Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Community Service: Strengthening Youth Capacity through Political Literacy in Safeguarding Public Policy in the Peri-Urban Areas of Palangka Raya Sri Mujiarti Ulfah; Nurul Hikmah; Syamsuri; Yunus Praja Panjika; Suprayitno; Mahmudin Sirait; Ridha Ramadhany; Osi Oskarina Saragih; Cyntia Lupita Sari; Trisni Salsa Ramadina; Ahmad Robi Ul’zikri; Rizki Masyabandi; Muhammad Ruzaini Abdi
Bratasena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2026): Bratasena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (May 2026)
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65974/bratasena.v1i2.97

Abstract

Background: Generation Z, which constitutes 27.94 percent of Indonesia’s population and accounts for 22.85 percent of the Permanent Voter List in the 2024 General Election, represents a significant electoral force with the potential to reshape the national political landscape. However, political understanding among this generation remains largely normative, accompanied by limited critical analytical capacity toward public policy, including an insufficient grasp of the strategic role of organizations in the policy process. Contribution: This Community Service activity aims to strengthen youth capacity by enhancing political literacy to enable them to effectively oversee and engage with public policy, in partnership with the Islamic Student Association at the University of Palangka Raya in Palangka Raya. Method: A survey research method was also used to assess the level of understanding among 25 members of the Islamic Student Association at the University of Palangka Raya. Results: The program proved effective in advancing youth political literacy by requiring a multidimensional approach that integrates cognitive literacy for critical analysis, technical literacy for fact verification, and ethical literacy for responsible political communication
Inovasi Model Harvard Gender Untuk Mitigasi KARHUTLA Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Analisis Dari Tingkat Stakeholder Hingga Tapak Di Kota Palangka Raya Juli Natalia Silalahi; Osi Karina Saragih; Anisa Pebrianti; Mahmudin Sirait
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2554-2570

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan dari tingkat pemangku kepentingan hingga tingkat lokal menggunakan perspektif gender, dan untuk menguji inklusivitas kebijakan tersebut terhadap perempuan dan kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Analisis menerapkan Kerangka Kerja Analitik Gender Harvard untuk memetakan peran, akses, dan kontrol berbasis gender, dilengkapi dengan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe untuk menguji relasi kekuasaan dan praktik eksklusif dalam kebijakan mitigasi kebakaran. Informan meliputi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya. Temuan menunjukkan bahwa mitigasi kebakaran hutan dan lahan masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan netral gender. Laki-laki cenderung mendominasi aktivitas teknis dan proses pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih terlibat dalam peran domestik, sosial, dan ekonomi pendukung. Meskipun perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan sosial-ekologis, kontribusi ini tidak diakui secara formal dalam struktur kebijakan dan kelembagaan. Analisis demokrasi agonistik mengungkapkan bahwa kondisi ini dibentuk oleh relasi kekuasaan dan hegemoni kebijakan yang membatasi artikulasi politik perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan mitigasi kebakaran berkelanjutan membutuhkan integrasi kapasitas teknis, pemberdayaan sosial, dan pengakuan kepentingan yang saling bertentangan sebagai bagian inheren dari tata kelola demokratis. Model Gender Harvard terintegrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka kerja potensial untuk mempromosikan kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal