Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

IMPLEMENTATION OF THE DESIGNATION OF NICKEL MINING AREA IN KAWASI VILLAGE, ISLAND OF OBI Rivaldo Jeverson Lemenz Totononu; Diana Darmayanti Putong; Janeman Jehezkiel Lanawaang; Lesza Leonardo Lombok
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 7 No. 1 (2025): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan `Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/ijassd.v7i1.9438

Abstract

Sustainable development principles ensure current needs are met without compromising future generations' capabilities, integrating economic, socio-cultural, and environmental aspects for a balanced approach. Spatial planning, under Law Number 26 of 2007, defines regions based on administrative or functional aspects and areas for protection and cultivation. Mining activities in South Halmahera, including minerals, coal, oil, natural gas, and geothermal resources, contribute to regional economic growth while managing land use and environmental impacts. Specifically, mineral mining covers Bacan, Obi, Kasiruta, and Kayoa districts, particularly benefiting Obi's Kawasi Village under PT HARITA GROUP, generating jobs and attracting diverse investments. This study evaluates whether South Halmahera's Regional Regulation Number 20 of 2012 and PT HARITA GROUP's mining practices in Obi Islands adhere to sustainable development principles. By using normative legal method, the author finds that South Halmahera Regency Regional Regulation Number 20 of 2012 concerning Regional Spatial Planning contains the principles of sustainable development. From a juridical aspect, the designation of the nickel mining area is carried out by PT. Harita Group has been established in accordance with statutory regulations. However, there are indications that the mining carried out does not fully implement the principles of sustainable development. This is known from research conducted by WALHI North Maluku in 2023, namely the pollution of the waters of Weda Bay and Obi Island. This means that the mining process is carried out without paying attention to sustainable principles. This could be due to a lack of supervision by the relevant institutions. However, procedural supervision is not regulated in South Halmahera Regency Regional Regulation Number 20 of 2012 concerning Regional Spatial Planning.
ANALISIS PENGARUH SOCIAL ENGINEERING TERHADAP KEBOCORAN DATA PENGGUNA MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI Diana Darmayanti Putong; Courtney Tuilan; Gyan Imanuel Mowoka; Sisilia Keloay; Gilbert Katang; Olivia Karundeng; Gusti Randa Sarigin
Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/tora.v12i1.645

Abstract

This study aims to analyze the extent to which social engineering influences data leaks among social media users in Indonesia and to identify the factors that increase their vulnerability. A quantitative approach was used in this study by distributing an online questionnaire to 325 respondents who are active social media users from various backgrounds. Regression analysis shows that exposure to social engineering, particularly phishing and impersonation techniques, has a significant influence on the likelihood of data leaks. In addition, the level of information security awareness was found to moderate this relationship. This study concludes that personal data leaks are not only caused by technical weaknesses, but also by human factors that can be manipulated psychologically. The implications of this study suggest the need to improve digital security literacy, provide advanced security features on social media platforms, and strengthen personal data protection regulations in Indonesia.
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI TERSANGKA KASUS PEMBUNUHAN Juvita Politon; Diana D. Putong; Yolanda Mona Salainti
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.90

Abstract

Penerapan hukum pidana perlu dipandang bukan hanya penerapan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang saja, namun perlu diperhatikan mengenai alternatif lain guna memperbaiki pola prilaku pelaku yang melawan hukum maupun melanggar kebijakan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan kebijakan hukum yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. oleh sebab itu yang menjadi pokok permasalahan yaitu pertama bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. yang kedua bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris normatif, sedangkan pendekatan yang dipakai pendekatan perundang-undangan. Dan teknik pengumpulan data dan bahan hukum, dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literature-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya. Hasil penelitian ini menunjukan simpulan bahwa pengaturan pada Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak relevan dengan semakin serius dan tidak wajar perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan anak dalam pembahasan ini lebih kepada pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena mengingat terdakwa masih dalam kategori anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LEWAT MEDIA SOSIAL Debby Jolanda Mahamura; Diana D. Putong; Yoan B. Runtunuwu
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.94

Abstract

Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum, menganalisis kekosongan norma hukum dan perlindungan hukum dalam kasus Perdagangan Anak Lewat Media Sosial yang diperdagangkan atau diperjual belikan oleh Orang Tua (Ayah) dari Korban. Bagaimana penegak hukum mencegah kasus yang terjadi dalam platform digital untuk itu membutuhkan implementasi yang memadai baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INOVASI DAN KREATIFITAS DALAM EKOSISTEM START UP HKI Natalia Zefanya Pundoko; Diana D. Putong; Novita Mongdong
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ekosistem startup serta peranannya dalam meningkatkan perekonomian negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum HKI sangat penting karena startup bergantung pada aset tidak berwujud seperti merek, hak cipta, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran, serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor. Selain itu, ekosistem startup berkontribusi terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, percepatan digitalisasi, serta perluasan akses pasar. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran pelaku startup dalam mendaftarkan HKI dan lemahnya implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, kemudahan akses pendaftaran, serta penguatan penegakan hukum untuk mendukung pertumbuhan startup berkelanjutan.