Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis REZ PUBLICA Journal of Advanced English Studies Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Petitum Buletin Pengembangan Perangkat Pembelajaran Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi
Amir, Muhammad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Petitum

 1 
KONSEP NERTRALITAS TERHADAP KETENTUAN PELANGGARAN DISIPLIN APARAT SIPIL NEGARA Amir, Muhammad
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.832 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i2 Oktober.638

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari teori tentang Netralitas terhadap aturan-aturan netralitas Aparat Sipil Negara (ASN). Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana netralitas aparatur sipil negara dalam mengemban tugas sebagai pelayan publik. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai rujukan untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku tentang Netralitas ASN. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep netralitas terhadap ketentuan disiplin asn ternyata tidak sesuai dengan hirearki perundang-undangan. This study aims to determine the concept of the theory of Neutrality against the neutrality rules of the State Civil Service (ASN). In addition, to find out the extent of the neutrality of the state civil apparatus in carrying out their duties as public servants. This research method uses a normative method, by collecting legal materials as a reference to be adjusted to the applicable rules on the Neutrality of ASN. So the results of this study indicate that the concept of neutrality with regard to the discipline of ASN is apparently not in accordance with the statutory hierarchy.
STUDI PERBANDINGAN: REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIVE KAITANNYA DENGAN FUNGSI PARTAI POLITIK Patawari, Patawari; Muin, Irwan; Amir, Muhammad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.776 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.644

Abstract

Fungsi Rekrutmen Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dibeberapa Negara, Oleh Patawari. Tujuan Penelitian ini Adalah untuk  mengetahui konsep Dan ketentuan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap Calon anggota legislatif  dibeberapa Negara. Metode Yang digunakan Adalah menggunakan pendekatan konsep, Dan pendekatan perbandingan, terhadap beberapa negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, fungsi fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen bukan Hanya dilakukan tingkat legislatif, Dan Eksekutif, bahkan partai politik dapat melakukan rekrutmen untuk mengisi kursi yudikatif. dengan ketentuan bahwa partai politk diberikan ruang oleh konstitui atau perundang undangan.  Kedua, Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya bevariasi berdasarkan Konstitusi negara masing masing. Political Party Recruitment Function Against Recruitment of Candidates for Legislative Members in Several Countries, by Patawari. The purpose of this study is to find out the concepts and conditions of recruitment carried out by political parties against candidates for legislative members in several countries. The method used is to use a conceptual approach, and a comparative approach, for several countries. The research results show that First, the function of political parties in recruiting is not only done at the legislative level, and the executive, even political parties can recruit to fill judicial seats. provided that political parties are given space by constituents or legislation. Second, the number of countries in conducting recruitment to the legislature basically varies based on the Constitution of each country.
Co-Authors abdullah, akhyar Adrian Tawai alisyaputra, maulana Alisyaputra, Muh Maulana Aslim, La Ode Asrifan, Andi Gunawan Gunawan Kambolong, Makmur Muh. Yusuf Muhammad Rijal Muhammad Rivai Muin, Irwan Nega, Robinus Patawari Patawari Sahzir, Sahzir Sartono Sartono, Sartono T., Syamsu Utha, Arifin Vargheese, K. J. Zita, Cris T.