cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 76   77   78   79   80 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN Anggraini L.P Kaligis
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah kota manado dalam pengelolaan perizinan dan bagaimana mekanisme pemberian izin sebagai perlindungan hukum pemerintah kota manado dalam pembangunan perumahan, yang dengan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Kewenangan pemerintah daerah kota manado dalam pengelolaan perizinan di sulawesi utara. 2. Mekanisme pemberian izin sebagai perlindungan hukum dari pemerintah kota manado dalam pembangunan perumahan. Pembagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan telah ada sejak adanya otonomi daerah, pembangian urusan oleh Pemerintah kemudian melahirkan urusan-urusan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dan negara, khususnya dalam negara hukum. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah merupakan salah satu unsur 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101012 3 Fakultas Hukum Unsrat, Profesor 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hkum penting dari negara hukum, karenanya asas legalitas tersebut menempati kedudukan yang tinggi dalam hukum administrasi. Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Perizinan Pembangunan.
SANKSI PIDANA BAGI PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Candra Munif Pratama
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk judi online yang dikenal masyarakat luas serta untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana bagi pelaku judi online menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dihasilkan kesimpulan : 1. Bentuk-bentuk judi online yang dikenal masyarakat luas, antara lain casino, poker, domino qq, judi bola online, capsa susun, virtual sports, e-games online betting, number game, bandar ceme online, agen judi Black Jack, togel dan slot. 2. Sanksi pidana bagi pelaku judi online menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Kata Kunci : Judi Online, Sanksi Pidana.
PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL TATA RUANG Lusie Stella Anjeli Simbolon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja kewenangan pemerintah daerah dalam penataan tata ruang dan untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang. Jenis penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Dengan kesimpulan yang didapat : 1. Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dengan demikian dalam penataan ruang seluruh wilayah negara Indonesia dibagi ke dalam empat zona, yaitu penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten dan penataan ruang wilayah kota. 2. Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang yakni wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, dimana 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101281 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum mengarahkan otonomi daerah kembali ke kebijakan lama yaitu konsep sentralisasi. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Tata Ruang, Cipta Kerja.
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ledi A. Saroinsong
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah asas praduga tak bersalah dalam perspektif Hak Asasi Manusia untuk mencapai suatu kebebasan serta perlindungan sebagai warga Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) disimpulkan : 1. Prinsip Asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebabasan dasar manusia. Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101405 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. 2. Asas Praduga tak bersalah sebagai hal yang esensial dalam perundang-undangan nasional dalam penerapannya agar setiap orang tidak akan merasa ragu ataupun takut dengan adanya pemberlakuan undang-undang demi menjamin bagi kepastian hukum pada setiap orang untuk menjalankan kehidupan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Asas, Praduga, Bersalah, Perspektif, Hak Asasi Manusia.
KAJIAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR DI LAUT MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL Stevanni Thalia Pandi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang bagaimana dampak terhadap lingkungan laut yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah nuklir serta untuk memberikan pemahaman mengenai akibat hukum terhadap negara yang melakukan pembuangan limbah nuklir sesuai yang di atur dalam hukum lingkungan internasional yang terwujud dalam Konvensi konvensi Internasional. Jenis penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis yuridis normatif. Dengan kesimpulan yang didapat : 1. Penggunaan tenaga nuklir pada saat ini sudah semakin berkembang. Salah satunya diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuangan limbah tenaga nuklir di laut dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Penggunaan tenaga nuklir sangat berpotensi timbulnya dampak lingkungan hidup akibat pemanfaatan dan penyalahgunaan tenaga nuklir, walaupun negara-negara yang menggunakan nuklir sebagai alternatif modern yang sangat menguntungkan, namun prosedur-prosedur keamanan dalam pemanfaatan dan penggunaan tenaga nuklir merupakan suatu keharusan agar potensi kecelakan dalam penggunaan tenaga nuklir dapat dihindari. 2. Pengaturan Hukum penggunaan tenaga nuklir secara umum, maupun yang khusus berkaitan dengan pencemaran laut menurut hukum lingkungan internasional terdapat dalam berbagai perjanjian internasional dalam bentuk konvensi konvensi internasional. Kata Kunci : Limbah Nuklir, Hukum Lingkungan Internasional.
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BERBAHAYA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN Vernandy Hanson Kelengkongan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pengangkutan barang khusus dan berbahaya dan Untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pengaturan pengangkutan barang khusus dan berbahaya, wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. Barang khusus tersebut berupa barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus. Badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan yang dapat dikenakan, seperti pidana penjara dan pidana denda. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/atau berbahaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kata Kunci : Pengangkutan, Barang Berbahaya, Penerbangan.
PENERAPAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Alexandro R. Bujung
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana konsep penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam administrasi pemerintahan serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara atas penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, dimungkinkan terjadi karena memang ada peluang untuk melakukan itu. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk menerapkan asas[1]asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan fit and profer test agar pengangkatan pejabat negara dapat lebih selektif lagi. Persoalan jauh lebih penting adalah mengetahui sosok (volgeist/karakter) calon pejabat dengan melihat track record perjalanan karirnya, sehingga saat dia terpilih menduduki jabatan tertentu. 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahgunakan wewenang dapat dipertanggungjawabkan berdasar Undang[1]Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Dengan adanya prosedur penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang menyalahgunakan wewenang adalah, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman oleh atasan langsung atau oleh tim pemeriksa. Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintah.
PENGATURAN TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI TANAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA Miftahul Khair Patahuddin
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana aturan hukum dalam Peralihan Hak Milik atas tanah melalui jual beli tanah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta mengetahui bagaimana Akibat hukum terhadap Peralihan Hak Milik atas tanah melalui jual beli tanah yang mana telah di atur dalam undang-undang pokok agraria.Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peralihan Hak atas dapat terjadi karena 2(dua) hal yaitu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan Hak atas Tanah karena perbuatan hukum adalah peralihan hak atas Tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Perbuatan Hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah tersebut antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan pembagian hak bersama. Peralihan hak atas Tanah karena peristiwa hukum yaitu peralihan hak karena meninggalnya seseorang. Dalam suatu kegiatan peralihan hak atas tanah, seringkali dilakukan dengan cara pemindahan hak. Pemindahan hak dalam hal ini artinya dilakukan melalui jual beli. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan melalui sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Kata Kunci : Peralihan, Hak Milik, Jual Beli, Tanah.
AKIBAT HUKUM PENEMPATAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA SEBAGAI PENGAMANAN TERHADAP KEKAYAAN SESEORANG Raynold Gilbert Sambuaga
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana penempatan dana dalam bentuk surat berharga dan untuk mengkaji apa akibat hukum dari adanya penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengaman terhadap kekayaan seseorang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Bahwa peranan surat berharga pada sebuah bank tidak terlepas dari peran perbankan yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. 2. Mengingat makin meningkat kegiatan perbankan dan perekonomian maka dimungkinkan pula pada waktunya yang akan datang muncul jenis-jenis surat berharga yang baru. Oleh karena itu,sebaiknya diadakan penelitian mengenai jenis-jenis surat berharga dalam praktek perbankan yang pengaturanya belum ada dalam KUHD. Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dan perbankan seperti dikemukakan diatas maka diperukan peraturan perundang-undangan tentang surat berharga pada umumnya yang lebih memadai sebagai payung yang melandasi perkembangan tersebut. Akibat hukum penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengamanan terhadap kekayaan seseorang melalui penerbitan surat berharga maka pemegangnya mempunyai hak tagih dan penerbit mempunyai kewajiban menyediakan dana guna pembayaran surat berharga tersebut dengan konsekuensi[1]konsekuensi perbankan apabila dana atau surat berharganya bermasalah. Kata Kunci : Surat Berharga, Perlindungan Kekayaan.
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer Priska V.O Rumate
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Militer Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yangdilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang[1]Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang[1]Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penanganannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer, Koneksitas;

Page 78 of 113 | Total Record : 1124

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue