Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Science and Education Journal
Ahmad Hamdani
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Diferensiasi Pemidanaan Kratom Alami Dan Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine Dalam Hukum Pidana Kesehatan Ahmad Hamdani; Audry Salsabila Pasaribu; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhammad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Wiwin Triyunarti
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.462

Abstract

Kratom menimbulkan persoalan hukum karena satu nama dagang digunakan untuk menunjuk daun alami, simplisia, ekstrak, dan produk turunan 7-hydroxymitragynine yang memiliki kadar risiko berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan antara kratom alami dan produk olahan berkadar 7-hydroxymitragynine tinggi dalam hukum pidana kesehatan Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis nama tanaman tidak memadai karena dapat menyamakan petani atau pelaku hulu dengan pelaku usaha yang mengendalikan formulasi, label, klaim, dan peredaran produk konsumsi berisiko. Produk turunan 7-hydroxymitragynine lebih tepat dinilai melalui Undang-Undang Kesehatan sepanjang dipasarkan sebagai sediaan farmasi atau produk konsumsi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Diferensiasi pidana perlu bertumpu pada kadar senyawa, bentuk sediaan, izin edar, akurasi label, dan posisi pelaku agar pemidanaan tetap presisi, proporsional, serta tidak merugikan pemanfaatan kratom alami sebagai komoditas botani yang memiliki konteks sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal terdampak.
Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kejahatan Sumber Daya Alam Audry Salsabila Pasaribu; Ahmad Hamdani; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhamad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Puti Priyana
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.498

Abstract

The abuse of shell companies in Money Laundering Crimes (TPPU) based on natural resource crimes represents an organized white-collar crime modus operandi that exploits corporate legal fiction to sever the chain of criminal evidence. This study aims to analyze the legal standing of shell companies as strategic instruments for concealing the origin of illicit assets and to examine the construction of proving criminal liability against the actors controlling them. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches. The results indicate that shell companies serve as artificial legal shields devoid of economic substance, facilitating the layering and integration phases through capital legality engineering, nominee agreements, and import-export transaction manipulations to conceal the identity of the Beneficial Owner. Proving criminal liability against corporate controllers requires disregarding the legal fiction of separate personality through the doctrine of piercing the corporate veil and the alter ego theory. Pursuant to Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering jo. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, criminal sanctions can be applied cumulatively to both the controlling individuals and the shell corporations.
Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Asing Arc’teryx Di Indonesia Muhamad Rifki Nurrasman; Ahmad Hamdani; Muhamad Radjhu Khan; Audry Salsabila Pasaribu; Tri Setiady; Rani Apriani
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.551

Abstract

Perlindungan merek memiliki fungsi penting dalam menjaga kelangsungan usaha, mencegah persaingan tidak sehat, serta mempertahankan reputasi dan nilai komersial produk. Dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat konstitutif, hak atas merek lahir melalui pendaftaran berdasarkan prinsip first to file, yaitu diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Karena itu, pendaftaran menjadi syarat utama untuk memperoleh hak eksklusif atas merek. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya dikaitkan dengan sengketa merek Arc’teryx di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan, literatur, dan kronologi perkara. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip first to file memberi kepastian hukum formal melalui sertifikat, hak penggunaan, larangan bagi pihak lain, dan prosedur administratif yang jelas. Namun, secara substantif, prinsip ini masih rentan disalahgunakan oleh pendaftar beriktikad tidak baik, sehingga pemilik asli harus menempuh gugatan pembatalan yang memerlukan waktu dan biaya.
Co-Authors Audry Salsabila Pasaribu Margo Hadi Pura Muhamad Radjhu Khan Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhamad Rifki Nurrasman Muhammad Rifki Nurrasman Puti Priyana Rani Apriani Tri Setiady Wiwin Triyunarti