Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Ni Luh Titi Indayani
Universitas Tompotika Luwuk

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK SELATAN: THE ROLE OF THE COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT AGENCY IN SUPERVISING VILLAGE FUNDS IN THE SOUTHERN BALANTAK DISTRICT Andi Hartati; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam lagi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan. Serta menganalisis sejauh mana DPMD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Jumlah informan penelitian sebanyak 7 orang. Penggumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil menunujkan bahwa Peran DPMD telah terimplementasi secara komprehensif, ditandai dengan efektivitas yang tinggi pada aspek administratif dan kepatuhan Pemerintah Desa, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam mendorong pengawasan substantif, partisipasi masyarakat, dan inovasi yang berorientasi pada dampak pembangunan di tingkat desa. Sebagai Regulator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan telah diimplementasikan secara efektif dalam aspek pembentukan kerangka sistem dan penegakan kepatuhan administratif. Sebagai Dinamisator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan adanya inisiatif strategis yang baik, namun tidak tercapai pada fase implementasi di tingkat desa, menyebabkan Dana Desa masih didominasi oleh orientasi administratif daripada inovasi berbasis dampak. Sebagai Fasilitator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendukung kepatuhan administratif Pemerintah Desa, namun masih lemah dalam penyediaan dukungan teknis di lapangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Sebagai Motivator telah berhasil secara efektif menanamkan komitmen kinerja dan akuntabilitas di tingkat Pemerintah Desa, namun belum berhasil menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA OLUSI KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: PERFORMANCE OF VILLAGE OFFICIALS IN THE ADMINISTRATION OF THE VILLAGE OF OLUSI, BUKO DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Budianrto Taib; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kajian difokuskan pada indikator kinerja menurut Robbins, yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 8 informan yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Denan menggunakan teknik Snowball Sampling. pegambilan data digunakan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat Desa Olusi tergolong baik pada aspek kualitas, kuantitas, efektivitas, dan kemandirian, meskipun indikator ketepatan waktu masih menjadi kelemahan yang cukup menonjol. Keterlambatan pelayanan administrasi dan pelaporan disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, serta koordinasi eksternal yang belum optimal. Secara umum, aparat desa telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang cukup responsif, transparan, dan akuntabel. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen waktu yang lebih efektif, serta optimalisasi sarana prasarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI DESA LEME-LEME BARAT KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CLIMATE VILLAGE PROGRAM IN LEME-LEME BARAT VILLAGE, BUKO DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Abdul Rachman Saida Rahman; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Leme-leme Darat Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Leme-leme Darat Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan. .Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 6 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudia dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Leme-leme Darat memiliki kendala antara lain pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap makna program tersebut dan terbatasnya sarana pendukung. Selain itu, evaluasi pelaksanaan program kampug iklim di desa leme – leme darat kecamatan buko, biaya yang telah di anggarakan dalam program kampung iklim secara keseluruhan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun berhasil dalam beberapa aspek, program ini belum sepenuhnya mencapai target, terutama terkait anggaran yang belum optimal. Selain itu, Proklim belum mampu sepenuhnya mengubah pola dan kebiasaan negatif masyarakat yang berkontribusi pada masalah lingkungan. Kebutuhan masyarakat hanya terpenuhi sebagian kecil, menunjukkan adanya celah dalam pemenuhan harapan secara menyeluruh. Keberhasilan Proklim bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan, dan inovasi lokal. Meski telah menunjukkan dampak positif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tantangan seperti pendanaan dan keberlanjutan masih perlu diatasi. Evaluasi holistik dengan indikator kuantitatif dan kualitatif diperlukan untuk memastikan efektivitas program secara keseluruhan
PENGUATAN TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS KOLABORASI ANTAR-SKPD DAN DATA E-TICKETING UNTUK OPTIMALISASI PAD KABUPATEN BANGGAI: Strengthening Tourism Governance Based on Collaboration between SKPDs and E-Ticketing Data to Optimize Local Revenue in Banggai Regency Ni Luh Titi Indayani; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i2.1301

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, termasuk Kabupaten Banggai, kontribusi pariwisata terhadap PAD masih belum optimal karena koordinasi antar-SKPD lemah, investasi infrastruktur belum terarah, kapasitas SDM terbatas, serta pemanfaatan data digital belum maksimal. Penelitian bertujuan merumuskan model tata kelola kolaboratif antar-SKPD (Dinas Pariwisata, Bapenda, dan Dinas Pekerjaan Umum) mampu meningkatkan efisiensi investasi infrastruktur pariwisata, optimalisasi pemungutan retribusi dan pajak daerah, serta penguatan basis data pengunjung berbasis sistem e-ticketing mendorong peningkatan PAD Kabupaten Banggai. Secara khusus penelitian menganalisis: (1) pengaruh model koordinasi antar- SKPD terhadap efisiensi investasi infrastruktur dan kinerja pemungutan retribusi pariwisata; (2) keterkaitan kinerja dan transparansi tata kelola Dinas Pariwisata dengan minat investasi amenitas pariwisata swasta; (3) dampak program peningkatan kapasitas SDM pariwisata terhadap indeks kepuasan wisatawan dan potensi pendapatan jasa; (4) efektivitas kebijakan insentif bagi pelaku usaha mikro/kecil (BUMDes dan Pokdarwis) mendorong kepatuhan sistem pemungutan resmi daerah; dan (5) pemanfaatan data pengunjung dari e- ticketing perencanaan strategis dan simulasi peningkatan PAD. Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan desain sekuensial eksplanatori. Tahap pertama berfokus studi dokumen dan pemetaan koordinasi kelembagaan, audit data PAD dan e-ticketing, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci. Tahap kedua meliputi survei wisatawan dan pelaku usaha, Focus Group Discussion (FGD) antar-SKPD, analisis kuantitatif hubungan investasi infrastruktur, kinerja pemungutan, dan PAD. Tahap ketiga diarahkan integrasi temuan model tata kelola kolaboratif, penyusunan rekomendasi kebijakan dan skenario peningkatan PAD, serta penyusunan naskah artikel ilmiah dan policy brief.
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BANGGAI TENGAH, KABUPATEN BANGGAI LAUT: IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN BANGGAI TENGAH SUBDISTRICT, BANGGAI LAUT REGENCY Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1336

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan, (PKH) di kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) serta penerima manfaat (KPM) yang ada pada 8 (delapan) desa dengan objek penelitian yaitu pelaksanaan PKH di kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Jumlah informan sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian koordinator kabupaten PKH kabupaten Banggai Laut 1 orang, pendamping sosial kecamatan orang serta kpm-pkh 8 orang. Adapun tehnik penelitian menggunakan “Purposive sampling” yaitu sebuah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya, informan tersebut dianggap paling tahu atau memahami tema penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder berupa struktur organisasi PKH, serta buku dan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukan, bahwa proses pelaksanan PKH di kecamatan Banggai Tengah mulai dari perencanaan, pertemuan awal, dan validasi penetapan KPM-PKH, penyaluran Bantuan sosial, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, pendampingan serta transformasi kepesertaan telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai regulasi yaitu permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH serta pedoman pelaksanaan umum PKH tahun 2021. Namun masih terdapat beberapa catatan untuk pembenahan kedepan agar pelaksanaan PKH lebih maksimal seperti perlunya pemutakhiran data tentang masyarakat miskin secara lebih baik sehingga data yang dikeluarkan oleh Pemdes, Pemkab, sampai Kementrian Sosial adalah data yang akurat dapat dipertanggung jawabkan. Juga masalah proses penyaluran dana bantuan sebaiknya dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali sehingga dana tersebut dapat segera dimanfaatkan KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dana penunjang operasional di lapangan baik dari kementrian sosial maupun dana bantuan pemerintah kabupaten perlu ditambah guna menunjang pelaksanaan tugas para pendamping sosial dan pengurus unit pelaksana PKH kabupaten disesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten Banggai Laut.
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN BANGGAI: INNOVATION IN DIGITAL-BASED POPULATION ADMINISTRATION SERVICES IN BANGGAI REGENCY Anies Handayani; Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Banggai. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan efisien. Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengembangkan berbagai inovasi layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis digital telah memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya sosialisasi program.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI: THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE TOILI DISTRICT OFFICE, BANGGAI REGENCY Abdul Rachman Saida Rahman; Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Camat Toili Kabupaten Banggai. Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Kantor Camat Toili. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif dan hasil uji t yang signifikan. Semakin baik budaya organisasi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Kesimpulan penelitian ini adalah budaya organisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, pimpinan perlu memperkuat nilai-nilai organisasi, meningkatkan disiplin, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
EFEKTIVITAS PROGRAM SMART CITY DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANGGAI: EFFECTIVENESS OF THE SMART CITY PROGRAM IN IMPROVING PUBLIC SERVICES IN BANGGAI REGENCY Budianrto Taib; Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program smart city dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Banggai. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Implementasi smart city diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur pemerintah daerah serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program smart city di Kabupaten Banggai telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator efektivitas, seperti pemahaman program yang masih terbatas, ketepatan sasaran yang belum optimal, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektivitas program meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa efektivitas program smart city dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Banggai masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas sosialisasi program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DI DESA TIRTASARI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI: THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUNDS IN EMPOWERING VILLAGE COMMUNITIES IN TIRTASARI VILLAGE, TOILI DISTRICT, BANGGAI REGENCY Fuly Benda; NI LUH TITI INDAYANI
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Dana desa yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Desa Tirtasari tergolong cukup efektif, terutama dalam pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam aspek pemberdayaan masyarakat, efektivitasnya masih belum optimal. Program pemberdayaan seperti pelatihan usaha kecil dan kegiatan padat karya telah dilaksanakan, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah dan belum merata. Faktor pendukung efektivitas dana desa meliputi dukungan pemerintah dan ketersediaan anggaran, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi program, serta minimnya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat
Co-Authors Abdul Rachman Saida Rahman Andi Hartati Anies Handayani Budianrto Taib Fuly Benda herni djohanis Istiqamah Bungana Rika Yunita Pratiwi