Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FENOMENA SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education) Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fikruna : Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SYAMIL: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION) Borneo Journal of Islamic Education Jurnal Hukum Indonesia Andalas Law Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Rumainur, Rumainur
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Perubahan Status Karyawan Kontrak Menjadi Karyawan Maganga Ditijaun Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Penelitian PT.XYZ di Jakarta) Rumainur, Rumainur; Jaya, Indra
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i4.418

Abstract

Penyalahgunaan stempel ketenagakerjaan merugikan banyak pihak, salah satunya pekerja itu sendiri, karena munculnya penurunan minat masyarakat untuk bekerja dari masa kontrak hingga dapat diangkat menjadi pegawai tetap, kurangnya pengawasan dalam sistem pelayanan ketenagakerjaan, banyak perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN mencari celah untuk merugikan pekerja, Padahal sudah bertahun-tahun bekerja dan belum diangkat menjadi karyawan tetap, apalagi dengan UU No 11 Tahun 2020 yang dinilai cacat formil. . Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020, dimana seorang pekerja di salah satu perusahaan yang saya teliti mengalami ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan, salah satunya adalah perubahan status dari pegawai kontrak menjadi pekerja magang. karyawan dengan gaji lebih rendah dan tidak menerima asuransi. pada tahun kelima kontrak berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi 7/PUU-XII/2014, Majelis Hakim menyatakan bahwa jika perusahaan melaksanakan kontrak berulang kali dalam jangka waktu yang lama, maka pekerja kontrak menurut hukum menjadi pekerja tetap dan menurut undang-undang no 11 tahun 2020 dimana pegawai kontrak diatur secara rinci dalam PP no 35 tahun 2021 tentang PKWT, bagaimana jika dalam pasal 8 PP no 35 tahun 2021, pekerja kontrak bisa langsung diizinkan 10 tahun, bagaimana jika setelah 10 tahun mereka masih bekerja di perusahaan tersebut, maka ada kewajiban bagi perusahaan untuk secara sah mengubah karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian penulis menggunakan hasil penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan masalah berdasarkan hasil wawancara lapangan, metode analisis yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). penelitian kepustakaan) dan penelitian lapangan (filed research).
Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Fadhli, Muhammad; Arrisman, Arrisman; Rumainur, Rumainur
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2008

Abstract

Separatist creditors are among the parties with interests in the assets of a bankrupt debtor. Article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy and Debt Payment Delay Law specifically grants separatist creditors the right to execute assets that serve as collateral as if bankruptcy had not occurred. This article also places separatist creditors in a higher position compared to other creditors.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERITA DALAM JARINGAN (DARING) TERHADAP PENGUMPUL (AGGREGATOR) BERITA Usman, Usman; Rumainur, Rumainur; Nugraha, Agus Bambang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1918

Abstract

Kemajaun teknologi telah menggeser kebiasaan masyarakat global, termasuk cara masyarakat mengakses sebuah informasi berita yang kini dengan mudah dapat dilakukan kapanpun secara daring. Hal ini membuat banyak pers memuat hasil jurnalistiknya kedalam media digital yang siapapun bisa mengakses, membaca, bahkan mengcopynya, termasuk yang dilakukan oleh Aggregator berita. Kini aggregator berita lebih diminati oleh pembaca lantaran adanya penyederhanaan informasi yang disajikan, singkat dan hanya pada poin-poin pentingnya saja. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan (sort) dan dibatasi (filter) sesuai keinginan. Hal ini membuat konten aggregator berita lebih digemari masyarakat dibandingkan portal berita yang dibuat langsung oleh para pers, sehingga aggregator berita dianggap telah melanggar hak cipta. Penelitian tentang perlindungan hak cipta berita terhadap pengumpul berita atau anggregator berita ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aggregator berita telah melanggar hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, meski aggregator berita telah mencantumkan sumber berita dalam konten yang ia kutip, akan tetapi keuntungan ekonomi dari hasil publikasi berita oleh aggregator berita, telah melanggar hak ekonomi dari pencipta berita itu sendiri. Sehingga aggregator berita daring dalam praktiknya adalah melanggar hukum. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar tidak terjadi kerugian akibat dari kemajuan teknologi, khususnya dalam proses publikasi berita oleh aplikasi pengumpul berita (aggregator) yang kian marak.
Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh Karena Dirumahkan Tanpa Upah Lebih dari Tiga Bulan (Analisis Putusan Nomor: 398/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. JKT. PST): (Analysis Verdict Number : 398/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. JKT. PST ) Hermanto, joni; Rumainur, Rumainur
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1511

Abstract

At the end of 2020, to be precise in November 2020, the government passed Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Several months later, namely in February 2021, the government stipulated implementing regulations for Law Number 11 of 2020, namely Government Regulation Number 35 of 2020 concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, as well as Termination of Employment Relations. People infected by the COVID-19 outbreak continue to increase every day, and the number of deaths due to the COVID-19 outbreak continues to increase. The Central Government and Regional Governments have issued policies to prevent and overcome the spread of the COVID-19 outbreak, namely by implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and Implementing Community Activity Restrictions (PPKM). With the implementation of PSBB and PPKM by the government, several sectors, especially the accommodation provision sector, tourism businesses, food and beverage businesses, real estate, and construction experienced direct impacts as a result of the COVID-19 pandemic and the existence of PSBB and PPKM. The tourism sector, especially hotels, experienced a decline in income due to the lack of overnight guests, forcing entrepreneurs to lay off workers without providing wages to reduce expenses and save company finances. This thesis research analyzes the impact caused by laying off workers/laborers without being paid wages and legal considerations regarding the decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court with case number: 398/Pdt. Sus PHI/2021/PN. JKT. PST. The purpose of this decision analysis is to find out requests for termination of employment (PHK) by workers or employees due to being laid off for more than three months without wages based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing di Corporate Law Firm Indonesia Said, Agam Anantama; Rumainur, Rumainur
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/zswt1336

Abstract

Globalization has driven the flow of investment and labor migration across countries, including into Indonesia. One form of this phenomenon is the presence of foreign workers (TKA) in corporate law firms. To regulate such matters, the Indonesian government issued Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers. This study aims to analyze the regulation and implementation of legal protection for foreign workers in corporate law firms, as well as to identify emerging issues following the enactment of this regulation. This research employs a normative juridical approach, using secondary data obtained through literature study. The method used is a comparative approach, comparing normative provisions in the Omnibus Law and its implementing regulations. Theories applied in the analysis include the theory of justice and the theory of responsibility. This study is expected to contribute to the understanding and implementation of balanced legal protection between foreign and domestic workers in the corporate legal services sector.
Co-Authors Abdul Razak Agus Bambang Nugraha Arrisman, Arrisman Gultom, Pardomuan Hadin, Fachry Indra Jaya JONI HERMANTO, JONI Khojir Maheswara, Rangga Maharany Muhammad Fadhli Muttaqin, Muhammad Ridho Nazili, Muhammad Abi Hakkin Onassis, Irwana Rumakefing, Fadli Said, Agam Anantama Syahputra, Arian Usman Usman