Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT International Journal of Science and Environment Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Sriono, Sriono
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pelatihan Paralegal Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Zainal Abidin Pakpahan; Muhammad Yusuf Siregar; Sriono Sriono
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 2, No 2: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JULI 2022
Publisher : IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v2i2.4093

Abstract

Pelatihan paralegal bagi masyarakat sangat relevan saat ini untuk dapat memahami konsep-konsep pengetahuan hukum melalui bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sehingga bisa mendapatkan hak-hak nya ketika berhadapan dengan hukum secara prodeo atau cuma-Cuma yang akan disampaikan kepada masyarakat yang berada di desa Tanjung Siram, hal ini melihat snagat rendahnya pengetahuan masyarakat tanjung siram berkenaan dengan program bantuan hukum secara gratis sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukumsebagai dasar pijakan untuk mengakomodir hak-hak kaum lemah yang ingin mencari keadilan di pengadilan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tanjung siram tentang pentingnya pelatihan paralegal mengenai bantuan hukum bagi masyarakat sehingga hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat desa Tanjung Siram mengetahui dan mendapatkan hak-hak nya sebagai masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan problematika hukum ditengah-tengah masyarakat akan pentingnya bantuan hukum melalui pelatihan paralegal bagi masyarakat di perdesaan.
MEKANISME PELAKSANAAN PROSES MEDIASI YANG EFEKTIF DALAM PROBLEMATIKA HUKUM YANG TERJADI DI DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MERBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Zainal Abidin Pakpahan; Sriono Sriono; Hilman Arfandy Siregar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16542

Abstract

Mekanisme Pelaksannaan mediasi merupakan sebua proses dalam melaksanakan mediasi dalam setiap terjadinya permasalahan hukum berupa kasus-kasu yang terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui jalur mediasi sebagai penempuh solusinya, dimana mediasi sebagai sarana alternatif dalam menyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator, hal ini sebagai wadah dalam melakukan sebuah proses mediasi bagi tokoh-tokoh masyarakat, agama dan para prangkat desa terkhusus bagi kepala desa yang berada di desa Aek Hitetoras sebab awal permasalahan yang terjadi dimasyarkat pasti kepala desa sebagai andil utama yang berperan sebagai mediator nya dalam penyelesaian yang berada di masyakaratnya. Mitra dalam pelaksanaa pengabdian kepada masyarakat ini merupakan institusi Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dosen pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Labuhanbatu. Permasalahan mitra yaitu kurangnya pemahaman para perangkat desa dan tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda dalam melaksanakan proses mediasi yang efektif agar menghasilkan berupa solusi dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan terkait dengan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dilaksanakan secara tatap muka. Peserta pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 20 orang berupa perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk kepala desa yang ada di Desa Aek Hitetoras. Hasil pengabdian kepada masyarakat menujukkan bahwa setelah diadakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda termasuk kepala desa tersebut di Desa Aek Hitetoras pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat semakin meningkat dan berkomitmen untuk dapat merealisasikannya jika terjadi masalah-masalah hukum untuk dilakukannya proses mediasi untuk mencapai perdamaian berupa win-win solution.
Pasang Surut Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi Abra, Emy Hajar; Hadiyanto, Alwan; Hanafi, Hanafi; Laila, Saviarnis; Ciptono, Ciptono; Arianto, Dian; Herningtyas, Tuti; Sriono, Sriono; Marfuah, Siti; Amin, Saifuddin
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i1.7065

Abstract

Sebuah negara dikatakan berdemokrasi ketika dijalankannya sistem pemilihan umum. Begitupun dengan Indonesia yang sepanjang perjalanan pasca kemerdekaan telah menjalankan sistem pemilihan umum baik legislatif juga eksekutif dengan beragam formula dan perubahannya. Indonesia kemudian mulai berbenah sistem ketatanegaraan dengan didahului pada amandemen konstitusi yakni pada masa refromasi tahun 1998. Dalam perubahan konstitusi konstruksi pemilihan umum khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan presiden, sistem pemilihan, asal presiden sampai pada proses pemberhentian. Sayangnya, perubahan konstitusi tidak berbanding lurus pada pelaksanaan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilihan umum khususnya untuk presiden dan wakil presiden kian hari mengalami pasang surut nilai demokrasi. Lantas bagaimana melihat pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dengan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisa secara deksriptif kualitatif. Pasang surut demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kemudian penulis kaji menggunakan tiga kategori sebagai pisau Analisa, dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Pertama ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjadi pintu masuk dalam penyederhanaan partai politik demi penguatan system presidensial menjadi tidak tepat. Kedua; terkait konstruksi parpol Indonesia. Bahwa penyederhanaan partai politik harus memperhatikan alasan-alasan fundamental yang tidak dapat terlepas dari. Ketiga; terkait dengan produk hukum pemilihan umum, maka undang-undang pemilihan umum dari masa ke masa mengalami proses kemunduran demokrasi.
Jaminan Sosial dan Kompensasi: Analisis Perlindungan Pekerja PKWT dalam UU Cipta Kerja Deviona, Ayu Anggi; Sriono, Sriono; Siahaan, Nimrot
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.369

Abstract

This study aims to analyze the legal protection afforded to fixed-term employment contract workers under Law Number 6 of 2023, which introduces significant changes to the legal framework governing fixed-term employment in Indonesia. Focusing on working conditions and compensation, this research employs a normative legal research method with a statute approach and utilizes qualitative analysis with a content analysis approach. The findings reveal that Law Number 6 of 2023 establishes a new paradigm in protecting fixed-term employment contract workers by affirming their right to wages during probationary periods, providing flexibility in contract renewals, and regulating the provision of compensation. However, implementing this Omnibus Law also presents new dynamics and challenges, such as the potential for job insecurity due to excessive flexibility in contract extensions. A case simulation further exposes the gap between legal norms and the reality on the ground, where some companies still neglect their obligation to compensate fixed-term employment contract workers. These findings underscore the urgent need for commitment and active participation from all stakeholders, including the government, companies, and workers, in realizing harmonious, productive, and equitable industrial relations.
Konsekuensi Hukum bagi Debt Collector yang Melampaui Kewenangan: Studi Kasus PT Mega Central Finance Bagan Batu Anggrayni, Dea; Sriono, Sriono; Siahaan, Nimrot
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.370

Abstract

This study aims to analyze the authority of debt collectors from a civil law perspective, focusing on a case study of PT Mega Central Finance Bagan Batu. To achieve this objective, this study employs a mixed method of field research and normative legal research, where the collected data is analyzed qualitatively to describe the problems and answer the research objectives. The results show that the problem of bad credit encourages financing companies to use debt collectors’ services to optimize the collection process. Meanwhile, debt collectors must have competency certification and act based on an extraordinary power of attorney from the financing company, as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 and Article 1795 of the Civil Code. Despite having compiled a standard operating procedure for collection, PT Mega Central Finance Bagan Batu still encounters deviant debt collector practices that harm debtors, such as intimidation, threats, and seizure of collateral without legal procedures. These actions violate the rights of debtors and legal principles. The legal consequences and implications cover criminal law, civil law, consumer protection law, and administrative sanctions from the Financial Services Authority.
Legal Protection for Consumers Against the Purchase of Expired Products on the Market Based on Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection Sigalingging, Makmur; Sriono, Sriono; Siahaan, Nimrot
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 5 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v5i3.107

Abstract

We often hear and see a series of cases related to the sale of Expired Products in the Market on television, almost all of which report on fraud committed by business actors in trade to deceive consumers as buyers of goods. This is not impossible to add to the series of similar cases, if the government does not take part in overcoming the circulation of expired products. The objectives of this study include: wanting to know how business actors are responsible for the circulation/sale of Expired Food and Beverage products and how to protect consumers against expired food and beverage products circulating in the market and consumed by consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The type of research used is normative research, while the approach uses a statutory approach. This study uses primary and secondary legal materials. Research Results and Discussion: First, the responsibility of business actors for dishonest trade towards consumers is through compensation with a refund of an amount of money according to the nominal traded, if the consumer has not yet consumed it, if they have consumed the consumer goods, and it has a bad effect on the consumer's health such as poisoning, or causes health problems, then the responsibility of the business actor will be greater, namely health recovery. according to Article 19 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999. Second, Legal Protection for consumers has not been fully realized as stated in Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This can be seen from the many business actors found in the market who are still distributing expired food and beverage products without supervision from the government and related agencies. The application of criminal penalties which is still not complete, of course, will not provide a deterrent effect for dishonest and fraudulent business actors.
The Effectiveness of the Duties and Functions of the Air and Water Police (Polairud) in the Rokan Hilir Police Station Aprizal, R. Ardo; Sriono, Sriono; Toni, Toni
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 2 (2024): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v2i2.82

Abstract

The Air and Water Police (Polairud Polri) is an integral part of the Indonesian National Police, tasked with providing protection, community services, and law enforcement. To support these duties, Polairud Polri must be perpetually prepared, both through human resources and key tools such as ships and aircraft. Polairud must anticipate threats and enhance operational capabilities, especially in water and air regions, to combat criminal acts in national and international waters. This study aims to analyze the effectiveness of the duties and functions of Polairud at Rokan Hilir Police Station, identify the obstacles faced, and provide recommendations to enhance Polairud's performance in the region. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with Polairud members and document analysis related to Polairud's activities and operations in the Rokan Hilir region. The results indicate that Polairud's duties and functions at the Rokan Hilir Police Station are highly effective in addressing crime in the water area. However, several obstacles were identified, including unpredictable weather conditions, numerous undetected small ports and rivers, limitations in key supporting tools, personnel shortages, lack of maritime equipment and aircraft, and low legal awareness among the maritime community.  This study underscores the need for enhanced technology and key support tools for Polairud operations, increased personnel, and legal education for the maritime community. Enhanced synergy among stakeholders in the maritime sector is also essential to support comprehensive water area security.
A Juridical Review on the Regulation of Criminal Offenses in Cases of Violent Theft from the Perspective of the Criminal Code Bestavianor, Arief; Sriono, Sriono; Toni, Toni
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 5 (2024): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v2i5.134

Abstract

This study aims to analyze and understand the criminal arrangements in the crime of theft with violence according to the Criminal Code (KUHP) and its application in verdict number 728 K/Pid/2019. The approach used in this research is a normative legal approach, which involves the study of legislation, theories, and related concepts to obtain relevant data from the community. This research uses primary and secondary legal data as sources of legal materials. The results show that the crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code with various levels of punishment based on the conditions that accompany the act, ranging from a nine-year prison sentence to the death penalty or life imprisonment. For example, the punishment will be more severe if the act is committed at night, by more than one person, by dismantling, or if it results in severe injury or death. In the case study of decision number 728 K/Pid/2019, the judge issued a verdict indicating that the defendant was found guilty of committing the crime of theft with violence. The verdict is considered to have fulfilled the applicable provisions formally and materially in the legislation. The implications of this research show the importance of a deep understanding of the regulation and application of the law on the crime of theft with violence to ensure justice and consistency in law enforcement. This research also emphasizes the need to increase legal awareness among the public regarding the severe sanctions faced by perpetrators of violent theft
Legal Analysis of Traffic Accident Victim Media Distribution Under Article 27 Paragraph 1 of ITE Law Pinandito, Satrio; Sriono, Sriono; Toni, Toni
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 5 (2024): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v2i5.135

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of the dissemination of content containing decency in the form of spreading photos and videos of traffic accident victims according to Article 27, paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as well as obstacles in determining suspects in the dissemination of such content. The research uses a normative juridical approach by studying legislation, theories, and related concepts. The results show that the legal regulation of the dissemination of content containing decency is regulated in Article 27, paragraph 1 and Article 45 of the ITE Law, which states that every Person who intentionally and without properly distributes, transmits, or makes accessible electronic information or electronic documents that have content violating decency can be punished with imprisonment of up to six years and a maximum fine of Rp 1 billion. Law No. 1, the Year 2024, reaffirms this provision with additional exceptions for public interest, self-defence, or if the information is a work of art, culture, sports, health, or science. Obstacles in disclosing the perpetrators of the distribution of decency and pornography content to traffic victims include a lack of adequate human resources, limited facilities and infrastructure, and a lack of cooperation between related agencies and the community. The implications of this research indicate the need for increased legal awareness and cooperation between various parties to effectively enforce the Law related to the dissemination of decency content. In addition, increasing the capacity and resources of law enforcement officials is essential to overcome the existing obstacles.
Aktivitas Perkebunan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Tanpa Izin Berusaha: Analisis Putusan Nomor 604/Pid.B/LH/2023/PN Rhl Handoko, Juli; Sriono, Sriono; Siahaan, Nimrot
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v28i1.528

Abstract

This research aims to analyze Decision Number 604/Pid.B/LH/2023/PN Rhl regarding environmental crimes due to negligence in plantation activities within permanent production forest areas without a business permit. This normative legal research employs a statute approach and a case study. Data analysis uses a qualitative content analysis to describe the issues and answer the research objectives. The research results indicate that the prosecution of Defendant Turiono with alternative indictments in Decision Number 604/Pid.B/LH/2023/PN Rhl highlights the legal complexities of illegal plantations in permanent production forests. The first and second indictments were deemed inappropriate because they did not correspond to the facts and context of the case, particularly regarding the Defendant’s status as a wage labourer and the absence of mens rea. The Panel of Judges’ decision to apply Article 99 section (1) of Law Number 32 of 2009, with the element of negligence (culpa) and the principle of strict liability, was considered more appropriate, strengthening the protection of public interests and the prevention of environmental damage. This decision sets an important precedent by emphasizing the importance of considering the context and role of the perpetrator in environmental law enforcement, as well as its implications for preventing environmental crimes through permit verification and more systematic risk assessment.
Co-Authors Alwan Hadiyanto Amin, Saifuddin Anggrayni, Dea Aprizal, R. Ardo Arianto, Dian Bernat Panjaitan Bestavianor, Arief Ciptono Ciptono, Ciptono Deviona, Ayu Anggi Elviana Sagala Emy Hajar Abra Hanafi Hanafi Handoko, Juli Hendra Sony Rambe Herningtyas, Tuti Hilman Arfandy Siregar Indra Kumalasari M. Kumalasari M, Indra Kusno Kusno Laila, Saviarnis Maria Panggabean Mifta Hulzannah Miftah Hulzannah Muhammad Yusuf Siregar Pinandito, Satrio Pohan, Ibrahim Riki Afri Rizki Siahaan, Nimrot Sigalingging, Makmur Siregar, Risdalina Siti Marfuah, Siti Sri Dewi Taufiqqurrahman Siregar Toni, Toni Wahyu Simon Tampubolon Zainal Abidin Pakpahan Zainal Abidin Pakpahan