cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 12   13   14   15   16 
PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI Topa, Jeims Ronald
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan substansi hukum mengenai penyelesaian pekara oleh hakim tunggal dalam Gugatan Sederhana berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menentukan peran pengadilan dalam penyelesaian Gugatan Sederhana menurut PERMA No.2 Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian perkara oleh hakim tunggal memiliki kelemahan karena masih seringkali terdapat kendala yang dihadapi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta penentuan perkara dalam gugatan sederhana yang hanya berdasarkan keterangan sepihak yaitu pihak penggugat, dapat mempengaruhi objektifitas hakim tunggal. Meskipun demikian, penyelesaian perkara oleh hakim tunggal dapat menjadi solusi terbatasnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri.Kata kunci: Gugatan sederhana, substansi hukum, hakim tunggal
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHSEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH Goni, Ronald M. M.
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan otonomi daerah lewat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian di ubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 semakin mempertegas kewenangan daerah dalam pembuatan produk hukum daerah baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk membentuk produk hukum semakin mempertegas Indonesia adalah Negara hukum. Penyerahan dan/atau pemberian kewenangan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah untuk membuat produk hukum daerah tentu tidak mudah karena akan muncul persoalan-persoalan yuridis terkait hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diantaranya, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Aspek lain menyangkut pengawasan terhadap peraturan daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota yang belum maksimal, belum lagi terbatasnya perancang peraturan perundang-undangan di daerah (Legal Drafter) dalam merancang Peraturan Daerah. Selanjutnya yang menjadi masalah yang belum terpecahkan yaitu kewenangan gubernur yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membatalkan suatu peraturan daerah kabupaten/kota dengan keputusan gubernur. Kata Kunci : Kewenangan Gubernur, Pembentukan Peraturan Daerah, Implementasi Pemberlakuan Otonomi Daerah.
HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH BANK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 Papendang, Aprilya Altji
LEX ADMINISTRATUM Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang merupakan hak dan kewajiban nasabah, apa saja hak dan kewajiban bank  dan bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum antara nasabah dan pihak bank, yanf dengan menggunakanmetode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan; mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Serta kewajiban nasabah pada umumnya harus memperhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. 2. Bank berhak untuk: Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah; Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama; Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak; Pemutusan rekening nasabah ini cukup banyak ditemui dalam praktik; Mendapat buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening. Serta bank berkewajiban untuk menjaga uang nasabah, menerima uang nasabah, menjaga uang nasabah penyimpan. 3. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dan bank dapat kita lihat dengan adanya pembagian hukum secara implicit dan pembagian hukum secara eksplisit. Juga dapat kita lihat bentuk perlindungan tidak langsung dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan batas maksimum pemberian kredit, kewajiban bank dalam mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Juga perlindungan yang tidak langsung meliputi hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito. Kata kunci: bank, nasabah
KAJIAN HUKUM MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN KPK NO. 2 TAHUN 2014) Rompas, Clivirio Marsel
LEX ADMINISTRATUM Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana gratifikasi dalam perspektif pencegahan tindak pidana korupsi dan sejauh mana optimalisasi serta efektifitas fungsi laporan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pegawai negeri/penyelenggara negara yang wajib dilaporkan seperti disebut di atas, terdapat penerimaan lain yang berada dalam ranah adat istiadat, dan norma yang hidup di masyarakat yang perlu dicermati. Penerimaan terkait dengan adat dan kebiasaan tersebut dalam kondisi tertentu memiliki potensi disalahgunakan pihak lain untuk mempengaruhi pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung. 2. Pelaporan gratifikasi melepaskan ancaman hukuman terhadap penerima. Dengan jaminan pembebasan hukuman dengan melaporkan gratifikasi akan memberikan rasa aman bagi pegawai negeri/penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Kata kunci: gratifikasi; kpk;
PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA Panget, Ardiles Eric
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda terhadap sebidang tanah dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertifikat ganda atas sebidang tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda terhadap sebidang tanah yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor manusianya baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, adanya administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah kota. Dari kesemua faktor tersebut diatas disebabkan karena ketidak cermatan dan Ketidak telitian Kantor Pertanahan dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan.  2. Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertipikat ganda dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama kali ditempuh dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi). Untuk menyelesaikan sengketa dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan mediator Kantor Pertanahan. Dan cara terakhir yang harus ditempuh apabila musyawarah antara para pihak tidak tercapai, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui Peradilan dan juga hukum adat. Kata kunci: Penyelesaian, hak atas tanah.
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH Edithafitri, Rahmadika Safira
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar Indonesia (luar negeri). Apabila dilangsungkan di Indonesia, maka perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Dari perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan, salah satunya mengenai hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Proses pemilikan atau peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara warisan paling sering menjadi masalah pelik di kalangan masyarakat. Tentu saja, jika dikaitkan dengan warisan atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun. Meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada pembatasan-pembatasan. Yang membatasi kecakapan berhak dalam hal ini yaitu Kewarganegaraan, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis ?Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah? melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.Kata kunci: hak waris, perkawinan campuran, hak milik atas tanah
TUGAS KEWENANGAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI LUAR NEGERI Kawatak, Jan B.
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dan untuk mengetahui  bagaimana kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Fungsi perwakilan diplomatik tetap yaitu melaksanakan seluruh tugas yang di berikan oleh negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Tugas-tugas perwakilan diplomatik dirangkum menjadi beberapa bidang yaitu bidang perwakilan, perlindungan, negosiasi, reportasi dan peningkatan hubungan persahabatan. 2. Kedudukan kantor perwakilan Diplomatik Negara pengirim biasanya terdapat di setiap Ibukota Negara penerima, Wilayah Kantor perwakilan diplomatik Negara pengirim di Negara penerima adalah wilayah negara pengirim, Negara penerima tidak berhak menerapkan  yurisdiksinya. Negara pengirim juga dapat membuka kantor Perwakilan untuk beberapa negara di satu Negara, sepanjang negara penerima yang menyediakan wilayah tersebut tidak keberatan dan juga sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Negara-negara tersebut. Kata Kunci : Tugas kewenangan, Perwakilan Diplomatik, Luar negeri.
TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP MASYARAKAT KORBAN BANJIR OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO Marthin Doodoh, Butje Tampi
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana banjir di kota manado menjadi perhatian seluruh Indonesia pada tahun 2015 terjadi banjir bandang yang merusak sebagian besar kota. Secara beruntun walaupun tidak besar selalu ada banyir dan tanah longsor dikota Manado setiap akhir tahun dan awal tahun kalau musim hujan tiba.Untuk menjamin Hak Warga Negara yang terkenal bencana alam maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kinerja pemerintah yang tidak efektif dalam pemberian bantuan untuk korban bencana dapat membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan pasca banjir, akibat tidak adanya jaminan dari pemerintah itu sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah yang tidak dirasakan oleh semua warga korban bencana secara merata diantaranya bantuan material bangunan untuk renovasi rumah.Kata kunci : Bencana , Tanggung Jawab, Pidana
KONSEP PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DEMOKRASI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA PASCA REFORMASI Pelealu, Khathryna Ihcent
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum atau data-data hukum primer yang mencakup undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan-peraturan dibawahnya. Bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi atau dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang dituangkan dalam bab selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan konsep rule of law sebagai perwujudan dari penggunaan hak, kewajiban, sama kedudukannya di hadapan hukum yang menjunjung hak asasi manusia, dengan kata lain tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna rasa keadilan dari rakyat kembali pada rakyat berarti suara rakyat adalah suara keadilan. Konsep negara hukum sosialis negara secara hakiki merupakan negara bebas yang menguasai perekonomian untuk menyelenggarakan penindasan terhadap kaum yang lemah, sehingga terjadi pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah/ menengah. Kata kunci: negara, hukum, demokrasi, pasca reformasi
PERJANJIAN EKSISTENSI EKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1994 Muhammad, Ririn Pratiwi
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa pelaku kejahatan korupsi dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994 dan bagaimana proses ekstradisi menurut undang-undang No. 8 Tahun 1994. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaku kejahatan korupsi dapat diesktradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994. Meskipun tidak diuraikan secara jelas tentang korupsi sebagai salah satu kejahatan yang dapat diekstradisi menurut undang-undang ini. Tetapi dari definisi-definisi korupsi menurut para ahli dan hukum yang berlaku, sama dan masuk dalam kategori kejahatan yang dapat diekstradisi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1994, sehingga membuat pelaku dari kejahatan korupsi tentunya dapat diekstradisikan. 2. Proses ekstradisi terhadap pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke Australia dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1994 adalah meskipun telah memilki perjanjian bilateral yang sah antara kedua negara yang dituangkan, tetapi masih ada saja kendala yang harus dihadapi karena perbedaan sistem hukum antar negara, banyaknya persyaratan materiil yang harus dipenuhi seperti dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, prosedur dan mekanisme yang panjang dan tentunya memakan waktu lama, selain itu juga memerlukan banyak biaya dan tenaga dari awal proses hingga akhir proses ekstradisi, dan kurangnya tekat, niat dan upaya dari pemerintah Indonesia sendiri untuk memberantas kejahatan korupsi. Kata kunci:  Perjanjian, eksistensi ekstradisi, pelaku tindak tidana, korupsi.

Page 14 of 113 | Total Record : 1124

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue