Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.956

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Social Research International Journal of Humanities Education and Social Sciences IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Science and Environment Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia

Siregar, Risdalina

Universitas Labuhanbatu

Author-ID : 1856659

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu) Poriaman, Poriaman; Hakim, Abdul; Siregar, Risdalina
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : FH Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2069

In a trial examination of a criminal case, the judge conducts an examination with at least two valid pieces of evidence and also pays attention to the indictment of the public prosecutor regarding what criminal act the defendant has committed. In the case of murder the judge needs a forensic expert to find out what caused the criminal incident. The forensic doctor's statement in the form of a visum et repertum plays a role in deciding / imposing a sentence for the convicted person, because the Visum Et Repertum contains information or information about the causes that resulted in a person's death or injury. The formulation of the problems in this study are: 1. What is the role of forensic experts in uncovering the crime of murder? 2. What are the obstacles faced by forensic experts in uncovering the crime of murder? This study used a normative approach, the research material was collected using document study techniques, and data analysis techniques were used qualitatively. The results of the research show that: 1. The role of a forensic specialist is very important in uncovering the crime of murder, namely being able to directly provide information in court in the form of visum et repertum. 2. The judge's consideration of the results of the forensic doctor's testimony in court in revealing the crime of murder is very helpful for the judge in taking a legal consideration.Keywords: Witness; forensic expert; Criminal act; Suspect; Murder.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i2.372

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara khusus berdasarkan data yang disusun secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Anak. Khususnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional.Melalui keputusan pengadilan agama ataupun pengadilan negeri tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan.Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Administrasi Negara.

PENGARUH MASS MEDIA TERHADAP KENAKALAN REMAJA DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.309

Saat ini apabila kita dihadapkan pada perkataan komunikasi maka perhatian orang terfokus pada pengertian komunikasi massa, yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat melalui mass media yang perangkatnya terdiri dari : pers, film, radio, televise dan lain – lain. Sistim komunikasi melalui media massa merupakan komunikasi yang sangat dibutuhkan manusia , karena tanpa komunikasi manusia sebagai makhluk social menjadi tidak sempurna, dengan adanya media massa dengan sendirinya informasi lebih cepat disampaikan kepada khalayak ramai.Mass media khususnya media telivisi merupakan salah satu media elektronik dapat dilihat atau ditonton dilakangan masyarakat, terutama dikalangan remaja, baik sebagai hiburan dan ilmu pengetahuan. Perlu dilakukan pengawasan khususnya telivisi dapat mempengaruhi tingkah laku / kenakalan remaja, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pengaruh mass media telivisi dengan kenakalan remaja serta penanggulangannya dari psikologi kriminal.Perkembangan era globalisasi dan media massa saat ini menimbulkan kekhawatiran yang mengakibatkan dampak negatif pada remaja, sehingga tingkat kenakalan remaja menjadi meningkat.Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan mengkaji data sekunder berkaitan dengan Mass Media Pengaruhnya terhadap Kenakalan Remaja ditinjau dari Psikologo Kriminal yang dalam pembahasan ini penulis membahas dua permasalahan yaitu : 1. Sejauh mana pengaruh Mass Media terhadap Kenakalan Remaja, 2. Bagaimana penanggulangan Kenakalan Remaja dari Psikologi Kriminal.Berdasarkan analisis kajian dari dua permasalahan diatas, pertama pengaruh mass media terhadap anak remaja merupakan hal yang sangat peka dan memerlukan pemikiran yang serius untuk menanggulangi segala akibat yang dapat merugikan perkembangan jiwa remaja serta dapat mempengaruhi kepribadian remaja.Kedua, Psikologi Kriminal merupakan tingkah laku manusia dibidang kejahatan berkaitan dengan kenakalan remaja merupakan bentuk dari segala tingkah laku remaja yang pada umumnya disebut kenakalan remaja yang sebagian lagi telah memenuhi unsur kejahatan atau tindak pidana, untuk itu perlu penanggulangan baik dari masyarakat , bangsa dan negara, sehingga diharapkan kesadaran remaja dimasa yang akan datang, karena ditangan merekalah menjadi kader kader bangsa yang mengisi pembangunan ditengah-tengah masyarakat. Kata Kunci : Mass Media , Kenakalan Remaja, Psikologi Kriminal.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU Mukhsin Juniardo Siregar; Maya Jannah; Risdalina Siregar; Nimrot Siahaan; Indra Kumalasari M
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i2.2289

The identity of the population is the basic thing that a person must have, in order to make it easier for people to socialize and interact with each other. Technological developments that occur at this time can facilitate the management and public administration services in the field of population and civil registration so that it is very efficient. The type of research used is Normative Empirical. Types of data sources in this study using three types of data sources, namely primary, secondary, and tertiary data. The data collection technique used by the author is Literature Study, Interview, and Documentation. The data analysis technique used is qualitative, comprehensive, and complete analysis. The results showed that the implementation of the online service regulations carried out by the Labuhanbatu Regency Population and Civil Registration Service was the first step for the community to register through the Whatsapp contact provided by the relevant agency. Then, enter the full name. Family card, and so on. Finally, the data that has been sent by the public will be automatically entered into the database for verification and management. The positive impact of the rules in the midst of the Covid-19 pandemic is that people no longer have to come to the office and crowd there to manage their respective interests, this makes the contact and transmission of the Covid-19 virus more minimal. The obstacles that occur in implementation in the field are that there are still many people who do not understand online registration because of limited ability to use technological advances such as the internet and how to overcome solutions in filing problems in managing Population and Civil Registration documents in Labuhanbatu Regency.Keywords: Service, Administration, Population, Civil Registration

MANFAAT DAN JANGKA WAKTU PENAHANAN SEMENTARA MENURUT KITAB UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( KUHAP ) Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i1.398

Penahanan sementara merupakan suatu masalah yang disebabkan oleh hukum, karena dengan penahanan yang berarti kebebasan dan kebebasan bagi yang bergerak terbatas dan yang ditimbulkan karena masalah penahanan sementara, sementara orang yang melakukan tindakan yang diambil terbukti tidak sesuai dengan hukum. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disetujui Hak Asasi Manusia. Sebagai negara hukum yang menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memohon KUHAP, menggunakan Hergezine Inland Reglement (HIR), di mana di dalam HIR tidak ada satu bagian yang terkait dengan bantuannya tersangka / terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum di dalam jadwal pendahuluan. Dengan dilahirkannya KUHAP lebih terjamin hak tersangka dan diaturnya jangka waktu penahanan tersangka sangat bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri karena lancarnya jalan pemeriksaan pendahuluan selain pada itu untuk menjauhkan tersangka dari hal yang lebih aman. Akibat hukum yang timbul terhadap jangka waktu penahanan sementara bagi tersangka tentang salah tangkap, salah penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, tersangka / keluarga serta Penasehat Hukumnya dapat meminta permohonan pra peradilan, ganti rugi dan pemulihan ke Pengadilan Negeri. Kata kunci: Penahanan, KUHAP, Akibat Hukum ganti rugi dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri. Kata kunci: Penahanan, KUHAP, Akibat Hukum ganti rugi dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri. Kata kunci: Penahanan, KUHAP, Akibat Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v1i1.474

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup rumit. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan fakta yang membuktikan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya juga berkontribusi terhadap kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak yang membantu belajar mengembangkan yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Anak yang dipekerjakan haruslah diberikan perlindungan yang khusus dari pemerintah. Karena keadaan anak masih lemah baik secara fisik, mental maupun sosial. Seorang anak yang mulai bekerja adalah penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus memerlukan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, keluarga, masyarakat dan kelompok yang terkait dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khusus yang membahas tentang anak-anak dapat diberikan saran / evaluasi yang dilakukan dengan langkah-langkah penegakan hukum normatif yang lebih konkrit tentang masa lalu anak-anak yang dapat digunakan secara cuma-cuma. Selain itu, perlu adanya aturan kerja yang terpisah dari peraturan yang berlaku bagi pemerintah untuk menanggulangi pekerja anak yang bekerja di sektor formal. Perlunya pengawasan yang optimal oleh seluruh elemen hubungan industri serta penerapan sanksi yang disetujui atas yang dilakukan terhadap pekerja anak guna terciptanya implementasi yang efektif dari pengaturan khusus di bidang pekerja anak di lapangan ketenagakerjaan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, dan UU No. 13 Tahun 2003

KEDUDUKAN WALI ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Abdul Hakim; Risdalina Risdalina; Elviana Sagala
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v8i2.1778

This study aims to analyze the legal basis for a child who is not yet 18 years old or has never been married in terms of the management of his inheritance by a guardian. Minors who have been married by law are called adults, even though they are not yet 18 years old. So in this case the authors will discuss about minors who have never been married so as not to be a different interpretation. Minors if both parents or one of their parents dies, it is an heir who has the right to the inheritance of the deceased parents. And for these assets are needed guardians to take care of the rights of minors to be used for children's needs both the survival needs of children and education and other needs. The guardian who handles the child's property is identical is the parent who lives the longest, or if both parents have died then there must be a guardian who is appointed by the Court based on a court decision. The future of a child can be threatened if a guardian makes use of his position by manipulating the transfer of the child's property, therefore the authors want to make this journal so that it can be known what exactly the guardian is, because many do not understand the benefits of a guardian for a minor. In the Compilation of Islamic Law mentioned in article 107 KHI guardianship only against children who have not reached the age of 21 years and or have never entered into a marriage. Trusteeship includes trusteeship of themselves and their assets. If the guardian is unable to act or neglects to carry out his guardianship duties, then the Religious Court can appoint one of the relatives to act as guardian at the request of the relative for a Muslim. Whereas in Marriage Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in article 50 it is mentioned that children have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never entered into a marriage, which is not under the authority of parents, under the authority of the guardian. Keywords : Guardians of Minors, Inheritance, Islamic Law.

HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i1.241

Pada prinsipnya tugas Advokat / Penasehat Hukum memberikan nasehat atau pembelaan dalam arti luas, tugas utama Advokat adalah memberikan pelayanan kepada Klien / Penerima Jasa Hukum. Dalam proses peradilan Perdata, hukum salah satu asasnya mengatakan dalam perkara perdata tidak harus diwakilkan dalam persidangan, akan tetapi usaha pendayagunaan hak bantuan hukum bagi masyarakat yang sangat banyak akan hukum di bawah ini. Dalam Peradilan Perdata Advokat / Pengacara berkedudukan sebagai kliennya atau Kuasa Hukumnya yang ditunjuk oleh persidangan di Pengadilan, sebagai landasan hukum Advokat dalam Peradilan Perdata adalah pasal 123 ayat 1 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) mengatakan Bilamana meminta kedua belah pihak dapat membantu atau diwakili oleh Kuasa yang dikuasakannya untuk dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus. Namun fungsi Advokat tidak hanya sebatas di pengadilan saja, akan tetapi juga di luar persidangan. Hubungan Advokat / Klien dengan Klien adalah pihak yang berperkara yang sangat kecil tentang hukum dalam mempertahankan hukum perdata materil di persidangan. Bagi seorang Advokat / Pengacara Hukum Perdata merupakan interprestasi ilmiah guna mempertahankan tidak-tidak hukum acara perdata, antara Advokat dan Klien terkait tentang penangan perkara apakah tentang honorarium yang dibuat dalam akta perjanjian, agar terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan dikemudian hari. 1. Bagaimana fungsi dan peran Advokat menurut UU Nomor: 18 tahun 2003. 2. Bagaimana Hubungan Advokat dengan Klien dan juga tentang hukumnya di Penegakan Hukum Perdata. Sementara Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi dan peran Advokat serta hukumnya dengan Klien dalam Penegakan Hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melalui buku-buku atau peraturan yang terkait dengan masalah diatas. Hubungan Advokat / Penasihat Hukum dengan Klien dalam perundingan dan perlindungan hak-hak kebebasan fundamental dan pencari kebebasan, di Indonesia telah mendapat landasan hukum yang telah diperoleh mengenai perundingan melalui Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat. Kata Kunci: Advokat, Klien dan Penegakan Hukum Perdata

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN SURAT HIBAH WASIAT YANG DITITIPKAN KEPADA NOTARIS UNTUK ANAK DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i2.251

Perkawinan harus dicatatkan, diterbitkan pada pasal 1 dan 2 UU Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .. Hal ini juga berlaku untuk kedudukan anak yang diundang, juga untuk hak warisannya. Jika perkawinan orang tuanya tidak terdaftar di negara hukum maka kedudukan anak menjadi anak atas perkawinan dan anak tersebut tidak berhak atas warisan dari anak karena ini bukan ahli waris dari orang tuannya. Hukum waris tentang surat wasiat atau testamen, di mana seseorang dapat menentukan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, pembuat wasiat haruslah ditentukan melalui undang-undang, jika diabaikan dapat berakibat batalnya wasiat. Harta warisan sering menimbulkan masalah baik dalam hukum pun dalam kehidupan masyarakat. Surat wasiat (wasiat) berdasarkan pasal 875 KUHperdata adalah tentang akta yang berisi tentang apa yang terjadi setelah ia dikembalikan ke dunia, agar akhir dari sipembuat surat / pewaris merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan masalah hukum. Ahli waris dapat menggugat salah satu testamen jika merupakan ahli waris langsung yang terkait darah serta dari perkawinan yang sah, akan tetapi faktanya di masyarakat banyak perkawinan tidak terdaftarkan. Hakim menjatuhkan putusan di Pengadilan tentu melihat pembuktian tentang sahnya perkawinan kemudian siapa saja yang berhak mejadi ahli waris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Yang Lahir Perkawinan Orang Tua yang Tidak Dicatatkan, Penelitian ini penulis ambil berdasarkan kasus yang pernah dibuat penulis berdasarkan putusan Nomor: 42 / Pdt.G / 2007 / PN-Rap, sedangkan data yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan dan sumber penelitian membentuk putusan kasus. Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara ini di mana Penggugat tidak dapat menerima surat / akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat membuktikan bukti perkawinannya yang sah, Gugatan Penggugat yang ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris sesuai dengan kebutuhan, dan hibah wasiat ini merupakan warisan boedel tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara data yang diperoleh dengan cara membaca kepustakaan dan sumber penelitian terdiri dari putusan kasus. Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara ini di mana Penggugat tidak dapat menerima surat / akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat membuktikan bukti perkawinannya yang sah, Gugatan Penggugat yang ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris sesuai dengan kebutuhan, dan hibah wasiat ini merupakan warisan boedel tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara data yang diperoleh dengan cara membaca kepustakaan dan sumber penelitian terdiri dari putusan kasus. Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara ini di mana Penggugat tidak dapat menerima surat / akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat membuktikan bukti perkawinannya yang sah, Gugatan Penggugat yang ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris sesuai dengan kebutuhan, dan hibah wasiat ini merupakan warisan boedel tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat mengembalikan bukti perkawinannya yang sah, disetujui Gugatan Penggugat disetujui dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris pada batal demi hukum, dan hibah tersebut merupakan boedel warisan Tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat mengembalikan bukti perkawinannya yang sah, disetujui Gugatan Penggugat disetujui dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris pada batal demi hukum, dan hibah tersebut merupakan boedel warisan Tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan

PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu) Poriaman Poriaman; Abdul Hakim; Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2014

Co-Authors Abd. Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Abdul Hakim Ahmad Ansyari Siregar Ahmad Ansyari Siregar Ahmad Badawi harahap Ahmad Hariandi Ali Djamhuri Amarullah Siregar Amri, Helmika Suradi Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Bernat Panjaitan Danu, Herman Daud Yusuf Simanjuntak Dewi Patima Hutagalung Dona Antonio Elviana Sagala Elviana Sagala Fajri, Agus Fatria Dewi Febri Kurniawan Febriyanti Irzansyah Firmansyah Firmansyah Fisheri Nasution, Fajar Gusria Amara Haziratul, Haziratul Qudsya Hefa Ruspita Indra Kumala Sari M Indra Kumala Sari M Indra Kumala Sari Munthe Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M Indra Kumalasari M. Irma Shintia Kumaralo Junus, Nasran Khairani Amalia Tambunan Kumalasari M, Indra Kumalasari Munthe, Indra Kumalasari, Indra Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Lia Fazira Lisa Ayu Ningsih M, Indra Kumalasari Maulana Putra Maya Jannah Maya Jannah Maya Jannah Muhammad Fadlan Muhammad Faisal Muhammad Fauzan Hasibuan Muhammad Muiz Hariansyah Hasibuan Muhammad Rizkiyawan Rafiyanto Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Mukhsin Juniardo Siregar Munthe, Indra Kumalasari Nimrot Siahaan Nimrot Siahaan Nisak, Khairun Panjaitan, Bernat Parlindungan Siregar Poriaman Poriaman Poriaman, Poriaman Pratama Sitepu, Edi Prihartono Prihartono Rahmad Ramadhan Rambe, Sapani Martua Retni Ayu Syafitri Riki Afri Rizki Sahala Pardamean Harahap Sakti Gunawan Nasution Santi Rambe SAPUTRA, RYAN Sidabutar, Alcapon Sigit Ardiansyah Siregar, Putri Habibah Sopian Sopian Sriono Sriono Sriono Sriono, Sriono Syahyunan, Hengki Tambunan, Haris Nixon Tampubolon, Lorent Tondi Rivaldi Munthe Wahyu Simon Tampubolon Wahyu Simon Tampubolon Yantoro, Yantoro Yusnaidar Yusnaidar Zainal Abidin Pakpahan Zuwena Apdolipah

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search