Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal MEKANIKAL Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Jurnal Darma Agung Current : Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Kennedy, Kennedy
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia Kennedy, Kennedy; Sunarmi, Sunarmi; Robert, Robert
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 2 (2025): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v7i2.6511

Abstract

Kewenangan BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia masih belum jelas. Undang-undang PKPU telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari Pasal 234 ayat 3 UU PKPU. Dalam Pasal tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang Perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. Permasalahan adlaah Bagaimana Ketentuan Hukum terhadap Penetapan Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia? Bagaimana Kewenangan Balai harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia? Bagaimana kepastian hukum terhadap kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam perkara PKPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penlitian normatif dengan berdasar pada data sekunder dari hasil analisis diketahui penerapannya di lapangan terdapat 3 putusan dimana Hakim pada Pengadilan Niaga menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dalam perkara PKPU yaitu nomor 33/pdt sus-PKPU/2022/PN Niaga Medan ; nomor 4/pdt sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan dan nomor 22/pdt/sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan. Dalam hal ini 3 putusan Hakim menafsirkan bahwa BHP juga berwenang melakukan tugas pengurusan sebagaimana bunyi dari Pasal 69 ayat 1 angka 5 dimana kata pengurusan dianggap sama seperti Pengurus dalam perkara PKPU.
Co-Authors Adrianto, Adrianto Anggara, Moch Briand Anwar Anwar Azura, Rideska Melani Danny Syamsu W Edfan, Darlis Farhan, Putra Bayu Khairil Anwar Mangasi Butar Butar Mustofa Mustofa Oktari, Vera Pipin Kurnia Pratiwi, Ananda Putra, Eriek Aristya Pradana Reyhan Kiay Demak Robert Robert Robert, Robert Robinhot Gultom, Robinhot Stevany, Stevany Sunarmi Sunarmi Tifanny, Putri Dwi Yhessa Devies Zarefar, Arumega