Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI JHR (Jurnal Hukum Replik) Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bacarita Law Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Wasitaatmadja, Fokky Fuad
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional: Tinjauan terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Aulawi, Zimamum Niam; Wasitaatmadja, Fokky Fuad
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50561

Abstract

sekumpulan norma yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan individu terhadap pengelolaan serta pemanfaatan hutan di Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, sistem hukum kehutanan mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Agrarische Wet 1870, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konteks konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan landasan kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum kehutanan nasional dengan mengakui secara tegas keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Putusan ini memperkuat prinsip rule of law serta mendorong pembentukan peraturan pelaksana di tingkat kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat.
Co-Authors Aulawi, Zimamum Niam Aulia Nur Rahma, Aulia Nur Budiman, M Idham Teguh Henry Arianto Ibrahim, Dicky Malik Machmud, Aris Mohammad Mohammad Renaldi Bahri Tambunan Rohani Abdul Rahim, Rohani Abdul Rohaya, Nizla Sadino Satrio, Bagas Putra Syaharani, Aqilla Nur Wasis Susetio Yunus Effendi Yusuf Hidayat Zubir, Agusman