Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.268
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Yuridis Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Veteran Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan RIO LAW JURNAL Proceeding International Seminar of Islamic Studies EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum JURNAL RETENTUM Jurnal Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa
Perdana, Surya
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

 1 
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Kusumawati, Sonya; Erwinsyahbana, T.; Perdana, Surya
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1439

Abstract

ABSTRAKTahapan pemutakhiran data merupakan tahapan paling awal yang dilakukan oleh KPU bersinergi dengan Badan Ad Hoc Pemilu untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, dalam implementasinya, di dalam tahapan ini juga sering terjadi tindak pidana pemilu seperti: bocornya data pribadi pemilih, coklit yang tidak sesuai dengan data pribadi dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan memperhatikan keharmonisasian antar undang-undang secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih yaitu KPU melakukan upaya perlindungan pre-emtif, preventif dan represif selama proses pemutakhiran data pemilu tahun 2024 dan secara teori legal system, perlindungan hukum yang diberikan secara struktur dan substantif telah didukung dengan UU Perlindungan Pribadi namun secara budaya hukum implementasinya belum maksimal. Kedua, bentuk tindak pidana pemilihan umum selama proses tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu terlihat hanya 8 (delapan) tindak pidana pemilihan umum dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data yang diatur di dalam UU Pemilu sehingga mendasar dengan teori keadilan, UU Perlindungan Data Pribadi dihadirkan untuk menjadi alternatif keadilan bagi kekosongan pemidanaan yang terjadi di dalam UU Pemilu tersebut. Ketiga, kepastian hukum perindungan data pribadi dikaitkan dengan tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu merujuk pada teori kepastian hukum maka harus rumusan undang-undang perlindungan data pribadi ini harus mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang berimbas pada perlu adanya revisi yang substantif maupun penambahan-penambahan pasal pemidanaan baru yang berkaitan dengan perbuatan pidana pada saat tahapan pemutakhiran data (fase pre-election). Kata Kunci: Data Pemilih, Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemutakhiran.
Co-Authors Abduh, Rachmad Adi Mansar Elfrida Ratnawati Emiel Salim Siregar Erwinsyahbana, T. Fahmi, Ismail Faisal Riza, Faisal Farid Wadji, Farid Farid Wajdi Fedriyanti, Irma Galuh Krisna Dewanti Guntur Rambey Hanifah, Ida harahap, syahrul bakti Hasibuan, Hamdi Imman Yusuf Sitinjak Koto, Ismail Kusumawati, Sonya Limbong, Dayat Lubis, Eliya Nova Lubis, Muhammad Syukran Yamin Muhammad Arifin MUhammad Yusrizal Nadirah, Ida Nisfu Ramadhan, Farhan Adhitiya Olivia De Deus, Veronica Pramudana, Ibnu Ramlan, H. Siahaan, Chindy Dhelarosa Siregar, Indra Narosa Siti Aisyah Sucia, Cut Mira Sutiarnoto Sutiarnoto Syafa?atun, Syafa?atun Tamalba, Ifrayendi Tarmizi Tiara, Tiara