Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Cakrawala Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Literasi Hukum MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Jurnal Hukum Lex Generalis JHCLS Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Prosiding Seminar Nasional Unimus Palangka Law Review LamLaj
Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Nuraliah Ali
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4051

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 6 menegaskan akan Kewajiban memiliki Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tetapi realita di lapangan ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama ini belum ada yang mendaftarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Kabupaten Barito Timur dan yang dapat dilaksanakan hanya ketentuan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan kendala belum maksimalnya implementasi ketentuan Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Barito Timur. Pesan penting dalam kajian ini bahwa yang menjadi kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum dibentuknya Tim Terpadu, belum adanya Peraturan Bupati, kurangnya sosialisasi, tidak dilakukannya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Implikasi akibat dari terus meningkatnya kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pungutan pajak sehingga pemerintah daerah mengalami kerugian pendapatan.
Analisis Substansi Najis: Studi Awal Perancangan Alat Deteksi Najis Mukhoffafah dan Mutawassithoh Ali, Nuraliah; Pratiwi, Putri Fransiska Purnama; Syarpin, Syarpin
Intelektualita Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v10i2.9921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan najis mutawassithoh dan mukhoffafah sebagai suatu studi awal pengembangan inovasi berupa desain alat deteksi najis yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan najis yang melekat pada tubuh, pakaian, tempat/alat ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode framing dan studi literatur. Penelitian ini dimulai dari kegiatan penetapan sampel. Total sampel ditentukan yakni air seni bayi laki-laki yang belum diberi makan apa-apa selain ASI dan air seni orang dewasa. Selanjutnya data akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada urine kategori mutawassithoh dan mukhoffafah dari segi koefisien serapan liniernya, kandungan amonia dan persentase bakteri. Mendeteksi najis dapat menggunakan sensor fisika dan sensor kimia. Sensor fisika mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika, yaitu seperti sensor cahaya, suara, gaya, kecepatan, percepatan, maupun sensor suhu. Sensor kimia mendeteksi jumlah zat kimia dengan jalan mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik yang melibatkan beberapa reaksi kimia, seperti misalnya pada sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, serta sensor gas.
SANKSI ADAT BAGI PANYAPA DALAM HUKUM ADAT DAYAK NGAJU Pratiwi, Putri Fransiska Purnama; Pratama, Aji
Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v13i2.1056

Abstract

Panyapa tidak memiliki istilah atau pengertian khusus dalam Hukum Adat Dayak Ngaju maupun dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi 1894, namun seseorang yang sering kali memaki orang lain dan membuat tersinggung perasaan orang lain dikenal dengan sebutan Panyapa oleh masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian sanksi adat Dayak Ngaju bagi Panyapa dan upaya memberikan efek jera bagi panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju. Dari hasil penelitian prosedur penyelesaian dilakukan di tingkat kelurahan terlebih dahulu oleh Mantir Adat lalu dibawa ketingkat kecamatan yang di selesaikan oleh Damang Kepala Adat. Upaya Damang Kepala Adat Dalam Memberikan Efek Jera Bagi Panyapa di Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan cara melibatkan dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat setempat dalam penerapan sanksi adat sehingga memberikan sanksi moral pada pelaku untuk tidak mengulangi lagi dan masyarakat bisa belajar untuk tidak mencontoh perbuatan tersebut.
Permasalahan Yuridis Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i2.24

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aspek keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) dari ketentuan tentang bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai dasar ganti kerugian pada Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak menjamin dan mengabaikan nilai keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) yang dapat membuktikan sebaliknya, yaitu menutup akses pembuktian terbalik terhadap alat bukti dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu-gugat dikemudian hari”.
Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence Purnama Pratiwi, Putri Fransiska; A. Saiful Aziz; Fransiskus Saverius Nurdin; Gunarto; Maggouri Abdelaali
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i3.795

Abstract

The Electronic Information and Transactions Law functions as the principal legal framework for addressing online gender-based sexual violence in Indonesia; however, legal and structural weaknesses within this framework continue to obstruct the achievement of effective legal protection for victims. This study critically examines both the normative construction and empirical implementation of the ITE Law in order to formulate a more victim-oriented model of legal protection for individuals affected by online sexual violence. The research applies a constructivist paradigm through an empirical juridical method and utilizes a socio-legal approach supported by statutory and case-based analyses. This study identifies three principal findings. First, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law prioritizes the regulation of digital content over victim protection, thereby weakening the victim-centered approach to online gender-based sexual violence. Second, the reliance on electronic document-based evidence, coupled with persistent victim-blaming practices, constrains the fulfillment of victims’ restitution rights and weakens their procedural legal position. Third, patriarchal cultural dominance sustains social stigma against female victims and discourages access to legal remedies. Based on these findings, this study proposes regulatory reform through the insertion of the phrase “with consent,” reclassification of offenses to protect victim identity, and strengthening public awareness of digital privacy to ensure effective and equitable legal protection.
Criminal Liability Analysis of Physicians Committing Misdiagnosis Through Digital Health Services Novriandi, Muhammad Reza; Dewi, Yurika F.; Noor, Rico Septian; Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.65661

Abstract

This study examines the criminal justice system for doctors who misdiagnose patients through digital healthcare services (telemedicine) in Indonesia. With the advancement of information technology in healthcare, digital services offer ease of access, but also pose a potential risk of medical malpractice due to the limitations of in-person physical examinations. The study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach to analyze the relevant regulations and legal consequences of misdiagnosis in the digital context (telemedicine). The study shows that although the Health Law, the Criminal Code, and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law regulate the responsibilities and sanctions for medical personnel, specific regulations governing digital healthcare remain unclear and out of sync with technological developments. This creates legal uncertainty, particularly regarding the determination of legal entities responsible for malpractice on digital platforms. Therefore, more specific and comprehensive regulatory reforms are needed to ensure legal certainty, justice, and patient protection, while ensuring the accountability of service providers and medical personnel in telemedicine practices in Indonesia.
AN ANALYSIS OF THE PROCESS CONCERNING THE DUIT PANGUMBANG AUH (PISEK) AND MAMANGGUL IN THE PRELIMINARY PROCESS OF DAYAK NGAJU TRADITIONAL MARRIAGE IN CENTRAL KALIMANTAN Lorean Andreas Novembri; Suriansyah Murhaini; Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Yacob Ferdinan M
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19673999

Abstract

Marriage customs in public Dayak Ngaju in Kalimantan Middle is an important part of the social and cultural life system regulated by customary law Which inherited in a way hereditary. In process going to marriage Customary law has several important stages, including Pangumbang Auh (Pisek) and Mamanggul. Pangumbang Auh is the initial stage of the proposal, marked by the groom's giving of money or objects to the bride's family as a symbol of their seriousness towards marriage. Next, Mamanggul is a traditional deliberation process between the two families to discuss the matter. various agreement related implementation marriage like Determining the timing of marriage and fulfilling customary requirements. This study aims to analyze the process, social meaning, and function of customary law from Pangumbang Auh and Mamanggul in the Dayak Ngaju customary marriage system. The research method used is normative juridical with a qualitative approach through literature study. The results show that these two stages play an important role in building family agreements and maintaining the continuity of customary legal values in the Dayak Ngaju community.
LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECISION NUMBER 98/PID.B/2025/PN TML CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF DESTRUCTION OF GOODS Marisa Hawini; Aristoteles; Rizki Setyobowo Sangalang; Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines judicial reasoning in the decision of the Tamiang Layang District Court Number 98/PID.B/2025/PN Tml concerning the criminal offense of property damage. The focus centers on two issues: first, whether judicial considerations comply with Article 406(1) of the old Penal Code and Article 521 of the new Penal Code (Law No. 1 of 2023); and second, whether the sentence reflects the principle of ultimum remedy as well as restorative justice. Adopting a normative juridical approach, the research reveals that while the elements of the offense were completely satisfied, there are weaknesses in the court's treatment of the statute of limitations and proportionality. Under the new Penal Code, Article 521 broadens criminal sanctions while opening wider space for restorative resolution. The conditional sentence imposed reflects a moderate application of ultimum remedy and restorative values, although the more appropriate civil law remedy was never pursued.
Urgensi Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab terhadap Praktik Bedah Robotik dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Aprilia Nurazizah; Heriamariaty Heriamariaty; Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Agus Mulyawan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3905

Abstract

Advances in healthcare technology have given rise to robotic surgery, which increases the precision of medical procedures. This study aims to analyze the legal gaps in the regulation and accountability of robotic surgical practices in Indonesia and compare them with regulations in the United States. The method used is normative juridical, with legislative, conceptual and comparative approaches. The results indicate a lack of specific regulations regarding the classification of robotic surgical devices and liability for system malfunctions. The United States, through the FDA, has implemented clear classification and oversight standards. This study recommends the establishment of specific regulations, operator certification standards and clear accountability mechanisms in robotic surgical practices.
Co-Authors A. Saiful Aziz Agus Mulyawan Ali, Nuraliah Aprilia Nurazizah Aristoteles Dewi, Yurika F. Fransiskus Saverius Nurdin, Fransiskus Saverius Gunarto Heriamariaty Heriamariaty Lorean Andreas Novembri Maggouri Abdelaali Marisa Hawini Noor, Rico Septian Novriandi, Muhammad Reza Nuraliah Ali Pratama, Aji Rizki Setyobowo Sangalang Silalahi, Juli Natalia Suprayitno Suprayitno Suriansyah Murhaini syarpin, syarpin Thea Farina Triyani Triyani Triyani, Triyani Yacob Ferdinan M