Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN TEMBAKAU GORILA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SULAWESI TENGAH Tomuka, Maria Rose Marie; Jubair; Lestari, Titie Yustisia
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1633

ABSTRACT The purpose of this study is to examine whether law enforcement has been carried out in accordance with statutory provisions and to identify the police strategies employed to address its circulation. The research employs a juridical-empirical method, utilizing a statutory and interview-based approach, supported by literature and official reports. The study was conducted at the Central Sulawesi Regional Police. The findings indicate that law enforcement against the abuse of gorilla tobacco, a synthetic narcotic substance, within the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police has been implemented fairly well and in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Minister of Health Regulation Number 30 of 2023. All procedural stages of the legal process from investigation, arrest, and seizure of evidence to laboratory testing have adhered to the established normative mechanisms. However, the implementation still faces technical challenges, such as the limited availability of synthetic substance detection tools and the lack of public participation in reporting cases of gorilla tobacco abuse. Moreover, the countermeasures undertaken by the Central Sulawesi Regional Police encompass both preventive efforts, including public awareness campaigns and cyber patrols, and repressive actions, such as arrests and prosecution of offenders. These strategies have proven to be relatively effective in reducing the incidence of abuse, though their effectiveness could be further enhanced through the optimization of cyber patrol operations and the strengthening of community participation in reporting narcotics-related offenses involving gorilla tobacco. Keyword: Law Enforcement; Gorilla Tobacco; Synthetic Narcotics; Central Sulawesi. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta strategi kepolisian dalam menanggulangi peredarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan undang-undang dan wawancara ditunjang literatur dan laporan resmi. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pengujian laboratorium, telah mengikuti mekanisme yang diatur secara normatif. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan alat deteksi zat sintetis dan minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan terkait penyalahgunaan tembakau gorila. Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah mencakup langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi dan patroli siber, serta langkah represif melalui operasi penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku. Strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam menekan angka penyalahgunaan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi patroli siber dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelaporan tindak penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila.

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di SMA Negeri 1 Luwuk Lestari, Titie Yustisia; Tahir, Ridwan; Tahir, Maulana Amin; Abdullah, Abdullah; Patila, Manga; Friskanov. S, Irzha
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 9, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017

Sexual violence in the school environment is a problem that requires serious attention, especially from educators. This community service activity aims to increase teachers' understanding of the legal aspects in preventing sexual violence in schools. This community service activity was attended by 25 people involving teachers and students of SMA Negeri 1 Luwuk. The methods used include the presentation of interactive materials and interactive discussions. It is known that some teachers have a minimal understanding of the categories of sexual violence regulated in the law. These results demonstrate the importance of ongoing training and help teachers realize the huge role it plays in preventing sexual violence. Improving education and self-awareness is an important way to protect students from the threat of sexual violence. This means that many parties should learn about the importance of being themselves and knowing their limits when interacting with others. Teachers who have an understanding of the laws relating to sexual violence have the ability to take preventive measures, provide appropriate instruction to their students, and report incidents correctly according to legal procedures.

Children's Digital Rights: An In-depth Analysis of Indonesia, Europe, and the US Ridwan Tahir; Titie Yustisia Lestari
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i2.50770

The protection of children's digital privacy has become an increasingly critical issue in the modern digital age, as children are more connected to the internet than ever before. This study conducts a comparative analysis of child privacy protection frameworks in Indonesia, Europe, and the United States, focusing on legislative approaches, enforcement mechanisms, and parental in-volvement. While the General Data Protection Regulation (GDPR) in Europe provides a com-prehensive and flexible framework, the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) in the United States takes a more targeted approach, focusing on children under 13. Indonesia’s Per-sonal Data Protection Law (PDP Law), still in development, offers potential but lacks specific child-focused provisions. Key findings highlight the strengths and weaknesses of these frame-works, particularly in age thresholds for consent, parental involvement mechanisms, and penal-ties for violations. This study underscores the need for Indonesia to harmonize its legal frame-work with international best practices by incorporating child-specific protections, fostering digital literacy, and strengthening enforcement mechanisms. By leveraging lessons from global stand-ards, Indonesia can ensure a safer and more empowering digital environment for its younger generation. The research provides actionable insights for policymakers, educators, and technol-ogy providers to collaboratively address the complexities of safeguarding children’s digital privacy.

Hambatan Pelaksanaan Pemulihan Psikis Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu Andini Eka Putri; Kamal Kamal; Titie Yustisia Lestari
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9692

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikologis. Trauma, ketakutan, kecemasan, dan gangguan emosional yang dialami korban berpotensi menghambat proses tumbuh kembang serta memengaruhi kualitas hidup anak di masa mendatang. Untuk itu, pemulihan psikis menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jaminan atas hak tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pelaksanaan pemulihan psikis masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu berasal dari budaya hukum keluarga korban, terutama penolakan orang tua terhadap layanan psikologis. Penolakan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai dampak psikologis kekerasan seksual, sehingga mereka menganggap anak tidak memerlukan pendampingan. Akibatnya, meskipun DP3A Kota Palu telah memiliki mekanisme pelayanan dan dasar hukum yang jelas, pemenuhan hak pemulihan psikis belum dapat terlaksana secara optimal tanpa persetujuan dan keterlibatan keluarga korban.

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (STUDI PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN PAL) Khuzaini Khuzaini; Nurhayati Mardin; Titie Yustisia Lestari
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9359

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis atau penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri berdasarkan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui terkait pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban tindak pidana serta penerapan sanksi hukum perbuatan tindak pidana main main hakim sendiri/eigenrichting dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 170 merupakan undang-undang yang mengatur tentang hukuman terhadap kekerasan bersama-sama di muka umum dan Pasal 351 KUHP lama mengatur tentang hukum penganiyaan dapat dikaitkan dengan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah termasuk ketika tindakan tersebut mengakibatkan korban terluka, meskipun tindakan main hakim sendiri yang terjadi karena kesalahpahaman tetap memilik konsekuensi hukum yang berlaku secara sah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan belum mencerminkan asas kepentingan terbaik untuk dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Putusan Pengadilan Palu Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal terhadap Para Terdakwa menetapkan hukuman, namun terdapat perbedaan dalam tingkat keberatan hukuman dalam kasus tersebut. Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri perlu diperhatikan dan ditinjau dengan seksama mengingat sanksi yang diberikan kepada para pelaku memberatkan dan tidak mencerminkan ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan.

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH PERUSAHAAN GALIAN C DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALU Denan Aditya; Nurhayati Mardin; Titie Yustisia Lestari
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7d7qd063

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam penindakan pelanggaran hukum di wilayah Kota Palu. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencapai kepastian hukum serta memastikan aturan berjalan efektif dan ditaati oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum oleh perusahaan galian C berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Palu belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan di lapangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban perbaikan jalan dan kepatuhan terhadap aturan. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Dinas ESDM dan kepolisian, serta langkah represif berupa penindakan pelanggaran seperti pemberian sanksi tilang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar instansi dan perusahaan. Kata Kunci: Galian C, Penegakan Hukum, Penggunaan Jalan Umum, Polresta Palu.

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH PERUSAHAAN GALIAN C DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALU Denan Aditya; Nurhayati Mardin; Titie Yustisia Lestari
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7d7qd063

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam penindakan pelanggaran hukum di wilayah Kota Palu. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencapai kepastian hukum serta memastikan aturan berjalan efektif dan ditaati oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum oleh perusahaan galian C berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Palu belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan di lapangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban perbaikan jalan dan kepatuhan terhadap aturan. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Dinas ESDM dan kepolisian, serta langkah represif berupa penindakan pelanggaran seperti pemberian sanksi tilang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar instansi dan perusahaan. Kata Kunci: Galian C, Penegakan Hukum, Penggunaan Jalan Umum, Polresta Palu.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search