Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA IBLAM Law Review JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MITRA MANAJEMEN Jurnal Bakti Dirgantara
Darwis, Nurlely
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
UPAYA KEADILAN BAGI RAKYAT MELALUI SMALL CLAIM COURT Nurlely Darwis
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.921 KB) | DOI: 10.35968/jh.v10i1.401

Abstract

Abstrak :Berkaitan dengan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat, karena selama ini penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh di simpangi, oleh karenanya kemudian memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung merealisasikan kebijakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, guna memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Perma nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal.  PERMA No. 2 tahun 2015 mendefinisikan “Small Claim Court” adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Pada artikel ini penulis mengemukakan dua pertanyaan penelitian yaitu (1). Bagaimana implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015; dan (2). Apa kendala implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015. Dengan metode penelitian Deskriptis secara Yuridis Normatif.
PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERBASIS SYARI’AH Nurlely Darwis; Uyan Wiryadi
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.962 KB) | DOI: 10.35968/jh.v5i2.107

Abstract

Usaha pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh dapat dianggap sebagai pelaksana atas amanat pendiri bangsa yang terkandung dalam pasal II Aturan Peralihan dimana ditegaskan bahwa berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat sementara sebab belum ada undang-undang baru maka undang-undang lama masih tetap digunakan walaupun produk kolonial, sampai terbentuknya undang-undang baru. Hal ini bermakna bahwa pembaharuan hukum tetap harus diupayakan.  Beberapa teori besar dari pakar hukum ternama ada dikemukakan yang pada prinsipnya secara evolusi dapat menggambarkaan bagaimana masyarakat berkembang pesat sebgaimana digambarkan oleh “Teori Keos”. Oleh karena itu diperlukan dukungan hukum yang sepadan untuk dapat mengimbangi situasi dan kebutuhan atas rasa keadilan di masyarakat. Pembaharuan hukum pidana berbasis Syari’ah adalah suatu alternatif yang ditawarkan guna memenuhi keinginnan masyarakat yang mempunyai tujan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya demi mencapai kebahagian hidup dunia akhirat.
ASPEK HUKUM PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UDARA KOMERSIL Nurlely Darwis
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.318 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i2.130

Abstract

As an archipelago, Indonesia definitely need transportation services in order to connect the islands one and other, and also between countries. The high rate of consumers has indicated the opportunities of transportation services as a lucrative business. Air transport Enterprises for the mobility of people and goods within and between the countries play role as an encourage and driven instruments of regional growth and developments. Therefore it is necessary to have the clear regulation of rights and responsibilies of the carrier. There should also other special regulations to ensure legal protection for air passengers as has been stated in the Act 8 of Consumer Protection 1991, and the Act 1of Aviation 2009.
PROGRAM BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Nurlely Darwis
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.322 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.97

Abstract

Program bayi tabung bukan merupakan rahasia di dalam masyarakat karena upaya melakukan proses bayi tabung ternyata terus menuai kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Pada masa lalu, mengangkat anak adalah satu-satunya cara yang masih bisa ditempuh oleh pasangan suami istri guna mendapatkan keturunan, kini seseorang akan berupaya melalui kecanggihan teknologi yang dikenal dengan istilah Bayi Tabung. Akan tetapi dengan adanya tehnik kecanggihan dibidang teknologi kedokteran dan teknologi biologi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap etika-etika kehidupan masyarakat dibidang norma hukum kehidupan bermasyarakat maupun norma keagamaan seperti terhadap agama Islam.Kata Kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam, dan Hukum Adat
PENYITAAN HARTA DALAM PERKARA KORUPSI Nurlely Darwis
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 4, No 1 (2012): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v4i1.580

Abstract

Abstrak:Bicara tentang Korupsi akhir-akhir ini sudah membuat orang merasa frustasi, karenaada anggapan korupsi mustahil dihilangkan dari negara ini, sebab sangat sulit diberantas. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan menciptakan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga yang fungsinya untukmemberantas korupsi maupun perangkat-perangkat hukum lainnya, namun hasilnyabelum seperti yang diharapkan masyarakat.Secara umum orang sudah menilai bahwa transaksi politik dan lemahnyapenegakkan hukum memberikan andil yang besar atas tidak tuntasnya masalahkorupsi dewasi ini, yang akhirnya masyarakat kelas bawah merasa telah menjadikorban perilaku tokoh, pejabat, dan bahkan mereka dari kalangan wakil rakyat yangseharusnya membela dan melindungi rakyatnya, tapi ternyata sebagian dari merekajuga menjadi bagian dari pelaku perbuatan korupsi tersebut.Korupsi pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang merupakandorongan untuk melakukan penyelewengan utamanya dibidang keuangan gunakepentingan pribadi.
WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN Niru Anita Sinaga; Nurlely Darwis
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 7, No 2 (2015): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v7i2.534

Abstract

Abstrak Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatankesepakatanyangtelahdisetujui,yangmenimbulkanhakdankewajibanbagiparapihak.Denganadanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalandengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidakselalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebutwanprestasi.Wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidakmemenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatuperjanjian”. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhiprestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; danmelakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilaman seorang debiturdinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agarpenyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusiyang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.Kata kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Perlindungan.
DILEMA PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Nurlely Darwis
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 7, No 2 (2015): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v7i2.536

Abstract

bstrak Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, senantiasa harus memperhatikankondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yangmasih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untukmencari suatu solusi alternatif penempatan anak dalam kedudukan anak sebagai obyek hukum; Dalam kondisi kekosongan hukum dan masih adanya hambatanmengenai pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversitersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan PidanaAnak (PERMA DIVERSI).
Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Effendi, Zulham; Gaol, Selamat Lumban; Darwis, Nurlely
Intelektualita Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v12i2.18848

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga quasi yudisial dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat putusan BPSK yang final dan mengikat pada dasarnya tidak sesuai dengan makna final dan mengikat pada suatu putusan lembaga pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa status dan kedudukan unit BPSK dinilai berdasarkan persepsi administratif karena hanya memiliki kewenangan administratif sehingga keputusan tersebut mengasumsikan tidak dapat menjalankan kapasitas hukum apapun. Dengan demikian BPSK dapat dikategorikan sebagai lembaga quasi-judicial dan sifat putusannya tidak sama dengan sifat putusan pengadilan utama.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PADA PERKARA NOMOR: 049/BAKTI-ARB-R/11.2021 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Simanjuntak, Setia Magdalena; Darwis, Nurlely; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.497

Abstract

Kurangnya informasi dan edukasi masyarakat terhadap perdagangan berjangka komoditi dan oknum-oknum di Pialang Berjangka yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi membuat banyaknya pengaduan nasabah yang diterima oleh Bappebti sehingga stigma negatif terhadap Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia masih lazim berkembang di masyarakat. Tesis ini berjudul " “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi pada Perkara Nomor: 049/Bakti-Arb-R/11.2021 berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tntang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” yang membahas penyelesaian sengketa Perdagangan Berjangka komoditi di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum terkait implementasi peraturan dan ketentuan hukum normatif yang memfokuskan objek kajian pada perilaku masyarakat dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan studi kasus Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Risma Ida Dameria Nasution Melawan PT. Kontak Perkasa Futures. Dalam kasus penyelesaian sengketa yang di mana arbiter memutus dengan PT. Kontak Perkasa Futures telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pergantian kerugian sebesar 15% kepada Risma Ida Dameria Nasution.
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU TIDAK DIDAMPINGI PENERJEMAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Suwoto, Hadisubroto; Darwis, Nurlely; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.508

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses peradilan pidana tanpa didampingi penerjemah. Fokus utama penelitian adalah mengkaji apakah keterangan saksi tunarungu memiliki nilai yang setara dengan saksi normal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 168 KUHAP dan Pasal 27 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa penerjemah bahasa isyarat, keterangan mereka sering dianggap kurang valid karena hambatan komunikasi. Penerjemah diperlukan untuk memastikan keterangan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh majelis hakim. Kendala dalam aksesibilitas penerjemah menciptakan potensi diskriminasi terhadap penyandang tunarungu dalam sistem peradilan. Kesimpulannya, reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tunarungu mendapatkan hak yang setara di pengadilan, termasuk akses terhadap penerjemah, agar keterangan mereka dapat diterima sebagai bukti sah. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil.
Co-Authors Diding Rahmat Gaol, Selamat Lumban Niru Anita Sinaga Simanjuntak, Setia Magdalena Sudarto Sudarto Sudarto Suwoto, Hadisubroto Uyan Wiryadi Zulham Effendi