Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSE ATAS WANPRESTASI LESSOR DALAM PERNANJIAN OPERATING LEASE BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 35/POJK.05/2018 Jois Candra Panjaitan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.3022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian operating lease berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi lessee atas wanprestasi lessor. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operating lease merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat contract) yang keberadaannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata, sedangkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengatur aspek penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tanpa mengatur secara khusus hubungan kontraktual antara lessor dan lessee. Perlindungan hukum bagi lessee diberikan secara preventif melalui penerapan prinsip transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, dan perlindungan konsumen, serta secara represif melalui hak untuk mengajukan somasi, menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi berdasarkan KUH Perdata. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab lessor dalam operating lease masih menimbulkan kekosongan norma sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal.
The Legality of Taxpayer Account Freezing by the Directorate General of Taxes: A Case Study of Indonesian Tax Court Decision No. PUT-010548.99/2023/PP/M.VB Edy Susanto; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/3xy77j33

Abstract

The authority of the Directorate General of Taxes (DGT) to freeze bank accounts constitutes an important enforcement mechanism in tax collection. However, its implementation raises significant legal concerns when imposed on parties whose status as tax guarantors is not clearly established. This study examines the legal validity of freezing the bank account of PT Luxe Utama Indonesia in relation to the tax liabilities of PT Andaman Delmar, as decided in Indonesian Tax Court Decision No. PUT-010548.99/2023/PP/M.VB of 2024. The research aims to analyze whether the account freezing complied with Indonesian tax collection law and to evaluate the application of the principles of legal certainty and justice in determining the legal responsibility of a minority shareholder. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of primary legal sources, including legislation and court decisions, supported by secondary legal materials such as legal doctrines, scholarly articles, and textbooks. The collected materials were analyzed qualitatively through deductive legal reasoning. The findings demonstrate that the account freezing lacked a sufficient legal basis because PT Luxe Utama Indonesia was merely a 10% minority shareholder and was neither a director nor a controlling shareholder of the bankrupt company. Furthermore, the company was not proven to qualify as a tax guarantor under the applicable legal framework. The Tax Court correctly annulled the freezing order and reaffirmed the principle of limited liability, emphasizing that tax collection measures must respect corporate legal personality, bankruptcy procedures, and the protection of private property rights. The study concludes that tax enforcement authorities must exercise their powers within the limits prescribed by law to ensure legal certainty, proportionality, and justice while safeguarding the rights of parties who are not legally responsible for corporate tax debts
The Effectiveness of Rehabilitation for Narcotics Users: A Legal Analysis of Law Number 35 of 2009 on Narcotics Fauzi Jamal; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/4p6brc02

Abstract

The implementation of rehabilitation for narcotics users in Indonesia continues to demonstrate a gap between the legal framework and law enforcement practices. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics mandates medical and social rehabilitation for narcotics addicts and victims of narcotics abuse, its implementation remains inconsistent due to disparities in legal interpretation, limited access to integrated assessments, unequal rehabilitation facilities, and inadequate post-rehabilitation services. This study aims to analyze the legal regulation governing rehabilitation for narcotics users and to evaluate the effectiveness of its implementation within the Indonesian criminal justice system. The research employs a juridical-empirical approach using statutory, conceptual, and empirical methods. Secondary data were obtained from legislation, court decisions, books, scholarly journals, and official reports issued by the National Narcotics Board (BNN), while primary data were collected through interviews and documentation conducted at the research site. The data were analyzed descriptively using qualitative methods based on the theory of legal effectiveness and the legal system theory. The findings indicate that the existing legal framework provides an adequate basis for rehabilitation; however, its implementation has not yet achieved optimal effectiveness due to structural, instrumental, and cultural barriers among law enforcement institutions. Differences in the interpretation of legal provisions, inconsistent application of integrated assessment recommendations, and unequal availability of rehabilitation services have contributed to legal uncertainty and inconsistent judicial outcomes. Strengthening the legal status of integrated assessment results, establishing consistent prosecution and sentencing guidelines, expanding rehabilitation facilities, improving inter-agency coordination, and implementing evidence-based evaluation of rehabilitation outcomes are necessary to enhance the effectiveness of rehabilitation policies for narcotics users in Indonesia
KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KUHP NASIONAL Yandri Sinlaeloe; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Sunarno
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cw1j2b71

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan orientasi dari paradigma pembalasan menuju paradigma pemulihan, salah satunya melalui pengakuan terhadap restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan, namun pengakuan tersebut belum diikuti kejelasan prosedur, kriteria perkara, dan keseragaman praktik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga muncul pertanyaan sejauh mana kepastian hukum benarbenar terwujud dan bagaimana kebijakan hukum seharusnya direformulasikan, tulisan ini disusun untuk menjawab kedua persoalan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif, hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah meletakkan dasar filosofis yang kuat bagi keadilan restoratif melalui rumusan tujuan pemidanaan, tetapi belum disertai pengaturan teknis yang memadai sehingga penerapannya masih bergantung pada regulasi sektoral dan diskresi aparat, sedangkan reformulasi kebijakan yang ideal perlu menyentuh tiga dimensi sekaligus, yaitu pembaruan substansi hukum melalui kriteria dan prosedur yang jelas, penguatan struktur hukum melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum.Kata Kunci: restorative justice, kepastian hukum, tindak pidana ringan, KUHP Nasional 
PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL DAN REFORMULASI REGULASI BAGI PRODUK FARMASI DI INDONESIA Indryani; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Sunarno
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ghm2f077

Abstract

Perlunya sertifikasi halal yang diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan hasil dari kebutuhan dasar konsumen Muslim atas kepastian status kehalalan produk, termasuk produk farmasi yang memiliki beberapa kriteria khusus karena dikonsumsi oleh konsumen atas risiko jiwa. Implementasi dari undang-undang tersebut tidak jarang berhadapan dengan keterbatasan bahan baku halal, kompleksitas produksi obat, dan juga belum padunya antara regulasi sektor jaminan produk halal dan regulasi sektor kesehatan. Penulisan ini dibuat untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen Muslim atas produk farmasi dapat dicapai dengan undang-undang tersebut, juga merumuskan arah dari reformulasi regulasi yang lebih ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditelaah secara kualitatif-deskriptif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa UU No 33 Tahun 2014 telah menciptakan dasar perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen Muslim, namun efektivitasnya masih sangat terhambat oleh disharmoni norma, kurangnya koordinasi interinstitusional, dan absennya aturan rinci mengenai penggunaan bahan nonhalal dalam kasus darurat medis. Oleh karena itu dibutuhkan reformulasi yang mampu harmonisasi regulasi jaminan produk halal dengan regulasi kesehatan, klarifikasi kriteria darurah dalam penggunaan obat.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Produk Halal, Produk Farmasi, Reformulasi Regulasi, Kepastian Hukum. 
KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KUHP NASIONAL Yandri Sinlaeloe; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Sunarno
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cw1j2b71

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan orientasi dari paradigma pembalasan menuju paradigma pemulihan, salah satunya melalui pengakuan terhadap restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan, namun pengakuan tersebut belum diikuti kejelasan prosedur, kriteria perkara, dan keseragaman praktik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga muncul pertanyaan sejauh mana kepastian hukum benarbenar terwujud dan bagaimana kebijakan hukum seharusnya direformulasikan, tulisan ini disusun untuk menjawab kedua persoalan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif, hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah meletakkan dasar filosofis yang kuat bagi keadilan restoratif melalui rumusan tujuan pemidanaan, tetapi belum disertai pengaturan teknis yang memadai sehingga penerapannya masih bergantung pada regulasi sektoral dan diskresi aparat, sedangkan reformulasi kebijakan yang ideal perlu menyentuh tiga dimensi sekaligus, yaitu pembaruan substansi hukum melalui kriteria dan prosedur yang jelas, penguatan struktur hukum melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum.Kata Kunci: restorative justice, kepastian hukum, tindak pidana ringan, KUHP Nasional 
PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL DAN REFORMULASI REGULASI BAGI PRODUK FARMASI DI INDONESIA Indryani; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Sunarno
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ghm2f077

Abstract

Perlunya sertifikasi halal yang diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan hasil dari kebutuhan dasar konsumen Muslim atas kepastian status kehalalan produk, termasuk produk farmasi yang memiliki beberapa kriteria khusus karena dikonsumsi oleh konsumen atas risiko jiwa. Implementasi dari undang-undang tersebut tidak jarang berhadapan dengan keterbatasan bahan baku halal, kompleksitas produksi obat, dan juga belum padunya antara regulasi sektor jaminan produk halal dan regulasi sektor kesehatan. Penulisan ini dibuat untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen Muslim atas produk farmasi dapat dicapai dengan undang-undang tersebut, juga merumuskan arah dari reformulasi regulasi yang lebih ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditelaah secara kualitatif-deskriptif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa UU No 33 Tahun 2014 telah menciptakan dasar perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen Muslim, namun efektivitasnya masih sangat terhambat oleh disharmoni norma, kurangnya koordinasi interinstitusional, dan absennya aturan rinci mengenai penggunaan bahan nonhalal dalam kasus darurat medis. Oleh karena itu dibutuhkan reformulasi yang mampu harmonisasi regulasi jaminan produk halal dengan regulasi kesehatan, klarifikasi kriteria darurah dalam penggunaan obat.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Produk Halal, Produk Farmasi, Reformulasi Regulasi, Kepastian Hukum. 
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA Maskur; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1911

Abstract

This study aims to conduct a normative-juridical analysis of the criminal offense of online gambling in Indonesia, specifically regarding the construction of criminal liability and the grounds for judicial sentencing of offenders. The study employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were analyzed qualitatively to examine the relevant legal provisions and the considerations of the Panel of Judges in the online gambling case involving Pariyanto B. Siregar. The findings indicate that online gambling must be assessed based on the specific actions and the role of the offender, rather than solely on the use of technology as the medium for gambling. The defendant was proven to have actively accepted bets from others, placed bets via the "Puli Toto" account, managed payout settlements, and derived profit. The Panel of Judges opted for the Second Charge based on Article 303 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code (KUHP), as the defendant's actions were deemed to satisfy the elements of offering or providing an opportunity for gambling and engaging in it as a livelihood. Criminal liability was established based on the defendant's capacity for accountability, the presence of criminal intent (*mens rea*), the fulfillment of all elements of the offense, and the absence of any justifying or excusing circumstances. A nine-month prison sentence was deemed proportionate, taking into account the defendant's role, the intensity of the actions, and aggravating and mitigating circumstances. The study underscores the importance of a systematic analysis linking actions, roles, culpability, evidence, and sentencing in the adjudication of online gambling cases.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRI Natalia Vivi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1915

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the crime of child abuse committed by a stepparent under Indonesian criminal law. The research employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were analyzed qualitatively to assess the alignment between legal provisions, case facts, evidentiary findings, and the application of criminal penalties. The results indicate that the Child Protection Law establishes a specific legal basis for addressing violence against children through Article 76C in conjunction with Article 80. In the case of Dina Mayana, acts such as slapping, banging the victim's head, pinching, and shoving were proven to constitute physical violence; one victim sustained severe injuries—specifically hemorrhaging and brain swelling—requiring surgery. Based on corroborating evidence, the defendant was found guilty and sentenced to four years in prison. From a legal standpoint, the application of Article 80 paragraph (2) was appropriate given the severe injuries sustained by the victim. However, law enforcement was not fully optimal; the defendant's status as a stepparent was relevant to the sentence enhancement provisions under Article 80 paragraph (4), yet this provision was not included in the indictment. Consequently, optimizing child protection requires diligence during the investigation and prosecution stages, as well as a strengthening of victim recovery efforts.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA Ivana Barnesa; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3111

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, merusak generasi muda, serta mengganggu ketertiban dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara yang dikaji, Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 ayat (1) karena unsur tindak pidana terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, dan fakta hukum persidangan. Terdakwa dinyatakan terbukti membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Penelitian ini menunjukkan pentingnya ketepatan kualifikasi perbuatan dan penguatan pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.