Articles
<![CDATA[SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH ]]>
<![CDATA[Rafid, Noercholis]]>;
<![CDATA[Saidah, Saidah]]>
<![CDATA[ AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 11 No 2 (2018): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (682.661 KB)
<![CDATA[This paper aims to determine the criminal acts of children along with criminal sanctions given as preventive measures. By using qualitative data and through juridical and theological normative approaches it was found the conclusion is criminal acts of children are acts carried out contrary to the Law contained in the Criminal Code. The cause of child delinquency is caused by internal factors, namely family and external, namely environmental conditions. In jurisprudence jurisprudence there is no criminal sanction against the child for the crime he committed, because he is considered not yet competent legally, but a judge is allowed to sanction educational actions so that the child can be better. Criminal violations committed by a child who is faced with the law should be charged to his parents or handed over to the state to be sanctioned in the form of guidance. This is because minors have not yet been forgiven.]]>
<![CDATA[ASAS MANFAAT SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Noercholis Cholis Noercholis Rapid A]]>
<![CDATA[ AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 1, No 2 (2019): Aktualisasi Nilai Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan di Era Disruptif ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN BONE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.943 KB)
|
DOI: 10.35673/as-hki.v1i2.494
<![CDATA[AbstractThis study discusses diyat comparison of criminal sanctions in criminal law. This study aims to determine the essence of criminal sanctions for murder in positive law and Islamic criminal law.This type of research is library research using data that are qualitative (non-statistical). This research is a review of the written works of legal experts, both Islamic law and national law. Normative theological approach, which is the approach used by referring to laws that originate from the Quran and Hadith and the juridical approach, that is, the approach used by referring to the applicable laws.This research implies that criminal sanctions for murder in national criminal law contain two principles, namely the principle of certainty and the principle of justice does not contain the principle of benefit, in this case, the benefit for the victim's family. Whereas Islamic criminal law contains all three principles because it provides maslahah for the victims' families.Keywords: Benefits; Criminal; The killing.AbstrakPenelitian ini membahas tentang diyat perbandingan sanksi pidana dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi dari sanksi pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif (non statistic). Penelitian ini merupakan penelaahan terhadap karya-karya tertulis dari para ahli hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Pendekaatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada hukum-hukum yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis dan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada kitab perundang-undangan yang berlaku. Implikasi penelitian ini bahwa sanksi pidana bagi pembunuhan dalam hukum pidana nasioan mengandung dua asas yaitu asas kepastian dan asas keadilan tidak mengandung asas manfaat dalam hal ini manfaat bagi keluarga korban. Sedangkan dalam hukum pidana Islam mengandung ketiga asas tersebut karena memberikan maslahah kepada keluarga korban.Kata Kunci: Manfaat, Pidana, Pembunuhan]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Noercholis Rafid A]]>
<![CDATA[ Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/comparativa.v3i1.27
<![CDATA[This research discusses the application of restorative justice to criminal defamation in Islamic criminal law. This research is a literature research that examines literature related to problems that are studied using normative theological approaches and juridical approaches. This study aims to elaborate and compare the application of restorative justice to criminal defamation in Islamic criminal law and national criminal law. The implication of this study is that the application of restorative justice to defamation crimes in Islamic criminal law is resolved by mediation (outside the court) first and then through the court channel.]]>
<![CDATA[ANALISIS SADD DZARIAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE ]]>
<![CDATA[Noercholis Rafid. A]]>
<![CDATA[ DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 18 No 2 (2020): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (750.765 KB)
|
DOI: 10.35905/diktum.v18i2.1850
<![CDATA[Abstrak : Penelitian ini membahas tentang analisis sadd dzariah terhadap dispensasi nikah pada putusan Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang merujuk pada dalil-dali qur’an dan hadis dan merujuk pada perundang-undang. Yang berlaku. Dispensasi nikah diberikan oleh hakim demi untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan.]]>
<![CDATA[Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Fatri Sagita]]>;
<![CDATA[Noercholis Rafid]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.941
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu memulihkan anak-anak tersebut serta mencegah mereka kembali terlibat dalam kejahatan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana dapat memberikan efek jera dan diharapka mampu memberikan masukan pada pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menangani pelaku pidana anak. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana telah menunjukkan signifikansi yang mendalam dalam konteks pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai studi, praktik, dan kebijakan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada konsekuensi hukum yang diterima oleh anak, tetapi juga berperan penting dalam upaya memperbaiki pola perilaku dan karakter anak pelaku. Pendekatan rehabilitatif menempatkan anak sebagai subjek yang mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang, mengakui bahwa mereka sering kali adalah korban dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka.]]>
<![CDATA[Maslahah Evaluation of Judges' Sentences for Domestic Violence Crimes at the Majene District Court ]]>
<![CDATA[Noercholis Rafid. A]]>;
<![CDATA[Fajri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Noor, Khairun Nizam Mohd.]]>
<![CDATA[ Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/mh.vi.37034
<![CDATA[The study aimed to analyze the factors that contributed to the judge's lenient sentence towards a defendant charged with domestic violence at the Majene District Court. Additionally, the study sought to examine the maslahah value inherent in the judge's decision. The study conducted was normative research that involved analyzing the decisions made by judges. Additionally, interviews were conducted with multiple judges to gain insights into their decision-making processes. The study employed a normative syar'i approach to examine judges' decisions by utilizing maslahah analysis from Islamic legal theory. According to the study's findings, the judge's decision was influenced by the maslahah value, which prioritized the restoration of the perpetrator's household. This was due to the perpetrator's expression of regret and the establishment of peace between the involved parties. The statement suggests that there is a comparison between the obligation of maintaining a household and the imposition of prison sentences ranging from 1-10 years on perpetrators who are responsible for victimizing their wives. The imposition of prison sentences can have negative consequences for both the offender and society as a whole, as it impacts their ability to meet basic needs.]]>
<![CDATA[Akulturasi Islam Terhadap Tradisi Ma’baca Baca Suku Bugis ]]>
<![CDATA[Rafid, Noercholis]]>
<![CDATA[ Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 7 No 1 (2022): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.313 KB)
|
DOI: 10.47766/almabhats.v7i1.1006
<![CDATA[Abstract: Ma'baca baca is a traditional practice of the Bugis community that existed long before the arrival of Islam in the Indonesian archipelago. This research explores the acculturation of Islam to the tradition of ma'baca baca in the Bugis community. The research is a descriptive qualitative field study that uses a sociological, normative theological, and philosophical approach. Data sources include interviews, discussions, and documentation. The findings of this research indicate that the ma'baca baca tradition in the Bugis community does not conflict with Islamic values. Instead, the tradition has been modified to incorporate Islamic values, and mystical practices have been changed to align with Islamic teachings. This research implies that the ma'baca baca tradition has changed after Islam's introduction. However, it is still preserved as it does not conflict with Islamic values. Abstrak: Ma’baca baca adalah tradisi masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama sebelum kedatangan Islam ke Nusantara. Penelitian bertujuan mengkaji akulturasi Islam terhadap tradisi ma’baca baca pada masyarakat Bugis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, teologis normatif dan filosofis. Sumber data bersumber dari wawancara, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Tradisi ma’baca baca dalam tradisi masyarakat bugis tidak saling bertentangan justru tradisi tersebut dipoles sedemikian rupa sehingga praktik peninggalan orang terdahulu yang mengaitkan dengan hal mistis diubah agar mengandung nilai-nilai Islam. Implikasi penelitian ini bahwa tradisi ma’baca baca mengalami perubahan setelah Islam masuk dan tetap dilestarikan karena dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.]]>
<![CDATA[THE TREND OF PEMALI PRACTICES IN PREVENTING MISFORTUNE IN MARRIAGE FROM MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE: A STUDY OF LUYO COMMUNITY BELIEFS ]]>
<![CDATA[Rafid. A, Noercholis]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 24 NO 2, NOPEMBER (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-risalah.vi.49658
<![CDATA[This research aims to examine the traditional beliefs surrounding pemali in marriage practices within the Luyo community. Specifically, it explores the community’s understanding of pemali, the reasons behind these beliefs, and how they function as preventive measures to avoid misfortune or failure in marriage. The study investigates the cultural significance of pemali and its enduring influence on contemporary marriage rituals. The study employs a qualitative approach, using ethnographic methods such as participant observation and in-depth interviews with key informants from the Luyo community. Data were collected through fieldwork and analyzed thematically to uncover the underlying motivations and meanings attached to pemali practices. The research also draws on a literature review of similar cultural practices in Indonesia to provide a comparative analysis. The findings reveal that the Luyo community views pemali as a set of prohibitions imposed on brides and grooms to prevent calamities such as accidents or other misfortunes. These beliefs are deeply rooted in empirical experiences, either from personal encounters or the collective memory of the community. The study also highlights that pemali is perceived as a spiritual safeguard, with marriage seen as a long and sacred journey that is vulnerable to the interference of evil forces. Therefore, pemali serves as a protective measure to ensure marital success. This research contributes to the understanding of the persistence of traditional beliefs in modern marriage practices, specifically in the context of pemali. While previous studies have explored cultural beliefs in other regions of Indonesia, this study offers a unique focus on the Luyo community's specific practices and the experiential basis for their adherence. It provides new insights into how traditional beliefs are maintained and transmitted through generations in a contemporary setting. The study has implications for understanding the intersection of cultural traditions and modern life, particularly in the context of marriage. It sheds light on how communities like Luyo continue to rely on traditional preventive measures in marriage, which could influence both social practices and future research on cultural preservation. Additionally, these findings may inform local policymakers and cultural practitioners about the importance of integrating respect for traditional beliefs with evolving social norms.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Mangngesse’ dalam Tradisi Masyarakat Pattae’ di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang ]]>
<![CDATA[Alkadri, Nurmadiah]]>;
<![CDATA[Nuzha]]>;
<![CDATA[Noercholis Rafid]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jhki.v5i2.1286
<![CDATA[This research discusses 1) Procession Mangngesse’ on the traditions of the Pattae' community in Batetangnga Village 2) Review of Islamic Law regarding Processions Mangngesse’ in the traditions of the Pattae' community in Batetangnga Village. This type of research is qualitative research with a focus on field studies (field research). The approach method used is a sociological approach and a normative theological approach (syar'i). Data was collected using observation, interviews and analysis methods. The data that has been collected is then analyzed qualitatively, namely by reducing the data, presenting the data, then connecting theories related to the problem and drawing conclusions to determine the results. The research results show that Procession mangngesse’ in the community tradition pattae' is considered as thanksgiving, tolak bala, and a prayer for safety. Procession mangngesse’ In community tradition, pattae' has religious and ritual value, which brings together Islam and local culture. Judging from a review of Islamic law regarding processions mangngesse’ it is permissible to do it or the law is Mubah, meaning it is permissible during the procession mangngesse’ is still in line with Islamic teachings and does not deviate from Islamic teachings. Procession mangngesse’ can be done and defended in society. Procession mangngesse’ in line with ‘urf, the rules of Al-‘Adatu Muha}kkamah and Maq>as}id Shariah. The process mangngesse’ contains Islamic values which are expressed in the procession which has symbolic prayers, and the nuances of Islam are felt strongly in its presence fuck me and barazanji. ]]>
<![CDATA[The Legal Position of Elopement Marriage (sirī) Against Positive Law After the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Edwin Yulanda]]>;
<![CDATA[Nazaruddin]]>;
<![CDATA[Sapriadi]]>;
<![CDATA[Noercholis Rafid]]>
<![CDATA[ Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 18 No. 2 (2024): Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/blc.v18i2.3422
<![CDATA[The purpose of this study is to examine the legal application of elopement marriage (sirī) after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This research is a qualitative research and the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The results showed that; the legal application of elopement marriage (sirī) after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VII/2010 has been regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975. This is a positive law that must be followed by all Indonesian citizens. The application of this law is in line with religious values in the context of the Indonesian nation, in accordance with the Pancasila. The impact of this decision also changes people's attitudes towards siri marriage because children born from elopement marriage (sirī) still have a right recognized by the state. The message conveyed in this decision encourages people to understand the importance of legal recognition and marriage registration to protect the rights of children born from elopement marriage (sirī).]]>
