Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Unizar Recht Journal
haerani, ruslan
Universitas Islam Al Azhar Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Tecnology) Melalui Aplikasi Adakami, Akulaku Dan Easychas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Rizka Zohrian Ridha Yani; Ruslan Haerani; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perjanjian pinjam online berdasarkan hukum posistif di indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online melalui aplikasi adakami, akulaku dan easychas. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian pinjam online berdasarkan hukum posistif di Indonesia. Dasar hukum pinjaman online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK POJK No 77 Tahun 2016 Pinjaman Online. Kemudian Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi tertuang di dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.
Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Mataram I Made Agus Purnomo; Ruslan Haerani; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulis mengkaji Undang-Undang dan Peraturan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu pada tahap kampanye. Gakumdu didirikan untuk menyedayakan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka mengedepankan kebijakan secara adil dan jujur, efektif dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan kejahatan pemilu. Peran utama terbentuknya Gakkumdu Center adalah sebagai strategi menjaga kemurnian kertas suara agar tidak ada tindakan yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, seperti: penyalahgunaan wewenang, manipulasi kertas suara dan sebagainya. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Pertama: Bagaimana peran Gakkumdu Center (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan kejahatan pemilu pada tahap kampanye di Kota Bawaslu Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai sumber data. Metode pengumpulan yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan sumber yang relevan dan dokumentasi terkait data. Kemudian lakukan analisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah peran Balai Gakkumdu dalam penanganan kejahatan pemilu di Kota Mataram, Bawaslu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara umum peran yang dilakukan oleh Gakkumdu telah berjalan dengan baik, namun penanganan Gakkumdu masih belum optimal karena tidak dibebaskan dari tugasnya di instansi masing-masing akibat kurangnya apresiasi mereka terhadap pelaksanaan tugasnya di Gakkumdu.
Pertanggung jawaban hukum PT. Pegadaian Cabang Mataram Terhadap Sisa Hasil Lelang Barang Gadai Kepada Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia M. Rafly Alfarizi; Abdul Gani Makhrup; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai di PT. Pegadaian berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 dan tanggung  jawab pegadaian  terhadap  sisa  hasil  lelang barang  gadai kepada nasabah menurut hukum positif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan lelang tidak serta merta dapat dilakukan akan tetapi pihak pegadaian melelang barang jaminan yang menunggak atau tidak bisa bayar setelah memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatasapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Tanggung jawab pegadaian terhadap kelebihan hasil lelang adalah tetap dikembalikan kepada nasabah dan memiliki masa kadaluwarsa pengambilan uang kelebihan selama satu tahun, jika tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut dialihkan kepada Negara.  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng) Pipin Setyaningrum; Ruslan Haerani; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA di Polres Loteng. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya Pasal 1 angka 7, Pasal 6 , Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)  dan juga telah di atur dalam Undang-Undang SPPA pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana dengan ketentuan pidana ringan hingga berat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah terlaksana dengan melalui proses Musyawarah diversi yang merupakan musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Sedangkan kasus yang gagal mencapai diversi sejumlah 1 kasus, diakibatkan oleh pihak keluarga korban yang tidak menghendaki adanya kesepakatan damai.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Tecnology) Melalui Aplikasi Adakami, Akulaku Dan Easychas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Rizka Zohrian Ridha Yani; Ruslan Haerani; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perjanjian pinjam online berdasarkan hukum posistif di indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online melalui aplikasi adakami, akulaku dan easychas. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian pinjam online berdasarkan hukum posistif di Indonesia. Dasar hukum pinjaman online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK POJK No 77 Tahun 2016 Pinjaman Online. Kemudian Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi tertuang di dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.
Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Mataram I Made Agus Purnomo; Ruslan Haerani; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.230

Abstract

Penulis mengkaji Undang-Undang dan Peraturan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu pada tahap kampanye. Gakumdu didirikan untuk menyedayakan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka mengedepankan kebijakan secara adil dan jujur, efektif dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan kejahatan pemilu. Peran utama terbentuknya Gakkumdu Center adalah sebagai strategi menjaga kemurnian kertas suara agar tidak ada tindakan yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, seperti: penyalahgunaan wewenang, manipulasi kertas suara dan sebagainya. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Pertama: Bagaimana peran Gakkumdu Center (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan kejahatan pemilu pada tahap kampanye di Kota Bawaslu Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai sumber data. Metode pengumpulan yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan sumber yang relevan dan dokumentasi terkait data. Kemudian lakukan analisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah peran Balai Gakkumdu dalam penanganan kejahatan pemilu di Kota Mataram, Bawaslu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara umum peran yang dilakukan oleh Gakkumdu telah berjalan dengan baik, namun penanganan Gakkumdu masih belum optimal karena tidak dibebaskan dari tugasnya di instansi masing-masing akibat kurangnya apresiasi mereka terhadap pelaksanaan tugasnya di Gakkumdu.
Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Fasahuddin; B. Farhana Kurnia Lestari; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Angkutan Barang dan bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menjalankan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih terkendala, terutama karena terbatasnya peran Dishub Kota dalam operasi penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan ini muncul karena wewenang utama pengoperasian alat penimbangan kendaraan berada di tingkat pusat dan provinsi, sehingga Dishub Kota Mataram hanya dapat bertindak jika mendapat koordinasi dari Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepolisian. Akibatnya, pelaksanaan penegakan hukum di tingkat kota menjadi tidak optimal. Selain itu, berbagai hambatan juga muncul dari kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan, yaitu pemakai jasa, operator kendaraan, regulator, dan penegak hukum. Tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian memperumit proses penindakan, karena Dishub tidak dapat menindak langsung tanpa pendampingan Polisi dan harus menyerahkan tindak lanjut pelanggaran kepada mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan koordinasi antarlembaga, penyediaan sarana pengawasan yang memadai, serta peningkatan edukasi hukum kepada para pelaku transportasi. Dengan demikian, sistem penegakan hukum dan transportasi di Kota Mataram diharapkan menjadi lebih terintegrasi, tertib, dan efisien.
Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Dapat Mengklaim Haknya Akibat Keputusan Tokoh Adat Mengenai Penolakan Hak Waris Berdasrkan Lokasi Kematian Studi Kasus Didesa Menemeng Lombok Tengah Zawil Arham; Ruslan Haerani; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kepastian hukum bagi ahli waris yang ditolak haknya oleh tokoh adat karena pewaris meninggal di luar wilayah objek warisan, serta mengkaji ketentuan hukum waris yang berlaku di Desa Menemeng. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tokoh adat yang menolak hak waris anak kandung pewaris karena alasan lokasi kematian bertentangan dengan hukum adat setempat, hukum Islam, dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa, musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa membatalkan keputusan tersebut dan menetapkan hak ahli waris secara sah melalui surat keterangan hibah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lokasi kematian tidak dapat menjadi dasar penolakan hak waris. Perlunya aturan hukum tertulis yang disepakati secara lokal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tokoh adat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam perkara warisan.  
Co-Authors Abdul Gani Makhrup Ahmad Rifai B. Farhana Kurnia Lestari Danang Kusnadi Fasahuddin I Made Agus Purnomo Ika Yuliana Susilawati Khairul Aswadi M. Rafly Alfarizi Muchammad Farhansyah Putra Novie Afif Mauludin Pipin Setyaningrum Rizka Zohrian Ridha Yani SUMARNI Zawil Arham