Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Pengabdian Negeri
Adrian Adrian
Universitas Hasanuddin
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Literasi Hukum melalui Sosialisasi Berbasis Good Governance di Kelurahan Talaka Muhammad Fikri; Eka Merdekawati Djafar; Adrian Adrian; Andi Budiman; Muhammad Fathir Al Farisi; Maulana Dafa Suwandi; A. M. Randy Syekh; A. Maisyah Amalia; Linda Sekar Sari; Athifah Putri Fidar; Ismi Azizah Djufri; A. Putra Alen Pratama; Vega Sampe Rompon; Zhairah Zulaeyka Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7905

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kelurahan Talaka melalui internalisasi prinsip good governance yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara idealitas partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan yang masih bersifat formalistik serta kurang melibatkan warga secara substantif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengabdian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kelurahan cenderung bersifat administratif dan simbolik, yang dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap informasi publik serta lemahnya pola komunikasi antara aparatur kelurahan dan masyarakat. Melalui pelaksanaan sosialisasi hukum berbasis PRA, terjadi peningkatan keterlibatan aktif peserta dalam forum diskusi, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbukanya ruang dialog yang lebih setara antara aparatur dan warga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas aparatur kelurahan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah: Integrasi Edukasi Hukum Dan Pendekatan Partisipatif Tri Fenny Widayanti; Ratnawati Ratnawati; Hijrah Adhyanti Mirzana; Muhammad Ilham Arisaputra; Sakka Pati; Marwah Marwah; Wiranti Wiranti; Muhammad Fikri; Muhammad Nabil Zhafir; Abd Rahman; Vega Sampe Rompon; Andi Muhammad Randy Syekh; Nurul Hijrah; Winanda Fajri Al Hakim; Sitti Mut Mainnah; Adrian Adrian; Muh Rezky Zulkarnain; Sardil Mutaallif
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 3 No. 3 (2026): September, 2026
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v3i3.281

Abstract

Perlindungan hak atas tanah di tingkat desa tidak cukup bertumpu pada pendaftaran dan penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan kemampuan masyarakat memahami status hak, mengenali risiko, mengakses prosedur administrasi, serta berkomunikasi dengan pemerintah desa. Kegiatan pengabdian di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berangkat dari lima persoalan yang terdokumentasi, yaitu rendahnya pemahaman status hukum tanah, lemahnya legalitas penguasaan, terbatasnya akses edukasi dan advokasi, kerentanan terhadap pelanggaran hak, dan belum optimalnya kapasitas pemerintah desa. Tujuan kegiatan adalah memperkuat kesadaran hukum dan kapasitas perlindungan hak atas tanah melalui model pemberdayaan yang mengintegrasikan pemetaan masalah, edukasi hukum, dialog partisipatif, pendampingan, dan penguatan kelembagaan desa. Pendekatan yuridis empiris dipadukan dengan Participatory Rural Appraisal melalui observasi partisipatif, wawancara, diskusi kelompok, pemetaan sosial-hukum, dan evaluasi kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan tiga perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari dokumentasi yang tersedia, yaitu meningkatnya ruang belajar hukum berbasis persoalan nyata, menguatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah desa, dan tersusunnya alur perlindungan preventif yang menempatkan legalitas, dokumentasi, konsultasi, dan rujukan sebagai satu rangkaian. Artikel ini tidak mengklaim persentase peningkatan pengetahuan karena data pretest-posttest dan jumlah peserta terverifikasi tidak tersedia. Temuan juga menunjukkan bahwa keberlanjutan memerlukan institusionalisasi melalui pemerintah desa dan kelompok masyarakat, tetapi bukti formal pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar HAM belum terdokumentasi secara memadai. Model yang dihasilkan menempatkan masyarakat sebagai subjek, pemerintah desa sebagai fasilitator, dan mekanisme pertanahan sebagai rujukan, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka replikasi dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan administrasi desa.
Co-Authors A. M. Randy Syekh A. Maisyah Amalia A. Putra Alen Pratama Abd Rahman Andi Budiman Andi Muhammad Randy Syekh Athifah Putri Fidar Eka Merdekawati Djafar Hijrah Adhyanti Mirzana Ismi Azizah Djufri Linda Sekar Sari Marwah Marwah Maulana Dafa Suwandi Muh Rezky Zulkarnain Muhammad Fathir Al Farisi Muhammad Fikri Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Nabil Zhafir Nurul Hijrah Ratnawati Ratnawati Sakka Pati Sardil Mutaallif Sitti Mut Mainnah Tri Fenny Widayanti Vega Sampe Rompon Winanda Fajri Al Hakim Wiranti Wiranti Zhairah Zulaeyka Imran