Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Muamalah Mazahib Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Darma Agung Muaddib: Islamic Education Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Zainuddin, Cholidi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sanusi, Muhamad; Zainuddin, Cholidi; Aprita, Serlika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10781

Abstract

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Martapura mengalami lonjakan yang cukup tinggi, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan syarat yang lebih ketat dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 2). Bagaimanakah rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memtus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 1) Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama. 2) Rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.
PERAN OMBUDSMAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS IZIN LOKASI PERKEBUNAN SAWIT PT. PINAGO UTAMA, TBK DI MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN Arundaya, Agrivina; Zainuddin, Cholidi; Saptawan, Ardiyan
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.24695

Abstract

Lahirnya Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu upaya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pelayanan terhadap perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia juga tidak luput dari ruang lingkup pelayanan Ombudsman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif deskriptif. Normatif deskriptif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dengan menganalisisnya untuk mendaparkan kesimpulan yang benar dan akurat. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga mengakibatkan pertentangan terhadap sebagian izin lokasi perkebunan PT. Pinago Utama, Tbk. Hal ini membuat pihak PT. pinago Utama, Tbk membuat laporan kepada Ombudsmen Repbulik Indonesia. Menanggapi hal ini, Ombudsmen melakukan serangkaian pemeriksaan dan investigasi dan menyatakan bahwa telah terjadi tindakan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan Keputusan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutnan mengeluarkan surat keputusan baru dalam rangka mengembalikan lahan PT. Pinago Utama, Tbk dari Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan.
Co-Authors Abdul Hadi Afriansyah, Iwan Aprita, Serlika Ardiyan Saptawan Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Arundaya, Agrivina Azkia, Zuraidah Ikhsan, Muhammad Miftahul Ludiman, Ludiman Mahfuz, Abdul Latif MARTINI Mukmin Mukmin Mursid, Fadhilla Pratama, Rendy William Cahya Sandika, Arabin Sanusi, Muhamad Widadi, Selamat Zahri, Saipudin