Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Undagi : Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa Jurnal Scientia Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Law Doctoral Community Service Journal Jurnal Smart Hukum (JSH) CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Verdict: Journal of Law Science Jurnal Analogi Hukum
I Ketut Kasta Arya Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Terhadap Tayangan Yang Tidak Mendidik Di Televisi I Made Gede Sumertayasa; Ketut Kasta Arya Wijaya; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.8-14

Abstract

Media pertelevisian merupakan salah satu media untuk memberikan informasi yang cepat untuk masyarakat. Namun perkembangan ini mengakibatkan tidak terkontrolnya isi tayangan yang ada dimana banyak sekali ditemukan tayangan dengan komposisi mirip bahkan sama hanya untuk mendongkrak rating sedangkan kualitasnya malah terabaikan. Yang menjadi keresahan adalah tayangan yang tidak mendidik yang dapat dikonsumsi anak dibawah umur sehingga memberi dampak buruk bagi perkembangan dan perilaku anak. Maka masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum tayangan tidak mendidik di televisi? dan 2) Bagaimanakah perlindungan hukum anak di bawah umur terhadap tayangan yang tidak mendidik di ttelevisi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mengatur tata cara penyiaran yang baik wajib dijadikan pedoman atau standar dalam melakukan penyiaran salah satunya di televisi, dan Peraturan KPI mengenai pedoman siaran juga penting diikuti lembaga penyiaran atau stasiun televisi, sehingga dapat memberikan perlindungan khususnya anak di bawah umur mengenai pembatasan isi tayangan yang tidak mendidik. Agar nantinya stasiun televisi lebih mengutamakan kualitas tayangan daripada hanya mengejar rating popularitas semata yang banyak merugikan penikmat tayangan televisi.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi I Made Bagus Sirdhi Labha Artha; Ketut Kasta Arya Wijaya; Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.15-21

Abstract

Di periode komputerisasi yang serba terhubung, media sosial telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang untuk berbagi dan terhubung, namun disisi lain, ia juga membuka pintu bagi kejahatan seperti pencemaran nama baik melalui media jaringan web.  Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi”. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi? dan 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang tindak pidana dan juga peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital. Dan untuk sanksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi juga telah diatur didalam peraturan pemerintah indonesia tentang tindak pidana dan peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital dengan pidana kurungan penjara dan sanksi berupa denda.
Status Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Tidak Diperpanjang Made Andhini Candardevi; I Nyoman Putu Budiartha; I Ketut Kasta Arya Wijaya
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6451

Abstract

Penelitian ini mengkaji status hukum Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) apabila Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi dasar hak atas tanahnya berakhir dan tidak diperpanjang, serta perlindungan hukum bagi pemilik. Dengan metode hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma dalam pengaturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menganut asas pemisahan horizontal, kepemilikan satuan rumah susun tetap melekat pada tanah bersama. Oleh karena itu, berakhirnya HGB menyebabkan hilangnya dasar hukum SHMSRS dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun telah terdapat mekanisme perlindungan hukum melalui peraturan dan PPPSRS, implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi pemilik.
Legal Protection Of Creditors Over Collateral In Bankruptcy Komang Krisna Yustika Putra; I Ketut Kasta Arya Wijaya; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 5 No. 1 (2026): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v5i1.1965

Abstract

Legal protection of creditors over collateral in bankruptcy requires a systematic interpretation of mortgage law, bankruptcy law, and banking asset-quality regulation. This article analyzes the legal position of separatist creditors holding mortgage rights and the protection of banks in resolving foreclosed collateral assets when debtors are declared bankrupt. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, focusing on the interaction between Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The analysis shows that mortgage holders retain preferential and executorial rights, but those rights are procedurally restricted by bankruptcy law through a 90-day stay period and a two-month execution period after insolvency. Foreclosed collateral may be protected only when the takeover is valid, voluntary, properly documented, fairly valued, and not contrary to the collective nature of bankruptcy. The study argues that the principle of lex specialis derogat legi generali makes bankruptcy law prevail in bankruptcy proceedings, while preventive and repressive protection must be strengthened through harmonized regulation, authentic documentation, curator oversight, and clearer temporal standards for collateral execution
Perlindungan Hukum terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) I Ketut Bagus Danan Pradana; I Ketut Kasta Arya Wijaya; I B. Gd. Agustya Mahaputra
Verdict: Journal of Law Science Vol. 5 No. 1 (2026): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.5.1.2026.161-172

Abstract

Revenge porn is a complex legal and social issue that requires comprehensive handling. Legal protection for victims depends not only on the existence of laws and regulations, but also on the effectiveness of legal implementation, the capacity of law enforcement officials, and social support for victims. The research aims are to investigate the legal regulations of revenge porn in Indonesia and the forms of legal protection for victims of revenge porn. This research is a normative legal study with a conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document studies and systematically analyzed using deductive and inductive methods. The results show that legal regulations related to revenge porn are still indirect and scattered across various regulations, creating legal uncertainty. Although victim protection has been regulated normatively, its implementation still faces obstacles such as social stigma, difficulties in digital evidence, and limited control of content in cyberspace. Therefore, more specific regulatory updates, increased capacity of law enforcement officials, and strengthening public digital literacy are needed. Synergy between the government, law enforcement officials, victim protection agencies, and the community are the key to create an effective, integrated, and victim-oriented legal protection system.
The Authority and Legal Validity of Notarial Deeds Drawn Up by A Notary Who is a Suspect Ni Wayan Yunika Duarta; I Wayan Wesna Astara; I Ketut Kasta Arya Wijaya
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 5 No. 3 (2026): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v5i3.2270

Abstract

The growing number of notaries in Indonesia being designated as criminal suspects has raised pressing questions regarding the continuity of their authority and the legal standing of the deeds they have executed, underscoring the need for a clear normative framework on this issue. This study aims to analyze the legal implications of the designation of a Notary as a suspect on their authority and the validity of authentic deeds under Indonesian positive law, encompassing both the authority retained by a notary in carrying out his duties while holding suspect status and the legal consequences befalling authentic deeds executed during this period. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that the designation of a Notary as a suspect does not automatically limit or revoke their authority, as the Law on Notary Position does not recognize suspect status as a ground for dismissal. Article 9 paragraph (1) of the Notary Law provides a limitative regulation on temporary suspension, including when a Notary is under detention. Furthermore, authentic deeds executed by a Notary holding suspect status remain valid and retain their full evidentiary power, provided they comply with the requirements set forth in Articles 1868 and 1870 of the Civil Code. A suspect's status does not impact deed validity unless proven legal violation in execution occurs causing degradation or nullification of the deed. Thus, while it lacks direct legal consequences suspect status carries sociological implications harming public trust and legal certainty.
Co-Authors Anak Agung Ayu Dewi Larantika Gilbert Adytia Rohi I B. Gd. Agustya Mahaputra I Gede Ardian Paramandika I Gusti Agung Ngurah Klaustra Adhipermana I Gusti Bagus Andika Bagaskara I Kadek Suwartana I Ketut Alit Priana Nusantara I Ketut Bagus Danan Pradana I Made Arjaya I Made Bagus Sirdhi Labha Artha I Made Gede Sumertayasa I Made Mardika I Made Mardika I Made Suwitra I Made Widagda Dharma Putra I Made Widagda Dharma Putra I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sumardika I NYOMAN SUTAMA I Nyoman Sutama I Putu Devha Surya Wibawa I Putu Surya Wadi Putra I Wayan Cipta Adi Mahendra I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Parwata I Wayan Rideng I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Ima Purnama Sari Ida Ayu Made Ariskayanti Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Johannes Ibrahim Kosasih Ketut Adi Wirawan Komang Agus Budiyasa Komang Krisna Yustika Putra Leonito Reiro Luh Putu Suryani Luh Putu suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Made Andhini Candardevi Mateus Ximenes Mulyawati, Kade Richa Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Arini Styawati Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Eka Kusumawati Ni Luh Putu Tristania Ni Made Jaya Senastri Ni Made Jaya Senastri Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukaryati Karma Ni Putu Reina Mahargita Ni Wayan Yunika Duarta NM Jayasenastri Putu Amalia Diva Prasista Putu Suryani . Suryani, Luh Putu Timothy Reinaldi Winata UTAMAYU, I Putu Bayu Wayan Suarjana