Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Liany, Lusy; Jufri, Ely Alawiyah; Umardani, Mohammad Kharis
Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat

Elections are a decisive momentum in the life of democracy. This democratic party will determinenot only the head of state but also the representatives of the people who will sit in the legislativebody. The whole process certainly will not work without the participation of voters throughoutIndonesia, especially in this case the novice voters. Beginner voters have always been the center ofattention ahead of elections. Besides because they are a young generation who have an emotionalcharacter that is still unstable, coupled with the lack of experience in deciding political choices.Therefore, often the political behavior of young voters is not constant beginner even does not playan active role in the election. For this reason, the provision of material about the participation ofnovice voters in the election to the students is absolutely necessary so that the students can knowhow to play an active role in the election so as to apply it in the life of the nation and state.

Edukasi Hak Perempuan dan Anak dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga pada Masyarakat Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur Liany, Lusy; Kharis Umardani, Mohammad; Windriyani, Paramaresthi
Info Abdi Cendekia Vol. 7 No. 1: Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v7i1.153

Menurut data CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan Maret 2023, selama kurun waktu 23 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2001-2023), jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 diantaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Perempuan dan anak di Indonesia saat ini masih dihadapi berbagai masalah, mulai dari diskriminasi di berbagai lini kehidupan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan hak hidup lainnya yang masih kerap terabaikan. Namun, persoalan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia terkait hak perempuan dan anak dalam peningkatan kualitas keluarga masih sangat kurang diperhatikan bahkan sangat terbelakang. Metode yang digunakan dalam bentuk edukasi dengan metode penyuluhan dan diskusi digunakan waktu sebanyak 50% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Dengan metode ini, kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah edukasi langsung dan memberikan analisis dan solusi terhadap permasalahan yang ada.

PEMENUHAN HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS OLEH PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) JAKARTA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Larasati, Dinda Kania; Liany, Lusy
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9080

AbstractPersons with disabilities have the same educational rights as others as explained in Law No. 8 of 2016 concerning persons with disabilities. State-owned enterprises and private companies are required to realize the rights of workers for persons with disabilities, especially at PT Pelindo North Jakarta. The problem formulations of these legal events are; How is the fulfillment of the rights of workers with disabilities based on Law Number 8 of 2016? and How is the Implementation of PT Pelindo in fulfilling the rights of workers with disabilities based on Law Number 8 of 2016?. This research method uses the Normative Empirical research type in conducting this research, as well as combining it with the relevant positive law and the implementation of PT Pelindo in applying these norms. The results of this study conclude that, first, the fulfillment of persons with disabilities must be carried out for companies both BUMN and private, where the rights of workers with disabilities are listed in article 53 of Law Number 8 of 2016, in which BUMN companies are required to employ at least 2% of workers with disabilities from the total workforce and 1% for private companies, second, PT Pelindo has fulfilled all the rights of workers with disabilities and carried out its obligations by hiring workers with disabilities with a percentage of 3% of all PT Pelindo employees. Keywords: Rights, Workers, Disability.AbstrakPenyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. BUMN maupun perusahaan swasta diwajibkan untuk merealisasikan hak pekerja untuk Penyandang Disabilitas khususnya pada PT. Pelindo Jakarta Utara. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari peristiwa hukum tersebut adalah; Bagaimana pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016? dan Bagaimana Implementasi PT. Pelindo dalam pemenuhan hak pekerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?. Metode penelitian ini mengggunakan jenis penelitian Normatif Empiris Dalam melakukan penelitian ini, serta memadankannya dengan hukum positif yang relevan serta implementasi PT Pelindo dalam menerapkan norma tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa , pertama, dalam pemenuhan Penyandang Disabilitas harus dilakukan bagi para perusahaan baik BUMN maupun Swasta, yang mana hak pekerja disabilitas tercantum dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal yang mana perusahaan BUMN wajib mempekerjakan minimal 2% pekerja Penyandang Disabilitas dari total keselurusan pekerja dan 1% untuk Swasta, kedua, PT. Pelindo telah memenuhi seluruh hak pekerja Penyandang Disabilitas dan melaksanakan kewajibanya dengan mempekerjakan pekerja disabilitas dengan presentase 3% dari seluruh karyawan PT. Pelindo. Kata Kunci : Hak, Pekerja, Disabilitas.

Penyuluhan dan Edukasi Mengenai Deteksi Dini Diabetes Melitus bagi Warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan liany, lusy; Ain, Qurratul; Alfia, Nurul; Athia, Putri; Aulia, Mifta; Permatasari, Putri; Shakila, Puteri; Alfajri, Rizki; Ismail, Muhammad; Alifah, Farah; Cahya, Meyga
Info Abdi Cendekia Vol. 8 No. 1: Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v8i1.168

Berdasarkan International Diabetes Federation (IDF) tahun 2021, Indonesia menduduki posisi ke-6 kematian terbanyak di dunia akibat Diabetes Meltius (DM). Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dan menjadi pintu masuk penyakit lain seperti stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, maupun disfungsi seksual. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai penyakit DM menjadi permasalahan pada mitra sehingga solusi yang dilakukan ialah memberikan edukasi serta melakukan pengecekan kadar gula darah. Metode yang digunakan dalam bentuk edukasi dengan metode penyuluhan dan diskusi digunakan waktu sebanyak 50% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Dengan metode ini, kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah edukasi langsung dan memberikan analisis dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai DM dan sebagai skrining awal untuk mendeteksi dini penyakit DM. Kegiatan dilakukan selama 1 hari di RPTRA Rasela Kelurahan Rawa Badak Selatan. Harapan dari kegiatan ini ialah masyarakat dapat memahami mengenai Diabetes Melitus (DM) dan sadar akan pentingnya mengecek kesehatan secara berkala

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SYARAT MINIMAL USIA CALON KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024) Meuthiara Azzahra; Liany, Lusy; Amir Mahmud
Jurnal ADIL Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v16i1.5515

Disparitas antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 terkait syarat usia minimal calon Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang peristiwa hukum tersebut, terdapat tiga rumusan masalah utama: pertama, adanya disparitas antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 mengenai syarat usia minimal calon Kepala Daerah; kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari disparitas tersebut; dan ketiga, pandangan Islam terhadap perbedaan putusan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Putusan Mahkamah Agung menetapkan usia minimal calon Gubernur (30 tahun) dan calon Bupati/Wali Kota (25 tahun) dipenuhi pada saat pelantikan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menetapkan usia tersebut harus dipenuhi pada saat “penetapan” calon. Kedua, Akibat hukum dari disparitas ini adalah bahwa semua peraturan mengenai syarat usia minimal calon Kepala Daerah harus mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (erga omnes). Ketiga, Dalam perspektif Islam, perbedaan penafsiran hukum ini dapat dianalogikan dengan adanya ayat muhkam (jelas) dan mustasyabih (multitafsir), serta konsep ta’arud al-adillah (pertentangan. dalil), yang diselesaikan melalui metode nasakh (penghapusan hukum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian). Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini: Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi harus ditaati dikarenakan bersifat final and binding dan erga omnes. Serta, DPR dan KPU dalam membuat peraturan terkait syarat minimal usia calon Kepala Daerah harus bersadarkan norma yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 yaitu, 30 tahun bagi gubernur dan 25 tahun bagi bupati dan walikota pada saat “penetapan”.

Peningkatan Pemahaman Hukum Hak Anak Dalam Upaya Mewujudkan Anak Berkualitas di RA Baitul Hikmah, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat Liany, Lusy; Erza, Elfitri Kurnia; Mahmud, Amir
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 4 (2025): Edisi Oktober - Desember
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i4.6912

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak-hak anak dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas di RA Baitul Hikmah Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah minimnya pengetahuan, khususnya di kalangan orang tua, guru, dan pengasuh, terkait hak-hak dasar anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam lingkungan sosial. Metode yang digunakan adalah participatory action melalui kombinasi ceramah (40%) dan diskusi interaktif (60%), disertai instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan temuan penting berupa komitmen bersama antara orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk melakukan tindak lanjut berupa coaching guru serta pembentukan lingkungan belajar yang ramah anak. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pendekatan partisipatif berbasis evaluasi lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah yang digunakan dalam pengabdian sebelumnya, serta mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara berkelanjutan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM HAK PEREMPUAN DISABILITAS DALAM UPAYA PENGUATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Liany, Lusy; Windriyani, Paramaresthi
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.6402

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hak-hak perempuan penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta mendorong penguatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan pengetahuan hukum. Metode yang digunakan adalah participatory action research melalui ceramah (40%) dan diskusi interaktif (60%) yang diikuti anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hak-hak perempuan penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan partisipatif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif perempuan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Edukasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Participatory Action untuk Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Negeri 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta Liany, Lusy; Anisariza, Nelly Ulfah
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): JIPPM - Juni 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.803

Pengabdian ini mengkaji tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa remaja dengan perilaku kenakalan remaja, Maraknya fenomena penyimpangan sosial yang mana tawuran antar pelajar yang terjadi di SMKN 1 Jakarta Budi Utomo. Tindakan kekerasan ini juga merugikan fasilitas umum dimana beberapa fasilitas yang terdapat di sekitar tempat tersebut rusak. Kurangnya efektifitas pendidikan juga menjadi faktor penyebab rendahnya pemahaman nilai Pancasila. Sistem pendidikan yang terfokus pada penguasaan materi pelajaran dan kurangnya pembelajaran yang mendorong refleksi kritis terhadap nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan pemahaman yang dangkal atau bahkan tidak ada pemahaman sama sekali tentang nilai-nilai tersebut. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Pemberian materi tentang nilai-nilai Pancasila kepada siswa-siswi meningkatkan pemahaman nilai Pancasila sebesar 36% dan menurunkan intensi tawuran menurut survei pasca-kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan Hak Keterwakilan Perempuan Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Kepada Siswi SMKN 44 Jakarta Liany, Lusy; Jufri, Ely Alawiyah; Umardani, Mohammad Kharis
Jurnal BALIRESO Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/balireso.v8i1.196

In Law no. 7 of 2017 concerning Elections which are the legal basis for the implementation of the 2019 elections. This provision is contained in Article 245 mandating that the list of prospective candidates must contain at least 30 percent women's representation. In the Indonesian context, legal reform with a justice perspective through the insistence of a 30% quota for women in parliament is a contribution from the liberal feminist experience. The regulation regarding the mandatory 30 percent quota for female candidates is one of the important achievements in Indonesia's post-reform democracy journey. These conditions must be met by political parties in order to participate in the Election. This 30 percent figure is based on the results of UN research which states that a minimum number of 30 percent allows a change to occur and has an impact on the quality of decisions taken in public institutions. However, the issue of gender inequality is clearly reflected in the low representation of women in the structure of Indonesia's representative institutions. Based on the 2010-2035 Indonesian Population Projection data, out of a total of 261.9 million Indonesians in 2017, the female population is 130.3 million or around 49.75 percent of the population. Unfortunately, the large population of women is not represented in parliament. The proportion of women in DPR seats is much less than the proportion of men.

PENYULUHAN PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Liany, Lusy; Jufri, Ely Alawiyah; Umardani, Mohammad Kharis
Jurnal BALIRESO Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/balireso.v3i1.66

Elections are a decisive momentum in the life of democracy. This democratic party will determinenot only the head of state but also the representatives of the people who will sit in the legislativebody. The whole process certainly will not work without the participation of voters throughoutIndonesia, especially in this case the novice voters. Beginner voters have always been the center ofattention ahead of elections. Besides because they are a young generation who have an emotionalcharacter that is still unstable, coupled with the lack of experience in deciding political choices.Therefore, often the political behavior of young voters is not constant beginner even does not playan active role in the election. For this reason, the provision of material about the participation ofnovice voters in the election to the students is absolutely necessary so that the students can knowhow to play an active role in the election so as to apply it in the life of the nation and state.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search