Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Cakrawala Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Literasi Hukum MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu JHCLS Prosiding Seminar Nasional Unimus Palangka Law Review LamLaj
Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Nuraliah Ali
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4051

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 6 menegaskan akan Kewajiban memiliki Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tetapi realita di lapangan ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama ini belum ada yang mendaftarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Kabupaten Barito Timur dan yang dapat dilaksanakan hanya ketentuan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan kendala belum maksimalnya implementasi ketentuan Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Barito Timur. Pesan penting dalam kajian ini bahwa yang menjadi kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum dibentuknya Tim Terpadu, belum adanya Peraturan Bupati, kurangnya sosialisasi, tidak dilakukannya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Implikasi akibat dari terus meningkatnya kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pungutan pajak sehingga pemerintah daerah mengalami kerugian pendapatan.
Analisis Substansi Najis: Studi Awal Perancangan Alat Deteksi Najis Mukhoffafah dan Mutawassithoh Ali, Nuraliah; Pratiwi, Putri Fransiska Purnama; Syarpin, Syarpin
Intelektualita Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v10i2.9921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan najis mutawassithoh dan mukhoffafah sebagai suatu studi awal pengembangan inovasi berupa desain alat deteksi najis yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan najis yang melekat pada tubuh, pakaian, tempat/alat ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode framing dan studi literatur. Penelitian ini dimulai dari kegiatan penetapan sampel. Total sampel ditentukan yakni air seni bayi laki-laki yang belum diberi makan apa-apa selain ASI dan air seni orang dewasa. Selanjutnya data akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada urine kategori mutawassithoh dan mukhoffafah dari segi koefisien serapan liniernya, kandungan amonia dan persentase bakteri. Mendeteksi najis dapat menggunakan sensor fisika dan sensor kimia. Sensor fisika mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika, yaitu seperti sensor cahaya, suara, gaya, kecepatan, percepatan, maupun sensor suhu. Sensor kimia mendeteksi jumlah zat kimia dengan jalan mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik yang melibatkan beberapa reaksi kimia, seperti misalnya pada sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, serta sensor gas.
SANKSI ADAT BAGI PANYAPA DALAM HUKUM ADAT DAYAK NGAJU Pratiwi, Putri Fransiska Purnama; Pratama, Aji
Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v13i2.1056

Abstract

Panyapa tidak memiliki istilah atau pengertian khusus dalam Hukum Adat Dayak Ngaju maupun dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi 1894, namun seseorang yang sering kali memaki orang lain dan membuat tersinggung perasaan orang lain dikenal dengan sebutan Panyapa oleh masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian sanksi adat Dayak Ngaju bagi Panyapa dan upaya memberikan efek jera bagi panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju. Dari hasil penelitian prosedur penyelesaian dilakukan di tingkat kelurahan terlebih dahulu oleh Mantir Adat lalu dibawa ketingkat kecamatan yang di selesaikan oleh Damang Kepala Adat. Upaya Damang Kepala Adat Dalam Memberikan Efek Jera Bagi Panyapa di Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan cara melibatkan dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat setempat dalam penerapan sanksi adat sehingga memberikan sanksi moral pada pelaku untuk tidak mengulangi lagi dan masyarakat bisa belajar untuk tidak mencontoh perbuatan tersebut.
Permasalahan Yuridis Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i2.24

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aspek keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) dari ketentuan tentang bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai dasar ganti kerugian pada Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak menjamin dan mengabaikan nilai keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) yang dapat membuktikan sebaliknya, yaitu menutup akses pembuktian terbalik terhadap alat bukti dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu-gugat dikemudian hari”.
Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence Purnama Pratiwi, Putri Fransiska; A. Saiful Aziz; Fransiskus Saverius Nurdin; Gunarto; Maggouri Abdelaali
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i3.795

Abstract

The Electronic Information and Transactions Law functions as the principal legal framework for addressing online gender-based sexual violence in Indonesia; however, legal and structural weaknesses within this framework continue to obstruct the achievement of effective legal protection for victims. This study critically examines both the normative construction and empirical implementation of the ITE Law in order to formulate a more victim-oriented model of legal protection for individuals affected by online sexual violence. The research applies a constructivist paradigm through an empirical juridical method and utilizes a socio-legal approach supported by statutory and case-based analyses. This study identifies three principal findings. First, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law prioritizes the regulation of digital content over victim protection, thereby weakening the victim-centered approach to online gender-based sexual violence. Second, the reliance on electronic document-based evidence, coupled with persistent victim-blaming practices, constrains the fulfillment of victims’ restitution rights and weakens their procedural legal position. Third, patriarchal cultural dominance sustains social stigma against female victims and discourages access to legal remedies. Based on these findings, this study proposes regulatory reform through the insertion of the phrase “with consent,” reclassification of offenses to protect victim identity, and strengthening public awareness of digital privacy to ensure effective and equitable legal protection.
Co-Authors A. Saiful Aziz Ali, Nuraliah Fransiskus Saverius Nurdin, Fransiskus Saverius Gunarto Maggouri Abdelaali Nuraliah Ali Pratama, Aji Silalahi, Juli Natalia Suprayitno Suprayitno syarpin, syarpin Thea Farina Triyani Triyani Triyani, Triyani