Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Pagaruyuang Law Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Community Services and Social Work Bulletin Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Greenation International Journal of Law and Social Sciences Jurnal Jurisprudence
Upik Mutiara
Universitas Muhamadiyah Tangerang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan

 1 
PERLINDUNGAN DATA DALAM LAYANAN PERBANKAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH): KERANGKA REGULASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA Upik Mutiara; Rahmad Ramadhan Hasibuan; Lupita Risma Candanni
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.788

Abstract

Abstrak-Sektor keuangan adalah salah satu sektor yang memiliki peran pentingdalam perekonomian negara dan terus berkembang sejalan dengan kebutuhanmasyarakatnya. Saat ini, inovasi di sektor keuangan yang dikenal sebagaiteknologi keuangan atau financial technology (fintech) telah menarik perhatiandunia. Sebagai negara maju, perkembangan fintech di Singapura juga layak untukdilihat. Di Indonesia, lingkungan regulasi ekonomi digital ditangani oleh berbagaiundang-undang dan lembaga keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) danBank Indonesia (BI). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Sumber dan tipe data yang digunakan berasal dari tinjauan literatur, bertujuanuntuk memberikan wawasan tentang aspek regulasi fintech dan perlindungan datapribadi di Singapura dan Indonesia, dan apa yang dapat dilakukan pemerintahuntuk mengantisipasi dan mengatur layanan fintech yang selalu berkembang danuntuk mengelola risiko perlindungan data yang lebih baik di sektor keuangan diIndonesia. Kata Kunci: Teknologi Keuangan, Perlindungan Data, Pemerintah, Indonesia danSingapura.
PERNIAGAAN KULIT SATWA, STUDI PIDANA ATAS PERNIAGAAN KULIT HARIMAU SUMATERA Udin Jahudin; Sadino Sadino; Upik Mutiara
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.794

Abstract

Abstrak- Penelitian ini membahas pentingnya hukuman berat kepada pelakutindak pidana perniagaan kulit satwa harimau sumatera yang dilindungi, sertamenemukan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit sawtaharimau tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor141/Pid.Sus-LH/2016/Pn LIW tertanggal 25 Januari 2017. Penelitianmenggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Kerangka Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Korporasi. Darihasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam tindak pidana perniagaankulit harimau sumatera, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjangdalam fakta persidangan dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Apabilamengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut, maka korporasi dapatdimintakan pertanggungjawaban dikarenakan tidak menutup kemungkinanTerdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali melakukan perburuan harimausumatera yang dimana mungkin saja dijual kepada perusahaan (korporasi),sehingga berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitupertanggungjawaban mutlak (strict liability), pertanggungjawaban pengganti(vicarious liability), identifikasi (indentification) dan agresi (aggregation), tidakhanya terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang perorangan yang harusdimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi terdakwa bersama-samakorporasi dapat diminta bertanggungjawab akibat tindak pidana yang telahdilakukannya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Harimau Sumatera
Co-Authors Abdul Karim Ade Novensia Arahman Ahmad Ahmad Amiludin, Amiludin Amiludin, Amiludin Asdar Arti Daniel Dewantoro Rumani Dedeh Latipah Fitri, Dian Hamdani Hamdani Haritsa Haritsa Hasibuan, Rahmad Ramadhan Hayati Nufus Ika Khairunnisa Simanjuntak Lupita Risma Candanni Lupita Risma Candanni Maguchu, Prosper Mohammad Dimas Atmadja Muhamad Javier Ramzy Mutiara Nabila Rizqi Nizla Rohaya Nur Insani Nur Insani Rahmad Ramadhan Hasibuan Rahmad Ramadhan Hasibuan Rahmad Ramadhan Hasibuan Rijal Ibnu Sani Rohaya, Nizla Romi Maulana Ronald Samuel Wuisan Rosyidin, Ali Sadino Sadino Simanjuntak, Ika Khairunnisa Sinulingga, Dini Bahraini Suharti, Eni Titi Yuliati Udin Jahudin Veronica Hartanto, Erlin Warsito Warsito Weldy Jevis Saleh Zatira, Dhea