Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN IMPOR Purwana, Aditya Subur
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.414 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.555

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan kepabeanan impor, dan kontribusi penerimaan kepabeanan terhadap penerimaan perpajakan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan analisis kontribusi (proporsi). Hasil analisis menunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaan kepabeanan impor (bea masuk dan PDRI). Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRI berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri. Kata Kunci: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; liberalisasi perdagangan; penerimaan bea masuk; penerimaan PDRI; dan penerimaan perpajakan.
DAMPAK PENERAPAN BEA MASUK ANTI-DUMPING ATAS IMPOR PRODUK TINPLATE Nurcahyo, Marsanto Adi; Purwana, Aditya Subur
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.7 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v4i1.746

Abstract

ABSTRACT:Anti-dumping on tinplate products aim to protect domestic industries. Still, some industries want tinplate products not to be subject to anti-dumping because domestic production is not sufficient. This research examines the application of anti-dumping import duties on tinplate products from China, Taiwan, and Korea from 2014 to 2018, to know whether there are differences in the value of imports before and during the anti-dumping import duty. Use secondary data sourced from UN-Comtrade. Samples are selected by countries that have continuously sent tinplate products to Indonesia from 2010 to 2018, namely China, Taiwan, Korea, Japan, Germany, India, and Malaysia. Using the Mean Equality Test, it is known that there are differences in the import value before and during the anti-dumping import duty, with a p-value of 0.0114 less than α (0.05), so it is concluded that there is a difference in the import value of the tinplate product before and during anti-dumping duty. Descriptive analysis results illustrate imports from China and Taiwan tend to decrease. In contrast, imports from Korea tend to increase despite being subjected to anti-dumping duties because they can compete by using preferential tariffs based on free trade schemes.Keywords: Antidumping, Import duty, TinplateABSTRAK:Anti-dumping terhadap produk tinplate bertujuan melindungi industri dalam negeri, akan tetapi terdapat ìndustri yang menginginkan produk tinplate tidak dikenakan anti-dumping karena produksi dalam negeri belum mencukupi. Penelitian ini menguji penerapan bea masuk anti-dumping terhadap produk tinplate dari China, Taiwan dan Korea selama tahun 2014 s.d. 2018, dengan tujuan mengetahui apakah ada perbedaan nilai importasi sebelum dan selama dikenakan bea masuk anti-dumping. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari UNComtrade. Sampel dipilih negara yang secara kontinyu mengirim produk tinplate ke Indonesia sejak 2010 s.d. 2018, yaitu China, Taiwan, Korea, Jepang, Jerman, India dan Malaysia. Menggunakan Mean Equality Test, diketahui terdapat perbedaan nilai importasi sebelum dengan selama dikenakan bea masuk anti-dumping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-P (p-value) adalah 0,0114 lebih kecil dari alpha (α=0,05), sehingga disimpulkan terdapat perbedaan pada nilai importasi produk tinplate sebelum dengan selama dikenakan bea masuk anti-dumping. Hasil analisis deskriptif menggambarkan importasi dari China dan Taiwan cenderung menurun sedangkan importasi dari Korea cenderung naik walaupun dikenakan bea masuk anti-dumping karena mampu bersaing dengan menggunakan tarif preferensi berdasarkan skema perdagangan bebas.Kata Kunci: Anti-dumping, Bea Masuk, tinplate
KENAIKAN DAN PENYEDERHANAAN TARIF CUKAI UNTUK MENURUNKAN PENGELUARAN KONSUMSI ROKOK DAN PREVALENSI PEROKOK REMAJA Muhammad Maulana Makarim; Aditya Subur Purwana
JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK Vol. 17 No. 1 (2022): JANUARI
Publisher : LEMBAGA PENERBIT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.976 KB) | DOI: 10.25105/jipak.v17i1.9284

Abstract

The prevalence of smokers in Indonesia is one of the highest in the world and is expected to continue to increase. This cannot be separated from the high household expenditures for consuming cigarettes and smoking habits that began in the times of youth. In order to decrease cigarette consumption and smoking habits among adolescents, the government is trying to control the rate by increasing tariffs and simplifying the structure of the tobacco excise tariffs. However, as seen from the data, the expenditures for household consumption in Indonesia for cigarette commodities has been increasing from year to year. Meanwhile, the prevalence of youth smoking did not show a significant decrease. Based on this, the authors conducted a study that aims to determine the effect of increasing tariffs and simplifying the structure of tobacco excise rates on household cigarette consumption expenditure and the prevalence of youth smokers. This study uses random effect model to analyse the panel data for 34 provinces in Indonesia in the period 2015 until 2019. The results reveals that an increase in tariffs and simplification of the tariff structure has a significant and negative effect on household cigarette consumption expenditure, and have a significant and positive effect on the prevalence of adolescent smoking.
Pendampingan Three in One pada UMKM Dafiz untuk Pembukuan Praktis, Aspek Perpajakan, dan Peluang Ekspor Ali Tafriji Biswan; Melvin Rosyadi Putra; Heni Sulastri; Aditya Subur Purwana
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 14, No 2 (2023): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v14i2.13993

Abstract

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM juga cukup banyak yakni sekitar 64,19 juta skala nasional dan 9.582 di wilayah Tangerang Selatan. Namun demikian, permasalahan UMKM yang tidak dapat dipungkiri adalah pembukuan yang belum tertib dan rapi, pemenuhan aspek perpajakan yang belum tepat, dan peluang pengembangan usaha (e-commerce) yang belum disadari. Tiga permasalahan itu ditemukan saat studi pendahuluan pada UMKM Dafizdi Tangerang Selatan, yang boleh jadi mencerminkan permasalahan bagi UMKM lainnya. Melalui pendekatansecara three in one (pembukuan, perpajakan, dan peluang ekspor), tim mengeksplorasi pendampingannya ke mitra UMKM Dafiz. Tim berhasil merealisasikan pendampingan tiga area tersebut melalui asistensi, simulasi praktik, dan penyusunan modul atau panduan teknis. Pada akhir kegiatan, UMKM Dafiz mengaku puas atas kegiatan pendampingan tersebut, dan berharap dapat diberikan pendampingan serupa ke UMKM lainnya di masa mendatang. 
ANALISIS TIPOLOGI TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN Aditya Subur Purwana; Hari Kusuma Setia Negara
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Besarnya nilai perdagangan luar negeri Indonesia yang mencapai total ekspor 854,463.46 juta usd dan total impor 746,481.61  juta usd serta luasnya daerah pengawasan pabean Indonesia berpotensi terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan. Periode 2020 s.d. maret 2022 terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan yang bersifat pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 139 kasus. Penelitian bertujuan menganalisis tipologi tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan proses penyidikan dan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan yaitu mixed method, menggunakan data periode 2020 s.d. maret 2022. Metode kuantitatif dilakukan dengan analisis statistika deskriptif dan metode kualitatif dengan reseacrh design berupa case study. Berdasarkan tindak pidana di bidang kepabeanan yang masuk tahap penyidikan: Tindak pidana di bidang Kepabeanan banyak terjadi pada Kanwil DJBC Kepri, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, dan KPUBC Tipe B Batam; didominasi oleh pidana pabean impor; Pasal UU kepabeanan yang banyak dilanggar yaitu pasal 102 huruf a, pasal 103 huruf a, pasal 102 huruf f dan pasal 102A huruf a; dan delik banyak terjadi yaitu Penyelundupan Impor Unmanifest, Customs fraud, Penyelundupan Ekspor, Pengeluaran Tanpa Ijin Impor, Penyelundupan Impor Bongkar Tanpa Ijin, Penadahan barang ekspor/impor, dan Penyembunyian Impor Secara Melawan Hukum.
Trade Based Money Laundering Evidence from Indonesia: Cigarette Import Customs Smuggling and Money Laundering Aditya Subur Purwana; Muhammad Anshar Syamsuddin; Mardiansyah Mardiansyah
Educoretax Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i4.606

Abstract

Public-Private Partnership (PPP) is an instrument to strengthen synergy in eradicating money laundering and other economic crimes launched by the government of the Republic of Indonesia, with 3 (three) main priorities to be handled, namely trade-based money laundering (TBML), narcotics, and business email compromise (BEC). The Financial Action Task Force (FATF) defines Trade Based Money Laundering as the process of disguising the proceeds of crime and transferring value through the use of trade transactions in an attempt to legitimize its illegitimate origin. Customs is everything related to the supervision of the traffic of goods entering or leaving the customs area as well as the collection of import and export duties, the supervision of which is carried out by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). In import customs activities, importers are obliged to fulfill customs obligations, one of which is the inward manifest. The research aims to provide an overview of money laundering and violations in the Customs Sector. Using secondary data from 2019 to 2023 and primary data through interviews, to answer the research objectives using qualitative methods based on court decisions. The research results show that the mode of money laundering violations in the customs sector is smuggling of unmanifest imports of cigarettes without excise stamps attached using the ship-to-ship mode. In laundering money from the crime, the perpetrator hides or disguises the proceeds from the crime of selling cigarettes that are not attached with excise stamps by placing the money from cigarette sales in several accounts in the perpetrator's name and in other names as well as in other forms of assets. Research suggestions, violations in the customs sector that have sufficient evidence of a crime, apart from being able to investigate predicate crimes, money laundering investigations can be carried out so that asset recovery can be carried out and optimizing the PPP scheme in cracking down on money laundering.
IMPACT OF RCEP ON TRADE BALANCE AND INDONESIA’S POTENTIAL EXPORT Diyouva Christa Novith; Aditya Subur Purwana
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
Publisher : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v7i2.2242

Abstract

The signing of RCEP has captured global attention for the new mega trade deals. Expected to open wider market potential and access, yet the previous trade agreements between ASEAN and its five partners raise whether RCEP can increase trade between partners. This study employed partial equilibrium using SMART Simulator to analyze the impact of RCEP on members, and identifying potential export for Indonesia. The data used is trade value between RCEP signers in 2019 and conducted two scenarios. First, one hundred percent tariff liberalization was conducted and the second simulation was conducted with consideration of sensitive list and tariff rate quotas in schedule of tariff commitments of each member. This study indentified potential Indonesian export commodities using spatial analysis and descriptive analysis in order to map each province’s potential, enhance export activities and increase the utilization rate of trade facilities. The results of this study concluded that ASEAN relatively gained lower compared to ASEAN partner countries. Australia would be the top gainer. RCEP slightly might increase the value of exports, imports and trade balance for Indonesia but the low utilization of trade facilities needs the government's attention to encourage business actors to increase productivity and reach a wider market.
LESSON LEARNED IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA: Study Kasus: KEK Kendal, Tanjung Lesung dan Mandalika Aditya Subur Purwana; Marsanto Adi Nurcahyo; Juli Tri Kisworini
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
Publisher : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v7i2.2286

Abstract

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu yang mendapatkan fasilitas dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Namun, dari 14 KEK pada tahun 2021 hanya 28.57% KEK yang berkinerja optimal (4 KEK). Penelitian ini bertujuan menganalisis ekosistem dalam KEK, dampak adanya KEK, keuntungan maupun hambatan dalam KEK sehingga dapat meningkatkan kinerja KEK. Penelitian menggunakan mixed methods, yaitu kuantitatif deskriptif dan kualitatif interpretatif denganmenggunakan data primer dan sekunder. Data primer melalui kuesioner, wawancara, serta observasi tahun 2022, sedangkan data sekunder bersumber dari badan usaha, pelaku usaha dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan tahun 2021. Sampel penelitian berdasarkan jenis KEK dan kinerja KEK. Hasil penelitian yaitu badan usaha tertarik untuk investasi membangun KEK, pelaku usaha tertarik untuk investasi dalam KEK, jenis investasi yang masuk ke KEK berupa PMA dan PMDN (swasta maupun pemerintah), KEK memerlukan dukungan infrastruktur transportasi serta kelancaran arus barang dan/atau orang di pelabuhan ataupun bandara. Hambatan dalam KEK yaitu belum optimalnya dewan kawasan dan administrator, perlunya dukungan sarana dan prasarana, serta masih banyak fasilitas KEK yang belum didapatkan/dipergunakan. KEK memberikan dampak positif terhadap jumlah pelaku usaha, jumlah investasi, daya tarik investasi (daya saing investasi), jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Saran penelitian ini ialah perlunya pembentukan dewan kawasan dan administrator KEK sesuai ketentuan.
PROBABILITY PUTUSAN SENGKETA BANDING DI BIDANG KEPABEANAN Purwana, Aditya Subur; Rachman, Mirza Chaidir; Pahlevi, Yonathan Agung; Syamsuddin, Muhammad Anshar
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
Publisher : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v8i1.2798

Abstract

Customs services are self-assessment in nature, but as supervisory authority DGCE carries out official assessments in the form of determining Customs and Excise Officials. Which can be grouped into 2 (two) main categories, namely (i) determination of Customs and Excise Officials which causes underpayment and/or administrative sanctions, and (ii) determination of Customs and Excise Officials regarding provisions on prohibited and/or Restricted goods or on the determination of State Controlled Goods. Legal objections and/or appeals can be made to the customs excise determination. The aim of the research is to measure the probability of legal action decisions in the customs sector, using descriptive statistics and logistic regression. The data used is secondary from 2021 to 2021. May 2024. The research results show that the probability of an appeal decision in the DGCE category winning is greater than that of DGCE losing, while the probability of an appeal decision for DGCE winning and DGCE losing is almost the same. Keywords : Appeals, Objections, Customs, Legal Remedies
ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PROBABILITY KEPUTUSAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN Purwana, Aditya Subur; Rachman, Mirza Chaidir; Pahlevi , Yonathan Agung; Syamsuddin, Muhammad Anshar
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
Publisher : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v8i2.2951

Abstract

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang, yaitu Harmonized System (HS). Negara ASEAN wajib menggunakan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). Prinsip protokol AHTN di antaranya upaya hukum atas keputusan klasifikasi. Tidak semua penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas klasifikasi barang diterima oleh importir/eksportir. Sebagai upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menekan keputusan keberatan dikabulkan dengan mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi keputusan keberatan di bidang kepabeanan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi peubah yang berpengaruh terhadap keputusan keberatan di bidang Kepabeanan dan model peluang keputusan keberatannya. Ruang lingkup penelitian yaitu penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan yang diajukan Keberatan. Menggunakan metode regresi logistik nominal, dengan data sekunder periode Januari 2021 s.d. Mei 2024 dan data primer dari pejabat Bea dan Cukai serta importir yang melakukan keberatan. Hasil penelitian dengan model klasifikasi 82.6% berarti model sangat baik dalam memprediksi klasifikasi keputusan keberatan di bidang Kepabeanan. Variabel yang memengaruhi keputusan keberatan di bidang kepabeanan yaitu nilai tagihan, kantor penerbit penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan pokok sengketa.