Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pendampingan Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan Melalui Penyusunan SOP Pelayanan dan Pengelolaan Tiket di Desa Wisata Bantaragung Susanto Susanto; Ai Nunung; Sri Purwati; Ara Aydia Van Is; Siti Marliah
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61231/er8hs751

Abstract

This community service activity aimed to strengthen the governance of Bantaragung Tourism Village in Majalengka through the development of service SOPs and tourism ticket management based on sustainable tourism principles. The implementation method employed an Action Participatory approach by actively involving tourism village managers in problem identification, training, mentoring, implementation, and program evaluation. The results showed an improvement in the managers’ understanding and skills related to tourism services, ticketing administration, and professional tourism governance. The preparation of service SOPs and ticket management systems contributed to improving service quality, administrative transparency, and the sustainability of tourism management. This program supports the development of a competitive and sustainable community-based tourism village.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN WISATA DI DESA KARYAMEKAR, KABUPATEN GARUT Susanto Susanto; Ika Baskara; Sri Purwati; Ai Nunung; Sophiyanto Wuryan
JURNAL ABDIMAS PLJ Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL ABDIMAS PLJ, DESEMBER 2025
Publisher : POLITEKNIK LP3I JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34127/japlj.v5i2.1988

Abstract

Karyamekar Village, Garut Regency, has significant potential in natural and cultural tourism; however, the quality of tourism services provided by the community has not been optimal. The main problems include limited knowledge and skills in providing services, low understanding of tourism service standards, and insufficient guidance in managing village tourism destinations. This community service program aims to improve tourism service quality through training and direct mentoring for the community and tourism managers. The methods include participatory training, material delivery, discussions, service simulations, and field mentoring. The training focused on service excellence, effective communication, service ethics, cleanliness and comfort of tourist destinations, and the application of Sapta Pesona. The results indicate increased  knowledge,  skills,  and  awareness  of  the  community  in  delivering  professional tourism services, which positively impact tourist satisfaction and support sustainable village tourism development.
Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Kantor Sekretariat Dpd Ri Provinsi Kepulauan Riau Ai Nunung; Dian Candra Fatihah; Lalas Sulastri; Eka Mareta
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 8 عدد 2 (2026): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2026)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v8i2.346

Abstract

The Personnel Management Information System, known as SIMPEG, is an element of e-Government designed to oversee data, administration, and personnel management within local governments. When utilized effectively, SIMPEG can deliver precise and readily available information, as the data collection method is swift and accurate, provided there are no mistakes during entry. The purpose of this study is to evaluate the execution of the SIMPEG policy at the DPD RI Secretariat Office located in the Riau Islands Province. The findings of this research indicate that SIMPEG has been implemented fairly well, but a significant issue that must be addressed pertains to human resources. There is a need for dedicated IT personnel to oversee the performance of all software and hardware operations at the DPD RI Secretariat Office for the Riau Islands Province.
Partisipasi Publik Dalam Formulasi Kebijakan: Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah Jawa Barat Latifah Latifah; Ai Nunung; Fatmawati Fatmawati
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 8 عدد 2 (2026): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2026)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v8i2.355

Abstract

Partisipasi Publik adalah aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam membangun keabsahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji strategi untuk meningkatkan Partisipasi Publik dalam Formulasi kebijakan Strategi Meningkatkan kepercayaanTerhadap di Pemerintah Daerah Jawa Barat sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan Masyarakat. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan resmi lewat forum musyawarah, tetapi juga mencakup akses informasi, konsultasi, kolaborasi, serta proses pengambilan keputusan bersama seperti yang dijelaskan oleh Arnstein (1969) dan Huntington dan Nelson (1976). Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan pada tahap akses informasi dan konsultasi, meskipun ada usaha dari pemerintah melalui saluran digital dan forum-partisipatif. Namun, kepercayaan masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan ketika partisipasi publik dilakukan secara kolaboratif dan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Pembahasan menyiratkan bahwa strategi yang efektif mencakup transparansi informasi, perluasan saluran komunikasi, peningkatan kapasitas aparat dalam mengelola partisipasi, serta pembangunan mekanisme evaluasi yang melibatkan partisipasi. Sebagai kesimpulan, partisipasi publik yang berarti memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan di Jawa Barat.
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Capacity Building dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi dan Pelayanan Pariwisata Desa Warnasari: Inovasi Pelayanan Publik Ai Nunung; Latifah; Ara Aydia Van Is; Fatimah Is; Lalas Sulastri
Jurnal Identitas Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v6i1.916

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik berbasis digital dan capacity building dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan pelayanan pelanggan bagi pelaku pariwisata di Desa Warnasari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori capacity building dari Merilee S. Grindle digunakan untuk menganalisis dimensi pengembangan sumber daya manusia (human resource development), penguatan organisasi (organizational strengthening), dan reformasi kelembagaan (institutional reform). Selain itu, dimensi pelayanan publik berbasis digital menurut Indrajit meliputi efisiensi pelayanan, transparansi informasi, aksesibilitas layanan, responsivitas digital, dan integrasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi dan pelayanan pelanggan berbasis digital mampu meningkatkan kompetensi pelaku wisata dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan profesional kepada wisatawan. Penguatan organisasi terlihat melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan pelayanan wisata yang terintegrasi. Reformasi kelembagaan didukung oleh peran pemerintah desa dalam pengembangan kebijakan dan fasilitas pelayanan wisata berbasis teknologi. Implementasi pelayanan publik digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan wisata, kemudahan akses informasi, kepuasan wisatawan, serta daya saing pariwisata Desa Warnasari secara berkelanjutan. Kata Kunci: inovasi pelayanan publik, capacity building, pelayanan digital, komunikasi pelayanan, pariwisata desa.
Collaborative Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Garut (Studi pada Kartu Identitas Anak) Intan Widiarti; Yayan Andri; Meti Mediyastuti Sofyan; Ai Nunung
Jurnal Identitas Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

Abstract

Abstrak Peningkatan efektivitas pelayanan publik menjadi tantangan penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai inovasi administrasi kependudukan bertujuan memberikan identitas resmi bagi anak sejak dini. Namun, implementasinya di Kabupaten Garut menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelayanan KIA di Disdukcapil Garut dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi antara Disdukcapil, sekolah, HIMPAUDI, sektor swasta, dan masyarakat telah membentuk praktik collaborative governance yang efektif, terutama melalui layanan kolektif dan program jemput bola. Kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan SDM masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan model collaborative governance di sektor administrasi publik, serta rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi kolaboratif yang lebih inklusif dan responsif.