Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.628
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal BALIRESO ADIL : Jurnal Hukum INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Info Abdi Cendekia Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Liany, Lusy
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 03-03/PHPU DPD-XXII/2024) Gema Hari Akbar Salim; Liany, Lusy; Amir Mahmud
Jurnal ADIL Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 menimbulkan problematika yuridis terkait batas kewenangan lembaga peradilan pemilu. Latar belakangnya adalah penerimaan sengketa administratif terkait Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Mahkamah, yang seharusnya merupakan ranah PTUN, serta sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengabaikan putusan PTUN yang bersifat final and binding. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan putusan. Data bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dinilai telah melampaui kewenangannya (ultra vires) sebagaimana diatur Pasal 24C UUD 1945, karena pokok sengketa adalah administrasi pencalonan, bukan perselisihan hasil suara. Pertimbangan hakim yang berdalih electoral justice dinilai menciptakan ambiguitas hukum dan inkonsisten dengan yurisprudensi sebelumnya mengenai masa jeda mantan narapidana. Dari perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah, dan pelolosan calon berstatus mantan terpidana korupsi dianggap belum sejalan dengan nilai moral keadilan Islam. Kesimpulannya, putusan ini mengaburkan batas yurisdiksi dan mencederai asas kepastian hukum serta integritas pemilu.
PENERAPAN PENGHITUNGAN DALUWARSA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN/ATAU SURAT OTENTIK OLEH PARA PENEGAK HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022) Liany, Lusy; Riansah, Muhamad Rafly
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10262

Abstract

Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial Review. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-PUU-XX/2022). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan yaitu: pertama, dalam pengaturan daluwarsa terhadap pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana termuat dalam pasal 79 KUHP, kedua, pandangan hakim telah salah menafsirkan dikarenakan hakim mengatakan bahwa ini adalah delik materiil. Kata Kunci : Daluwarsa, Delik Formil, Surat, Tindak Pidana, Judicial Review
Evaluating the Fulfillment of Health Rights for Persons with Disabilities in Jakarta’s Community Health Centers Liany, Lusy; Purwaningsih, Endang; Basrowi, Basrowi; Queroda, Phillip G; Iskandar, Farhan Putra
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i3.445-468

Abstract

Access to equitable health services is a priority in guaranteeing human rights, especially for persons with disabilities, which is implemented in the primary health service systems of developing countries. Although there is a comprehensive legal framework, structural and institutional barriers are essential in the fulfillment of inclusive health services. This study provides an analysis of the obstacles and implementation of the fulfillment of health rights of persons with disabilities at the Jatinegara Kaum Health Center. Puskesmas are at the forefront of providing health services, in line with the goals of Law Number 8 of 2016. The Jatinegara Kaum Health Center is the object of research because there is the highest population of people with disabilities in DKI Jakarta. The research was conducted by combining a legal framework with empirical data in the form of interviews, field observations, and document analysis, to evaluate systemic health service delivery practices. This study found a gap in the fulfillment of health rights with positive legal regulations that apply. Obstacles include limited infrastructure, limited medicines, supporting equipment, and lack of competence of medical personnel and the involvement of families of people with disabilities. This research provides recommendations for improving inclusive health facilities, the competence of health workers through special training, maximum allocation of funds, and cross-sectoral collaboration, in order to fulfill the health rights of persons with disabilities in a comprehensive and comprehensive manner.
Co-Authors Ain, Qurratul Alfia, Nurul Alifah, Farah Amir Mahmud Amir Mahmud Anisariza, Nelly Ulfah ATHIA, PUTRI Aulia, Mifta Basrowi Basrowi, Basrowi Cahya, Meyga Endang Purwaningsih Erza, Elfitri Kurnia Gema Hari Akbar Salim Iskandar, Farhan Putra Jufri, Ely Alawiyah Kharis Umardani, Mohammad Larasati, Dinda Kania Meuthiara Azzahra Muhammad Ismail Putri Permatasari, Putri Queroda, Phillip G Riansah, Muhamad Rafly Rizki Alfajri Shakila, Puteri Umardani, Mohammad Kharis Windriyani, Paramaresthi