Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILU DPR RI 2024 Putri, Anantasya -; -, Fitriyah -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Political recruitment is the function of political parties to select and select potential leaders, both at the national leadership level and within the party. Equal opportunities to participate in the world of politics and play an important role in building democracy are important things to do, therefore political parties are obliged to provide space and certainty for women to enter the world of politics. The Democratic Party was chosen as the research location because the Democratic Party has succeeded in meeting the threshold for women's representation of 30% over the last 10 years and ensuring women's representation in its leadership structure. The aim of this research is to analyze the recruitment mechanism for female legislative candidates. The theories used in this research are political party recruitment theory, women's representation and gender equality theory. The results of this research found that in the mechanism for recruiting legislative candidates, the Democratic Party pays attention to equality and justice, the Democratic Party provides equal opportunities for men and women to be involved in filling positions in politics, especially in the legislative candidacy for the DPR RI in the 2024 election without implementing treatment different for male and female legislative candidates. It is hoped that this research can provide a better understanding of the recruitment mechanisms for female legislative candidates in the Democratic Party. Furthermore, this research can serve as a guide for improving political education for women and providing more specific support for female legislative candidates

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMNET DI DESA (STUDI KEBERHASILAN DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) Fadli, Ghaniyyu Khoiri; -, Fitriyah -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu terobosan yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam layanan publik. Desa Banyubiru merupakan salah satu contoh desa yang melakukan inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dilakukan berbasis e-government dengan menggunakan teknologi dan terhubung dengan jaringan internet. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktorfaktor keberhasilan inovasi pelayanan publik berbasis e-government di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori milik Cook, Matthews, dan Irwin yang meliputi lima (5) indikator keberhasilan yaitu kepemimpinan, organisasi/manajemen, manajemen resiko, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didaptkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Pada pemilihan informan, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang ada di desa Banyubiru sudah berjalan dengan baik dan berhasil dilakukan. Keberhasilan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyubiru tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada. Adapun faktor-faktor yang memperngaruhi keberhasilan inovasi pelayanan publik di Desa Banyubiru adalah kepemimpinan, organisasi/manajemen, manajemen resiko, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dampak dan respon positif yang dirasakan oleh pengguna layanan. Selain itu, hadirnya inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government mengantarkan Desa Banyubiru menjadi kandidat terbaik dalam lomba perkembangan desa tingkat Jawa Tengah pada tahun 2021

SISTEM INFORMASI PELELANGAN IKAN PATI (SIPIPA) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS LELANG DI KABUPATEN PATI Alfina, Regita Dinda; Sardini, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan pelayanan publik sektor perikanan melalui pelayanan jasa yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, terfokus pada administrasi pelelangan dan manajemen TPI Juwana Unit II. Seiring dinamika perubahan masyarakat dan perkembangan zaman, sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Keniscayaan sektor publik memanfaatkan teknologi menjadi langkah tepat menghadapi dan menjawab permasalahan yang kompleks, serta menciptakan good governance di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPIPA dalam proses akuntabilitas dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat. Penelitian ini menunjukkan gambaran cara kerja dalam upaya menjelaskan pengelolaan pelelangan perikanan. Kendati demikian, hasil kajian juga memperlihatkan sejumlah kelemahan, hingga diperlukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan pengembangan SIPIPA, juga perbaikan dalam pemberian pelayanan di tempat lelang ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Lelang ikan bernama Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) telah membawa perubahan cukup signifikan, dibuktikan dengan tercapainya aspek responsivitas, keadilan, keterbukaan, efisien dan efektif, juga dapat dipertanggungjawabkan. Kendati beberapa parameter akuntabilitasnya terpenuhi, namun masih mengalami hambatan, seperti pelaksanaan standar prosedur kurang optimal, perencanaan dan anggaran berjangka pendek, masyarakat tidak suka resiko dan pesimis perubahan, serta minimnya insentif. Sistem tersebut sekarang menjadi alat bantu atau formalitas olah data petugas dalam mempertanggungjawabkan pelayanan pelelangan

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH BIDANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 Pambayu, Tunggul Adi; -, Yuwanto -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diminta untuk dapat memerintah secara mandiri. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah berhak memberdayakan dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya dalam bentuk pengelolaan bersama atau tugas pembantuan. Adanya persoalan pada RPJMD dikeluarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017-2025. Dengan potensi wisata Kabupaten Kebumen penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk kerjasama, pelaksanaan, dan pengembangan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Bidang Kepariwisataan. Metodologi yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, pihak swasta, dan masyarakat. Kemudian observasi dengan datang langsung ke lapangan, dan studi pustaka. Analisis data mengacu model Miles dan Huberman, dan keabsahan hasil penelitian diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan Pengembangan Kerjasama Daerah di Bidang Kepariwisataan yang sudah meliputi bentuk kerjasama yaitu kerjasama antarpemerintah bersifat horizontal dengan kabupaten lain, dan juga dengan pihak swasta. Pelaksanaan kerjasama juga sudah meliputi semua unsur dari konsep pentahelix dengan adanya keterlibatan pihak pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Kepariwisataan Kabupaten Kebumen juga sudah mengalami perkembangan karena adanya ketersediaan daya tarik wisata seperti atraksi, aksesibilitas yang selalu dikembangkan, fasilitas pendukung pada objek wisata, akomodasi yang membantu wisatawan, aktivitas atau kegiatan wisata sesuai dengan objek wisata, dan juga layanan tambahan dengan adanya partisipasi para pihak yang ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Peneliti mengidentifikasi masih terdapat kekurangan dalam hal keterbatasan peminat pihak swasta, mahalnya harga objek wisata, dan aturan yang kurang menguntungkan dalam hal pengembangan objek wisata. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan promosi pariwisata, koordinasi dengan pihak penilai, dan mencermati perjanjian kerjasama agar pengembangan objek wisata lebih maksimal

Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Putra, Yogatama Al Rasyid; Herawati, Nunik Retno; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kolaborasi merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk mengembangkan suatu hal agar lebih mudah dalam perkembangannya, dalam hal ini desa menjadi pembahasan utama yaitu kolaborasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kabupaten Semarang. Desa merupakan instrumen dalam negara yang setingkat dengan kelurahan. Desa juga identik dengan potensinya, selain itu potensi di desa juga menjadi daya tarik bagi beberapa orang. Potensi tersebut dalam pengembangannya harus memiliki kolaborasi antar sektor agar dapat berkembang dengan pesat. Desa Jetis dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai potensi ekonomi yang beragam, terutama sebagai sentra bunga dan tanaman hias, produksi buah alpukat berkualitas tinggi dan sejumlah besar tanaman hias. Namun potensi ekonomi lokal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya terkait dengan peran BUMDes dan keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung inisiatif pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, terdapat kendala berupa banyaknya miss komunikasi yang terjadi antar sektor, hal tersebut tentu menghambat perkembangan dari BUMDes dan Desa Jetis sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana keberjalanan dan juga tingkat keberhasilan Collaborative Governance dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2007: 543) dan menggunakan indikator kolaborasi antar sektor milik: Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, penelitian dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa permasalahan dalam kolaborasi antar sektornya yang menyebabkan Collaborative Governance belum berjalan secara maksimal. Permasalahan mengenai komunikasi, anggaran dan transparansi merupakan permasalahan utama yang terjadi dalam kolaborasi di Desa Jetis ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengelolaan ekonomi lokal di Desa Jetis. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan dan strategi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat setempat

Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023 (Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan) Kurniawan, Bagas -; Erowati, Dewi -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 telah memasukkan Desa Wadas dalam Izin Lingkungan dan Izin Penetapan Lokasi yang terbit pada tanggal 7 Juni 2018 sebagai lokasi pertambangan batu andesit untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener. Hal tersebut telah memicu gelombang penolakan dari warga Wadas hingga seiring berjalannya waktu menjadi satu gerakan sosial masyarakat yang terorganisir dengan nama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Pada studi ini, fokus diberikan pada kajian terkait pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebagai teknik dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada warga Desa Wadas, lembaga pendamping, dan solidaritas sebagai pihak yang terlibat dan membersamai gerakan. Kemudian peneliti menggunakan teori Gerakan Sosial Baru oleh McAdam, dkk., Gerakan Ganda Karl Polanyi, dan Teori Konflik Dahrendorf untuk menjelaskan terkait kondisi gerakan menolak tambang batu andesit yang terdapat di Desa Wadas. Selanjutnya, penelitian ini memperoleh temuan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi yang ditempuh warga Wadas tidak membuat pemerintah dan pihak pemrakarsa menghentikan segala aktivitas terkait rencana pertambangan. Sikap menolak warga Wadas yang didasari pada usaha melindungi kelestarian alam Desa Wadas dari kerusakan akibat rencana aktivitas tambang justru dibalas dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat selama proses pembebasan lahan. Bentuk pendekatan yang demikian dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berakibat pada munculnya konflik vertikal antara warga Wadas dengan pemerintah tetapi juga konflik horizontal antar warga Wadas itu sendiri.

PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KOMPARASI DI KECAMATAN WANGON DAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS) Kharismaningtias, Indah Dwi -; Sardini, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The low level of participation of disability groups is an issue that needs attention considering that disabled voters are an inseparable segment of the election. The phenomenon of participation gaps that occurred in Wangon and Rawalo Districts, Banyumas Regency in the 2019 election became the starting point for the departure of research that needs to be carried out. Rawalo sub-district as the area with the lowest participation of disabled voters only reached a participation rate of 20.37%, while Wangon sub-district as the region with the highest participation managed to contribute 82.24% participation. This study was conducted to compare the reasons why voters with disabilities in both regions participated or did not participate in the election along with the factors that influenced the high and low participation. Qualitative methods with descriptive-comparative research types are used to explore phenomena more deeply through data collection techniques in the form of interviews and documentation studies. The results of this study show that the high and low turnout in Wangon and Rawalo sub-districts is influenced by internal factors coming from the voter and external factors coming from the election organizer and the surrounding environment. Some of the problems that hinder disability involvement include suboptimal socialization intensity, lack of provision of electoral facilities and infrastructure, and lack of support and assistance from family. The factors that make it easier for people with disabilities to participate include the location of polling stations that are easy to reach and the provision of ball pick-up services on polling day. From this study, it was also found that aspects of political awareness and mentoring were the factors that most influenced the difference in participation rates in the two regions

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SMP NEGERI 227 JAKARTA SELATAN Mufti, Dewanda -; Astuti, Puji -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendidikan merupakan pondasi penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. DKI Jakarta sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan daerahnya, termasuk dalam hal pemerataan pendidikan. Mengingat angka kemiskinan dan angka putus sekolah di DKI Jakarta yang cukup tinggi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjamin setiap warganya mendapatkan kesempatan dalam mengakses pendidikan terlebih anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan biaya. Program Kartu Jakarta Pintar hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk bisa menuntaskan pendidikan hingga tamat SMA/SMK Sederajat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh Campbell J. P yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran program, dan kepuasan terhadap program. Pada indikator keberhasilan program, terdapat 3 (aspek) yang dilihat, yaitu pencapaian tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah berjalan cukup efektif dalam indikator keberhasilan program dan kepuasan terhadap program. Dalam aspek pencapaian tujuan, SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah hampir mencapai tujuan program KJP Plus secara keseluruhan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Sosialisasi dan pemantauan juga telah dilakukan dengan baik dan maksimal. Kepuasan dari penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 dikarenakan program KJP Plus dapat memenuhi kebutuhan penerimanya, baik kebutuhan pendidikan maupun pangan anak. Kelengkapan fasilitas penunjang kebutuhan yang dekat dan kemudahan akses juga berpengaruh terhadap kepuasan penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan karena tidak semua sekolah dekat dengan fasilitas dan akses tersebut. Akan tetapi, pada indikator keberhasilan sasaran belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih terdapat sasaran program yang tergolong mampu. Sasaran program menjadi hal yang harus lebih diperhatikan pemerintah dan diperlukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaannya agar manfaat program dapat diterima secara maksimal oleh sasaran program, yaitu masyarakat kurang mampu

EVALUASI PROGRAM GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH TAHUN 2018 – 2022 DI KABUPATEN BREBES Syu’la, Abidah Nabilah; Astuti, Puji -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gerakan Kembali Bersekolah" (GKB) program in Brebes Regency, initiated in 2017, aims to address Out-of-School Children (ATS) and improve the Human Development Index (HDI) through Extended Schooling Hopes and Average Schooling Duration. However, BPS data for 2022 indicates a low HDI in Brebes Regency. The research employs the CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam evaluation model with a qualitative method, utilizing purposive and snowball sampling. The research findings in context evaluation reveal the strengths and weaknesses of the GKB program, yet these strengths have not effectively addressed the weaknesses. In input evaluation, the strategies implemented by the Brebes Regency Government to address program issues have not been entirely successful. In process evaluation, annual evaluations are carried out as planned, but there are still issues beyond control. In product evaluation, modifications are made to the GKB program to enhance HDI. Thus, it can be inferred that the Brebes Regency Government has not successfully addressed the improvement of the GKB program, despite conducting evaluations annually. Therefore, if the GKB program is to continue, various unresolved issues need to be rectified. Further research is needed on the evaluation of the GKB program using different theories and broader informants to understand the development based on annual evaluations. Keywords: Evaluation, “Gerakan Kembali Sekolah” Program, Human Development Index, Out-of-School Children

COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS PADA PROGRAM DESA MANDIRI SAMPAH DI DESA KELING KABUPATEN JEPARA Ningrum, Fatimah Kartika; Astuti, puji -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program desa mandiri sampah merupakan suatu trobosan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara yang mengkonsentrasikan penanganan sampah terletak pada sumbernya, dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan mulai tahun 2019. Melihat perkembangan desa mandiri sampah pada 2020-2022, sebagai hasilnya pencapaian penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Jepara belum pernah mencapai target dalam Jakstrada Kabupaten Jepara untuk bisa mendukung capaian target 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah pada tahun 2025 dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Dalam prosesnya, program desa mandiri sampah melibatkan lembaga publik dan nonstate stakeholders sehingga membentuk suatu tatanan tata kelola kolaboratif. Berdasarkan hasil assessment desa mandiri sampah, Desa Keling merupakan desa yang memiliki point tertinggi dengan total point 91,0, sehingga paling diprioritaskan sebagai desa mandiri sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling dengan menggunakan kerangka teoritis collaborative governance process Ansell dan Gash (2008), meliputi face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan melibatkan narasumber yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses kolaborasi telah berjalan dengan baik namun masih diperlukan penyempurnaan di dalamnya. Face to face dialogue meskipun prosesnya tidak sepenuhnya berbentuk musyawarah, pada hasilnya telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan program. Akan tetapi dalam keberlanjutannya, dialog antar non state stakeholder belum terlaksana. Trust building kepada masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dilihat dari masih minimnya partisipasi masyarakat. Tahap commitment to process secara praktiknya menunjukkan bahwa setiap stakeholder telah mengakui saling ketergantungan satu sama lain, sehingga sebagian besar stakeholder telah memainkan peran sesuai dengan porsinya. Shared understanding kepada masyarakat tidak merata mengakibatkan partisipasi masyarakat paling banyak di wilayah tertentu. Intermediate outcome pada hasilnya Desa Keling telah memenuhi syarat mencapai tingkat madya menuju tingka lanjut dilihat dari pemenuhan 5 aspek desa mandiri sampah dan kapasitas menangani sampah desa sekitar melalui bank sampah. Beberapa persoalan yang muncul yaitu, rendahnya partisipasi masyarakat, lahan pengelolaan sampah pada saat itu terbatas, dan kurangnya jumlah SDM pengelolaan sampah

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search