Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Manajemen Budidaya Kangkung dan Lele Berbasis Aquaponik untuk Meningkatkan Pendapatan Warga Kelurahan Mlatiharjo Widjaja, Stephanus; Kartika, Erawati; Listyawati, Ika
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 16, No 3 (2025): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v16i3.20895

Abstract

Kelurahan Mlatiharjo yang terbagi ke dalam 6 rukun warga dan 41 rukun tetangga, memiliki karakteristik warga yang mayoritas bekerja sebagai karyawan atau buruh. Karakteristik tersebut yang menjadi salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh warga selain keterbatasan lain yaitu tempat dan sumber daya. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah mitra membutuhkan usaha yang mudah implementasinya, tidak memerlukan tempat yang luas, tidak membutuhkan modal yang besar dan mudah perawatannya. Permasalahan lain ialah mitra tidak memiliki pemahaman tentang pengelolaan usaha dan keuangan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah membantu menjaga ketersediaan pangan dan memberikan manfaat ekonomis melalui penjualan hasil budidaya. Tujuan lainnya ialah memberikan keterampilan dasar pengelolaan usaha budidaya dan pengelolaan keuangan. Metode tahapan pelaksanaan yang diterapkan yaitu tahap pengumpulan data, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap pendampingan dan tahap evaluasi kegiatan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini dari sisi mitra ialah mitra memiliki media dan peralatan budidaya, memiliki keterampilan dalam mengelola usaha budidaya dan memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan. Dari sisi tim pengabdian kegiatan ini menghasilkan luaran yaitu publikasi artikel pada koran, video, poster dan artikel jurnal. Dari sisi mahasiswa kegiatan ini menghasilkan luaran berupa rekognisi mata kuliah sebanyak 6 SKS.
Tax Governance in the Era of Pillar Two: Legal Certainty, Risk Management, and Strategic Responses in Indonesia Listyawati, Ika; Nurlaela, Lina
Summa : Journal of Accounting and Tax Vol. 3 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/summa.v3i2.888

Abstract

This study investigates Indonesia’s implementation of a global minimum tax under PMK 136/2024, which aligns with the OECD’s Pillar Two framework. The regulation introduces a 15% minimum effective tax rate for multinational enterprises (MNEs), aiming to address tax base erosion and ensure fair cross border taxation. The primary objective of this research is to assess the compliance implications, strategic adjustments, and governance challenges faced by MNEs operating in Indonesia under this new regime. A qualitative methodology was employed, incorporating literature synthesis, comparative regulatory analysis, and thematic interpretation of professional insights and policy documentation. The study draws upon Indonesia’s regulatory structure, OECD guidance, and professional commentaries to evaluate legal certainty, compliance obligations, and strategic tax planning responses. Key findings reveal that the regulation significantly increases administrative burdens for MNEs, particularly in managing GloBE Information Returns, calculating jurisdictional effective tax rates, and reconciling data between reporting streams. Transitional provisions, such as safe harbours and SBIE carve outs, offer partial relief but require detailed governance. The study also highlights that egal ambiguities, such as differences in interpretation of SBIE and limited administrative capacity, pose compliance risks in the form of late GIR reporting, errors in ETR calculations, and potential fines during the transition phase. The study concludes that Indonesia’s adoption of global minimum tax standards marks a transformative step in international tax policy. While the regulation promotes alignment with global norms, its successful implementation hinges on regulatory clarity, digital infrastructure, and institutional readiness. The findings offer practical guidance for policymakers and corporate decision makers seeking to navigate complex international tax reforms.