Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Djumardin, Djumardin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pemindahtanganan Obyek Kerjasama di Kawasan Lombok Internasional Airport (LIA) Kepada PT. Angkasa Pura Tamtomo, Joko; Djumardin, Djumardin; Wira Pria Suhartana, Lalu
JATISWARA Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i2.248

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis “pengaturan investasi Pemerintah melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan” dan “dapat tidaknya obyek perjanjian kerjasama pemanfaatan dipindahtangankan melalui perjanjian jual beli”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konspetual (conceptual approach), dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan : Bahwa sebelum berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di dalam UU 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mengatur hal-hal yang bersifat limitatif berisi larangan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1967, yaitu : bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, “antara lain” produksi senjata, mesin, alat-alat peledak ada peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. Penyebutan kata-kata “antara lain” dalam pasal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam arti ketidakjelasan perumusan undang-undang. Apabila kita menganalisis pasal ini dengan model yang diketengahkan oleh Max Weber, maka pasal ini dianggap tidak memenuhi unsur formalitas dalam pembentukan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menentukan bahwa dalam hal invstasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Antara Rentenir Dan Petani Reski, Muhamad; Djumardin, Djumardin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang antara Rentenir dan Petani di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Transaksi utang piutang sudah lama dikenal oleh masyarakat, dan dilakukan saat kebutuhan mendesak. Dalam utang piutang terdapat suatu perjanjian. Dalam Pasal 1313 ayat 1 KUHPerdata menjelaskan “perjanjian adalah perilaku yang mengikatkan seorang atau lebih kepada orang lain”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (observational research) dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perudang-Undangan (Statute Aproach, Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach, dan Pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O’o Kecamatan Donggo terdapat penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O’o termasuk dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yang ditandai dengan adanya penambahan bunga yang harus dibayar oleh petani pada saat petani tidak dapat membayarkan utangnya akibat gagal panen. Kedua, Penyelesaian masalah utang piutang jika petani tidak dapat membayar hutangnya akibat gagal panen di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dilakukan melalui cara penyelesaian non litigasi dengan proses negosiasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya negosiasi yang dilakukan oleh rentenir dan petani yang ditandai dengan adanya permintaan dan dikabulkan permintaan kelonggaran waktu pembayaran utang oleh petani terhadap rentenir akibat gagal panen.
Notary Responsibility for Security Deposit in Sale and Purchase of Land for Investment Halil, Elsa Aulia; Djumardin, Djumardin; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 4 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i4.1619

Abstract

This research aims to explain the authority of notaries in terms of buying and selling land for investment and analyze the form of notary's responsibility if proven to have committed a criminal act against security deposits in terms of buying and selling land for investment. The research method used is normative legal research, with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research can be concluded that the Notary who receives the deposit money indirectly becomes a party to the deed he makes himself, because a deposit agreement arises between the Notary and the confronters. The deed, which was previously an authentic deed that has perfect evidentiary power, degrades its evidentiary power to become like a deed under the hand. The form of criminal responsibility in the criminal decision of the Mataram High Court Decision Number 1/PID/2023/PT.MTR. which in its opinion upheld the Mataram District Court Decision Number 126/Pid.B/2022/PN.PYA which stated that Defendant I Chuck Wijaya S.H., M.Kn. and Defendant II Lalu Ading Buntaran Alias Lalu Buntaran were legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged by the Public Prosecutor.
KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS ATAS PERJANJIAN YANG DILAKUKAN DIREKSI SECARA PRIBADI Mardiyansyah, Mohamad Annas; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7221

Abstract

Abstrak Prinsip ipertanggungjawaban iPerseroan iTerbatas berlaku imutlak iyang artinya, isuatu ikeadaan itertentu pemegang isaham, idireksi, imaupun ikomisaris dapat idimintai pertanggungjawaban iapabila idalam imenjalankan iperusahaan tidak iberitikad ibaik idan ipenuh itanggung ijawab isehingga menimbulkan kerugian ibagi iperusahaan. iSebagai iwakil perusahaan, idireksi iberperan penting idalam imengurus perseroan. iMaka idari iitu, iseorang idireksi iharuslah bertindak atas idasar iitikad ibaik idan ipenuh itanggung ijawab. iHal-hal ini tertentu iyang idapat imenimbulkan ihapusnya itanggung ijawab terbatas idireksi antara ilain iapabila iseorang idireksi iterbukti telah imelakukan iwanprestasi (cidera ijanji) iatas iperjanjian idengan ipihak iketiga. Perseroan iadalah ibadan hukum iyang merupakan ipersekutuan imodal, ididirikan iberdasarkan perjanjian, melakukan ikegiatan iusaha idengan imodal idasar yang iseluruhnya iterbagi dalam isaham idan imemenuhi persyaratan iyang iditetapkan idalam iUndang-Undang iini iserta peraturan ipelaksanaannya.
Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Antara Rentenir Dan Petani Reski, Muhamad; Djumardin, Djumardin
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang antara Rentenir dan Petani di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Transaksi utang piutang sudah lama dikenal oleh masyarakat, dan dilakukan saat kebutuhan mendesak. Dalam utang piutang terdapat suatu perjanjian. Dalam Pasal 1313 ayat 1 KUHPerdata menjelaskan “perjanjian adalah perilaku yang mengikatkan seorang atau lebih kepada orang lain”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (observational research) dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perudang-Undangan (Statute Aproach, Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach, dan Pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O’o Kecamatan Donggo terdapat penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O’o termasuk dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yang ditandai dengan adanya penambahan bunga yang harus dibayar oleh petani pada saat petani tidak dapat membayarkan utangnya akibat gagal panen. Kedua, Penyelesaian masalah utang piutang jika petani tidak dapat membayar hutangnya akibat gagal panen di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dilakukan melalui cara penyelesaian non litigasi dengan proses negosiasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya negosiasi yang dilakukan oleh rentenir dan petani yang ditandai dengan adanya permintaan dan dikabulkan permintaan kelonggaran waktu pembayaran utang oleh petani terhadap rentenir akibat gagal panen.
Co-Authors Arba, Muhammad Ardianta, I Gusti Made Aris Munandar Bayo Sili, Eduardus Dilaga, Zainal Arifin Faqih, Ghazwan Aqrabin Githary Putri, Baiq Nanda Refina Halil, Elsa Aulia Himawanto, Hadi Hirsanuddin, Hirsanuddin HS, Salim Mardiyansyah, Mohamad Annas Muh. Risnain Muhaimin Muhaimin Musmuliadi Musmuliadi Nur Cahyo, Sigit Reski, Muhamad Rudiah Rudiah Sahruddin, Sahruddin Sili, Eduardus Bayo Sukma W, Pebriana Putri Tamtomo, Joko Wira Pria Suhartana, Lalu Zainal Asikin