Garuda - Garba Rujukan Digital

REVITALISASI BADAN KOORDINASI WILAYAH (BAKORWIL) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH Slamet Hari Sutanto; Permadi Setyonagoro; Muhammad Hendra Herdianto
NATAPRAJA Vol 7, No 1 (2019): Governance
Publisher : Yogyakarta State University

The purpose of this study is to develop a policy strategy in strengthening the role and function of the East Java Provincial Coordination Board in the context of the effectiveness of the coordination of the implementation of Government and development in East Java. The research method used is a mixed research approach, with the main analysis technique being the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. 40 respondents were selected purposively from all partners related to the implementation of Government and Development in East Java carried out by the Bakorwil. The research was carried out for 6 months, namely between March and August 2018. The research sites were selected from the regencies / cities which were the work areas of the East Java Province Bakorwil which were used as research objects, namely the Pamekasan Bakorwil and Bakjonwil Bojonegoro. The results showed that the chosen policy priority based on the level of interest of the respondents or the most important priority was the information system (0.391), then the second was planning and budgeting (0.320), then the third and fourth priorities were organizational structures (0.144), and supervision function control (0.144), which according to respondents has the same level of importance.

Kajian Hukum Urgensi Penerapan Prinsip Fiktif Positif Dalam Urusan Administrasi Kepegawaian Di Internal Pemerinatahan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Permadi Setyonagoro
SNHRP Vol. 4 (2022): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 4 Tahun 2022
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berlakukanya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang diusung dalam hukum postif tersebut yaitu munculnya prinsip fiktif positif yang memberi perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian waktu untuk mendapatkan keputusan administrasi negara (KTUN)/tindakan dari pejabat pemerintah. Prinsip ini membawa paradigma baru bahwa jika pejabat pemerintah tidak mengeluarkan KTUN/tindakan yang dimohonkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka maka permohonan dari masyarakat tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Tulisan ini bermaksud mengkaji penerapan prinsip fiktif positif yang berlaku pada hubungan pelayanan pada masyarakat tersebut dalam konteks pelayanan administrasi kepegawaian pegawai ASN. Dengan menggunakan metode penelitian hukum, diperoleh pemahaman bahwa prinsip fiktif positif sebagaimana yang dimuat dalam UU Administrasi Pemerintahan dapat digunakan dalam urusan administrasi kepegawaian pegawai ASN khususnya dalam memperoleh kepastian penyelesaian permohonan keputusan/pelaksanaan tindakan.

The Implementation of Legal Position Regulation of Head of Services/Agency in Local Government Permadi Setyonagoro; Tahegga Primananda Alfath; Slamet Hari Sutanto; Galih Puji Mulyono
JURNAL AKTA Vol 9, No 4 (2022): December 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i4.27505

The modern rule of law is a basic concept in every government activity. In the development of state administration, government activities are no longer just implementing laws as described in the trias politica concept, but also attaching the authority to make regulations, a decision that is regulating as a legal forum for policies issued. This study aims to analyze the legal position of the head of service/agency regulations that have been used in the administration of local government. The research method used is legal research with a statue approach, and a conceptual approach. The result of this research is that the regulation of the head of the service/agency does not have a position in the legislation as intended in the Act. This study is a normative juridical study, which is aimed at examining legal principles, legal systematics, research on vertical and horizontal synchronization, legal comparisons, and legal history. The result of this research is that the regulation of the head of the service/agency that administers the regional government does not have a legal position in the hierarchy of laws and regulations as regulated in the Act. Material and formal regulations of the head of service/agency are not legal products that contain rageling material. The regulation issued as a form of discretion by the head of the service/agency should only be in the form of a circular letter.

Problem Hukum Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan dengan Nomenklatur “Peraturan Kepala Badan/Lembaga” dan “Peraturan Badan/Lembaga” Pada Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) Permadi Setyonagoro
SNHRP Vol. 5 (2023): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 5 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara tegas bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya segala penyelenggaraan negara harus menempatkan hukum sebagai aturan mainnya, termasuk juga dalam mengatur tatanan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan dan tata urutan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011, namun keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tidak diatur secara cukup. Dalam prakteknya, muncul peraturan dengan materi muatan yang sama serta dengan pejabat pembentuk yang sama namun dibentuk dengan nomenklatur regulasi yang berbeda. Yang pertama dengan nomenklatur “peraturan badan/lembaga” dan yang kedua dengan nomenklatur “peraturan kepala badan/lembaga”. Kerancuan ini tentu tidak baik untuk penataan dan tertib perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta penafsiran gramatikal, Kajian ini berkesimpulan bahwa baik peraturan badan/lembaga maupun peraturan kepala badan/lembaga sama-sama diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan karena sama-sama ditetapkan oleh badan/lembaga, namun demikian kedudukan dari kedua peraturan tersebut tidak bisa ditentukan stratifikasinya antara satu sama lain.

Daya Ikat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan Urgensi Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara Permadi Setyonagoro
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Vol. 6 (2024): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 6 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Komisi ASN hadir untuk memastikan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN berjalan pada koridornya. Dengan peran ini, maka Komisi ASN harus dibarengi dengan kewenangan yang memadai. Komisi ASN selaku lembaga pengawas harus dapat memastikan pelaksanaan kebijkan dan manajemen ASN sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Komisi ASN memiliki kewenangan dalam mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Dalam pelaksanaannya, banyak rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN justru tidak ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kekuatan mengikat dari rekomendasi tersebut?. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan pendekatan hukum, disimpulkan bahwa kekuatan mengikat dari rekomendasi Komisi ASN bersifat lemah. Pelanggaran atas rekomendasi tidak bisa dieksekusi oleh Komisi ASN. Pejabat terkait bisa saja melakukan kebijakan yang bersebarangan dengan yang direkomendasikan. Maka demikian, kedepannya perlu ada penguatan kedudukan rekomendasi dari Komisi ASN dalam regulasi yang akan datang. Kata Kunci: Rekomendasi, Kekuatan mengikat rekomendasi, Komisi Aparatur Sipil Negara

WACANA HUKUM UJI KONSTITUSIONALITAS PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations) Setyonagoro, Permadi
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sudah selayaknya keberadaan peraturan daerah menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaaan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peraturan daerah merupakan sebuah keniscayaan. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan kewenangan pengujian perda kabupaten/kota berada di tangan Mahkamah Agung, sejatinya ada persoalan hukum terkait bagaimana kedudukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Bukan tidak mungkin jika materi muatan dalam perda kabupaten/kota bertentangan dengan misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan dengan perda provinsi. Padahal jelas berbagai peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak hanya terhadap undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengakomodasi pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk dibawah undang-undang dan oleh karenanya sangat argumentatif jika dalam konteks negara kesatuan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara serta pemerintah daerah sebagai penyelenggara sebagian kekuasaan pemerintahan negara untuk menempatkan pemerintah pusat melalui gubernur dalam melakukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Ke depannya revisi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengakomodasi hal ini. Kata Kunci: Negara Hukum, Konstitusionalitas, Pengujian Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sukendar, Syaddad Thaariq; Setyonagoro, Permadi; Mediawaty, Noor Fatimah
CAKRAWALA Vol 18, No 2: Desember 2024
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v18i2.714

Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas intelektual, memiliki hak mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin hak tersebut implementasi pendidikan inklusif di tingkat pendidikan tinggi masih menghadapi banyak tantangan. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah memulai program untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas intelektual, yang sering diabaikan dalam penelitian akademik. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pendidikan inklusif diterapkan di universitas tersebut, menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang ada, dan mengukur efektivitasnya dalam mendukung mahasiswa dengan disabilitas intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat upaya signifikan untuk memberikan dukungan, masih terdapat kesenjangan dalam asesmen, perencanaan individual, dan ketersediaan sumber daya, yang menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif. Studi ini memiliki keunikkan yakni fokus pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan menawarkan solusi praktis melalui penerapan Desain Universal untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

WACANA HUKUM UJI KONSTITUSIONALITAS PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations) Setyonagoro, Permadi
Cakrawala Vol. 13 No. 1: Juni 2019
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.294

Sebagai salah satu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sudah selayaknya keberadaan peraturan daerah menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaaan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peraturan daerah merupakan sebuah keniscayaan. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan kewenangan pengujian perda kabupaten/kota berada di tangan Mahkamah Agung, sejatinya ada persoalan hukum terkait bagaimana kedudukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Bukan tidak mungkin jika materi muatan dalam perda kabupaten/kota bertentangan dengan misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan dengan perda provinsi. Padahal jelas berbagai peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak hanya terhadap undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengakomodasi pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk dibawah undang-undang dan oleh karenanya sangat argumentatif jika dalam konteks negara kesatuan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara serta pemerintah daerah sebagai penyelenggara sebagian kekuasaan pemerintahan negara untuk menempatkan pemerintah pusat melalui gubernur dalam melakukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Ke depannya revisi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengakomodasi hal ini.Â Kata Kunci: Negara Hukum, Konstitusionalitas, Pengujian Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sukendar, Syaddad Thaariq; Setyonagoro, Permadi; Mediawaty, Noor Fatimah
Cakrawala Vol. 18 No. 2: Desember 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v18i2.714

Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas intelektual, memiliki hak mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin hak tersebut implementasi pendidikan inklusif di tingkat pendidikan tinggi masih menghadapi banyak tantangan. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah memulai program untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas intelektual, yang sering diabaikan dalam penelitian akademik. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pendidikan inklusif diterapkan di universitas tersebut, menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang ada, dan mengukur efektivitasnya dalam mendukung mahasiswa dengan disabilitas intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat upaya signifikan untuk memberikan dukungan, masih terdapat kesenjangan dalam asesmen, perencanaan individual, dan ketersediaan sumber daya, yang menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif. Studi ini memiliki keunikkan yakni fokus pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan menawarkan solusi praktis melalui penerapan Desain Universal untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search