Articles
<![CDATA[Penanggulangan Kejahatan Perkarantinan Pertanian Dan Hewan diwilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, Kalimantan Utara ]]>
<![CDATA[Gusfira, Novil]]>;
<![CDATA[Irawan, Aris]]>
<![CDATA[ Mubeza Vol. 13 No. 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Takengon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54604/mbz.v13i2.358
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang berbicara Karantina Hewan, Perlindungan terhadap ikan dan tumbuhan adalah bagian dari kewajiban negara untuk memastikan keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terjamin bagi warga, hewan, dan tumbuhan. Fokus isu yang ada di penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap individu yang melakukan tindak kejahatan. perkarantinaan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yaitu Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan; penerapan hukum terhadap pelaku yang memasukkan media pembawa ke wilayah Kalimantan Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pendekatan yuridis normatif, dari penelitian ini di dapat bahwasanya Pengendalian sebuah kejahatan dalam bidang perkarantinaan tidak hanya saja dapat dilakukan melalui hukum, akan tetapi juga harus melibatkan sarana non hukum pidana (non penal policy) yang dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan mengurangi faktor yang menimbulkan kejahatan, jika kedua sarana tersebut dilakukan, maka kejahatan di bidang perkarantinaan dapat teratasi dengan baik. Masuknya Media Pembawa berupa hewan dan produknya serta tumbuhan dan produknya yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina masih terus berlangsung sampai saat ini khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara disebabkan ruang lingkup Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai aturan perkarantinaan pertanian di Malaysia hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja, tidak mengatur kegiatan antar area. Sehingga Pejabat Karantina Pertanian Malaysia tidak akan menerbitkan Sertifikat Kesehatan baik hewan maupun tumbuhan serta produknya jika media pembawa tersebut dilalulintaskan masuk ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara, dikarenakan sebagian Pulau Sebatik adalah wilayah Malaysia sehingga dianggap antar area jika melalulintaskan media pembawa ke wilayah Pulau Sebatik.]]>
<![CDATA[Criminal Sanctions for Corruption Crimes Based on Perspective Study of Renewal Law and the Relationship with Islamic Criminal Law ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Fitri]]>;
<![CDATA[Ishaq, Ishaq]]>;
<![CDATA[Irawan, Aris]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.795
<![CDATA[The crime of corruption is an extra ordinary crime that damages the joints of the economy in a country. Therefore, the crime must be given a sanction that creates a deterrent effect so that the act can be minimized. However, in reality the sanctions against corruption crimes that have been drafted at this time in Indonesia need to be reformulated through the reform of criminal law in Indonesia. This study examines the granting of criminal sanctions for perpetrators of corruption according to Islamic Criminal Law in relation to Criminal Law Reform. The research method used is normative legal research, with data sources in the form of secondary data and primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis is in the form of descriptive qualitative. The criminal sanctions for perpetrators of corruption in Indonesia as stipulated in the corruption crime law are only in the form of imprisonment and fines. Thus, there is a need for reform of criminal law, specifically criminal law for corruption. These legal reform efforts sometimes originate from living laws besides Islamic law, including customary law as law that was applicable in Indonesian society before the entry of the Dutch criminal law. Therefore, the renewal of criminal sanctions for perpetrators of corruption crimes is currently a matter that needs to be reformulated considering the current sanctions have not provided a deterrent effect for perpetrators of corruption by reforming the law and incorporating Islamic values into the formulation of these sanctions, especially the values of justice in Islamic criminal law.]]>
<![CDATA[The Perceptions and Tendencies of Judges Religious Court In Using the Kitab Kuning (Books of Fiqh) in Indonesia ]]>
<![CDATA[Irawan, Aris]]>;
<![CDATA[Fitri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Reza Hanifa]]>;
<![CDATA[Asneliwarni]]>;
<![CDATA[Suryani, Rias Wita]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 2 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v33i2.2030
<![CDATA[This research investigates the judges’ perception and tendency to refer to the Books of Fiqh (Kitab Kuning). This research focuses on sharia economic dispute settlement in Indonesian religious courts. The research method used combines normative legal and empirical socio-legal research. The results found that the perception and tendency of judges towards several sources of legal rules in assessing, weighing, and deciding a sharia economic case in the Indonesian Religious Courts, did not always rely on one KHES as a material source. In Indonesian law, judges cannot use only one source in resolving sharia economic disputes, such as the Book of Fiqh (Kitab Kuning) only. However, it is an equally important combination, and it can be seen from several decisions of the Religious Courts in Indonesia.]]>
<![CDATA[The Perceptions and Tendencies of Judges Religious Court In Using the Kitab Kuning (Books of Fiqh) in Indonesia ]]>
<![CDATA[Irawan, Aris]]>;
<![CDATA[Fitri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Reza Hanifa]]>;
<![CDATA[Asneliwarni]]>;
<![CDATA[Suryani, Rias Wita]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 2 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v33i2.2030
<![CDATA[This research investigates the judges’ perception and tendency to refer to the Books of Fiqh (Kitab Kuning). This research focuses on sharia economic dispute settlement in Indonesian religious courts. The research method used combines normative legal and empirical socio-legal research. The results found that the perception and tendency of judges towards several sources of legal rules in assessing, weighing, and deciding a sharia economic case in the Indonesian Religious Courts, did not always rely on one KHES as a material source. In Indonesian law, judges cannot use only one source in resolving sharia economic disputes, such as the Book of Fiqh (Kitab Kuning) only. However, it is an equally important combination, and it can be seen from several decisions of the Religious Courts in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Irawan, Aris]]>
<![CDATA[ Alhurriyah Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30983/alhurriyah.v2i1.262
<![CDATA[Indonesia should optimize the criminal law policy about witness protection especially in eradication of corruption as criminal cases. Giving witness of corruption cases a maximum protection could be an alternative instrument in corruption eradication in Indonesia. It because the witness testimony is an important evidence to unveil the clarity of the case and to prove the criminal act that was done by subject. While the officers (of law enforcement) hard to reveal the well planned criminal act. Witnesses mostly are unwilling to denounce a criminal corruption act because of threats, intimidation, and criminalization that they receive from the subjects and their companions. It will be a good chance to protect the witnesses, as Whistleblower or Justice collaborator, as an effort to disclose the criminal corruption case in Indonesia while giving maximum protection only for subjects like what occur till today. Optimalisasi kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi di Indonesia khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah gagasan yang harus segera diwujudkan, karena memaksimalkan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai instrument alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara itu penegak hukum kesulitan untuk mengungkap sebuah kasus korupsi yang biasanya sangat terencana secara sistemik. Biasanya saksi dan/atau pelapor enggan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi, karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu. Ada peluang dengan mengoptimalkan perlindungan saksi baik itu sebagai pelapor (Whistleblower) maupun saksi pelaku yang berkerjasama (Justice collaborator), akan dapat pula mengoptimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata.]]>
<![CDATA[HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA ]]>
<![CDATA[Irawan, Aris]]>
<![CDATA[ Alhurriyah Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30983/alhurriyah.v4i2.1571
<![CDATA[Development Law Theory refers to the life view (way of life) of Indonesian society based on the principle of Pancasila which encourages kinship then to norms, principles, institutions and rules. Updating laws is part of and at the same time implements punishment. Islamic Judicial Law, specifically concerning Role Law, stoning law for adulterers, as well as qishash, often gets a sharp spotlight from Non-Islamic societies such as Orientalists, as well as research, principles, legal laws and others required in the substance of the Criminal Code, actually regulated and applied in Islamic Law. On the other hand Islamic law in transition is not as rigid as imagined by Orientalists, but is instead flexible and can be used as a source of renewal of the National Criminal Law.]]>
<![CDATA[Pengembangan E-Modul Pengenalan Budaya Lampung pada Platform Android Untuk Siswa Kelas 5 SD Menggunakan Ispring dan Website 2 Apk Builder ]]>
<![CDATA[Irawan, Aris]]>;
<![CDATA[Muhammad, Meizano Ardhi]]>;
<![CDATA[Hilal, Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal PPS-TP: Jurnal Pendidikan Analisis, Aplikasi Teori dan Hasil Penelitian Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal PPS-TP ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal PPS-TP: Jurnal Pendidikan Analisis, Aplikasi Teori dan Hasil Penelitian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengembangan E-Modul Pengenalan Budaya Lampung Pada Platform Android Untuk Siswa Kelas 5 Sd Menggunakan Ispring Dan Website 2 Apk Builder. Budaya Lampung merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia memiliki keberagaman adat istiadatnya. e-Modul adalah media interaktif yang memudahkan pengguna dan salah satu transformasi buku, ataupun materi-materi yang ingin disajikan kepada pengguna ke dalam digital seperti platform android. Penggunaan android pada jenjang Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rauf Bandar Lampung kelas V mencapai 100% saat di rumah. Penelitian ini mengembangkan e-Modul pengenalan budaya Lampung pada platform android dan mengetahui validitas serta kepraktisan e-Modul pengenalan budaya lampung untuk siswa kelas 5 SD selanjutnya diberi nama Sanak Belajar. Desain penelitian yang digunakan adalah Design and Development Research (DDR) dengan mengadaptasi model pengembangan oleh Richey & Klien, terdapat 4 tahap yaitu analisis, desain, pengembangan dan evaluasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data validasi materi dan validasi media. Wawancara dan survei mengumpulkan data untuk kepraktisan melalui sebar angket. e-Modul Pengenalan Budaya Lampung yang dikembangkan pada platform android dinyatakan valid oleh validator materi dengan skor rata-rata 94,3% dengan kategori sangat valid sedangkan ahli media mendapatkan skor 77% dengan kategori Valid. Berdasarkan penilaian ahli media e-Modul dan materi pengenalan budaya Lampung pada platform android menunjukan Sanak Belajar layak digunakan dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil uji kepraktisan yang telah dilakukan melalui angket respon siswa dan persepsi guru mendapatkan skor rata-rata 89,47% dengan kategori sangat praktis.]]>
<![CDATA[The Legal Protection For Children Of Sexual Violence Victims In Indragirii Hilir Regency ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Fitri]]>;
<![CDATA[Irawan, Aris]]>;
<![CDATA[Rahmah, Siti]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 2 (2021): April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v2i2.46
<![CDATA[Currently, the phenomenon of children sexual abuse is a crime that is very distressing to society. It shows that children sexual abuse is an iceberg phenomenon that must be prevented so that children are no longer victims of sexual harassment by the responsible party. This research used normative legal as research methods. The data sources in the form of secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials. Meanwhile, the data analysis used is in the form of qualitative analysis and deductive conclusion. From the results of this research, it was concluded that the protection efforts had been made through the regulation of laws and penal efforts both in the Criminal Code and the children protecting laws by providing criminal sanctions for sexual offenders. However, these efforts were not sufficient and they must be carried out through non-penal efforts by providing sex education from an early age and teaching religious values. ]]>
<![CDATA[Evidence In Sexual Violence Crime Cases ]]>
<![CDATA[Made Pasek Swardhyana, Gde]]>;
<![CDATA[Irawan, Aris]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 5 (2022): October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v3i5.491
<![CDATA[The focus of this research is related to the emergency phenomenon of sexual violence in Indonesia which is currently the world's concern. Evidence of criminal acts of sexual violence is often not revealed because it is constrained by the narrow evidence in the regulations for combating sexual violence crimes in Indonesia. The presence of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence has become a breath of fresh air in the disclosure of cases of sexual violence in Indonesia, which is among the highest in Southeast Asia. To answer the objectives of this research, the type of research used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach, especially examining legal provisions related to evidence in sexual violence crimes in Indonesia. In the perspective of the ratio decidendi in criminal justice, it is related to the importance of evidence in overcoming this sexual violence crime in Indonesia. From the results of the study, it was found that there were several additional evidences in the Non-Criminal Act on Sexual Violence as a new regulation in dealing with sexual violence in Indonesia, including the recognition of victim statements, statements by psychologists and/or psychiatrists, electronic evidence, this is progress in the process. justice for sexual violence crimes in Indonesia by also including some additional new evidence, including psychiatrists' statements which are very helpful in disclosing cases of criminal acts of sexual violence in Indonesia which are increasingly showing alarming numbers. Entering silent evidence or evidence as a tool The evidence in the regulation of this new law provides another perspective in overcoming the crime of sexual violence in Indonesia which is difficult to uncover due to cultural factors and negative stigma towards victims of sexual violence.]]>
<![CDATA[Effectiveness Of Regional Regulation Number 20 Of 2001 Regarding Regulation Of Street Traders And Seasonal Street Traders In Tarakan City ]]>
<![CDATA[Fathurrahman, Fathurrahman]]>;
<![CDATA[Irawan, Aris]]>;
<![CDATA[Fridayanti, sri]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 3 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v4i3.652
<![CDATA[This research is motivated by a problem, namely that there is law enforcement against street vendors in Tarakan City, but in the practice of law enforcement, there is a discrepancy or incompatibility with what has been determined in a statutory regulation. The problem is described in two problem formulations, namely: 1. Factors in law enforcement against street vendors in Tarakan City based on Regional Regulation Number 20 of 2001 concerning the Regulation of Street Vendors and Seasonal Street Vendors in Tarakan City, 2. Obstacles to enforcing the law against street vendors in Tarakan City. This study uses empirical research using the collection of legal materials, namely interviews with primary and secondary sources of legal materials, observation, and documentation. The research results obtained in this study are that in substance law enforcement against street vendors in Tarakan City is stipulated in the regional regulation of Tarakan City Number 20 of 2001 concerning Regulation of Street Vendors and Seasonal Street Vendors in Tarakan City is appropriate, and structurally speaking law enforcement carried out by law enforcement, namely the civil service police unit in Tarakan City, has worked according to standard procedures that have been set, But law enforcement is not working as well as it should because there is still a lack of public awareness and understanding of the rules that have been enforced. Street vendors who do not have permission to occupy the location will be dealt with by law enforcement officials in the form of verbal or written warnings to control their merchandise, or they will even be given sanctions according to the provisions of the applicable regional regulations.]]>
