Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cross-border
Zarul Arifin
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Religion Humanities Education Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintahan Desa Dalam Melakukan Pendataan Kependudukan Terhadap Pindah Datang Penduduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa kartiasa Nurhaliza; Zarul Arifin; Azmi
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan adanya perda kabupaten sambas tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, peran pemerintahan desa merupakan awal yang penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk. Pemerintahan desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pendataan kependudukan yang berhubungan dengan data kependudukan, yang mana data kependudukan ini berkaitan dengan data perseorangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sambas nomor 4 tahun 2010 di desa kartiasa, dan bagaimana kendala pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk di desa kartiasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata di lapangan dengan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang memungkinkan peneliti menghasilkan data deskriptif mengenai realita lapangan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk sudah cukup berperan dengan baik sesuai dengan pasal 12 ayat (3) perda no.4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. hal ini dapat dilihat dari ikut berperannya Ketua RT dalam mendata penduduk yang masuk ke Desa Kartiasa.
IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PERJUDIAN DALAM DAERAH TERHADAP JUDI ONLINE DIKALANGAN REMAJA DESA TANJUNG KERACUT KECAMATAN TELUK KERAMAT Warini Ebriani; Zarul Arifin; Nursyamsiah
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena judi online di kalangan remaja telah menjadi permasalahan sosial yang serius, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjung Keracut, Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah terhadap keterlibatan remaja dalam judi online, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Kepolisian (Bhabinkamtibmas/Babinsa), dan remaja pelaku judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2004 memiliki implikasi yang terbatas dan tidak langsung terhadap perilaku judi online remaja. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum umum untuk upaya preventif (sosialisasi dan pembinaan moral) dan koordinasi antar lembaga. Namun, Perda ini tidak efektif sebagai alat penegakan hukum represif karena adanya kesenjangan regulasi (tidak spesifik menyebut judi online), sifat judi online yang transnasional dan tersembunyi, serta ketidaktahuan/ketidakrelevanan Perda di mata remaja. Faktor penghambat utama meliputi kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital orang tua, kurangnya pengawasan efektif, dan daya tarik ilusi "cepat kaya." Disimpulkan bahwa diperlukan revisi Perda agar lebih adaptif terhadap teknologi digital dan penguatan program literasi digital serta kegiatan positif sebagai upaya pencegahan yang komprehensif.
ANALISIS PRAKTIK UJRAH PADA JASA MESIN PANEN PADI COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas) Yogandi; Zarul Arifin; Hasiah
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Ujrah (upah) pada penggunaan jasa mesin panen padi Combine Harvester di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Ujrah telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak, objek jasa yang jelas, serta kesepakatan upah di awal. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pembayaran dan tidak adanya pencatatan tertulis yang berpotensi menimbulkan sengketa. Secara hukum Islam, praktik tersebut tetap sah, tetapi perlu perbaikan dalam aspek administrasi dan ketepatan pembayaran untuk menghindari unsur gharar dan dharar. Dengan demikian, praktik Ujrah jasa Combine Harvester di Desa Malek pada umumnya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun memerlukan peningkatan kesadaran hukum dan pengelolaan yang lebih baik.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG ARISAN ONLINE PADA APLIKASI WHATSAPP DI KECAMATAN SAMBAS Khairunnisa; Zarul Arifin; Yuniartik
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Arisan online melalui grup Whatsapp semakin berkembang karena pelaksanaannya praktis, menjangkau peserta dari dalam maupun luar kota, serta tidak memerlukan pertemuan langsung sebagaimana arisan konvensional. Keberhasilan pelaksanaan arisan online mendorong munculnya praktik lelang arisan online pada grup Whatsapp di Kecamatan Sambas sehingga perlu dikaji dari sisi mekanisme dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian bertujuan mengetahui praktik lelang arisan online pada aplikasi Whatsapp di Kecamatan Sambas serta menelaah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan lelang arisan dilakukan melalui promosi admin/owner di media sosial dan penawaran personal, disertai janji keuntungan jutaan rupiah bagi pembeli lelang, pelaksanaan lelang atas kemauan anggota, arahan transfer segera setelah kesepakatan tercapai, serta perbedaan jangka waktu penerimaan hasil lelang. Tinjauan hukum Islam menunjukkan adanya unsur gharar pada ketidakjelasan jumlah setoran dan perbedaan total keuntungan peserta akibat penambahan maupun pengurangan harga lelang, unsur maysir pada sistem tawaran harga setiap periode untuk menentukan pembeli lelang, serta unsur riba pada penerimaan uang arisan pembeli lelang yang melebihi jumlah setoran yang dibayarkan.
Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai) Aldi Rizqi Pratama; Zarul Arifin; Hasiah
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Penelitian bersifat empiris, yang mencakup kegiatan lapangan. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan dalam praktik, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, kendala yang bersifat struktural maupun kultural, serta tanggapan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan. Penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, yang mencakup pencegahan, penanganan, edukasi, pengawasan, dan sanksi administratif. Kedua, pelaksanaannya terkendala faktor internal seperti keterbatasan sarana, tenaga kerja, dan sosialisasi; serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, tanah gambut, dan angin kencang. Tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar juga menjadi tantangan tersendiri.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Muare Lakan Kabupaten Sambas Terhadap Praktik Sambunga Pipa Ilegal Di Kecamat Paring Nuggroho; Zarul Arifin; Nashirun
Cross-border Vol. 9 No. 2 (2026): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi temuan sambungan pipa ilegal atau sambungan pipa tanpa izin dari PDAM Tirta Muare Ulakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Kecamatan Sambas. Fokus permasalahan penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tenta Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Kedua, Apa saja faktor penghambat pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif- deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris, yaitu digunakan untuk menganalisis hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Terhadap terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas telah diterapkan dalam menyelesaikan berbagai parktik sambungan ilegal. Namun, pengimplementasian Perda ini masih belum maksimal. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan terkait praktik sambungan ilegal di PDAM meliputi: kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh masyarakat, kurangnya sanksi formal atau legal yang efektif bagi pelaku penyambungan ilegal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan, minimnya pemantauan berkala dan sistem pencatatan dan pelaporan digital, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta belum ditetapkannya sanksi hukum yang tegas dan sanksi administratif yang jelas dalam Peraturan PDAM Tirta Muare Ulakan.
Co-Authors Aldi Rizqi Pratama Azmi Hasiah Khairunnisa Nashirun Nurhaliza Nursyamsiah Paring Nuggroho Warini Ebriani Yogandi Yuniartik