Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Djumardin, Djumardin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa HS., Salim; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.105

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang (1) kekuatan pembuktian akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dalam pemberian hibah. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hokum. Kegiatan penyuluhan hukum tentang kekuatan pembuktian akta hibah di desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022; peserta penyuluhan berjumlah 33 orang; materi penyuluhan terdiri atas: kekuatan pembuktian akta hibah, dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini,adalah:meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian akta hibah; dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda (Studi di Kementrian ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah) Musmuliadi, Musmuliadi; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.108

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda dalam satu bidang tanah di Kementrian ATR/BPN Lombok Tengah serta akibat hukum terbitnya sertifikat ganda atas tanah dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda di Kementrian ATR/BPN Lombok Tengah. Hasil penelitian ini antara lain: 1) Faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda di Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor Interanal dan Eksternal. Faktor Internal dapat terjadi karena tidak dilaksanakannya undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggung jawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangka faktor eksternal dapat terjadi karena ketidak jujuran pemohon dalam memberikan data teknis atau data yuridis terkait pendaftaan tanah. 2) Akibat hukum atas terbitnya sertipikat ganda (overlappig) hak atas tanah menyebabakan kerugian terhadap pemilik tanah yang menjadi obejek terbitnya sertipikat ganda (overlapping), kerugian tersebut berupa status hak tanah menjadi tidak jelas, serta tanah tersebut juga tidak dapat di manfaatan atau dikelola maupun di jaminkan pinjaman di bank. 3) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, melalui Kementrian ATR/BPN Lombok Tengah melalui upaya mediasi dan Penyelesaian menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; Kedua, Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum; Ketiga, Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan Uujnp Dan Kode Etik Notaris Ardianta, I Gusti Made; Munandar, Aris; Djumardin, Djumardin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hak ingkar Notaris terhadap kerahasiaan isi minuta akta yang dibuatnya berdasarkan UUJNP dan Kode Etik Notaris yaitu tentang pengaturan hak ingkar Notaris dalam perspektif hukum positif Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kewajiban merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini pengaturan hak ingkar Notaris dalam Hukum Positif Indonesia yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang hak ingkar serta pada UUJNP Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang mewajibkan Notaris merahasiakan mengenai akta dan segala keterangan yang didapat Notaris dalam proses pembuatan akta dan kewajiban ingkar terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHP. Undang-undang memberikan hak ingkar yang merupakan hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta undur dari kesaksian, oleh karena itu hak ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-undang tidak hanya merupakan hak, melainkan suatu kewajiban. Perlindungan hukum bagi Notaris pada Pasal 66 UUJNP terkait hak ingkar Notaris dalam kewajiban merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang, ada dua jenis bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia Faqih, Ghazwan Aqrabin; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaturan klausula baku dalamperjanjian jual beli melalui E-Commerce menurut hukum positif Indonesia, Keabsahan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli yang mencantumkan Klausula Baku dalam E-Commerce, dan Perlindungan bagi Konsumen padaPerjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkan dalam E-Commerce. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- undangan dan konseptual. Klausula Baku hanya jelas di atur dalam UUPK, terkait dengan perjanjian E-Commerce diatur dengan syarat sah perjanjian Paasal 1320 KUHP Perdata dan UU ITE, kemudian terkait sistem jual beli diatur dalam UU Perdagangan dan PP No 80 Tahun 2019 Tentang PMSE. Kemudian Keabsahaan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkandalam E-Commerce, Keabsahaan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ini tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian dan akibatnya batal demi hukum. Perlindungan bagi konsumen terhadap klausla baku dalam e-commerce yang diterapkan oleh pelaku usaha adalah berupa ganti rugi jika ganti rugi tidak terpenuhi biasa mengarah pada sanksi pidana dalam Pasal 62 UUPK.
Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.189

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi yang diatur dalam kode etik hakim, (2) jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim, (3) faktor penyebab hakim melakukan pelanggaran kode etik hakim, dan (4) penerapan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, menjelaskan substansi kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. Jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim adalah sanksi ringan, sanksi sedang. dan sanksi berat.
Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan : (Studi Kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur) Rudiah, Rudiah; Arba, Muhammad; Djumardin, Djumardin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di kawasan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur serta penyelesaian sengketa di lahan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Penegakan hukum pemanfaatan tanah hutan dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh masyarakat Sembalun dapat dianalisis dari sudut teori sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman. Struktur hukum (legal structure) menyangkut aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Sembalun, substansi hukum (legal substance) meliputi perangkat perundang-undangan dalam hal ini beberapa Keputusan Menteri Kehutanan terkait Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan budaya hukum (legal culture) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat dalam hal ini merupakan hukum kebiasaan atau adat maupun kebudayaan termasuk juga Awiq-awiq masyarakat adat sembalun. Kedua, Penyelesaian Sengketa Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui upaya litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yaitu dengan Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN.SEL. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat Desa Sembalun dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kaitannya dengan pemanfaatan tanah adalah melalui upaya mediasi.
Sosialisasi Kekuatan Mengikat Akta Jual Beli Di Desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.155

Abstract

Tujuan kegiatan sosialisasi ini, adalah (1) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum sosialisasi kekuatan mengikat akta jual beli di desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah dilakukan pada tanggal 5 September 2022; peserta penyuluhan berjumlah 32 orang; materi penyuluhan terdiri atas: landasan hukum, subjek dan objek akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli. Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli.
EKSISTENSI DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSTRUKSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Himawanto, Hadi; Djumardin, Djumardin; Bayo Sili, Eduardus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p20

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis eksistensi dewan sengketa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi dalam menyelesaikan sengketa konstruksi apabila ditinjau dari perspektif hukum Positif Indonesia, dapat terlihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan kewenangan lembaga tersebut. Beberapa undang-undang yang menjadi landasan untuk eksistensi Dewan Sengketa Konstruksi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknik Dewan Sengketa Konstruksi. The purpose of this study is to analyze the existence of the construction dispute board in resolving construction disputes from the perspective of positive Indonesian law. This research is a normative legal study with legislative and conceptual approaches. The results of this study indicate that the existence of the Construction Dispute Board in resolving construction disputes, when viewed from the perspective of Positive Indonesian law, can be observed through various regulations governing the procedures and authority of the institution. Several laws that serve as the foundation for the existence of the Construction Dispute Board include Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as specific regulations such as Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, Government Regulation Number 22 of 2020 concerning the Implementation Regulation of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, and the Minister of Public Works and Public Housing Regulation (PUPR) Number 11 of 2021 concerning Procedures and Technical Instructions of the Construction Dispute Board.
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT DANA ASURANSI JIWA PEWARIS DENGAN PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 3079 K/Pdt/2019) Nur Cahyo, Sigit; Asikin, Zainal; Djumardin, Djumardin
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6620

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditinggalkan pewaris atas perjanjian pembiayaan kredit dan asuransi jiwa dengan pihak ketiga dan Bagaimana penerpan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 3079 K/Pdt./2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normativf, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan,pendekatan kasus. sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (library research). Analisis Bahan hukum dengan metode teknik komparasi teori dan praktek terkait putusan hakim dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitianya adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap ahli waris terkait kredit atau hutang pewaris adalah ahli waris tidak dibebankan untuk membayar kredit ketika jumlah harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi kredit. Penerapan dan pertimbangan hukum majelsi hakim dalam kasus ini adalah tepat, dimana hakim MA mengabulkan permohonan kasasi ibu suniah, hakim menilai berdasarkan bukti yang ada maka seharusnya tergugat II lah yang membayar kredit/hutang almarhum suami ibu sunaih karena sudah membayar tanggungan asuransi. Hakim MA juga membatalkan putusan PN dan PT yang sebelumnya memenangkan tergugat I dan II.
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PERUSDA (STUDI PERUSDA KSB) Githary Putri, Baiq Nanda Refina; Djumardin, Djumardin; Bayo Sili, Eduardus
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6645

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada perusda dan untuk memahami dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban direksi terkait pengelolaan Perusda. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG dalam Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat belum berjalan dengan baik. Beberapa faktor menjadi penyebab utama ketidakoptimalan ini. Pertama, sumber daya manusia di Perusda masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan yang efektif. Kedua, kondisi keuangan Perusda juga masih belum memadai. Lebih lanjut, kasus korupsi yang menimpa direksi Perusda Sumbawa Barat mencerminkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang merupakan pilar utama GCG masih lemah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap BUMD dan memperburuk citra perusahaan. Pertanggungjawaban direksi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sangat sentral, mengingat direksi sebagai pemimpin bertanggung jawab atas seluruh aspek operasional dan strategis Perusahaan. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, direksi tidak hanya harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara administrative, tetapi juga harus siap menghadapi konsekuensi perdata dan pidana jika terjadi penyimpangan. Dengan demikian, penting bagi direksi untuk meningkatkan kinerja serta menerapkan GCG secara konsisten agar dapat membangun kepercayaan publik dan mencapai tujuan Perusahaan.
Co-Authors Arba, Muhammad Ardianta, I Gusti Made Aris Munandar Bayo Sili, Eduardus Dilaga, Zainal Arifin Faqih, Ghazwan Aqrabin Githary Putri, Baiq Nanda Refina Halil, Elsa Aulia Himawanto, Hadi Hirsanuddin, Hirsanuddin HS, Salim Mardiyansyah, Mohamad Annas Muh. Risnain Muhaimin Muhaimin Musmuliadi Musmuliadi Nur Cahyo, Sigit Reski, Muhamad Rudiah Rudiah Sahruddin, Sahruddin Sili, Eduardus Bayo Sukma W, Pebriana Putri Tamtomo, Joko Wira Pria Suhartana, Lalu Zainal Asikin