Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Unizar Recht Journal
haerani, ruslan
Universitas Islam Al Azhar Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK INDONESIA DENGAN DRIVER TRANSPORTASI BERBASIS TEKNOLOGI DI PULAU LOMBOK (STUDY DI PULAU LOMBOK) Ruslan Haerani
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.10

Abstract

Gojek merupakan perusahaan teknologi penyelenggara sistem elektronik. Gojek menyediakan suatu sistem untuk menghubungkan driver sebagai penyedia layanan dengan konsumen. Kontrak antara PT. Gojek Indonesia dengan driver dibuat secara elektronik. Kontrak Elektronik yang dibuat oleh pengelola usaha memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Undang- undang Ketenagakerjaan saat ini tidak mengatur hak dan perlindungan pekerja dalam hubungan gaya kerja semi-informal yang baru, seperti yang ada dalam industri transportasi online. Dalam penelitian pemerintah belum mengatur tentang hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator, Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan Study Kasus Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok dengan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Sosiologis (Sociologis Approach) dengan pembahasan secara Empiris-Normatif. Isi perjanjian PT Gojek dengan driver adalah tertera jelas sebelum menerma (setuju) dalam aplikasi. Bentuk perlindungan PT Gojek kepada driver yaitu memberikan jaminan keselamatan hingga Rp.10.000.000,- yang dapat diklaim ke perusahaan. Adapun tanggungjawab PT Gojek akan dibatasi dengan jumlah total yang yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terhutang pada driver, dan jika ada perubahan substansi perjanjian sepihak oleh PT Gojek maka driver dapat menuntut hukum perdata perjanjian kerjasama.
Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB) Ruslan Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tindalkan Preventif Penanggulangan Kejahatan Melalui Patroli Polisi: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan patrol polisi sebagai tindakan preventif dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara barat dan efektivitas patroli polisi sebagai tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hokum Polda Nusa Tnggara Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum Normatif. Dapat disimpulkan bahwa peranan patroli seagai tindakan prventif dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat adalah sebagai pelaksana tugas dalam mencegah agar menekan terjadinya kejahatan. Dilihat dari berbagai factor, patrol polisi sebagai tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hokum Polda Nusa Tenggara Barat sudah efektif dalam menekan dan menanggulangai kejahatan, serta ditambah dengan adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat terlebih lagi pelaksanaan patrol secara rutin dilaksanakan sehingga dapat menekan tingginya angka kejahatan khususnya di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 12/PID. SUS-ANAK/2016/PN MTR) Ruslan Haerani; Muchammad Farhansyah Putra
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.107 KB)

Abstract

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka rumusan masalahnya adalah (a)Bagaimana penerapan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan? (b)Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sesuai Pasal 340 KUHP pada kasus putusan Reg. No.12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.MTR? (c) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? Maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang undangan. Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh pelajar, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yurisdis dan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan berupa (a).Putusan Pengadilan Negeri Mataram 46/pid.sus.anak/2016 pertanggung jawaban pidana yang diterima oleh anak dalam perkara ini ½ (satu perdua) dari tuntutan jaksa penuntut umum (b). Faktor yang memicu terjadinya tindak pidana adalah faktor internal,eksternal,psikis pelaku.(c) Hakim juga mempertimbangkan dari sisi keluarga korban yang kehilangan salah seorang anggota keluarganya akibat perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman dengan vonis 1 (satu) tahun penjara. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Anak.
Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik Ruslan Haerani; Khairul Aswadi
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana autentisitas akta risalah RUPS yang dilaksanakan dan dibuat melalui media elektronik dan bentuk kekuatan hukum akta risalah RUPS yang dibuat melalui media elektronik ketika dijadikan alat bukti di pengadilan serta tanggungjawab notaris ketika membuat akta risalah RUPS tidak sesuai dengan Undang-undang jabatan notaris. Peneletian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Penyelesaian kredit macet dengan Hak Tanggungan Pada PT Bank Nusa Tenggara Barat Ruslan Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.44 KB)

Abstract

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Adapun tujuan dari analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram dan mengapa penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diikat dengan hak tanggungan melalui pelelangan umum yang lebih menguntungkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, menentukan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang hak dan tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan secara umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penegasan yang sama diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku kreditur dalam eksekusi obyek hak tanggungan, yaitu dalam hal debitur cidera janji, maka bank selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas tanah atau tanah beserta bangunan yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain. Dengan demikian bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferen terhadap eksekusi jaminan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi Ruslan Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.069 KB)

Abstract

Manusia dikodratkan sebagai mahluk sosial (Zoon Politicon) untuk selalu hidup bersama demi menjalankan kepentingan - kepentingan perseorangan, kemudian menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kepentingan itu dan dinamakan ‘Hukum Perdata’ (privat recht). Hukum perdata adalah mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Rumusan masalah ini dalam penelitian ini yakni 1. Bagaimanakah eksistensi perjanjian perdamain sebagai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses negosiasi ? 2. Bagaimanakah mekanisme penyelesain sengketa melalui proses negosiasi ? 3. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Dalam Menjatuhkan Putusan apabila melalui proses negosiasi penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan ? ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Sejarah (Historical Approach); Pendekatan Sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan Perundang - Undangan (The Statute Approach); Dalam pendekatan perundang - undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang - undangan. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui cara musyawarah untuk mufakat sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang tidak merugikan (win - win solution). Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.
Study Komparasi (Perbandingan) pelaksanaan hukum waris islam dan hukum waris adat di desa Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Ruslan Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia hukum waris yang berlaku secara nasional hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW) sehingga menarik untuk mengkaji permasalahan dalam artikel ini yakni, Bagaimana keseimbangan antara hukum waris islam dan hukum waris adat, dan Bagaimana pelaksanaan hukum waris islam dan hukum waris adat di desa Gili Meno. Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris. Penelitian hukum normative empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. Berdasarkan penelitian,maka dapat disimpulkan bahwa Keseimbangan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah sama-sama membicarakan tentang Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, dan masyarakat cenderung masih menggunakan cara Musyawarah Keluarga dan Musyawarah Adat untuk pembagian warisan. Pelaksanaan pembagian warisan adat Gili Meno cenderung membagikannya ketika salah satu pewaris atau kedua pewaris sudah meninggal dan bagiannya berimbang 1:1.
Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Dan Implementasi Memorandum Of Understanding Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram Danang Kusnadi; Ruslan Haerani; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of Understanding di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah asas kebiasaan. Asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Tidak diaturnya Memorandum of Understanding di dalam hukum konvensional kita, maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, mengingat Memorandum of Understanding hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja.Berekenaan dengan uraian di atas, penulis tertarik membedah atau meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga penulis mengangkat judul skripsi, yaitu: Tinjauan Implementasi Yuridis Kedudukan Memorandum Of Understanding Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram (Studi Kasus Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji asas-asas atau teori-teori hukum atau hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi yuridis kedudukan Memorandum of Understanding di Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian, antara lain : Isinya ringkas, berisikan hal yang pokok saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, di bawah tanda tangan. Kekuatan pembuktian Memorandum of Understanding apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Dalam memorandum of understanding ini ada kesepakatan diantara para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga melahirkan perjanjian serta menimbulkan kekuatan mengikat. Sebagai agreement is agreement, apabila ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian adalah suatu keadaan tidak terlaksananya kerjasama karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pertanggung jawaban hukum PT. Pegadaian Cabang Mataram Terhadap Sisa Hasil Lelang Barang Gadai Kepada Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia M. Rafly Alfarizi; Abdul Gani Makhrup; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai di PT. Pegadaian berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 dan tanggung  jawab pegadaian  terhadap  sisa  hasil  lelang barang  gadai kepada nasabah menurut hukum positif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan lelang tidak serta merta dapat dilakukan akan tetapi pihak pegadaian melelang barang jaminan yang menunggak atau tidak bisa bayar setelah memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatasapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Tanggung jawab pegadaian terhadap kelebihan hasil lelang adalah tetap dikembalikan kepada nasabah dan memiliki masa kadaluwarsa pengambilan uang kelebihan selama satu tahun, jika tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut dialihkan kepada Negara.  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng) Pipin Setyaningrum; Ruslan Haerani; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA di Polres Loteng. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya Pasal 1 angka 7, Pasal 6 , Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)  dan juga telah di atur dalam Undang-Undang SPPA pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana dengan ketentuan pidana ringan hingga berat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah terlaksana dengan melalui proses Musyawarah diversi yang merupakan musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Sedangkan kasus yang gagal mencapai diversi sejumlah 1 kasus, diakibatkan oleh pihak keluarga korban yang tidak menghendaki adanya kesepakatan damai.
Co-Authors Abdul Gani Makhrup Ahmad Rifai B. Farhana Kurnia Lestari Danang Kusnadi Fasahuddin I Made Agus Purnomo Ika Yuliana Susilawati Khairul Aswadi M. Rafly Alfarizi Muchammad Farhansyah Putra Novie Afif Mauludin Pipin Setyaningrum Rizka Zohrian Ridha Yani SUMARNI Zawil Arham