jurnal niara
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles
431 Documents
<![CDATA[Analisis Pengisian Jabatan Esselon IV Komisi Pemilihan Umum Kota Padang ]]>
<![CDATA[Andika, Rhoma]]>;
<![CDATA[Putera, Roni Ekha]]>;
<![CDATA[Indraddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.517 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.8839
<![CDATA[Dalam pengisian jabatan yang baik, harusnya berpedoman kepada Undang-undang serta peraturan lainnya, agar diperoleh pejabat yang sesuai dan mampu melaksanakan tugas jabatan yang dipangkunya dengan baik. Penerapan prinsip pengisian jabatan dilakukan dengan melakukan analisis jabatan terhadap kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.. Penelitian ini bertujuan melihat dan menganalisis proses pengisian jabatan esselon IV di KPU Kota Padang yang pernah dilaksanakan Tahun 2016 apakah sudah mengacu ke pada Undang-undang dan PKPU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pola karir ASN KPU yang menjadi pedoman bagi Sekretariat KPU dalam pengisian jabatan structural. Hasil temuan penelitian adalah belum terpenuhi empat aspek pengisian jabatan, diantaranya beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan nya antara lain Job at every level, The best candidate, Open to all, Systematic, transparent and challengeable. Dalam pelaksanaannya, belum transparan, terbuka, dan masih melibatkan unsure kedekatan berdasarkan latar belakang organisasi dan pertemanan yang berakibat penilaian ASN bersifat subjektif. Kata Kunci : Analisis jabatan, PNS organik, transparansi, kualifikasi, kompetensi]]>
<![CDATA[Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Dumai ]]>
<![CDATA[Dian Pertiwi]]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.662 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.8850
<![CDATA[Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang telah berjalan sejak tahun 2013, memberikan kewenangan yang besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerahnya. Dengan transisi ini juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah. Daerah juga dituntut untuk bisa mengelola PBB-P2 dengan lebih baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tata kelola PBB-P2 dan hambatan yang menghambat tata kelola PBB-P2 di Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PBB-P2 dilihat dari fungsi penggeraknya belum terlaksana dengan baik. Koordinasi, komunikasi dan pemberian perintah sudah berjalan dengan baik, namun hal terpenting yang sangat mendukung terwujudnya tata kelola PBB-P2 yang lebih baik adalah motivasi pegawai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, insentif, kesempatan pengembangan diri dan ketersediaan sumber daya manusia masih jauh dari harapan. Kekurangan ini mengakibatkan pemetaan dan pendataan serta database yang berguna untuk menggali potensi PBB-P2 di Kota Dumai yang belum tergarap dengan baik. Hal ini juga yang menjadi kendala Bapenda dalam mengelola PBB-P2 di Kota Dumai. Kendala lainnya adalah masalah minimnya anggaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah]]>
<![CDATA[Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam Memberi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Febri Dwi Ramayanti]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.581 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.8887
<![CDATA[COVID-19 memberi dampak yang sangat besar disemua aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Untuk membunuh mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menutup pelayanan publik. Untuk tetap memberi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan sistem pelayanan online. Melihat banyaknya keluhan dari masyarakat, setelah dikeluarkanya kebijakan diperbolehkan membuka kembali pelayanan tatap muka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi membuka kembali pelayanan dan dilakukan diluar ruangan kantor untuk menghindari kontak langsung antara pegawai dan masyarakat dan untuk menghindari kerumunan didalam kantor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas dan upaya yang telah dilakaukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pandemi COVID-19 serta faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriftif, data penelitian dianalisis dengang metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pendemi COVID-19 masih kurang efektif. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan publik pada saat pandemi COVID-19 adalah menerapkan sistem pelayanan online, renovasi ruangan khusus pelayanan, pembuatan situs web atau platform pelayanan online. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberi pelayanan pada masa pendemi COVID-19 adalah disiplin pegawai dan sarana prasaran. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan perbaikan sistem pelayanan online, peningkatan disiplin pegawai dan penegasan penerapan protokol kesehatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.]]>
<![CDATA[Narasi Media Dalam Proses Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bengkalis ]]>
<![CDATA[Meirina Suri, Dia]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisal Amrillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.859 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.9022
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari narasi kebijakan yang dikemukakan oleh aktor pada media dalam mempengaruhi proses kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi permasalahan secara global sehingga dibutuhkan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan. Ada banyak aktor dan kelompok kepentingan yang mencoba mempengaruhi pembuatan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tulisan ini merujuk teori Narrative Policy Framework yang menyatakan bahwa narasi berperan dalam proses kebijakan dengan melihat masalah kebijakan, karakter dari aktor, dan solusi kebijakan yang ditawarkan. Data diambil dari media lokal dan nasional yang dapat dipercaya, data yang relevan dengan penelitian kemudian dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus dengan fiture Ncapture. Hasil penelitian menemukan bahwa narasi yang dikemukakan aktor-aktor kebijakan yang menarasikan masalah kebijakan dan solusi kebijakan pada media memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/ TERA Ulang Di Kota Dumai ]]>
<![CDATA[Adi Putra]]>;
<![CDATA[Meyzi Heriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.402 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.9233
<![CDATA[Guna melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan di Kota Dumai yang merupakan jalur perdagangan yang dapat menghubungkan daerah, perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran.Penelitian ini berutjuan untuk mengevaluasi kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, Ditinjau dari permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini akan mendeskripsikan evaluasi implementasi Peraturan Daerah No 13 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai masih belum terlaksana dengan baik, dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi tera/ tera ulang di Kota Dumai yaitu; Waktu Pelaksanaan tera/ tera ulang yang sulit disesuaikan dengan waktu yang dimiliki pelaku usaha, Fasilitas relatif belum memadai, kapasitas Penera yang tidak mencukupi, kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tera/ tera ulang, serta kurangnya sosialisasi dan fungsi pengawasan yang belum berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Penerapan Merit Sistem Pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Susana]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.019 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.9234
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan merit sistem pada Seleksi Terbuka Sekretaris dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan merit sistem pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai. Meode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu berupa Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penulis melakukan analisa data untuk penelitian ini menggunakan metode dari Miles dan Huberman berupa Reduksi Data, Penyajian Data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah guna menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan penerapan Merit Sistem pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai yang telah dilaksanakan. Penerapan sistem merit pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan masih belum optimal. Meskipun Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan seluruh tahapan Seleksi tersebut baik itu tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi, namun dalam hal kepatuhan terhadap penerapan merit system, Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum dapat diterapkan secara optimal, Untuk optimalnya penerapan merit system, pemerintah daerah harus sudah mempunyai standar kompetensi untuk semua jabatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Pada Sekretariat Daerah Kota Dumai ]]>
<![CDATA[Rudi Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.837 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.9495
<![CDATA[Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk menjalankan perannya sebagai pelayanan publik, perekat persatuan bangsa dan pelaksana kebijakan publik, setiap aparatur sipil negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan kinerja aparatur sipil negara yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Dumai yang dilakukan melalui tahapan: penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; Pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan evaluasi pengembangan kompetensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Fokus penelitian ini menekankan pada model implementasi Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Dumai belum dilaksanakan secara efektif.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Dumai ]]>
<![CDATA[Agusurio Azmi]]>;
<![CDATA[Seno Andri]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.041 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i1.9535
<![CDATA[Dalam rangka meminimalisir penyebaran penyakit karantina, langkah yang diambil pemerintah salah satunya adalah cegah tangkal penyakit.Tidak hanya mencegah penyakit yang masuk melalui kedatangan kapal luar negeri ataupun dalam negeri, tetapi juga melakukan pencegahan penyebaran penyakit dari keberangkatan kapal baik yang mau keluar negeri ataupun dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan pada Keberangkatan Kapal di KKP Kelas III Dumai dan mengidentifikasiapa yang menghambat KKP Kelas III Dumai dalam mengimplementasikan Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan pada Keberangkatan Kapal di KKP Kelas III Dumai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas III Dumai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Dumai yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, kelurahan Buluh Kasap, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Model Charles O. Jones (1996) yang dibagi menjadi tiga dimensi antara lain. Organisasi, Interpretasi, Aplikasi serta memiliki hambatan yaitu Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah, Selalu terjadi Kesalahan Input pada aplikasi Sinarkes, dan Pemeriksaan keberangkatan kapal (PHQC) belum optimal dilakukan]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DAN KUHP ]]>
<![CDATA[eric wiber]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 11 No. 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.821 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v11i1.9866
<![CDATA[The research objective is to analyze legal policies for perpetrators who commit acts of violence / bullying / oppression / torture of people with mental disorders based on Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health and the Criminal Code, and the legal consequences of legal policies for perpetrators who commit acts of violence / bullying / oppression / torture of people with mental disorders based on Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health and the Criminal Code. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study, the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied the deductive thinking method, namely a statement or proposition that was general in nature into a specific statement. Based on the research results, it is known that the legal policy for perpetrators who commit acts of violence / bullying / oppression / torture of people with mental disorders is based on Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health and the Criminal Code there are still no strict sanctions regulating this matter, however, in the implementation of law enforcement it still refers to the criminal code book.]]>
<![CDATA[Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Ariani Pujilestari]]>;
<![CDATA[Irfan Ridwan Maksum]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.783 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.9942
<![CDATA[Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan post-positivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat]]>
