Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA JUDI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Azharuddin
LEGALITE Vol 4 No No. I (2019): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v4iI.1304

Gambling is a criminal offense in positive law in Indonesia, the regulation of gambling offenses is not only found in the Criminal Code as the parent of Indonesian criminal law, but also in other regulations. Aceh, which has been given a mandate to implement Islamic sharia, has also regulated the problem of gambling in the form of a qanun (Perda), a matter raised regarding gambling rules in a qanun that limits the gambling crime by betting or a minimum profit value of 2 grams of pure gold. Gambling criminal rules contained in the qanun as if to provide opportunities for the public to make bets in each game with a value of bets and profits below 2 grams of gold, even more so in today's era of sophisticated, where gambling promotions occur in everywhere and offer low stakes and can be accessed by anyone. Therefore, the gambling regulations in the Aceh qanun should explain more about betting and the value of profits below 2 grams of pure gold, so that gambling practices in Aceh can be eliminated in the future.

Konsep Humanistik Dalam Pendidikan Akhlak Mashuri; Wanty Khaira; Azharuddin
JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jim.v1i1.349

Artikel ini membahas tentang konsep humanistic dalam pendidikan akhlak. Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar lainnya, yakni aqidah dan syariah. Akhlak yang terpuji merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan aqidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kokoh. Namun, terkadang fakta tidak sejalan dengan teori yang ada. Pada kenyataannya yang terjadi sekarang masih banyak siswa yang berakhlak tidak baik, seperti berkata kasar pada guru, duduk diatas meja pada saat guru sedang menjelaskan pelajaran, berkelahi di dalam kelas dengan temannya pada saat guru di kelas, tidak memperhatikan pelajaran yang diajarkan oleh guru dan membolos pada saat jam pelajaran berlangsung, mereka tidak lagi mengganggap bahwa guru adalah orang yang harus mereka hormati. Dalam kasus ini kedudukan humanistik dianggap berperan penting dalam pendidikan akhlak anak, sesuai dengan tujuan dari pendidikan humanistik.Tujuan pendidikan humanistik adalah untuk memanusiakan manusia

Sighat Talak: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Pada Kekhalifahan Umar Ibn Khattab Azharuddin; Irham, M. Iqbal; Wanto, Sugeng
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3002

Penelitian ini menganalisis perubahan hukum perceraian akibat pengaruh perubahan sosial pada saat kepemimpinan Umar ibn Khattab, pengaruh keputusan Umar ibn Khattab terkait pengucapan talak tiga jatuh tiga menjadi amalan beberapa kalangan umat Islam di Indonesia, walaupun hukum Islam Indonesia menetapkan pengucapan talak tiga jatuh satu, namun bagi kalangan tertentu tetap jatuh tiga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dengan cara menganalisis terkait kebijakan Umar ibn Khattab serta untuk memberikan pemahaman bahwa perubahan sosial pada masa Umar ibn Khattab tidak relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia. Penelitian ini murni penelitian kepustakaan, karena tidak mengambil data primer yang ada di lapangan, melainkan hanya membahas bahan hukum baik primer maupun sekunder, dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan juga sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan umat Islam pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab sangat signifikan, di mana secara ekonomi umat Islam sudah mulai mapan, sehingga tradisi untuk kawin poligami sangat mencuat dan tertekannya perempuan karena selalu diancam dengan sebutan talak, inisiatif Umar bin Khatab untuk meredam trand talak adalah memutuskan penyebutan ikrar talak tiga jatuh tiga, sehingga trand talak pada masa Umar bin Khatab bisa diminimalisir. Penyebutan talak tiga jatuh tiga sangat tidak relevan dengan masyarakat Indonesia, walaupun beberapa kalangan umat Islam Indonesia mengamalkannya, namun secara hukum positif tidak digunakan, sebab sangat mendatangkan kemudaratan.

Konsep Humanistik Dalam Pendidikan Akhlak Mashuri; Wanty Khaira; Azharuddin
JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini membahas tentang konsep humanistic dalam pendidikan akhlak. Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar lainnya, yakni aqidah dan syariah. Akhlak yang terpuji merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan aqidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kokoh. Namun, terkadang fakta tidak sejalan dengan teori yang ada. Pada kenyataannya yang terjadi sekarang masih banyak siswa yang berakhlak tidak baik, seperti berkata kasar pada guru, duduk diatas meja pada saat guru sedang menjelaskan pelajaran, berkelahi di dalam kelas dengan temannya pada saat guru di kelas, tidak memperhatikan pelajaran yang diajarkan oleh guru dan membolos pada saat jam pelajaran berlangsung, mereka tidak lagi mengganggap bahwa guru adalah orang yang harus mereka hormati. Dalam kasus ini kedudukan humanistik dianggap berperan penting dalam pendidikan akhlak anak, sesuai dengan tujuan dari pendidikan humanistik.Tujuan pendidikan humanistik adalah untuk memanusiakan manusia

Peningkatan Kemampuan Kognitif Siswa dengan Model PBL pada Mata Pelajaran Informatika di SMA Negeri 1 Jagoi Babang Azharuddin
Information Technology Education Journal Volume 2, Issue 1, Januari 2023
Publisher : Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Informatika menggunakan Model Problem Based Learning.Pembelajaran dilakukan secara daring selama kurun waktupelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Makassar. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Jagoi Babang. Siklus pembelajaran dilakukan sebanyak tiga siklus atau tigapertemuan secara daring. Dalam setiap siklus dilakukan refleksi untukperbaikan pada pertemuan selanjutnya. Perbaikan dilihat dari tes hasilbelajar kognitif siswa pada setiap siklus dengan soal pilihan gandaberjumlah 10 soal setiap pertemuannya. Hasil penelitian yang didapatadalah bahwa terdapat peningkatan pada setiap pertemuan dengannilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa adalah 59, 68, dan 78 secaraberturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa Model PBL dapatmeningkatkan hasil belajar siswa kelas x pada mata pelajaran Informatika di SMA Negeri 1 Jagoi Babang.

Analisis Produk Biodiesel Minyak Kelapa Hasil Dari Reaktor Destilasi Pada suhu 260-290 ̊C Leonardo Valinka; Firdaus; Azharuddin
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Februari)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i2.168

This research discusses the results of coconut oil biodiesel products using a distillation process conducted in a distillation reactor at a temperature of 260-290̊ C. Then it was tested in the lab to obtain values according to the measurement parameters, among which the product quality measurement parameters used include water content, density, cetane number, and flash point. After obtaining the results of the quality parameter tests for coconut oil biodiesel, they were compared with the biodiesel standards, and it was found that the produced biodiesel product exceeded the biodiesel standards. The average values obtained for each testing parameter are water content 3.77%, density 0.8817 gr/ml3, cetane number 65.6, and flash point 124.3̊ C.

Problems Of Implementation Of Electronic Land Certificate Arrangements As Debt Guarantee Pakpahan, Kartina; Azharuddin; Leviyanti
Prophetic Law Review Vol. 4 No. 1 June 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol4.iss1.art4

The implementation of land registration and electronic mortgage installation is intended to provide efficiency to rights holders and related agencies in carrying out activities in the land sector. This study aims to determine the positive law regarding the legal certainty of the parties to the electronic land certificate which is used as debt guarantee and the role of the Notary/Official Certifier of Title Deeds in the implementation of the installation of mortgage rights. Using library research, normative juridical methods, analyzing data with a qualitative approach. The Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency realizes digital-based land registration activities as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 1 of 2021 whose implementation has been postponed. Land-electronic certificates can be used as collateral for debtors' debts by making a deed of granting mortgage which is made and signed before the Land Deed Maker Officer which is then registered at the local National Land Agency Office. The Electronic Mortgage System is implemented as stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 9 of 2019, the results of the mortgage certificate are in the form of printed electronic documents.Keywords: electronic land registration, notary/land deed maker officer. Permasalahan Pelaksanaan Pengurusan Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Penjaminan Hutang Abstrak Penyelenggaraan pendaftaran tanah dan pemasangan hipotek elektronik dimaksudkan untuk memberikan efisiensi kepada pemegang hak dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum positif mengenai kepastian hukum para pihak atas akta tanah elektronik yang dijadikan jaminan utang dan peran Notaris/Pejabat Pemberi Sertifikat Hak Tanggungan dalam pelaksanaan pemasangan hak tanggungan. Menggunakan penelitian kepustakaan, metode yuridis normatif, menganalisis data dengan pendekatan kualitatif. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merealisasikan kegiatan pendaftaran tanah berbasis digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 yang pelaksanaannya telah ditunda. Sertifikat tanah-elektronik dapat dijadikan jaminan utang debitur dengan membuat akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Sistem Hak Tanggungan Elektronik dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, hasil sertifikat Hak Tanggungan berupa elektronik tercetak. dokumen.Kata kunci: pendaftaran tanah elektronik, notaris/petugas pembuat akta tanah.

Penerapan Smart Contract Pada Teknologi Blockchain Dalam Kaitannya Dengan Praktik Notaris Sisca, Hilda Afrida; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Azharuddin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ce0cyh87

Smart contract adalah program yang dapat memastikan bahwa aturan atau perjanjian di jaringan basis data terdistribusi berlaku untuk transaksi yang terjadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan mengenai smart contract di Indonesia belum diatur secara jelas dalam suatu regulasi. Smart contract dapat diterapkan di Indonesia asalkan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar norma-norma sosial. Keabsahan hukum atas kehadiran smart contract dikaitkan dengan transaksi elektronik memerlukan kerangka hukum yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, sebab regulasi mengenai smart contract di Indonesia masih belum sepenuhnya terdefinisi. Sehingga kepastian hukum terhadap keabsahan hukum atas kehadiran smart contract belum dapat diwujudnya sepenuhnya, dikarenakan sandungan dalam regulasi yang belum jelas. Implementasi smart contract pada teknologi blockchain dalam kaitannya dengan praktik Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat sepenuhnya menghapuskan peran Notaris selaku pejabat umum yang diberikan wewenang oleh ketentuan UUJN.

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search