jurnal niara
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles
431 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan Di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[kenny Anthia]]>;
<![CDATA[Suyanto]]>;
<![CDATA[Belli Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.244 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.9944
<![CDATA[KPI adalah lembaga negara yang independent tentang Penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD.metode peneletian yan di gunakan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian Dalam penerapan peraturan ini, KPID Riau memang memberikan stimulan seperti penghargaan kepada lembaga penyiaran yang memang menayangakan konten lokal dengan kualitas yang baik, serta durasi yang sesuai dengan tujuan dari tayangan konten lokal adalah untuk memberikan pemahaman dan mewujudkan rasa kebanggaan serta pengetahuan terhadap daerahnya.]]>
<![CDATA[Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ]]>
<![CDATA[Irza Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.157 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.9945
<![CDATA[Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat, pada tahun 2018 terdapat 15 kasus, di Tahun 2019 meningkat menjadi 53 kasus, dan di Tahun 2020 semakin meningkat menjadi 168 kasus, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menelaah secara kritis bagaimana pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mendeskripsikan model penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan tekhnik analisis menggunakan data sekunder berupa literatur buku sehingga dipilihlah teori implementasi dari buku karya Dr. Deborah Stone sebagai pisau analisis teori kemudian dipadukan dengan literature lain seperti buku-buku kebijakan, metodologi, serta jurnal nasional dan jurnal internasional untuk dipadukan dengan data dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan data lapangan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesimpulan ditemukan model penanggulangan pernikahan dini yaitu menyamakan persepsi pelaksanan kebijakan tentang apa itu pernikahan dini, berfokus dengan komitmen menunda pernikahan di usia dini dengan meningkatkan kemapanan, perbaikan moralitas masyarakat dan perubahan kultur di masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Rachmawati]]>;
<![CDATA[Irfan Ridwan Maksum]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.377 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.9946
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dilalui dari tahapan Pelaksanaan, Hasil (Output) dan Dampak (Outcomes). Pada Tahap pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak selama pandemi covid-19 masih berpedoman kepada RPJMD dan Rencana Kinerja dari setiap SKPD/UKPD dan lembaga, Kebijakan Kota Layak sudah terlihat dan dirasakan seperti adanya Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak selama Pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi dampak (outcome) pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi dan mengaspirasi seluruh hak-hak anak untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 antara lain adalah sikap dan komitmen pemerintah yang kuat terhadap penerapan Kebijakan Kota Layak Anak. faktor yang menghambat antara lain: (1) hubungan antar organisasi; komunikasi, dan koordinasi belum terjalin baik antara Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak; (2) belum adanya kesadaran dari Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam hal tugas, fungsi dan tanggungjawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam mewujudkan Kota Layak Anak; (3) terbatasnya sumber daya antara lain anggaran untuk mendukung Kota Layak Anak dan Upaya pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19, (4) Partisipasi Orang tua dan Masyarakat sampai saat ini belum terlihat maksimal guna mendukung upaya pemenuhan hak anak selama Pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Competency Development Of State Civil Apparatus (ASN) Of Planning (Planners) In The Meranti Islands Regency ]]>
<![CDATA[Muhammad Adil]]>;
<![CDATA[Fajarwaty Kusumawardhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.438 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.9947
<![CDATA[Reforms in the field of public management have become mainstream in the bureaucracy and governance, especially in terms of regional development planning. Therefore, planners as the spearhead of regional planning is required to be able to meet the qualifications (competence) as human resources in all support systems of government institutions. Competency development is a necessity for planners and should be directed to arrangements that are in accordance with their field of duty. This study fills in the scarcity of research results related to planners in the Meranti Islands Regency, which is the youngest district in Riau Province. Since its division from Bengkalis Regency in 2008, the Meranti Islands Regency has still not been able to show significant progress. The placement of the planners has not been based on its competence. Efforts to develop the competence of the planners have not been carried out systematically and strategically. This has an impact on the planning and budgeting of the Meranti Islands Regency which has not been effective and efficient. Qualitative research methods with SWOT analysis were used to answer research questions and extract data. This approach is needed as an analytical tool to reach the conclusions expected in this study. The results of the study illustrate that planners need to be equipped with training in order to achieve the desired competencies and be able to plan regional development optimally]]>
<![CDATA[Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Any Widiyatsari]]>;
<![CDATA[Supriani Sidabalok]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (798.354 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.10141
<![CDATA[Zakat merupakan salah satu instrumen penting bagi pembangunan kesejahteraan umat. Mengingat bahwa penduduk muslim di Indonesia lebih dari 80% populasi maka potensi zakat adalah sangat besar. Namun realitas pengumpulan zakat masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini juga terjadi di Provinsi Riau dimana realisasi zakat yang terkumpul masih kurang dari 10% potensi yang dimiliki. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor – faktor seperti : (1) religiusitas, (2) pendapatan, dan (3) kepercayaan terhadap lembaga amil zakat (literasi LAZ) berpengaruh terhadap pembayaran zakat/infaq/sedakah (ZIS) di kota Pekanbaru. Penelitian ini melibatkan 100 orang responden yang membayar ZIS melalui lembaga Dompet Dhuafa Pekanbaru pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif berupa teknik statistik dengan alat bantu analis uji statistik non parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya faktor pendapatan yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran ZIS yaitu sebesar 0,163. Adapun faktor religiusitas dan literasi LAZ tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembayaran ZIS di kota Pekanbaru]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Respon Petani Padi Terhadap Sistem Tanam Jajar Legowo Di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak ]]>
<![CDATA[Yesi Muhariyantika]]>;
<![CDATA[Fuad Madarisa]]>;
<![CDATA[Erigas Eka Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.996 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.10142
<![CDATA[The purpose of this research is to 1) AnalyzeThe influence between farmer characteristics and the response of rice farmers to the Jajar Legowo Planting System in X Koto Singkarak District. 2)Analyzingthe effect of the nature of innovation with the response of rice farmers to the Jajar Legowo Planting System in X Koto Singkarak District. 3)Analyzing the influence between the role of extension workers and the response of rice farmers to the Jajar Legowo Planting System in X Koto Singkarak District.The population in this study are farmers who are members of farmer groups who are trying to grow rice using the Jajar Legowo Planting System in Nagari Singkarak District X Koto Singkarak,the population of 9 rice farmer groups is 219 people. The sample was calculated using the Slovins formula with a total of 69 people. The data analysis used in this study is a quantitative descriptive analysis andMultiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis and discussion, some conclusions can be drawn as followsCharacteristic factors of members of the age group and length of farming have a significant effect on the response of rice farmers to the jajar legowo planting system partially, while the characteristics of members of the formal education group, land area and number of family dependents have no significant effect on the response of rice farmers to the jajar legowo planting system in general. partial, the nature of innovation has a significant effect on the response of rice farmers to the jajar legowo planting system partially then the role of extension workers has a significant effect on the response of rice farmers to the jajar legowo planting system partially]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2017-2018) ]]>
<![CDATA[Arif Hidayat]]>;
<![CDATA[Melinda Noer]]>;
<![CDATA[Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.253 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.10143
<![CDATA[The implementation of the sub-district Musrenbang is a very important series of planning processes that become the subject of discussion in the district musrenbang proposals so that the district musrenbang discussions are the aspirations or wishes of the community, but in Batang Masumai sub-district there are still many proposals that are not accepted and are not in accordance with the development priorities of the district government. Therefore, researchers conducted a study on the Effectiveness of Implementation of District Development Planning Deliberations (Case Study in Batang Masumai District, Merangin Regency, Jambi Province, 2017-2018). In this study using the theory of effectiveness with three indicators, namely accountability, transparency and participation. Data collection techniques using interview, observation and documentation techniques and data analysis techniques using data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research are that (1) The mechanism for implementing the development planning deliberations of the Batang Masumai sub-district in the last two years, 2017 and 2018 uses a different legal basis due to changes in the legal basis. (2) the ineffectiveness of the Batang Masumai sub-district development planning deliberation in 2017-2018 seen from the participation indicator that the participants of the Batang Masumai sub-district development planning deliberation decreased from 2017 to 2018. Judging from the accountability/accountability indicator that the implementation of the sub-district development planning deliberation was not carried out fully. Judging from the transparency indicator that it has not been fully implemented in the Batang Masumai sub-district development planning deliberations in 2017 and 2018.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Kunjungan Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru Pada Saat Covid-19 ]]>
<![CDATA[prihati]]>;
<![CDATA[Nurpeni]]>;
<![CDATA[Eka]]>;
<![CDATA[Hernimawati]]>;
<![CDATA[Surya Dailiati]]>;
<![CDATA[Elly Nielwaty]]>;
<![CDATA[Erinaldi]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.741 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.10357
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Inovasi Pelayanan Kunjungan Anak Didik Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Pekanbaru Pada Saat Covid-19 dengan metode penelitian kualitatif. Menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Inovasi Menurut Djamaludin Ancok (2012:38) dengan indikator Inovasi Proses, Inovasi Struktur Organisasi, Inovasi Dalam Hubungan, Inovasi Metode dan Inovasi Pelayanan. Informan dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menetapkan narasumber yang berkompeten antara lain Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru,Kasi Pembinaan, Kasubsi Pendidikan dan BIMKEMAS, Kasubsi Perawatan, Keluarga dan Anak ( Narapidana). Adapun hasil penelitian atas Inovasi Pelayanan Kunjungan Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru Pada Saat Covid-19 sudah menerapkan pola layanan kunjungan berbasis teknologi dengan pola daring sebagai upaya pembaruan atas pendemi covid 19 yang terjadi saat ini, namun masih ada beberapa kendala baik dari segi sarana dan prasarana yang belum mendukung secara kseluruhan baik dari segi kualitas maupun kuantitas peralatan daring yang dibutuhkan secara bersamaan di LPKA Klas II Pekanbaru.]]>
<![CDATA[Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis ]]>
<![CDATA[Khairul Amri]]>;
<![CDATA[Tutut Ismi Wahidar]]>;
<![CDATA[Ahmad Fuadi]]>;
<![CDATA[Dedi Kusuma Habibie]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.39 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v15i2.10852
<![CDATA[Pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut melalui suatu kegiatan yang harus melibatkan antara lain pelaku, proses penyelenggaraan, kebijakan, politik, dan sosial budaya yang saling berinteraksi, dan akan lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Khususnya Kabupaten Bengkalis yang memiliki potensi alam masih sangat bagus. Dengan demikian maka pemerintah harus memperhatikan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan Pariwisata dalam rangka akselarasi mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor Penghambat Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Penentuan sampel menggunakan teknik purpossive sampling. Analisis data menggunakan teknik interaktif yang dikemukakan oleh Creswell. Hasil penelitian Wisata Desa Teluk Rhu telah memiliki kapasitas baik kapasitas organisasi maupun kapasitas individu. Kapasitas organisasi tidak akan berjalan secara efektif apabila kapasitas individu tidak memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, sebaliknya kapasitas individu tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak didukung dengan kapasitas organisasi.]]>
<![CDATA[Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Aguswan]]>;
<![CDATA[Abdul Mirad]]>;
<![CDATA[Wasiah Sufi]]>;
<![CDATA[Dwi Herlinda]]>;
<![CDATA[Elly Nielwaty]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.7383
<![CDATA[Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang Model Pengembangan wilayah kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Penelitian lanjutannya adalah Perwujudan Good governance pada pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya sebagai kecamatan yang baru dimekarkan tahun 2020, Pemekaran kecamatan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan public. Prinsip dasar yang diterapkan dalam menuju kepemerintahan baik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam dengan informent (Pemerintah, swasta dan masyarakat) sebagai tiga domain yang memberikan dukungan pelaksanaan good governance. Hasil penelitian yang dicapai yaitu perwujudan fungsi Governance pada state (negara atau Pemerintah),Private sektor (dunia usaha) dan society (masyarakat) serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perberdayaan masyarakat]]>
