Garuda - Garba Rujukan Digital

Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint Rouf, Abd; Ch, Mufidah; Mahmudi, Zaenul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v15i2.23050

The distribution of joint property regulated under the Compilation of Islamic Law is considered very effective due to the legal certainty guaranteeing that ex-husbands and wives receive a half share. However, these provisions cannot be fully applied to estranged husbands and wives because family background conditions vary. There are certain conditions where husbands and wives have multiple roles, and this occurrence needs to be more profoundly studied. Therefore, this study is presented to analyze the distribution of joint assets according to the roles assigned in the household. This research employed a normative-legal method and statutory and conceptual approaches. The primary data in this study is the Compilation of Islamic Law (KHI). The researcher analyzed activity profiles, access and control between husband and wife as specified in KHI norms by using a gender equity analysis tool. The results show that the fair value of the distribution of joint assets which refers to the division of roles between husband and wife contained in the KHI has set different roles between the two, in which the husband works outside the house while the wife serves as a housewife. Meanwhile, currently, all roles performed by husbands can also be performed by wives and the other way around, while unchangeable roles remain in the biological or reproductive role. So the division of roles cannot be interpreted literally because the husband or wife has flexible and fair access and control. Keywords: joint property; gender equality; spouses rights.

Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) Rahmawati, Farida Dwi; Rouf, Abd
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i2.9341

Tradisi pelepasan ayam adalah tradisi yang dilakukan oleh keluarga pengantin baru yang melewati rute Gunung Pegat. Tradisi ini dilaksanakan ketika keluarga mempelai berangkat ke rumah pengantin baik ketika akad maupun sepasaran. Tradisi ini dipercayai mampu menghindarkan konflik dalam keluarga mempelai, namun disisi lain juga menimbulkan konflik antar Masyarakat adat dan muslim karena cara menyikapi yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelepasan ayam dan bagaimana tinjauan urf dalam menjawab tradisi yang dilakukan oleh keluarga pengantin baru yang nelewati Gunung Pegat. Artikel ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penggelolaan data yang digunakan pada artikel ini melalui lima tahapan yaitu edit, klasifikasi data, verifikasi data menggunakan cara triangulasi, analisis dan kesimpulan penelitian. Hasil dari artikel ini adalah 1) Praktik tradisi pelepasan ayam yang dilakukan keluarga pengantin baru tidak memiliki ketentuan spesifik baik dari jenis ayam yang dilepaskan maupun praktik pelepasan ayam tersebut. Pada artikel ini hanya dijelaskan bahwa yang terpenting adalah ayam yang dilepaskan terdari dari dua ekor yang mengisyaratkan pasangan suami istri dan cara pelepasannya juga lebih familiar dipraktikkan dengan diberikan penduduk sekitar. Alasan melakukan dengan model ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan diakibatkan perebutan ayam yang dilakukan warga ditempat kejadian, selain itu penduduk beranggapan bahwa dengan cara memberi kepada penduduk bisa diartikan dengan shadaqah berbeda dengan pelepasan bebas yang identik dengan penyerahan sesajen di Gunung Pegat tersebut. 2). Mengenai hukum yang diterapkan atau tinjauan urf adalah bahwa tradisi ini termasuk urf shahih dimana lebih banyak masyarakat yang memberikan ayam daripada melepaskan secara bebas. Pemberian ayam kepada penduduk sekitar dianggap perilaku yang baik karena sama saja pengantin menyedekahkan ayam untuk membantu kesejahteraan penduduk yang menerimanya.

Reevaluating the Legal Status of Misyār Marriage: Contextual Insights from Figures of the Indonesian Ulema Council in Malang City Rouf, Abd
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 14 No. 2 (2024): December
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2024.14.2.232-260

This paper explores the perspectives of figures from the Indonesian Ulema Council (MUI) of Malang City regarding the legal status of misyār marriage in contemporary contexts. As an empirical legal study, this research employs a conceptual and philosophical approach and utilizes maqāṣid al-sharī‘ah of Jamāluddīn ibn ‘Aṭiyyah by conducting interviews with two figures. The findings reveal that they consider misyār marriage permissible and valid under stringent conditions. First, the wife must willingly accept the absence of financial support from the husband. Second, the wife's obedience to the husband must remain intact, ensuring that whenever the husband expresses a need or desire, the wife is obligated to fulfill her marital duties. Misyār marriage is viewed as consistent with maqāṣid al-sharī‘ah due to its emphasis on avoiding adultery (zina), reflecting ḥifẓ al-nasl (preserving lineage) and ḥifẓ al-nasab (upholding the family heritage). Furthermore, when this type of marriage provides comfort for the couples, it embodies the values of sakīnah (tranquility), mawaddah (affection), and raḥmah (compassion), aligning with the evolving contexts and the changing needs of the partners. However, this perspective simultaneously raises new legal challenges in the context of Indonesian Islamic family law, which offers women-based protection in the ongoing discourse.

PERAN GADAI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDY PADA BPRS SARANA PRIMA MANDIRI BANDARAN) Ashari, Azis; Rouf, Abd; Masudi, Masudi
Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2023): Prospeks
Publisher : LP2M IAI AL-KHAIRAT PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/pps.v1i1.260

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Gadai Syari’ah di Kantor Kas SPM Bandaran, dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas gadai Syari’ah Kantor Kas SPM Bandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari kantor Kas SPM Bandaran, dan sumbersumber lainnya. Analisis data yang digunakan adalah karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode analisa yang digunakan adalah analisa induktif yaitu analisa data yang berangkat dari gejala atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai Syari’ah SPM Bandaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip gadai syari’ah yang diterapkan oleh Qur’an dan Hadis. Yaitu tidak adanya paraktik bunga yang diterapkan oleh SPM Bandaran. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik Pegadaian Syari’ah bagi kehidupan perekonomian masyarakat Bandaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu,dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai marhun di Kantor Kas SPM Bandaran dengan tujuan sebagai modal pengembangan usaha bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai marhun dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan komsumsi semata.

Penerapan Model Pembelajaran TGT Sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Prestasi Belajar Tentang Program Linier Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Karangrejo Tulungagung Rouf, Abd
PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Penerapan model pembelajaran TGT, akan mendorong siswa/ tim untuk berlomba-lomba mencari jawaban sebanyak mungkin agar kelompok mereka dapat unggul dan keluar sebagai pemenangnya, mendorong tumbuhnya minat dan partisipasi siswa serta menciptakan kondisi keterlibatan secara langsung dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian hasil belajar dengan cara belajar mencari dan menemukan sendiri lebih mudah dihafalkan, diingat dan mudah ditransfer, disamping itu dapat menciptakan kondisi belajar yang asyik dan menyenangkan serta adanya unsur bermain, dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk melatih perilaku sehingga akan semakin mantap eksistensi perilaku yang diperolehnya serta menciptakan dan mendorong tumbuhnya kesadaran menuju masyarakat belajar. Dengan kondisi seperti inilah akan terciptalah perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran/ aktivitas belajar dan pada gilirannya akan meningkatkan prestasi belajar siswa

The Sadd Al-Dzari’ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency: Pendekatan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo Nugroho, Irzak Yuliardy; Cholil, Mufidah; Suwandi, Suwandi; Rouf, Abd
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.19478

Child marriage remains a significant legal and social issue in Indonesia, particularly in Probolinggo, which has one of the highest child marriage rates in East Java. This phenomenon negatively affects children in terms of education, health, economy, and social well-being. This study analyzes child marriage prevention using the Sadd al-Dzari’ah approach, which aims to prevent actions leading to harm. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and legal document analysis. The findings reveal that preventing child marriage is not only permissible but also recommended in Islamic law. The Sadd al-Dzari’ah approach is applied through three key elements: al-ifda (the negative impacts of child marriage), al-wasilah (preventive measures such as education and legal enforcement), and al-mutawasal ilaih (the ultimate goal of protecting children’s rights and well-being based on Maqasid Shariah). The study also highlights challenges in implementation, such as legal loopholes in marriage dispensation, socio-cultural norms, and economic factors that continue to drive child marriages. Strengthening policies, increasing public awareness, and integrating Islamic jurisprudence with national law are essential in effectively reducing child marriage rates.

Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar’ Al-Mafāsid Muqaddam ‘Ala Jalb Al-Maṣālih Siregar, Akbar Gunawan; Rouf, Abd
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i2.3619

Wali nikah adalah seseorang yang bertindak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya pernikahan. Wali menjadi rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pada realitanya terdapat wali nasab yang sudah lanjut usia dan mengalami kendala untuk mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya, sehingga memilih untuk mewakilkan kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Faktor usia menjadi penyebab wali lanjut usia mewakilkan kepada penghulu untuk mengakadkan calon mempelai perempuan di bawah perwaliannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field reseach), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mendapatkan data-data. Penelitian ini memakai pendekatan kaidah fiqhiyyah dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih dan metode pengumpulan data dengan malakukan wawancara kepada informan sebagai wali nasab yang sudah lanjut usia serta dokumentasi. Sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil analisis dari penelitian penulis adalah : pertama, taukil wali oleh wali lanjut usia dilakukan secara lisan dalam majelis akad, serta telah memenuhi unsurnya. Alasan utama wali lanjut usia mewakilkan kepada penghulu adalah karena cenderung sering lupa dan terbata-bata dalam melafalkan akad nikah serta tidak bisa mengucapkan lafal ijab qabul. Kedua, dengan mempertimbangkan maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh taukil wali bagi wali lanjut usia lalu akan dianalisis berdasarkan kaidah dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih. Maka, dapat disimpulkan bahwa wali nasab yang sudah lanjut usia yang mengakibatkan sering lupa dan terbata-bata serta tidak bisa melafalkan ijab qabul, untuk mewakilkan kepada penghulu. Demikian karna mafsadah yang ditimbulkan lebih besar dibanding maslahahnya.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search