cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 77   78   79   80   81 
ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO NO. 258/PDT.G/2021/PA.MDO) Muhammad Wahyu Riski
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan dan Perlindungan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama dan mengetahui makna dari Pelaksanaan dan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Hak Asuh Anak pada Putusan Pengadilan Agama Manado No.258/Pd.G/2021/PA.Mdo. Menggunakan metode penelitian normative, disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan dan perlindungan hak asuh anak di Pengadilan Agama pada dasarnya harus tetap melihat pada kepentingan anak, dalam Pengadilan Agama tetap menggunakan undang-undang Nasional secara umun, namun juga ada beberapa peraturan yang digunakan seperti KHI, Al-Qur’an dan sebagainya untuk menjadi pertimbangan Hakim saat memutuskan perkara karena terdapat beberapa poin yang tidak di bahas pada undang[1]undang secara umum. 2. Pelaksanaan hak asuk anak terhadap putusan Pengadilan Agama Manado No. : 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo yakni terdapat gugatan Hak Asuh Anak yang diperebutkan oleh Penggugat yaitu ayahnya dan Tergugat yaitu ibunya, dari masing-masing telah melewati berbagai proses persidangan hingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat yakni sebagai ibu dari anak dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim saat memutuskan kepada siapa anak diberikan dengan menggunakan beberapa undang-undang dan bahan pertimbangan lainnya, alasan terkuat anak diberikan kepada 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101286 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ibunya yaitu anak masih berada pada usia dibawah 12 tahun dan tidak ada dalil tuntutan dari Penggugat yang dapat memberatkan Tergugat untuk kehilangan Hak Asuh terhadap anaknya. Kata kunci: Hak asuh, anak.
SANKSI HUKUM BAGI YANG MENYURUH MELAKUKAN (DOENPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ermans Elisa Nender
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kajian yuridis doenpleger dalam tindak pidana penganiyaan ditinjau dari hukum pidana serta untuk memahami analisis manfaat sanksi hukum bagi pelaku penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Doenpleger Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana merupakan perbuatan Menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana serta merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang jelas terdapat seseorang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai seorang midellijk dader atau mittelbar tate, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Jadi, si pelaku (dader) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrument) yang dikendalikan oleh si penyuruh. 2. Sanksi Hukum Tindak pidana penganiayaan menurut Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian. Kata Kunci : Doenpleger, Penganiyaan.
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI DENPASAR BALI DITINJAU DARI PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU Hernando B. M. Awondatu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana anak di Denpasar Bali di tinjau dari perundang-undangan yang berlaku dan untuk memahami analisis manfaat penegakan hukum ekploitasi anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Pengaturan Tindak Pidana Anak Di Denpasar Bali Di Tinjau Dari Perundang Undangan Yang Berlaku dari perspektif hak asasi manusia UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 4. 2. Penegakan Hukum Ekploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Terdakwa kasus pembunuhan Angeline, pelaku Margriet Christina Megawe, akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan oleh Ketua majelis hakim, Edward Harris Sinaga membacakan vonis dalam amar putusannya Margriet dijatuhi vonis hukuman seumur hidup dan vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu dalam pasal-pasal: Terbukti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh, Margriet juga dinyatakan melanggar Pasal 76i juncto , Pasal 76, 77 Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Kata Kunci : Tindak Pidana, Eksploitasi Anak
TINJAUAN YURIDIS LAYANAN PINJAMMEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) DI INDONESIA Piere R. Arfi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech), serta untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan Financial Technology (Fintech). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mekanisme pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech) hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPerdata. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara), proses pembuatan perjanjian melalui media internet. Ketentuan mengenai mekanisme pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur juga dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. 2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjam[1]meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan Financial Technology (Fintech) adalah untuk mengawasi kegiatan perbankan oleh perusahaan-perusahaan Fintech di bawah naungan OJK. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Fintech di Indonesia maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 15071101323 3 Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri Fintech. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan Fintech. Kata Kunci: Pinjam-Meminjam, Financial Technology, OJK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP KORBAN BURUH BANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Ronaldo Joshua Rambing
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perlindungan keselamatan kerja terhadap buruh bangunan perumahan dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja terhadap korban buruh bangunan perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Bentuk perlindungan keselamatan kerja terhadap buruh bangunan perumahan mengacu pada standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja terhadap korban buruh bangunan perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah berupa pidana denda dan hukuman penjara apabila terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal-pasal dalam ketentuan tersebut. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Kerja
RANCANGAN PENGATURAN DELIK TELUH DAN SANTET DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG AKAN DATANG Richard Andri Muchsin
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Teluh dan Santet dari Aspek Kriminologi serta dari Sudut Pandang Hukum Pidana dan untuk mengetahui bagaiamana Teluh dan Santet sebagai Gambaran Suatu Delik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Dari perbuatan-perbuatan teluh/santet, sihir dan magic sulit dibuktikan secara hukum, walaupun masyarakat mengakui kebenarannya, karena itu sebagian besar yang terjadi pada pengadilan[1]pengadilan tersebut dukun teluh/dukun santet bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai korban pembunuhan. Memang sungguh sangat menarik jika dukun teluh/dukun santet diajukan sebagai terdakwa dan diputus oleh pengadilan. Bagaimana pandangan ilmu hukum pidana terhadap alam gaib (supranatural), ilmu gaib dan santet, dapat dilihat dari sudut hukum pembuktian, khususnya mengenai sistem pembuktian. Dari perkembangan pandangan tentang sistem pembuktian terlihat bagaimana makin lama makin kuat segi rasionalitasi dalam pembuktian. 2. Dukun teluh atau tukang santet dapat disebut sebagai pelaku delik, tetapi dia tidak berdiri sendiri karena ia bekerja atas pesanan orang lain, jika disini ada delik penyertaan (deelneming) biasanya ia sebagai terbujuk dari klienya sebabagai pembujuk (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Ilmu yang demikian oleh dukun teluh atau dukun santet biasanya disebut ilmu sihir atau magic. Kata Kunci : Teluh, Santen, KUHP
Penegakan Hukum Penyalahgunaan Alat Suntik Steril Terhadap Pengguna Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 Rovika Tunisa Luawo
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum bagi pengguna napza suntik yang terinfeksi HIV AIDS dan Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan alat suntik steril pada pengguna narkoba ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015, dengan metode penelitian normatif dapat disimpulkan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengguna Napza Suntik merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk dapat mengurangi dampak berupa kesakitan dan kematian dari para penasun tanpa mengurangi jumlah penggunannya. 2. Penyediaan Layanan Alat Suntik Steril (LASS) terhadap populasi kunci (Pengguna Napza Suntik) 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101144 3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum dibatasi bagi penasun yang mendaftarkan diri dalam program LASS. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengguna Napza Suntik telah mengintegrasikan layanan pemusnahan dan distribusi alat suntik steril selain itu juga menghilangkan layanan pertukaran jarum suntik. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Alat Suntik Steril, Narkoba
PEMBERIAN KEWENANGAN DALAM PENAHANAN PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN PENGADILAN BERDASARKAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM ACARA PIDANA Jastis P. Singal
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui memahami bentuk dan prosedur penahanan dan penahanan lanjutan menurut system Perundang[1]undangan Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami bentuk hak dan kewajiban penahanan dan penahanan oleh penyidik dan pengadilan menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa jika diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup, laporan polisi dan untuk kepentingan penyidikan yang dikuatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana, hal ini secara lengkap dapat dilihat pada KUHAP Pasal 21. 2. Hak dan kewajiban yang berorientasi pada kepastian hukum yang terjadi dalam pelaksanaan penahanan dan penahanan lanjutan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung telah dipenuhi sesuai dengan KUHAP maupun Pengadilan HAM, ini dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang termaktub dalam KUHAP maupun Undang-undang No. 26 tahun 2000 Kata Kunci : Kewenangan, Penahanan.
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN TATA RUANG Tessa Jayanty Mokodompit
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana pelanggaran tata ruang serta hambatan penyidik pegaewai negeri sipil (PPNS) daerah dalam upaya menangani pelanggaran pidana tata ruang. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan dengan pendekatan literature, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan. Salah satu institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan Undang-Undang (UU) No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). PPNS memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik untuk membantu penyidik Kepolisian Negara RI mewujudkan tertib tata ruang disemua tingkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil; PPNS; Hukum Pidana;
PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING Juneatri Ratu Saputri
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara oleh pesawat udara asing dan untuk mengetahui hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing. yang dengan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan 1.Penegakan Hukum dalam Mengatur Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara oleh Pesawat Udara Asing dalam hukum internasioal adalah dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan telah diperjelas dalam Konvensi Chicago 1944 tentang international civil aviation yang menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara telah diatur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam Pasal 401 Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengaman Wilyah Udara Republik Indonesia. 2.Hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilyah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yaitu adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan, terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di wilayah udara Indonesia dan kurangnya radar yang dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia. Kata Kunci:Penegakan Hukum; Kedaulatan; Wilayah Udara; Pesawat Udara Asing

Page 79 of 113 | Total Record : 1124

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue