Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Nagari Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Kewarganegaraan MAQASIDI Al-Adillah : Jurnal Hukum Islam Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Asian Wisdom and Islamic Behavior Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)
Irham, M. Iqbal
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Dua Banding Satu : Perbandingan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an Siregar, Lili Rahmawati; Irham, M. Iqbal
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Kompilasi Hukum Islam dan Fikih
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61595/aladillah.v3i2.681

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan susunan manusia dalam berbagai susunan dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an serta menjelaskan makna dua banding satu dalam Al-Qur'an berdasarkan korelasi antar manusia. A. Peninggalan Islam dan penyebaran deklarasi Penjelasan dua-ke-satu yang paling luas dari ayat-ayat Al-Qur'an diberikan oleh strategi pemeriksaan ini, yang menggunakan pendekatan penjelasan subjektif. Kajian yang mencermati ayat dua banding satu dalam Alquran dan isu rasio gender ini dilakukan dengan menggunakan kajian literatur. Informasi dikumpulkan melalui pemrosesan dan pembacaan berbagai bahan tertulis. metode analisis data deskriptif Surah An-Nisa: Ini adalah penemuan penilaian: 11 dalam Al-Qur'an untuk menjadi akrab dengan ekuitas Islam dan mendapatkan klarifikasi untuk itu. Titik fokus pembicaraan adalah pada peredaran harta yang diperoleh 2:1 yang diurutkan memiliki beberapa penggerak, antara lain: 2) Rekening laki-laki dan perempuan dalam Al-Baqarah: Sebagai suami istri, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab. 282, yang seharusnya terlihat dari segmen isu yang membuat pernyataan wanita tentang ingatan dan komitmen berlawanan dengan pernyataan pria
Sighat Talak: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Pada Kekhalifahan Umar Ibn Khattab Azharuddin; Irham, M. Iqbal; Wanto, Sugeng
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3002

Abstract

Penelitian ini menganalisis perubahan hukum perceraian akibat pengaruh perubahan sosial pada saat kepemimpinan Umar ibn Khattab, pengaruh keputusan Umar ibn Khattab terkait pengucapan talak tiga jatuh tiga menjadi amalan beberapa kalangan umat Islam di Indonesia, walaupun hukum Islam Indonesia menetapkan pengucapan talak tiga jatuh satu, namun bagi kalangan tertentu tetap jatuh tiga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dengan cara menganalisis terkait kebijakan Umar ibn Khattab serta untuk memberikan pemahaman bahwa perubahan sosial pada masa Umar ibn Khattab tidak relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia. Penelitian ini murni penelitian kepustakaan, karena tidak mengambil data primer yang ada di lapangan, melainkan hanya membahas bahan hukum baik primer maupun sekunder, dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan juga sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan umat Islam pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab sangat signifikan, di mana secara ekonomi umat Islam sudah mulai mapan, sehingga tradisi untuk kawin poligami sangat mencuat dan tertekannya perempuan karena selalu diancam dengan sebutan talak, inisiatif Umar bin Khatab untuk meredam trand talak adalah memutuskan penyebutan ikrar talak tiga jatuh tiga, sehingga trand talak pada masa Umar bin Khatab bisa diminimalisir. Penyebutan talak tiga jatuh tiga sangat tidak relevan dengan masyarakat Indonesia, walaupun beberapa kalangan umat Islam Indonesia mengamalkannya, namun secara hukum positif tidak digunakan, sebab sangat mendatangkan kemudaratan.
PERTENGKARAN DALAM HARTA WARISAN: FENOMENA MASYARAKAT PINGGIRAN KOTA MEDAN Ramadi, Bagus; Zein, Achyar; Irham, M. Iqbal
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena pertengkaran yang terjadi disebabkan pembagian harta waris. Pertengkaran dipicu karena penundaan pembagian waris dan pembagian yang dinilai tidak sesuai dengan porsi masing-masing. Nash Al-Qur’an dan hadis serta fiqh tidak memberikan kepastian waktu pembagian waris, sehingga harta waris berlarut-larut dan memicu pertengkaran. Penelitian ini mencari alternatif solusi mencegah pertengkaran harta waris sebagaimana fenomena yang terjadi pada masyarakat pinggiran Kota Medan. Metode penelitian kualitatif ini bersifat empiris untuk mengungkap berbagai fenomena, gejala pertengkaran yang terjadi dalam masyarakat terkait pembagian harta waris dan mengungkapkan formulasi pembagian harta waris yang lebih ideal dan damai. Hasil penelitian mengungkapkan fenomena pertengkaran harta waris pada Masyarakat Pinggiran Kota Medan disebabkan beberapa hal. Pertama, penundaan pembagian waris. Alasan penundaan pembagian waris karena masih ada orang tua yang hidup, harta waris dianggap aset keluarga dan kesepakatan untuk tidak membagi warisan. Kedua, pembagian yang dinilai tidak adil karena peran dan kontribusi anak perempuan yang lebih dominan. Ketiga, harta waris sulit dibagi karena benda tidak bergerak. Sedangkan harta waris dibagi secara damai dipengaruhi faktor pemahaman bahwa harta waris sebagai harta keluarga yang dijaga bukan diperebutkan; Ajaran atau didikan keluarga; Menyadari harta waris milik bersama para ahli waris; dan faktor pendidikan.
I’jaz Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Ilmu Bahasa Panggabean, Nurul Huda; Irham, M. Iqbal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.638 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3904

Abstract

AbstrakPenelitin ini bertujuan untuk menganalisis i’jaz Al-Qur‟an dan Relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dianalisis dengan metode library research, dengan teknik pegumpulan data berupa dokumentasi. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan stilistika. al-Qur’an memilki uslub/gaya bahasa yang tinggi sehingga menjadi salah satu unsur kemu’jizatannya. Hasil penelitian menemukan bahwa hakikat dari i’jaz Al- Qur‟an adalah ilmu Al-Quran yang mencakup kekuatan dari susunan lafal dan kandungan Al-Quran dengan gaya bahasa yang indah dan halus, serta menggunakan isti’arah, majaz (metafora) dan matsal (perumpamaan). Demikian juga dari sudut pandang stilistika, walaupun hanya dalam beberapa baris saja, namun elemen-elemen stilistika telah dapat didapatkan dengan indahnya. Orang-orang yang menentang al-Qur’an dari golongan musyrikin atau Ahlil Kitab, secara pelan-pelan dapat ditaklukkan oleh keindahan bahasa al-Qur’an. Inilah salah satu metode dakwah Rasulullah Saw. dengan mengedepankan unsur-unsur keindahanKata Kunci: I'jaz Al-Qur‟an, Relevansi, Ilmu Bahasa, Stilistik AbstractThis study aims to analyze the i'jaz of the Qur'an and its relevancy to the development of science and technology. This research are analyzed by library research method, with data collection techniques in the form of documentation. One such approach is the stylistic approach. Al-Qur'an has a high uslub/style of language so that it becomes one of its miraculous elements. The results of the study found that the essence of i'jaz Al-Qur'an is the knowledge of the Al-Quran which includes the strength of the composition of the pronunciation and content of the Al-Quran in a beautiful and subtle style of language, and uses isti'arah, majaz (metaphor) and matsal (parable). Likewise, from a stylistic point of view, although only in a few lines, the stylistic elements can be obtained beautifully. People who oppose the Qur'an from the polytheists or the People of the Book can slowly be conquered by the beauty of the language of the Qur'an. This is one of the methods of preaching the Prophet Muhammad SAW by prioritizing the elements of beauty.Keywords: I'jaz Al-Qur'an, Relevancy, Linguistics, Stylistics.
DIVORCE MEDIATION: PERAN DAN PENGARUH PSIKOLOG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERCERAIAN Rahmadani, Gema; Pagar, Pagar; Irham, M. Iqbal
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5332

Abstract

Perselisihan perceraian antara suami istri seringkali melibatkan konflik emosional yang mendalam dan dampak psikologis yang signifikan, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang terlibat. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa “pasangan yang mengajukan perceraian harus menjalani proses mediasi, di mana dalam hal ini psikolog dapat berperan sebagai mediator atau konselor”. Dalam konteks ini, Psikolog termasuk kategori Mediator Non Litigasi. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Psikolog dianggap dapat membantu pasangan untuk memahami dinamika emosional yang mendasari konflik, memberikan ruang untuk berekspresi, serta membantu dalam mencari solusi yang konstruktif. Melalui mediasi yang dipandu oleh psikolog, diharapkan pasangan dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik, meminimalkan dampak negatif perceraian, serta membantu menjaga hubungan yang sehat, terutama demi kesejahteraan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran psikolog dalam mediasi perceraian suami istri memiliki dampak signifikan terhadap resolusi konflik dan pengurangan stres emosional. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pasangan yang terlibat dalam sesi mediasi dengan psikolog melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam penyelesaian masalah dibandingkan dengan mereka yang tidak melibatkan psikolog. Selain itu, psikolog dapat membantu pasangan untuk memahami perspektif satu sama lain, yang berkontribusi pada komunikasi yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Temuan lain menunjukkan bahwa dukungan psikologis yang diberikan selama proses mediasi dapat mengurangi perasaan cemas dan depresi pada individu yang mengalami perceraian. Psikolog juga berperan dalam mendampingi pasangan dalam mengelola emosi negatif dan membangun strategi coping yang lebih baik. Dengan demikian, keterlibatan psikolog dalam mediasi perceraian tidak hanya menguntungkan pasangan, tetapi juga mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
The Tabot Tradition: Exploring the Spread of Islam and Cultural Interaction in Bengkulu Sativa, Annisa; Irham, M. Iqbal; Wanto, Sugeng
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v17i1.30343

Abstract

The Tabot tradition is an important part of the Bengkulu cultural and religious heritage, which shows a close interaction between traditional customs and Islamic beliefs. The study aims to describe the Tabot tradition in Bengkulu and its relationship with the process of Islams entry into the country using a literature study approach. This study showed The process of Islamization in Bengkulu involved the economic activities of Muslim traders, intermarriage, Sufi teachings, and the development of the arts. Islam reached Bengkulu in the 15th or 16th century, primarily through contacts with Minangkabau and Palembang. The introduction of Islam to Bengkulu resulted in the formation of small kingdoms and the establishment of Islamic burial sites and manuscripts. The Tabot tradition, an annual ceremony commemorating the death of Imam Husayn, was brought to Bengkulu by Indian Bengalis and later blended with local traditions. This tradition demonstrates the close interaction between traditional customs and the Islamic faith in Bengkulu.
Muhammad Al-Fatih's Conquest of Constantinople: Strategies and Implications Dewi, Atika Sandra; Irham, M. Iqbal; Wanto, Sugeng
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v17i1.30344

Abstract

This research focuses on the expansionist policies pursued by Sultan Muhammad Al-Fatih and their impact on the regions surrounding Constantinople. The qualitative study aims to delve deeper into the strategies employed by Al-Fatih and contribute to a deeper understanding of his political expansion. The research methodology involves analyzing historical accounts and relevant literature, conducting a comprehensive review of existing scholarly works, and employing a descriptive analytical approach. The study highlights the military preparation, diplomacy and alliances, siege tactics, technological utilization, and post-conquest rule as key factors in Al-Fatih's expansionist endeavors. The conquest of Constantinople had significant ramifications for both Europe and the Islamic world. In Europe, it altered the political landscape, led to changes in trade routes, and resulted in massive migrations. In the Islamic world, it elevated the status and pride of the Muslim community, inspired other leaders, and influenced art, architecture, and literature.
Peran KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia: Analisis terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Br Tarigan, Anisa Tiara; Irham, M. Iqbal
Nagari Law Review Vol 7 No 1 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.144-157.2023

Abstract

The aim of this research is to examine the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in overcoming corruption in Indonesia from the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah. This study analyzes Law No. 19 of 2019 to understand the legal basis, duties, performance and function of the Corruption Eradication Committee in eradicating corruption, including the methods and strategies used. The document analysis method is used as a research plan with a focus on literature related to Law No. 19 of 2019. This research is a type of normative legal research using descriptive methods. The data collection used in this research is primary data and secondary data, the primary data is Law No. 19 of 2019, while the secondary data is taken from research results and opinions of legal experts. The research results show that the Corruption Eradication Commission has the responsibility and authority to eradicate corruption based on the Corruption Eradication Commission Law No. 19 of 2019. The Corruption Eradication Commission is a special police agency that strengthens efforts to eradicate corruption in Indonesia. However, Law No. 19 of 2019 received public opposition and criticism because it fundamentally changed the duties and authority of the Corruption Eradication Commission, especially in its implementation. In reviewing the fiqh siyasah dusturiyah, the Corruption Eradication Commission (KPK) is expected to be able to maintain justice and stability in the country through fair, equal and effective law enforcement. The KPK is also considered to have a moral responsibility to protect public interests and prevent criminal acts of corruption.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksploitasi ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629 menurut Hukum Ketenagakerjaan dan dalam Perspekif Hukum Islam Rizki, Dimas Ari; Irham, M. Iqbal
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.293-303.2023

Abstract

There are many cases of ship crew (ABK) who are treated inhumanely, exploited, and even not paid according to their work contracts, which is a violation of human rights in the form of serious degrading of human dignity. International and Indonesian laws have regulated the protection of the rights of foreign workers. However, implementing those regulations should be assessed to increase the protection of the rights of foreign workers, especially for foreign ship crue. The article examines the extent of the State's responsibility for exploiting ship crew and its protection based on Law Number 39 of 2004 and how to protect foreign ship crew from an Islamic law perspective. The study applies normative legal research, focusing on legal approaches, and content analysis applies library research, collecting information from various sources. This research examines the government's duties in protecting Indonesian migrant workers in China based on Law No. 39/2004. The research results show that if crew members are abused on a ship flying the flag of another country, then that country must exercise its jurisdiction, namely, prosecution and supervision, investigation, and examination. If the case of crew abuse involves Indonesia and China, then the two countries must work together to investigate the case. As a signing party to several International agreements such as CERD, UDHR, and ILO, the government of Indonesia is accountable for protecting Indonesian crews that work on foreign ships. From the perspective of Islamic law, crew members, as weak and vulnerable parties, have the right to receive protection. Therefore, the State, through the government, is obliged to protect the rights of crew members, which have been stipulated in law and agreed upon with the employer as a service provider.
Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak: Analisis Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam Erfin, Zaitun; Irham, M. Iqbal
Nagari Law Review Vol 7 No 1 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.39-48.2023

Abstract

This study aims to explain parents' role in educating children by analyzing Law No. 20 of 2003 on the national education system and Law No. 35 of 2014 on child protection. This research employs a qualitative descriptive method and literature review. Data collection involves gathering information from various sources, such as books, magazines, and online news, followed by reading and recording the information. The research data is analyzed descriptively. The findings indicate that Law No. 20 of 2003 and Law No. 35 of 2014 can be divided into two parts: (1) fundamentals, functions, and objectives of the national education system; rights and obligations of citizens, parents, society, and government; learners; and types of education; (2) the role of parents in raising children includes nurturing, caring, educating, protecting, fostering the child's development according to their abilities, talents, and interests, preventing child marriage, imparting character education, and instilling moral values in children. In the context of fiqh siyasah, both Law No. 20 of 2003 and Law No. 35 of 2014 mandate parents to provide education to their children because education is the child's right, ensuring their well-being and guaranteeing fundamental rights stipulated in Islamic law.
Co-Authors Achyar Zein, Achyar Azharuddin Br Tarigan, Anisa Tiara Dewi, Atika Sandra Erfin, Zaitun Fahmida, Nurul Faisar Ananda Arfa, Faisar Ananda Iqbal, Muhammad Nur Pagar, Pagar Panggabean, Nurul Huda Rahmadani, Gema Ramadi, Bagus Rizki, Dimas Ari Sanif, Muhammad Sativa, Annisa Siregar, Lili Rahmawati Wanto, Sugeng