Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) UIR LAW REVIEW Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan Kemudi Jurnal Public Policy Journal of Judicial Review Jurnal Karya Abdi Journal Presumption of Law Jurnal Hukum Peratun Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Jurnal Legislasi Indonesia
Pery Rehendra Sucipta
Dosen Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PENERAPAN DISKRESI DALAM PENGISIAN JABATAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN UU PILKADA JO UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DISCRETION IN FILLING IN THE POSITION DEPUTY GOVERNOR OF RIAU ISLANDS PROVINCE IS LINKED TO THE REGIONAL ELECTION ACT AND GOVERNMENT ADMINISTRATION ACT PERY REHENDRA SUCIPTA
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.203-222

Abstract

Provinsi Kepulauan Riau menghadapi persoalan ketika terjadinya kekosongan jabatan wakil gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berdampak pada tidak berjalannya secara efektif roda pemerintahan dalam rangka demokratisasi dan percepatan pembangunan di daerah. Sementara regulasi yang secara khusus (peraturan pemerintah) yang mengatur tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur belum diterbitkan, sebagaimana amanat Pasal 176 Ayat (5) UU Pilkada. Dengan pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang bagaimanakah keberlakuan Pasal 176 UU Pilkada sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan apakah mekanisme Diskresi yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara dapat di terapkan dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hasil pada penelitian ini adalah: Pertama, Pasal 176 UU Pilkada tidak dapat diberlakukan karena belum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagaimana perintah dari Pasal 176 ayat (5) UU Pilkada. Kedua, mekanisme Diskresi seharusnya dapat di terapkan dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pertimbangan karena sejalan dengan tujuan penggunaan diskresi diantaranya untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.The province of Riau Islands face the problem when the occurrence of the vacancy the post of deputy governor in the administration of government. This has an impact on not progressed effectively the wheels of government in order to democratize and acceleration of development in the area. While the regulation specifically (government regulation) which regulates the procedures of proposal and appointment of candidates for the Deputy Governor has not been published, as mandated by Article 176 Paragraph (5) of the Election ACT. With Normative Juridical approach in this study, the authors examine on how the applicability of Article 176 of the Law Elections before the issuance of Government Regulation and whether the mechanism of Discretion that is known in Administrative Law can apply in filling the post of Deputy Governor of Riau Islands Province.The results in this study are: First, Article 176 of the Law on Elections cannot be applied because it has not been the issuance of government regulation as the command of Article 176 paragraph (5) of the Election ACT. Second, the mechanism of Discretion should be applied in the filling of the post of Deputy Governor of Riau Islands Province. Consideration because it is in line with the purpose of the use of discretion among them to launch the organization of the government, filling the void of law and provide legal certainty.
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI Pery Rehendra Sucipta; Rilo Pambudi S
Jurnal Hukum Peratun Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.222019.259-274

Abstract

This brief writing tried to challenge the old thinking that led everyone to the Raja Ali Haji figure as a literary and cultured man in the 19th century of the Malay Kingdom of Riau-Lingga. Whereas he was a multidisciplinary of science, who also included the politics, government, and constitutional law. His expertise on that subject was inseparably based on his experience as a kingdom adviser. As well as two books that specifically containing a law thought that are Muqaddimah fi Intizam and Tsamarat Al-Muhimmah. This study uses a normative juridical approach with the quality of research is analytic descriptive. The studies explain that: First, the legitimacy of Raja Ali Haji as a jurist, among other things: Gurindam Dua Belas is not a mere literacy work, it also includes the idea of contitutional law; the kingdom adviser; and review of his books. Second¸the general principles that are included in Muqaddima fi-Intizam and Tsamarat al-Muhimmah include the principle of consensus, the principle of prudence, the principle of juctice, the principle of unfairness, the principle of professionality, the principle of accountability, the principle of legality, the principle of public interest, and the principle of not mixing authority.
ANALISA YURIDIS DAMPAK LAYANAN PEMERINTAHAN TERHADAP KONSISTENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGGA Wishnu Kurniawan Broto Widya Hartanto Pery Rehendra Sucipta
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.676 KB)

Abstract

Otonomi Daerah di Indonesia lahir sejak Orde Baru telah mencurah dan memanggil untukadanya perubahan aturan. Didasari semangat dengan otonomi regional itu berada di dalamdiamanatkan di Konstitusi Indonesia. Pemerintah regional mempunyai otoritas untukmengatur dan mengembangkan potensial dari masing-masing daerah – untuk menjangkauGolongan masyarakat yang ada di Indonesia yang berada dimasing-masing daerah. Otonomidaerah sebagai perwujudan semangat dari komunitas yang mempunyai upaya memakmurkandan tidak dirusakkan oleh satu kemerosotan pada taraf dari penyajian yang menjadi daya tarikdari masyarakat oleh administrasi regional. Kabupaten Lingga adalah suatu format dari upayapembangunan dan peningkat kesejahteraan dari komunitas lokal melalui “ pemekaran ”.Kabupaten Lingga pada awalnya merupakan satu area kediaman Pulau Riau, yang dimatahukum mendirikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan dari KabupatenLingga di Pulau Propinsi Riau. Formasi dari area merupakan aparatur pada pertolongan dariPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturanitu diharapkan agar mampu memberikan bantuan administrasi oleh tempat tinggal yangdibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dari pemerintah dan area pembangunanregional. Berlandaskan fakta di atas, berfungsi untuk mengidentifikasi konsistensi dariPemerintah daerah untuk menerapkan pemerintah peraturan oleh pemda yang manamenghubungkan dengan taraf dari jabatan dalam pemerintahan oleh pemda. Di dalampenelitian digunakan metode Yuridis Empiris/Sosiologis, sehingga dibutuhkan pengumpulanData Primer dan Data Sekunder untuk menunjang mendapatkan data penelitian.
ANALISIS YURIDIS ATAS PENARIKAN DUKUNGAN PARTAI POLITIK TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON YANG TELAH DIDAFTARKAN (STUDI PENYELENGGARAN PILKADA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020) Pery Rehendra Sucipta; Rara Rara
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 3 No 1 (2021): Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.801 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v3i1.253

Abstract

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) PKPU No.3/2017 serta Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020,merupakan 2 (dua) kaidah hukum yang saling bertentangan dalam hal pengaturan tentang penarikan dukungan partai politik terhadap bakal pasangan calon yang telah didaftarkan seperti yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bintan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Batasan masalah dalam karya ilmiah ini yaitu : 1) Bagaimanakahkedudukan Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 sebagai Instrumen Pemerintahan dalam bentuk Peraturan Kebijakan? Dan Bagaimanakah kekuatan mengikat dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2017? Untuk menjawab isu di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan yang digunakan adalah statute approach. Hasil karya ilmiah ini Pertama Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang dikategorikan sebagai peraturan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan, lingkup dansyarat dari Diskresi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan; Kedua partai politik melakukan kesepakatandengan bakal pasangan calon untuk didaftarkan mengikuti pemilihan (Pasal 6 ayat (3) PKPU No 3 Tahun 2017), maka dalamhukum perjanjian haruslah dilihat sebagai suatu perjanjian yang telah melahirkan perikatan bagi para pihak yang bersepakattersebut.
Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa Pery Rehendra Sucipta
Jurnal Selat Vol. 2 No. 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.533 KB)

Abstract

Executant of local governmentin carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities and because of higher legislation authority can establish regional policy which is defined in local regulation, regional regulation and other local conditions. The publishing of regional head decreerelated to arrangement the cost of Land and Building Tax as arulein terms of implementation for using the Land and Building Tax isunder the authority of Subang district Government .Accordingly, this study focused on the problem: (1)How is the power of Subang district decreeNo. 973/Kep.604-Dipenda/2005 about BP-PBB in Subang district associated with the praesumptio iustae causa. This research obtained through normative juridical approach. The nature of study for this research is descriptive analysis. Based on this research we can conclude that: first, Subang District Decree No.973/Kep.604-Dipenda/2005 About BP-PBB in Subang district eligible formal andmaterial requirements for making a decision, so the decision is validaccording to the lawandit can produce the principle of praesumptio iustae causa. Keywords: Policy, Government, Regions, Decision
Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem) Oksep Adhayanto; Pery Rehendra Sucipta; Irman Irman
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.088 KB)

Abstract

The change of system in this Republic is not necessarily followed by cultural change (behavioral culture) of society and apparatus. The conception of the state of welfare state law can not be felt maximally by the society, given the amount of state money lost due to acts of corruption committed by a handful of people. Law enforcement efforts against corruption must go hand in hand with efforts to change the behavior patterns of people who are happy to commit acts of corruption. The research problem is how to build a political system that is not vulnerable to corruption (Perspective of Cultural Change (Culture) Versus System Change (Structural)). The research methodology used is normative legal research (Doctrinal Reseach). The conclusions obtained include: apart from strengthening the system in the form of institutional strengthening and legislation, strengthening the efforts of preventing corruption through the improvement of anti-corruption community behavior must go hand in hand. Efforts to eradicate corruption from the aspect of behavior change is not an easy thing, but it takes a long time since the changed is the behavior of the society that has been entrenched. The approach to behavioral change in society of corruption perceptions should be changed by building a new perception that corruption is an act that can be very harmful to the state and society. Keywords: Corruption, System, Culture Perubahan sistem di Republik ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan kultural (budaya perilaku) masyarakat dan aparat. Konsepsi negara hukum welfare state belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat banyaknya uang negara yang hilang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus berjalan beriringan dengan upaya merubah pola perilaku masyarakat yang senang dalam melakukan tindakan korupsi. Permasalahan penelitian adalah bagaimana Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya (Kultural) Versus Perubahan Sistem (Struktural)). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Doctrinal Reseach). Kesimpulan yang diperoleh antara lain; selain dari penguatan sistem berupa penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, penguatan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan perilaku masyarakat yang anti korupsi harus berjalan beriringan. Upaya memberantas korupsi dari aspek perubahan perilaku masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama mengingat yang dirubah adalah perilaku masyarakat yang sudah membudaya. Pendekatan perubahan perilaku masyarakat akan persepsi korupsi semestinya dirubah dengan membangun persepsi baru bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat dapat merugikan negara dan masyarakat. Kata kunci: Korupsi, Sistem, Budaya
Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau) Okky Razma; Pery Rehendra Sucipta
Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.686 KB) | DOI: 10.31629/selat.v6i1.810

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan, luasnya negara Indonesia dan banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia mengakibatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, itu artinya Indonesia memiki banyak kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara oleh karena itu diperlukan pengelolaan terhadap kawasan perbatasan. Dimanika kelembagaan yang terjadi pada pengelolaan kawasan perbatasan daerah provinsi kepulauan riau merupakan bagian dari politik hukum pemerintah yang ternyata menambah kompleksitas permasalahan yang telah kompleks. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Bagaiamana Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder dan data primer, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan terhadap arah politik hukum pemerintah yang mengarah kepada penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengelola Perbatasan agar tujuan dari politik hukum itu sendiri dapat tercapai.
Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan Endri Endri; Suryadi Suryadi; Pery Rehendra Sucipta
Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1334.725 KB) | DOI: 10.31629/selat.v7i2.2391

Abstract

Proses penegakan hukum merupakan rangkaian yang panjang dalam sistem peradilan pidana yang puncaknya pada putusan hakim. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim secara lisan dan tulisan yang terbuka untuk umum dari suatu perkara apakah akan menjatuhkan pidana, bebas atau melepaskan berdasarkan berbagai pertimbangan hukumnya. Setiap orang dapat menilai putusan hakim berdasarkan perannya masing-masing tapi dengan tetap menghormati putusan itu. Terkadang putusan hakim dapat diterima oleh masyarakat namun juga ada yang menjadi polemik apalagi sudah mendapat sorotan publik. Kebanyakan yang mendapat sorotan publik karena dinilai kurang mencerminkan keadilan, tidak proporsional dan tidak dengan pertimbangan yang lengkap. Oleh sebab itu, tulisan ini menggali masalah tersebut dengan melihat dasar pertimbangan agar putusan hakim menjadi proporsional berdasarkan ide keseimbangan dengan menggunakan penelitian normatif. Hasilnya terlihat hakim cenderung kurang lengkap mempertimbangkan baik kepentingan korban, pelaku, masyarakat dan dampak sosial dari putusan itu. Untuk mengatasinya maka perlu meperhatikan ide keseimbangan antara legalitas formal dan hukum yang hidup di masyarakat, antara aspek kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan si pelaku dengan korban (masyarakat).
Legal Implications of Equalization Administrative Position Become The Functional Position In The Government Of Riau Islands Hani Marta Theodora; Pery Rehendra Sucipta; Irman Irman
Kemudi Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v7i2.5462

Abstract

In the end of 2021, The Government Riau Islands Province appointed 415 affected officials, of which 17 Adminstrative Officers Head Of The Finance Sub Division transffered to Functional Officers for Central and Regional Finansial Analysis (AKPD). Problems in this research are, how is the implementation of the regulation of The Ministry Of Adminitrative and Bureaucratic Reform Number 17 of 2021 concerning the equalization of administrative Positions into functional Positions in The Government Of Riau Islands and the legal implications for officials affected after the position of The Head of The Finance Sub Division transferred to the Functional Position Central and Regional Finance Analysis. The purpose of the research are investigates the implementation of the regulation and the legal impact for the officers affected. In accordance with the issues to be discussed in this study and in order to provide usefull results, this research method used normative (normative legal research method). The hypothesis of the research is the implementation raised many legal problems such as violated the principal of lex superior derogat legi inferior and making the affected officials have no legal certainty in carrying out the duties of their position.
LEMBAGA TUNGGAL PENGELOLA REGULASI: DASAR PEMIKIRAN DAN TAWARAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAN INDONESIA Pambudi. S, Rilo; Adhayanto, Oksep; Sucipta, Pery Rehendra
Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v7i2.4237

Abstract

In this article the author seeks to answer, within the context of the Indonesia state organizational system, why and how Indonesia should establish a single government authority entrusted with supervising the making of ministerial policy regulations or regional government regulations. To that purpose a comparison with other countries is conducted.  It is a fact in Indonesia that regulatory powers or function is shared by and among different ministries and by regional governments. The result of which is the problem of sectoral approach and the existence of numerous overlapping and conflicting regulations. To overcome this problem, in consideration of best practices in other countries, the author suggests the establishment of a single government agency entrusted with, inter alia, previewing ministerial or regional government draft regulations.
Co-Authors Chatrine Sabendi Putri Edison Edison ENDRI ENDRI Hani Marta Theodora Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irwandi Syahputra, Irwandi M Riski Ansori Marisa Elsera Marnia, Rani Okky Razma Okky Razma, Okky Oksep Adhayanto Putri, Chatrine Sabendi Rara Rara Rilo Pambudi. S Rilo Pambudi. S Roni Sahindra Safitri, Dian Prima Suryadi Suryadi Ulqadri, Ulqadri