Afni Wulandari
Universitas Negeri Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pespektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kajian Literatur Afni Wulandari; Siti Fatimah; Azmi Fitrisia
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.367

Abstract

Efisiensi anggaran pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Namun, upaya mencapai efisiensi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penganggaran, tetapi juga memerlukan landasan pemikiran ilmiah yang sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi anggaran pemerintah daerah melalui perspektif filsafat ilmu dengan meninjau tiga dimensi utama: epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menelaah konsep filosofis dan relevansinya terhadap praktik penganggaran daerah. Temuan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila proses kebijakan didasarkan pada pengetahuan yang valid (epistemologis), memahami hakikat kebutuhan publik secara objektif (ontologis), dan berorientasi pada nilai kemaslahatan serta keadilan sosial (aksiologis). Implikasi hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi dimensi filosofis dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan kebijakan yang lebih rasional, bernilai, dan efektif bagi masyarakat.
Analisis Yuridis Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di RSUD Padang Panjang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Afni Wulandari; Aldri Frinaldi; Roberia Roberia
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas, kewenangan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam tindakan administratif penghentian TPP oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Kebijakan penghentian TPP merupakan tindakan administrasi yang berdampak langsung pada hak kepegawaian dan tata kelola organisasi, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti undang-undang kepegawaian, peraturan tentang TPP, keputusan kepala daerah, literatur Hukum Administrasi Negara, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan kepegawaian dan tindakan administratif pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghentian TPP merupakan bagian dari kewenangan atributif pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi unsur legalitas formal, prosedural, dan material. Berdasarkan analisis literatur, masih ditemukan potensi permasalahan administratif apabila penghentian TPP dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa sosialisasi yang memadai, atau tanpa memperhatikan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas.