Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.116

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Justice Voice Begawan Abioso Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum

Louisa Yesami Krisnalita

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Author-ID : 1002351

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tsulutsiah Nur Rachmi; Siswantari Pratiwi; Louisa Yesami Krisnalita
Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Hukum merupakan garda terdepan dalam membatasi pergerakan manusia. Oleh karenanya hukum menjadi sebuah perbincangan yang hangat di masyarakat serta menjadi buah bibir yang tidak pernah larut dalam pandangan masyarakat Indonesia. Hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan dan perkembangan pesat, tentunya hal ini ditandai dengan berkembangnya pembelajaran tentang ilmu hukum di universitas, sekolah-sekolah serta banyaknya lembaga penelitian yang memperkenalkan hukum. Pengetahuan masyarakat tentang hukum semakin berkembang. Seiring berkembangnya hukum di Indonesia, maka meningkat pula kajian-kajian dan penelitian-penelitian tentang hukum yang bertujuan untuk menggali serta terus mencari pandangan-pandangan hukum (perspektif hukum) dan kajian terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) merupakan sebuah mekanisme dalam menentukan apakah seorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan kesalahannya atas apa yang diperbuatnya atau tidak. Dalam hal dapat atau tidak dipidananya si pembuat pidana, harus memperhatikan unsur persangkaan pasal yang diterapkan. Pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang, maka seharusnya pertanggungjawaban itu ditekankan kepadanya sesuai dengan kesalahannya.

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pengolahan Hasil Hutan Secara Tidak Sah Muhammad Try Naufal; Siswantari Pratiwi; Louisa Yesami Krisnalita
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Aktivitas illegal logging terjadi karena adanya kerja sama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong yang bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan masyarakat tersebut, hal ini juga yang dilakukan oleh korporasi PD. Penggergajian Kayu Ratu Cantik dalam membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan negara, yaitu Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa disertai izin berupa SKSHHK. Permasalahan yang penulis angkat dalam jurnal ini adalah: Pertama, bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pengolahan hasil hutan secara tidak sah? Kedua, apakah penerapan sanksi terhadap korporasi dapat memberikan perlindungan bagi kelestarian Kawasan Hutan Produksi Lalan Mendis studi putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode data primer dan sekunder, yaitu memperjelas analisis dengan data statistik. Adapun hasil penelitian ini disimpulkan bahwa. Pertama, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, hakim melihat pedoman Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta teori pemidanaan korporasi. Kedua, pemberian sanksi kepada korporasi sangat berdampak pada kelestarian hutan, namun masih banyak korporasi yang tidak taat dan melakukan pelanggaran illegal logging. Kata Kunci: Illegal Logging; Pertanggungjawaban Korporasi; Pidana Korporasi; Sanksi Korporasi.

Hasil Visum Menjadi Bukti Penegakan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Depok Louisa Yesami Krisnalita; Yessy Kusumadewi; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 1 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v5i1.23453

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada Mei 2021. Kasus ini dilaporkan ke Polres Depok. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dan pelakunya masih di bawah umur. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Diversi merupakan solusi untuk kasus-kasus anak, mulai dari pidana hingga illegal. Proses diversi dalam Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dpk. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlukan prosedur diversi. Diversi adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu hasil visum et repertum (VIR) atau dikatakan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, diperlukan demi memberikan rasa keadilan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Pajak Berganda Rokok Sebagai Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Sardjana Orba Manullang; Titin Samsudin; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Cukai rokok memiliki peran penting dalam meningkatkan pundi-pundi kekayaan negara. Mengingat negara membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan Pemerintah Provinsi berhak memungut pajak dari cukai rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa Pajak Rokok merupakan salah satu dari lima jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Pasal 29, Tarif Pajak Rokok yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi hanya sebesar 10% dari Cukai Rokok. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk dapat menjawab implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan pajak berganda dalam pembayaran jaminan kesehatan nasional dan dampak kebijakan penggunaan cukai rokok dalam pembayaran jaminan kesehatan Nasional. dinilai oleh pajak sebagai fungsi reguler. Penggunaan pungutan rokok untuk dana kesehatan termasuk dalam pajak berganda, yaitu pajak rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah daerah dan cukai rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah pusat. Namun mengingat BPJS mengalami defisit, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui iuran pajak rokok sebagai bagian dari hak masing-masing daerah/ provinsi. / kabupaten/ kota sebesar 75% dari 50%. pajak rokok yang diterima.

Childfree is a form of desecration of the purpose of Marriage Titin Samsudin; Yessy Kusumadewi; Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati Br Tompul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.247

Childfree" refers to a person's decision not to have children and to live without parental responsibilities. This concept is becoming increasingly common today, especially in developed countries where women are increasingly working and have opportunities to pursue their careers and personal interests. However, the decision to live "calmly childfree" is often considered controversial and can tarnish the purpose of Marriage. This study used a qualitative and desk study approach using secondary data from books, literature proceedings & journals, which were analyzed through a descriptive system. The results of this study show that the childfree phenomenon is the choice of a couple who decides not to have children, either for personal reasons or for environmental considerations. Couples who choose to live child-free usually have carefully considered their decision regarding finances, health, and their life goals. This contradicts Law no. 1 of 1974 concerning Marriage as the legal basis for regulating marriage procedures in Indonesia. The law emphasizes that the primary purpose of Marriage is to form a family and create offspring.

Limits of the Concept of Fair Use in Law number 28 of 2014 concerning Copyright Sardjana Orba Manullang; Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Yessy Kusumadewi; Verawati Br Tompul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.251

As social beings, people frequently run into intellectual property issues in their relationships. God created humans as complex beings with a variety of needs in order to function. The ingredients required by humans to sustain physiological and psychological equilibrium, which attempts to maintain life and health, are also basic human requirements. There are a number of things that might lead to copyright infringement in Indonesia, from lax government regulations to a lack of public understanding of the value of copyright and the protection of intellectual property rights. However, because of the fair use doctrine, copyright is not entirely controlled by the inventor or copyright holders. The Fair Use Limit Concept in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is the formulation of the problem in this study, which seeks to determine how far the Fair Use Limit Concept is in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, the methodology utilized in This study employs a type of normative research that involves reading reviews of secondary sources of information. This study also takes into account and examines copyright laws and regulations. The study's findings demonstrate that Indonesia's fair use laws are appropriately evaluated by the presence of the author's name or the use's noncommercial intent. In Indonesia, fair use laws give more people the chance to work and develop their creativity by utilizing the works of others. This is consistent with the essence of copyright, which requires that individuals produce specific works, which in this instance can be accomplished through the modification of other individuals' copyrighted works.

PENINGKATAN KESADARAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA USAHA KULINER Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12543

Pelanggaran hak konsumen di bidang jasa kuliner terjadi pada bulan Januari 2018. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta, dimana pihak yang dirugikan adalah seorang konsumen berusia 30 tahun. Konsumen harus dilindungi dari segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari penggunaan produk barang dan/atau jasa yang dalam hal ini berupa jasa pelayanan di bidang kuliner. Dalam hal telah terjadinya kerugian, konsumen mempunyai hak untuk melaporkan kerugian yang didapat melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Apabila konsumen yang dirugikan menggunakan prosedur litigasi dapat diawali dengan membuat laporan ke penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Berdasarkan laporan tersebut penyidik akan menindaklanjuti dengan memanggil pelaku usaha, pihak yang dirugikan beserta saksi untuk memberikan keterangan mengenai kasus terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 4, 16 dan 62 sebagai bentuk sanksinya. Sampai dengan saat ini proses mencari keadilan bagi konsumen masih berlangsung.

MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI WILAYAH JAKASAMPURNA BEKASI Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.16262

Masyarakat di wilayah Jakasampurna Bekasi Barat masih belum memahami pentingnya melakukan jual beli tanah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya sertifikat tanah, sehingga banyak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hasil data yang diperoleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) warga di Jakasampurna, Bekasi Barat melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang terkadang tidak adanya sertipikat sebagai bukti bahwa sudah beralihnya hak milik dari penjual ke pembeli oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga Jakasampurna mengenai proses jual beli tanah.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN HUKUM DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU Sardjana Orba Manullang; Mutiarany Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20876

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang dan negara maju. Dengan metode studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam pendekatan pendidikan hukum, tantangan yang dihadapi, dan potensi perbaikan dalam sistem pendidikan hukum. Hasil penelitian menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan tinggi, transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Kolaborasi internasional dan pendekatan inklusif dalam pengajaran hukum juga ditekankan. Implikasi kebijakan melibatkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan mendukung perkembangan hukum dan keadilan. Penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang cara meningkatkan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang.

MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT Mutiarany Mutiarany; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati BR Tompul; Sardjana Orba Manullang
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3: September-Desember 2023
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v3i3.2821

Keberadaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan sejarahnya bahkan harus dapat hidup berdampingan dan selaras dengan Hukum Positif yang ada mengingat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku yang masing-masing memiliki ketentuan adatnya termasuk dalam hal jika terjadi sengketa atau konflik dan dilindungi serta diakui oleh Pasal 18 (B)UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam Masyarakat Hukum Adat adalah melalui pendekatan Mediasi Komunitas dimana dalam Mediasi Komunitas, Pemimpin (Tokoh Adat) memiliki peran penting serta harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan ritual-ritual adat yang terdapat dalam Masyarakat Adat. Adapun tujuan dari adanya Mediasi Komunitas ini adalah untuk tetap menjaga keseimbangan dan harmoni Masyarakat Adat dengan lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

Co-Authors Dinda Wigrhalia Dinda Wigrhalia Fauziyah, Hana Firman Wijaya Grace Sharon Janner Janner Mohamad, Ani Munirah Muhammad Try Naufal Mutiarany Rahayu, Sisi Sarah Marety Camelia Sardjana Orba Manullang Siswantari Pratiwi Sultan Ali Sya’bana Tasya Puteri Salote Titin Samsudin Tsulutsiah Nur Rachmi Verawati Br. Tompul Warasman Marbun Yessy Kusumadewi Yessy Tarina Zahra

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search