Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Penanggulangan Kejahatan Perkarantinan Pertanian Dan Hewan diwilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, Kalimantan Utara Gusfira, Novil; Irawan, Aris
Mubeza Vol. 13 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : IAIN Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54604/mbz.v13i2.358

Abstract

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang berbicara Karantina Hewan, Perlindungan terhadap ikan dan tumbuhan adalah bagian dari kewajiban negara untuk memastikan keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terjamin bagi warga, hewan, dan tumbuhan. Fokus isu yang ada di penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap individu yang melakukan tindak kejahatan. perkarantinaan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yaitu Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan; penerapan hukum terhadap pelaku yang memasukkan media pembawa ke wilayah Kalimantan Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pendekatan yuridis normatif, dari penelitian ini di dapat bahwasanya Pengendalian sebuah kejahatan dalam bidang perkarantinaan tidak hanya saja dapat dilakukan melalui hukum, akan tetapi juga harus melibatkan sarana non hukum pidana (non penal policy) yang dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan mengurangi faktor yang menimbulkan kejahatan, jika kedua sarana tersebut dilakukan, maka kejahatan di bidang perkarantinaan dapat teratasi dengan baik. Masuknya Media Pembawa berupa hewan dan produknya serta tumbuhan dan produknya yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina masih terus berlangsung sampai saat ini khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara disebabkan ruang lingkup Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai aturan perkarantinaan pertanian di Malaysia hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja, tidak mengatur kegiatan antar area. Sehingga Pejabat Karantina Pertanian Malaysia tidak akan menerbitkan Sertifikat Kesehatan baik hewan maupun tumbuhan serta produknya jika media pembawa tersebut dilalulintaskan masuk ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara, dikarenakan sebagian Pulau Sebatik adalah wilayah Malaysia sehingga dianggap antar area jika melalulintaskan media pembawa ke wilayah Pulau Sebatik.
Criminal Sanctions for Corruption Crimes Based on Perspective Study of Renewal Law and the Relationship with Islamic Criminal Law Wahyuni, Fitri; Ishaq, Ishaq; Irawan, Aris
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.795

Abstract

The crime of corruption is an extra ordinary crime that damages the joints of the economy in a country. Therefore, the crime must be given a sanction that creates a deterrent effect so that the act can be minimized. However, in reality the sanctions against corruption crimes that have been drafted at this time in Indonesia need to be reformulated through the reform of criminal law in Indonesia. This study examines the granting of criminal sanctions for perpetrators of corruption according to Islamic Criminal Law in relation to Criminal Law Reform. The research method used is normative legal research, with data sources in the form of secondary data and primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis is in the form of descriptive qualitative. The criminal sanctions for perpetrators of corruption in Indonesia as stipulated in the corruption crime law are only in the form of imprisonment and fines. Thus, there is a need for reform of criminal law, specifically criminal law for corruption. These legal reform efforts sometimes originate from living laws besides Islamic law, including customary law as law that was applicable in Indonesian society before the entry of the Dutch criminal law. Therefore, the renewal of criminal sanctions for perpetrators of corruption crimes is currently a matter that needs to be reformulated considering the current sanctions have not provided a deterrent effect for perpetrators of corruption by reforming the law and incorporating Islamic values into the formulation of these sanctions, especially the values of justice in Islamic criminal law.
The Perceptions and Tendencies of Judges Religious Court In Using the Kitab Kuning (Books of Fiqh) in Indonesia Irawan, Aris; Fitri Wahyuni; Reza Hanifa; Asneliwarni; Suryani, Rias Wita
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 2 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v33i2.2030

Abstract

This research investigates the judges’ perception and tendency to refer to the Books of Fiqh (Kitab Kuning). This research focuses on sharia economic dispute settlement in Indonesian religious courts. The research method used combines normative legal and empirical socio-legal research. The results found that the perception and tendency of judges towards several sources of legal rules in assessing, weighing, and deciding a sharia economic case in the Indonesian Religious Courts, did not always rely on one KHES as a material source. In Indonesian law, judges cannot use only one source in resolving sharia economic disputes, such as the Book of Fiqh (Kitab Kuning) only. However, it is an equally important combination, and it can be seen from several decisions of the Religious Courts in Indonesia.
The Perceptions and Tendencies of Judges Religious Court In Using the Kitab Kuning (Books of Fiqh) in Indonesia Irawan, Aris; Fitri Wahyuni; Reza Hanifa; Asneliwarni; Suryani, Rias Wita
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 33 No. 2 (2022): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v33i2.2030

Abstract

This research investigates the judges’ perception and tendency to refer to the Books of Fiqh (Kitab Kuning). This research focuses on sharia economic dispute settlement in Indonesian religious courts. The research method used combines normative legal and empirical socio-legal research. The results found that the perception and tendency of judges towards several sources of legal rules in assessing, weighing, and deciding a sharia economic case in the Indonesian Religious Courts, did not always rely on one KHES as a material source. In Indonesian law, judges cannot use only one source in resolving sharia economic disputes, such as the Book of Fiqh (Kitab Kuning) only. However, it is an equally important combination, and it can be seen from several decisions of the Religious Courts in Indonesia.
PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Irawan, Aris
Alhurriyah Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v2i1.262

Abstract

Indonesia should optimize the criminal law policy about witness protection especially in eradication of corruption as criminal cases. Giving witness of corruption cases a maximum protection could be an alternative instrument in corruption eradication in Indonesia. It because the witness testimony is an important evidence to unveil the clarity of the case and to prove the criminal act that was done by subject. While the officers (of law enforcement) hard to reveal the well planned criminal act. Witnesses mostly are unwilling to denounce a criminal corruption act because of threats, intimidation, and criminalization that they receive from the subjects and their companions. It will be a good chance to protect the witnesses, as Whistleblower or Justice collaborator, as an effort to disclose the criminal corruption case in Indonesia while giving maximum protection only for subjects like what occur till today. Optimalisasi kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi di Indonesia khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah gagasan yang harus segera diwujudkan, karena memaksimalkan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai instrument alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara itu penegak hukum kesulitan untuk mengungkap sebuah kasus korupsi yang biasanya sangat terencana secara sistemik. Biasanya saksi dan/atau pelapor enggan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi, karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu. Ada peluang dengan mengoptimalkan perlindungan saksi baik itu sebagai pelapor (Whistleblower) maupun saksi pelaku yang berkerjasama (Justice collaborator), akan dapat pula mengoptimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata.
HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA Irawan, Aris
Alhurriyah Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v4i2.1571

Abstract

Development Law Theory refers to the life view (way of life) of Indonesian society based on the principle of Pancasila which encourages kinship then to norms, principles, institutions and rules. Updating laws is part of and at the same time implements punishment. Islamic Judicial Law, specifically concerning Role Law, stoning law for adulterers, as well as qishash, often gets a sharp spotlight from Non-Islamic societies such as Orientalists, as well as research, principles, legal laws and others required in the substance of the Criminal Code, actually regulated and applied in Islamic Law. On the other hand Islamic law in transition is not as rigid as imagined by Orientalists, but is instead flexible and can be used as a source of renewal of the National Criminal Law.
Pengembangan E-Modul Pengenalan Budaya Lampung pada Platform Android Untuk Siswa Kelas 5 SD Menggunakan Ispring dan Website 2 Apk Builder Irawan, Aris; Muhammad, Meizano Ardhi; Hilal, Iqbal
Jurnal PPS-TP: Jurnal Pendidikan Analisis, Aplikasi Teori dan Hasil Penelitian Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal PPS-TP
Publisher : Jurnal PPS-TP: Jurnal Pendidikan Analisis, Aplikasi Teori dan Hasil Penelitian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-Modul Pengenalan Budaya Lampung Pada Platform Android Untuk Siswa Kelas 5 Sd Menggunakan Ispring Dan Website 2 Apk Builder. Budaya Lampung merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia memiliki keberagaman adat istiadatnya. e-Modul adalah media interaktif yang memudahkan pengguna dan salah satu transformasi buku, ataupun materi-materi yang ingin disajikan kepada pengguna ke dalam digital seperti platform android. Penggunaan android pada jenjang Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rauf Bandar Lampung kelas V mencapai 100% saat di rumah. Penelitian ini mengembangkan e-Modul pengenalan budaya Lampung pada platform android dan mengetahui validitas serta kepraktisan e-Modul pengenalan budaya lampung untuk siswa kelas 5 SD selanjutnya diberi nama Sanak Belajar. Desain penelitian yang digunakan adalah Design and Development Research (DDR) dengan mengadaptasi model pengembangan oleh Richey & Klien, terdapat 4 tahap yaitu analisis, desain, pengembangan dan evaluasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data validasi materi dan validasi media. Wawancara dan survei mengumpulkan data untuk kepraktisan melalui sebar angket. e-Modul Pengenalan Budaya Lampung yang dikembangkan pada platform android dinyatakan valid oleh validator materi dengan skor rata-rata 94,3% dengan kategori sangat valid sedangkan ahli media mendapatkan skor 77% dengan kategori Valid. Berdasarkan penilaian ahli media e-Modul dan materi pengenalan budaya Lampung pada platform android menunjukan Sanak Belajar layak digunakan dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil uji kepraktisan yang telah dilakukan melalui angket respon siswa dan persepsi guru mendapatkan skor rata-rata 89,47% dengan kategori sangat praktis.