cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Published by Universitas Ma'arif Lampung
ISSN : 25274430     EISSN : 25487620     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL FIKRI adalah jurnal berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam (IAIMNU) Metro Lampung. Jurnal Fikri memuat artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual (baik kualitatif lapangan atau kualitatif pustaka) dengan fokus kajian di bidang “Kajian Agama, Sosial dan Budaya”. Pengelola (Redaksi) mengundang para ilmuan, sarjana, peneliti, LSM maupun mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan dan mempublikasi hasil penelitiannya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bestari, dan proses penyuntingan. Jurnal Fikri terbit dua kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal Fikri telah menggunakan Open Journal System (OJS). P-ISSN: 2527-4430 dan E-ISSN: 2548-7620.
Arjuna Subject : -
Articles 302 Documents
 1   2   3   4   5 
PROSES BERAGAMA AHMADIYAH DALAM PERSPEKTIF ALFRED NORTH WHITEHEAD Syahrul Kirom
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 2 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.411 KB)

Abstract

This article seeks to describe and explain the presence of the Doctrine of Ahmadiyah in Indonesia. The existence of Ahmadiyah in Indonesia is still considered getting opposition from Muslims in part because some of the teachings of Ahmadiyah is not in accordance with Islam, including about his Prophet. But also the people of the Ahmadiyya consider it still recognizes as the religion of Islam. Writing this paper uses descriptive qualitative method, using an analytical approach, the theory used to analyze the Ahmadiyah issue is of the thought of Alfred North Whitehead. Especially on Ontology from Whitehead thought in understanding the process of one's religion. Ontology Whitehead, who starts from entities actual, whose presence as an actual first as the process of the emergence of the Ahmadiyya in understanding the prophet, Mirzam Ghulam, which would also have an impact on the process kebertuhanannya and own religion and religious experience of adherents of Ahmadiyah in Indonesia. Therefore, the Ahmadiyya, an Islamic religion which is continuously preparing dogma and doctrines into a coherent system, logical, adequate and applicable. Islamic religion that developed in real Ahmadiyah religious splinter flow in the process, something that is "becoming". Thus, Muslims must know, understand and appreciate the values of the differences Ahmadiyah teachings of the Islamic religion in general and it's part of the philosophy of the process. Whitehead also said that every experience (experience) that man is bagiana of a change and the human process that is different from the others, to create a "novelty", with the actual units. It further confirms that the thought Whitehead would like to emphasize the plurality or plurality of human reality in finding keberagamaaannya. The author can assert that the existence of the Ahmadiyya in Indonesia as a religious sect that is the religious experience of each of each man to "be 'good and create creativity and uniqueness transcendentally.
KRITIK INTERPRETASI AL-QURA’AN: MELACAK METODOLOGI PENELITIAN BUKU KRITIK ATAS KRITIK INTERPRETASI AL-QUR’AN KARYA AKSIN WIJAYA M. Nurdin Zuhdi
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.98 KB)

Abstract

Secara umum, artikel ini membahas tentang teori interpretasi al-Qura`an yang digagas oleh Ibnu Rushd. Namun yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini adalah mengkaji tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh Aksin Wijaya dalam membedah pemikirannya Ibnu Rushd dalam penafsiran al-Qur'an. Adapun yang menjadi objek kajian dalam artikel ini adalah menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan Aksin Wijaya dalam disertasinya yang berjudul “Kritik atas Kritik Interpretasi alQur'an: Telaah Kritis Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rushd”. Dengan menelaah 3 buku karya Ibnu Rushd (Fashl al-Maqal, al-Kashf an Manahaij Adillah, dan Tahafut alTahafut), Aksin Wijaya mengungkapkan bahwa pemikiran Ibnu Rushd telah melahirkan tindakan intoleransi dan otoriter yang berujung pada penyingkiran terhadap orang lain dan aliran lain yang berada di luar kelompoknya, sembari mengangkat kelompoknya sendiri. Menurut Aksin, terlepas dari kelebihan dan kekurangan teori interpretasi alQur‟an Ibnu Rushd sesungguhnya interpretasi terhadap alQur'an dengan masyarakat dan realitas sosial yang berbedabeda, pembaca al-Qur‟an hendaknya berpegang pada 5 prinsip moral etis, yakni kejujuran, kesungguhan, kemenyuluruhan, pengendalian diri, dan rasionalitas. Dengan berpegang dengan prinsip-prinsip moral di atas, pembaca al-Qur‟an akan senantiasa menjaga diri untuk tidak menarik al-Qur‟an ke dalam kepentingan pribadi, kelompok atau terjebak pada aliran-aliran tertentu.
BUDAYA TA‘ZȊR BIL MȂL DALAM LUNGKUNGAN PESANTREN: DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONVENSIONAL Qosim Khoiri Anwar
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 2 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.555 KB)

Abstract

Jarȋmah ta'zȋr are criminal acts that have not been determined by the legal sanctions Personality ', but a stipulation submitted to the judge / government (ulil amri). The intent and purpose of punishment ta'zir is to educate the offender to be a deterrent. Ta'zir bil mȃl is one part of jarȋmah ta'zȋr form of punishment, ie the punishment imposed by the judge / government (ulil amri) against perpetrators jarȋmah (criminal offense), by taking the wealth jarȋmah actors. Although the intent and purpose of the enactment of this sentence is to educate the offender. but it is becoming a dilemma for property taken was not known clearly and definitely on the utilization and usage. This raises a very sharp differences among scholars about whether authorized or imposed such a punishment is motivated ini.Penelitian the discrepancy between theory and practice concepts that occur, and to describe the views of legal scholars ta'zȋr bil mȃl to determine the underlying reasons. This research is a library (library research) that is descriptive qualitative. Collecting data in this study using techniques of documentation. The technique of analysis in this study is qualitative using deductive reasoning. The results showed that the law ta'zȋr bil mȃl by scholars there are differences of opinion are allowed, with a record of property taken was not meant to be privately owned by the judges / government itself, but the treasure was returned to its owner after he promised not reiterates does (repent), and prohibits (absolutely not allowed) to punish the offenders took possessions jarȋmah (ta'zir bil mȃl), because it is not permissible for someone taking someone else's property without legal cause is based, it is an unjust act or false. For the judge / government returned to the intention respectively. Because the intent and purpose of the penalty is intended to educate and deter perpetrators jarȋmah (criminal act) in order not to repeat back in his actions, not menzaliminya.
Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Nurul Tika Pratiwi; Aprina Chintya
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.811 KB) | DOI: 10.25217/jf.v2i1.101

Abstract

Produsen terus melakukan berbagai upaya untuk menarik hati konsumen. Sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan tersebut kadangkala menjurus pada hal yang negatif, bahkan dari sejak awal dimulai dengan itikad tidak baik, antara lain dengan memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, mutu atau kualitas barang yang rendah, bahkan dengan cara-cara penjualan yang bersifat memaksakan. Hal ini membuat konsumen sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan dan kecurangan dari produsen. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melihat perbandingan perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis. Hasil penelitian menujukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sama-sama berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dari beberapa persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, menunjukkan bahwa hukum Islam lebih luas dan fleksibel dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kata kunci: konsumen, perlindungan hukum, produsen, hak, hukum Islam.
TINGKAT KESEJAHTERAAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN (TPA) NAHDLATUL ‘ULAMA (NU) KOTA METRO (STUDI KASUS KAJIAN SOSIO EKONOMI) Muhammad Syaifullah
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.939 KB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di 5 kecamatan yang ada di kota Metro dan dalam penelitian ini dikhususkan pada Guru TPA NU dari 5 Kecamatan yang ada di kota Metro dengan 5 TPA mewakili tiap Kecamatan sebagai responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitik, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat dan status kesejahteraan guru TPA dan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraannya, adapun sampel penelitian ini yang diambil sebanyak 5 TPA NU tiap Kecamatan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Berdasarkan data-data yang terdapat pada 6 indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), maka tingkat kesejahteraan rumah tangga guru TPA NU kota Metro termasuk dalam tingkat kesejahteraan sedang., (2) Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) tahun 2009 dalam petunjuk teknis pemutakhiran data keluarga, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga guru TPA NU kota Metro termasuk kategori keluarga pra sejahtera (KPS) sebanyak 5 TPA dengan alasan bukan dari ekonomi dan ekonomi. (3) Menurut keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1996 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN), maka tingkat usaha guna meningkatkan kesejahteraan guru TPA NU kota Metro termasuk kategori sedang.
Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Hengki Firmanda
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.555 KB) | DOI: 10.25217/jf.v2i1.82

Abstract

Masyarakat adat selalu menjadikan lingkungan sebagai tempat bergantung untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dikelola sesuai dengan tradisi yang berkembang di daerah hukum adat tersebut. Tradisi tersebut berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Kebiasaan tersebut diikuti secara terus menerus, sehingga membentuk hukum adat. Masyarakat Petapahan Kampar juga mempunyai hukum adat dalam pengelolaan lingkungan yang melihat lingkungan sebagai mitra yang baik. Metode yang digunakan adalah metode sosiologis yuridis. Lokasi penelitian adalah Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, kuisioner dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ialah hukum adat masyarakat Petapahan dalam pengelolaan lingkungan terdiri dari pengelolaan kawasan perairan dan kawasan darat. Kawasan perairan atau sungai digunakan untuk kegiatan mencari hasil-hasil sungai, salah satunya manubo ikan dengan menggunakan alat-alat tradisional dan getah akar pohon karet yang berfungsi untuk membuat ikan menjadi pusing sehingga mudah untuk ditangkap. Kawasan daratan adanya hutan adat yang dikenal dengan sebutan Utan Imbo Putuih, yang dikelola agar menjadi tetap alami hingga saat ini. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh haknya adalah dengan melakukan pengelolaan secara bersama-sama baik itu kawasan perairan dan kawasan daratan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari hasil-hasil alam tersebut.
ANJURAN KHITAN BAGI PEREMPUAN ANTARA BUDAYA LOKAL DAN AJARAN AGAMA Agus Hermanto
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.327 KB)

Abstract

“Khitan Perempuan antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama” Khitan perempuan tidak harus dilakukan oleh setiap perempuan, khitan dapat dilakukan oleh perempuan yang memang memiliki libido seksual yang tinggi dan mendatangkan maslahat dan itu merupakan kehormatan, manun jika tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ perempuan dengan cara memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Dalam Kaidah, kalau suatu perbuatan mendatangkan banyak mudharat daripada kemaslahatan, maka perbuatan itu dinggap makruh dan harus ditinggalkan (la tharara wa la dhirara), berarti segala bentuk kemudharatan pada manusia termasuk (khitan perempuan) karena merupakan suatu tradisi dan bukan syari'ah Islam yang harus dipraktekkan kepada setiap perempuan.
IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM INTERAKSI ANTAR UMAT BERAGAMA Bustanul Arifin
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 2 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.605 KB)

Abstract

Indonesia is a nation inhabited by people with a background of religious, ethnic, and social groups. The one hand, this diversity becomes the social capital development of the nation, and on the other hand be the latent potential for social conflict. This is what makes the slogan of tolerance is not grounded to the community. The type of research that the author use a qualitative research technique is the analysis diskriptive analysis methods, data analysis process includes three phases, namely (1) description, (2) formulation, and (3) the interpretation. With research results, 1) Tolerance in this regard in line with the principles of Islamic law because, of all Muslims in Indonesia recognize the intellectual principle tolerance as a principle that should be protected or safeguarded in a pluralistic society. The attitude of tolerance is a manifestation of the principle of equality to engender the nature please help and social caring attitude among our fellow citizens, which in turn will bring forth a sense of unity and social solidarity is strong in the life of society.
Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Perempuan Sebagai Konsumen Pengguna Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Rezmia Febrina
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.493 KB) | DOI: 10.25217/jf.v2i1.98

Abstract

Ruang lingkup HAM tidak terlepas dari perlindungan bagi perempuan karena perempuan dalam realitanya acapkali menjadi korban kekerasan. Dalam setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan hukum aupun pergaulan sosial. Keadaan ini di sebabkan bahkan diperburuk oleh adanya perepsi salah di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara walupun sebab dan akibatnya berbeda konteksnya antara setiap negara, diskriasi terhadap perempuan dirasakan terjadi secara masif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Perlindungan hak kesehatan bagi perempuan sebagai konsumen pengguna kosmetik berdasarkan UU NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK menyebutkan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melindungi hak-hak kesehatan bagi perempuan pengguna kosmetik berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di jelaskan adanya Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang membantu perempuan-perempuan korban obat-obatan dan kosmetik berbahaya antara lain Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaksana bahwa produsen sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen yang menngunakan produk yang pelaku usaha hasilkan Edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi perempuan sebagai konsumen pengguna kosmetik yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga perempuan sebagai konsumen kosmetik mengetahui hak yang melekat pada dirinya sehingga pada saat menggunakan kosmetik tersebut. Penegakkan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen kosmetik khususnya perempuan harus di lindungi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melindungi hak-hak kesehatan bagi perempuan pengguna kosmetik berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
ISLAM DAN DIALOG ANTAR KEBUDAYAAN (STUDI DINAMIKA ISLAM DI DUNIA BARAT) Dedi Wahyudi Rahayu Fitri AS
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 2 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.271 KB)

Abstract

Tulisan ini mencoba membuka wawasan tentang hubungan antara Islam dengan budaya di dunia Barat. Tulisan ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis library reseacrh dengan analisis deskriptif kualitatif berusaha membuka dialog antara Islam dan Dunia barat. Kajian ini memfokuskan akan perlunya pemahaman agama Islam sebagai agama perdamaian dan agama yang sanggup hidup dalam berbagai budaya masyarakatnya. Negara-negara di Barat terkenal dengan negara maju dalam segala aspek, berpenduduk mayoritas non muslim meliputi Amerika dan Eropa. Biasanya mereka bersikeras mempercayai sesuatu dan mempunyai pandangan rendah terhadap sesuatu yang mereka anggap rendah. Berkembangnya Islam di dunia Barat begitu perlahan dan memakan waktu yang tidak begitu singkat, terjadi hambatan, pertentangan, dan dukungan. Barat beranggapan Islam agama teroris. Sehingga Islam dan Barat tolak menolak, dan mengalami perselisihan hingga saat ini. Seperti Islam dianggap agama terorisme. Tulisan ini juga diarahkan pada masalah pengaruh Islam di dunia Barat, perkembangan Islam, dan posisi Islam sebagai agama yang berbudaya. Islam dengan budayanya menyebar di berbagai penjuru dunia Barat dengan dilengkapi proses penyadaran melalui pendidikan. Tingkat kesadaran muslim di Barat mulai tumbuh seiring dengan kemajuan Barat.

Page 3 of 31 | Total Record : 302

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 10 No. 1 (2025): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 9 No. 2 (2024): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 9 No. 1 (2024): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 8 No. 2 (2023): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 8 No. 1 (2023): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 7 No. 2 (2022): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 7 No. 1 (2022): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 6 No. 2 (2021): Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 6 No. 1 (2021): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 5 No 2 (2020): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 2 (2020): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 5 No 1 (2020): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 4 No 2 (2019): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 4 No 1 (2019): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 3 No 2 (2018): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 3 No 1 (2018): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 2 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 2 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya More Issue