Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Evaluating the Fulfillment of Health Rights for Persons with Disabilities in Jakarta’s Community Health Centers Liany, Lusy; Purwaningsih, Endang; Basrowi, Basrowi; Queroda, Phillip G; Iskandar, Farhan Putra
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i3.445-468

Abstract

Access to equitable health services is a priority in guaranteeing human rights, especially for persons with disabilities, which is implemented in the primary health service systems of developing countries. Although there is a comprehensive legal framework, structural and institutional barriers are essential in the fulfillment of inclusive health services. This study provides an analysis of the obstacles and implementation of the fulfillment of health rights of persons with disabilities at the Jatinegara Kaum Health Center. Puskesmas are at the forefront of providing health services, in line with the goals of Law Number 8 of 2016. The Jatinegara Kaum Health Center is the object of research because there is the highest population of people with disabilities in DKI Jakarta. The research was conducted by combining a legal framework with empirical data in the form of interviews, field observations, and document analysis, to evaluate systemic health service delivery practices. This study found a gap in the fulfillment of health rights with positive legal regulations that apply. Obstacles include limited infrastructure, limited medicines, supporting equipment, and lack of competence of medical personnel and the involvement of families of people with disabilities. This research provides recommendations for improving inclusive health facilities, the competence of health workers through special training, maximum allocation of funds, and cross-sectoral collaboration, in order to fulfill the health rights of persons with disabilities in a comprehensive and comprehensive manner.
PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Nugraha, Farel Fathin; Liany, Lusy; Damayanti, Alfrida G.; Zaahiroh, Labitta N.; Ramadhini, Asriqqah; Edelweis, Dynda; Saraswati, Diajeng A.; Marsela, Selvi; Mulia, Prudence R. K.; Azka, Nabila A.; Aisy, Putri R.; Dalimunthe, Muhammad B. P
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.663

Abstract

Peristiwa kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada April 2025 mencerminkan rapuhnya perlindungan hak asasi manusia di wilayah rawan konflik. Tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil, penyanderaan, serta menciptakan rasa takut dan ketidakamanan yang meluas, sehingga berpotensi melanggar hak untuk hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang timbul akibat tindakan KKB serta menilai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dari perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap peraturan perundang- undangan, doktrin hukum, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup dan hak atas rasa aman, serta memenuhi unsur tindak pidana berat berdasarkan hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa negara tetap memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non- negara, terutama di wilayah yang diketahui memiliki tingkat kerentanan konflik tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan warga sipil, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pendekatan keamanan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia guna menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat secara berkelanjutan.