Articles
<![CDATA[Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007 ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.286
<![CDATA[Kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi anak dan perempuan dewasa ini semakin meningkat, masalah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik di tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu negara saja tetapi juga di luar wilayah suatu negara. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.]]>
<![CDATA[Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v7i1.315
<![CDATA[Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan yang masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di sektor publik.]]>
<![CDATA[Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v8i1.342
<![CDATA[Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Ketika anak melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut harus mendapatkan perlakuan secara khusus. Menerapkan penghukuman dengan konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara agar dapat terlaksananya konsep diversi pada peradilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat sehingga penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Dinda Wigrhalia]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v9i2.365
<![CDATA[Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya Perintah Penghentian Penyidikan atau disingkat SP3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum progresif merupakan rangkaian tindakan dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan perundang-undangan bila perlu) agar hukum lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan harga diri dan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, melaksanakan pembebasan, baik dalam berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu menyelesaikan tugasnya untuk mengabdi pada manusia. Karena hukum bukan hanya sebagai bangunan regulasi, tetapi juga sebagai bangunan pemikiran, budaya dan cita-cita penegakan hukum. Sebagian penegakan hukum oleh Polri masih berorientasi pada positivisme legalistik, seperti menjabarkan undang-undang tanpa menemukan hukum formal dalam undang-undang, namun sebagian sudah bergeser ke arah hukum progresif dengan model penyelesaian restoratif keadilan.]]>
<![CDATA[Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i2.386
<![CDATA[Euthanasia berkaitan dengan hukum pidana dan ilmu kedokteran. Euthanasia secara umum adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Euthanasia dibagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif (tindakan aktif yang dilakukan oleh dokter atas persetujuan pasien demi cepatnya proses kematian) dan euthanasia pasif (tindakan pasif dari seorang dokter dengan membiarkan pasien meninggal dengan sendirinya tanpa perawatan atau pengobatan). Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan euthanasia dalam hukum positif Indonesia dan mengenai perkembangan praktik euthanasia dibeberapa negara di mana menimbulkan kontroversi terhadap pihak-pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui euthanasia. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yuridis sosiologis komparatif. Pengaturan euthanasia dalam hukum pidana khususnya Pasal 344 KUHP tidak secara terperinci mengatur mengenai masalah euthanasia, sementara dari Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Pasal 7, seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia.]]>
<![CDATA[The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia ]]>
<![CDATA[Krisnalita, Louisa Yesami]]>;
<![CDATA[Mutiarany, Mutiarany]]>;
<![CDATA[Sharon, Grace]]>;
<![CDATA[Mohamad, Ani Munirah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v7i1.12807
<![CDATA[Amicus curiae comes from the Latin "amicus" which means "friend" and "curiae" which means "court". In English it is called "Friends Of Court" in Indonesian it is called Friends of Court. Amicus curiae is derived from Roman law, which was later developed and practiced in the common law system, which allows courts to invite third parties to provide information or legal facts relating to unfamiliar issues. Amicus curiae's opinion, when displayed in court, can increase the judge's confidence in the criminal evidence system. Regarding the Amicus curiae's opinion, there is no regulation in the provisions of the criminal procedural law so that the judge is still hesitant to use the Amicus curiae's opinion. The research method used is normative juridical. The results of the research in writing that because Amicus curiae does not yet have clear rules in the judiciary in Indonesia, it is difficult for judges to consider the opinion of Amicus curiae submitted in court and also difficult to relate to the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code because The Amicus curiae does not yet have a clear form in the Indonesian judiciary]]>
<![CDATA[Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak ]]>
<![CDATA[Krisnalita, Louisa Yesami]]>;
<![CDATA[Fauziyah, Hana]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3706.273 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i1.28
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan anak dan mengetahui kendala yang dihadapi di dalam ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan peranan pemeriksaan kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan anak akan dituangkan di dalam visum et repertum, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP visum et repertum masuk ke dalam alat bukti surat sebagai pembuktian atas tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Dalam pemeriksaan ilmu kedokteran forensik terhadap jenazah pada kasus ini ialah seorang bayi, pembuktian terhadap tubuh manusia memiliki perubahan setelah kematian yang bersifat alami, untuk itu pemeriksaan terhadap korban tindak pidana harus sesegera mungkin dilakukan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut ]]>
<![CDATA[Krisnalita, Louisa Yesami]]>;
<![CDATA[Rahayu, Sisi]]>
<![CDATA[ Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.51 KB)
|
DOI: 10.37893/jv.v1i2.187
<![CDATA[Kejahatan pornografi dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan sehingga mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan di antaranya, pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya. Perbuatan pornografi itu sendiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia. Sehingga merugikan banyak orang. Oleh sebab itu perbuatan pornografi dilarang oleh norma agama, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, maka perbuatan tersebut pantas untuk dinyatakan sebagai perbuatan kriminal (Tindak Pidana). Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.]]>
<![CDATA[The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia ]]>
<![CDATA[Krisnalita, Louisa Yesami]]>;
<![CDATA[Mutiarany, Mutiarany]]>;
<![CDATA[Sharon, Grace]]>;
<![CDATA[Mohamad, Ani Munirah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v7i1.12807
<![CDATA[Amicus curiae comes from the Latin "amicus" which means "friend" and "curiae" which means "court". In English it is called "Friends Of Court" in Indonesian it is called Friends of Court. Amicus curiae is derived from Roman law, which was later developed and practiced in the common law system, which allows courts to invite third parties to provide information or legal facts relating to unfamiliar issues. Amicus curiae's opinion, when displayed in court, can increase the judge's confidence in the criminal evidence system. Regarding the Amicus curiae's opinion, there is no regulation in the provisions of the criminal procedural law so that the judge is still hesitant to use the Amicus curiae's opinion. The research method used is normative juridical. The results of the research in writing that because Amicus curiae does not yet have clear rules in the judiciary in Indonesia, it is difficult for judges to consider the opinion of Amicus curiae submitted in court and also difficult to relate to the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code because The Amicus curiae does not yet have a clear form in the Indonesian judiciary]]>
<![CDATA[PENGARUH BULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL KHUSUSNYA PADA REMAJA ]]>
<![CDATA[Tompul, Verawati BR]]>;
<![CDATA[Krisnalita, Louisa Yesami]]>;
<![CDATA[Kusumadewi, Yessy]]>;
<![CDATA[Mutiarany, Mutiarany]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v5i2.26613
<![CDATA[Bentuk perilaku negatif yang terjadi dikalangan remaja adalah bullying, kasus bullying terus meningkat pada masa anak-anak hingga remaja. Konsep bullying diartikan sebagai suatu bentuk dari perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menjahati atau membuat individu merasa kesusahan, terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuasaan maupun kekuatan. Karakteristik bullying nampak pada tingkah laku agresif atau kejahatan disengaja, dilakukan berulangkali dalam waktu lama, dan dilakukan pada kondisi interpersonal yang tidak seimbang kekuatannya. Bullying dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. bullying yang bersifat fisik yaitu melakukan agresi dengan kontak fisik, agresi verbal baik dengan kata-kata maupun tulisan.]]>
