaan antara harapan orang terhadap apa yang mesti kita harapkan.Pendekatan dramaturgi adalah bukan apa yang orang lakukan, atau mereka melakukan tetapi bagaimana merekamelakukannya.Kehidupan menurut teori dramaturgi adalah ibarat teather, interaksi sosial yang mirip pertunjukan drama, yangmenampilkan peran. Dalam memainkan peran menggunakan bahasa verbal dan perilaku non verbal dan mengenakanatribut tertentu. kehidupan sosial dibagi menjadi wilayah depan?óÔé¼?Ø (front region) yang merujuk peristiwa social bahwaindividu bergaya menampilkan perannya dan wilayah belakang (back region) yang merujuk tempat dan peristiwayang memungkinkan mempersiapkan perannya di wilayah depan. Panggung depan dibagi menjadi dua yaitu ; frontpribadi (personal front) dan setting atas alat perlengkapan. Kata kunci dalam Dramaturgi adalah Show, Impression,front region, back stage, setting, penampilan dan gaya.Metodologi yang digunakan Goffman adalah menganalisis berbagai interaksi sehari-hari dengan modelDramaturgical. Kelemahan teori ini adalah harus dibuktikan dan condong positivism dan mempengaruhi teorihermeneutika. Teori ini dapat dimplementasikan dalam hukum.Kata kunci : Teori Dramaturgi, Interaksi Sosial.A. Pendahuluan]]>
<![CDATA[KAJIAN KEBERADAAN PROPINSI DALAM PENGUATAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Sudharto, Sudharto]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v1i2.586
<![CDATA[Kajian keberadaan propinsi dalam penguatan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh praktik otonomi daerah yang perlu ditata ulang sehingga desentralisasi pemerintahan akan mencerminkan logika terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Otonomi daerah seyogyanya harus mampu meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Peran gubernur dengan fungsi gandanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sekaligus sebagai pemerintah otonom harus mendapatkan format ulang sehingga propinsi tetap berwibawa dan terhormat dalam menjaga agar otonomi daerah di kabupaten/kota pada jalur yang seharusnya. Pemerintah daerah propinsi harus didorong untuk lebih melaksanakan perannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah. Hal tersebut adalah bagian yang sangat strategis untuk ditangani oleh pemerintah daerah propinsi. Propinsi lebih efektif jika memfokuskan pada status dan fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi dan fasilitasi. Pemerintah propinsi menjadi pendorong agar pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota berjalan pada relnya sebagai pencerminan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang sebenarnya , yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kata kunci : pemerintah propinsi , otonomi daerah]]>
<![CDATA[TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Widodo, Wahyu]]>;
<![CDATA[Widodo, Suwarno]]>;
<![CDATA[Sutono, Agus]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v2i1.602
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapat memetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagi LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yang berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlah dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun 2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang memiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlah kasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%), Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), dan Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahan hukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3 kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus). Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekan jumlahnya. Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi]]>
<![CDATA[AKU?óÔé¼?Ø DALAM PANCASILA (REFLEKSI METAFISIKA PANCASILA) ]]>
<![CDATA[Purwosaputro, Supriyono]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v5i1.630
<![CDATA[Makna ?óÔé¼?ôaku?óÔé¼?Ø dalam kaitan dengan Pancasila, lebih tepat mengarah pada ?óÔé¼?ôaku ontologis?óÔé¼?Ø dan ?óÔé¼?ôaku fungsional?óÔé¼?Ø. Dikarenakan Pancasila bukan merupakan rangkaian maupun kesatuan rumusan sila-sila yang bersifat mitik, melainkan merupakan rumusan yang rasional dan objektif berdasarkan keadaan dan historisitas bangsa Indonesia. Dengan ?óÔé¼?ôaku ontologis?óÔé¼?Ø berarti tiap-tiap subjek manusia Indonesia memiliki kesadaran pemikiran mengenai kehadiran dirinya dalam negara yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila, dan akar budaya bangsanya. Keberadaan Pancasila itu sendiri sesungguhnya tidak terlepas dari keberadaan ?óÔé¼?ôaku?óÔé¼?Ø subjek manusia Indonesia, karena terkait langsung dengan persoalan implementasi Pancasila pada kehidupan manusia Indonesia.Pendekatan yang digunakan dalam tulisan reflektif ini adalah dengan menempatkan esensi dan eksistensi manusia yang memiliki kesadaran penuh sebagai mahkluk ciptaan Tuhan yang dengan itu manusia merasa tak mungkin ada tanpa peran Penciptaan Tuhan, karenanya Tuhan menjadi prinsip pertama dari segala yang ada (termasuk Pancasila). Hal demikian kemudian dijadikan pijakan melakukan pemikiran reflektif metafisis tentang PancasilaEksistensi aku-manusia Indonesia pada aku dalam Pancasila, berada dalam bentuk humanisme yang integral yang menempatkan relasi aku-manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dan dengan Tuhannya secara serasi, selaras dan seimbang. Disini Pancasila menempatkan manusia Indonesia sebagai ?óÔé¼?ôsubjek monopluralis?óÔé¼?Ø (tunggal tapi jamak). Aku dalam Pancasila dan sekaligus pula Pancasila dalam eksistensiku , secara ontologis telah memposisikan Pancasila sebagai ?óÔé¼?ôsimbol hidup?óÔé¼?Ø yang mengarahkan dan menggerakkan situasi dan kondisi eksistensi manusia Indonesia sebagai subjek yang monopluralis. Pancasila sebagai simbol hidup yang dianggap ?óÔé¼?ômelepaskan?óÔé¼?Ø manusia Indonesia dari situasi-situasi batas yang melingkupi eksistensinya. Pancasila sebagai simbol hidup memerlukan penjabaran pada tataran kategori operasional yang nilai-nilainya tidak terlepas dari nilai-nilai dasarnya yang bersifat imanen. Konsekuensi logis implementasinya bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk monopluralis dengan segala potensi internal maupun ekternalnya, harus berupaya terus menerus menggali nilai-nilai implementatif dari nilai-nilai dasar ontologis Pancasila, sehingga Pancasila tidak dirasakan semakin kabur dan kering dari kehidupan sehari-hari masyarakat manusia Indonesia.Kata kunci : aku, manusia monopluralis, refleksi, Pancasila]]>
